Kinerja APBN dan APBD Positif Seiring dengan Inflasi Yang Terkendali
Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Jakarta, 27 Desember 2023 - Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan periode bulan November 2023. Dalam konferensi pers ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Agus Budi Prasetyo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta Muhammad Hilal Nur Sholihin, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan penjelasan terkait kinerja APBN dan APBD di Provinsi DKI Jakarta.
- Hingga November 2023, aktivitas ekonomi DKI Jakarta terjadi perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan Ekonomi DKI Jakarta s.d 30 November 2023 mencapai 6,55% (yoy). Keyakinan konsumsi masyarakat masih terjaga dalam zona optimis (>100) yang ditunjukkan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta mencapai 137,05 atau lebih tinggi dari IKK Nasional sebesar 123,58. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga tetap terjaga dengan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang saat ini yang berada pada level 122,86. Harapan masyarakat dalam melakukan konsumsi tetap tinggi yang ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada level 151,24.
- Inflasi DKI Jakarta bulan November 2023 masih terkendali di level 2,33% (yoy), meningkat bila dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 2,08% (yoy) disebabkan adanya kenaikan harga sebagian besar kelompok pengeluaran, namun secara tren mengalami penurunan yang dimulai sejak bulan Maret 2023.
- Secara netto neraca perdagangan mengalami kontraksi senilai US$1,34miliar. Ekspor mengalami kontraksi sedangkan impor mengalami ekspansi. Pada Oktober 2023, ekspor tercatat US$4,74miliar (terkontraksi 6,50% mtm) dengan top komoditi ekspor berupa mobil, pangan olahan dan sepatu dan alas kaki, serta impor tercatat US$6,08miliar (terekspansi 6,10% mtm) dengan top komoditi berupa mobil, mesin dan plastik bentuk asal.
- Kinerja APBN Regional DKI Jakarta di bulan November 2023 tetap kuat ditopang oleh Pendapatan Negara yang tumbuh positif pada komponen PPh Non Migas, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai, Penerimaan SDA, serta Bagian Laba BUMN. Realisasi pendapatan mencapai Rp1.632,83 triliun atau setara dengan 119,49% dari target, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp527,03 triliun atau setara dengan 83,80% dari pagu, sehingga terdapat surplus APBN regional sebesar Rp1.105,8 triliun.
- Kinerja Belanja APBN Regional DKI Jakarta sampai dengan November 2023 mengalami deselerasi dibandingkan persentase realisasi belanja s.d. 31 Oktober 2022 yang tercatat 83,80% dari pagu (turun 6,55% y-on-y). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp507,12 triliun (83,08%) dari pagu, mengalami akselerasi dibandingkan persentase realisasi s.d 31 Oktober 2022 yang tercatat 70,65% dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya dipengaruhi oleh komponen : Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk Bantuan Program Sembako pada Kementerian Sosial dan Pembiayaan JKN/KIS pada Kementerian Kesehatan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI. Perlambatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada Pagu dan realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian Kesehatan dan Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.
- Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp19,91 triliun (107,78% dari pagu), meningkat 69% (mtm). Realisasi TKD tersebut terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp9,19 triliun yang dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp0,02 triliun untuk mendukung pemberian pelayanan publik di tingkat kelurahan, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp2,54 triliun untuk mendukung peningkatan operasional satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA, serta realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp17,59 miliar untuk perlindungan sosial seperti bansos dan dukungan terhadap UMKM. Selain itu terdapat Hibah ke Daerah sebesar Rp1,72 triliun.
- Pendapatan Negara hingga akhir November 2023 tumbuh positif 9,83% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ditopang oleh pertumbuhan Pajak Dalam Negeri 4,18% (yoy) dan Pajak Perdagangan Internasional 0,55% (yoy). Penerimaan APBN DKI Jakarta s.d. 31 Oktober 2023 mencapai 415,25 triliun, setara dengan 103,57% dari target yang ditetapkan.
- Penerimaan Pajak hingga November 2023 mencapai Rp1.230,01 triliun (107,69% dari target), tumbuh positif 8,44% (yoy). Penerimaan pajak Januari – November 2023 tumbuh positif, terutama didukung dari Sektor Perdagangan yang mengalami pertumbuhan positif di bulan November seiring meningkatnya penerimaan dari sub sektor dominan yaitu perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran bukan mobil dan motor. Kinerja penerimaan pajak yang mengalami peningkatan ditopang dari PPh Non Migas yang berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan dan Pajak Lainnya yang berasal dari Pendapatan Bunga Penagihan PPh dan PPN. Ke depannya, penerimaan pajak akan termoderasi mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, yaitu harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, dan variabel lainnya.
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d 30 November 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk 2,67 % (yoy) dan peningkatan penerimaan Cukai 30,09% (yoy). Sementara itu, Penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan 79,09% (yoy) akibat adanya penurunan harga komoditas terutama referensi CPO yang masih di bawah rata-rata.
- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir November 2023 mengalami kenaikan mencapai Rp378,35 triliun atau 188,36% dari target. Capaian ini utamanya ditopang oleh komponen penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp127,74 triliun yang meningkat 26,53% (yoy), disebabkan oleh penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022, Bagian Laba BUMN sebesar Rp81,54 triliun yang meningkat 100,86% (yoy), disumbang oleh setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan, serta Pendapatan BLU sebesar Rp53,41 triliun yang meningkat 7,71% (yoy).
- Kinerja APBD masih mencatat surplus. Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 30 November 2023 mencapai Rp65,69 triliun (87,70% dari target) atau tumbuh 12,36% (yoy), didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 9,55% (yoy) yang mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan tingkat kemandirian Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Belanja Daerah mencapai Rp50,33 triliun (67,45% dari pagu) atau terkontraksi 3,34% (yoy). Realisasi pendapatan dan belanja APBD DKI Jakarta s.d. 30 November 2023 kembali mencatat surplus sebesar Rp15,36 triliun.
- Sebagai kesimpulan, Perekonomian DKI Jakarta yang stabil ditandai dengan Indeks Keyakinan Konsumen berada di atas zona optimis dan inflasi yang terkendali. Kinerja APBN sampai dengan 30 November 2023 masih stabil dengan kondisi semua aspek pendapatan negara yang tumbuh positif dan belanja negara yang salah satunya berfokus pada belanja sosial dan pemulihan pasca Covid-19. Kinerja APBD sampai dengan 30 November 2023 juga masih selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menopang kondisi perekonomian regional DKI Jakarta. Dukungan fiskal dari APBN dan APBD DKI Jakarta terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk File diatas dapat diunduh di sini
***