Bentuk digital dari Kajian Fiskal Regional Triwulan I tahun 2020 telah rilis. Klik di sini untuk mengunduhnya.
Bentuk digital dari Kajian Fiskal Regional Triwulan I tahun 2020 telah rilis. Klik di sini untuk mengunduhnya.
reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam penataan sistem pemerintahan yang lebih baik, efektif dan efisien. salah satu langkah tersebut adalah dengan adanya pencanangan zona integritas. Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta melakukan pencanangan ZI pada tanggal 25 Februari 2020. dengan adanya pencanangan ZI ini dimaksudkan agar masyarakat luas, dan semua pihak dapat memantau proses reformasi birokrasi khusunya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik .
Laporan Pencanangan ZI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dapat diunduh di sini.
Bentuk digital dari Kajian Fiskal Regional 2018 telah rilis. Klik di sini untuk mengunduhnya.
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terhadap K/L dan satuan kerja yang ada dalam lingkupnya. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilakukan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran K/L dan satuan kerja. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan secara lebih spesifik ke akar permasalahannya dengan diskusi/pembahasan yang lebih intensif dan terbuka serta memberikan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran K/L dan satker kedepannya.
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II ini dilaksanakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala KPPN Jakarta I dan Kepala KPPN Jakarta VI. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta Rina Robiati mengatakan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja bisa diukur dengan 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang bisa ditunjukan pada masyarakat, sehingga akan ada perbaikan di triwulan berikutnya jika dalam periode berjalan belum optimal pelaksanaanya.
Dengan dilaksanakannya Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada setiap triwulan, diharapkan K/L dan satuan kerja bisa lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggarannya. Sehingga pengelolaan anggaran berjalan maksimal dan masyarakat umum bisa merasakan manfaatnya.
Oleh : Media Center Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta
Bentuk digital dari Kajian Fiskal Regional 2019 telah rilis. Klik di sini untuk mengunduhnya.
“Release Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetahui perkembangan makro ekonomi, capaian APBN dan APBD serta kebijakan fiskal apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Regional DKI Jakarta,” demikian sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Rina Robiati, pada Kegiatan FGD Release KFR Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kakanwil lantai 6, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019.
Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta, dalm hal ini Bidang Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), telah menyelenggarakan kegiatan Bimtek Akuntansi Aset Tetap lingkup SKPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Juni 2018 dan 3 Juli 2018 yang lalu, bertempat di ruang rapat Kanwil DJPb Provinsi Jakarta.
Kegiatan yang dibagi dalam 2 (dua) sesi tersebut dimaksudkan agar peserta dapat lebih intensif dalam menyerap materi, dihadiri oleh petugas penyusun laporan keuangan/pengelola barang dari SKPD entitas akuntansi penggabung Laporan Keuangan Lingkup Pemda DKI Jakarta, menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Rina Robiati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut selain merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas Bidang PAPK, yaitu melaksanakan tugas pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah, juga untuk meningkatkan kapasitas para pengelola aset daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan, serta untuk membangun sinergi yang lebih baik antara Kanwil DJPb dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pemda DKI Jakarta yang telah meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017. Capaian opini WTP tersebut diharapkan dapat dipertahankan pada periode pelaporan selanjutnya. Ditambahkan oleh beliau bahwa meskipun sudah mendapat opini WTP, bukan berarti laporan keuangan tersebut sudah bersih dari permasalahan, namun masih terdapat catatan-catatan dari auditor untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya Bimtek ini diharapkan laporan keuangan periode berikutnya khususnya permasalahan dalam pencatatan asset dapat lebih diminimalisir.Kegiatan Bimtek berlangsung dinamis. Para peserta sangat antusias atas materi yang diberikan oleh narasumber dari Direktorat APK, Ferry Taufik Saleh, dan merasa puas atas jawaban-jawaban berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam pencatatan asetnya. Peserta berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan materi yang lebih komprehensif dengan menghadirkan narasumber lain terkait dengan pengelolaan asset seperti DJKN, BPK sebagai auditor dan dari Kemendagri sebagai penyusun kebijakan di lingkungan Pemda.
Sebagaimana pada awal kegiatan, yaitu diberikan pre-test kepada peserta bimtek, maka sebelum bimtek ditutup, dilaksanakan pula post-test untuk mengukur efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil dari post-test yang dilaksanakan terlihat bahwa pemahaman peserta bimtek meningkat dibandingkan sebelumnya. Dan diharapkan bimtek yang diberikan ini dapat segera diaplikasikan dalam penyusunan laporan asset berikutnya di lingkungan Pemda DKI Jakarta.