Kajian Fiskal Regional Tahun 2023:
Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
Jakarta, 8 Maret 2024 - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2023. Sebuah kajian triwulanan yang menampilkan analisis ekonomi regional, analisis fiskal regional, pengembangan ekonomi daerah, dan analisis tematik tentang isu terkini masing-masing regional. KFR Tahunan 2023 atau juga sekaligus sebagai KFR Triwulan IV 2023 ini juga menyajikan Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah
Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah
Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) jangka menengah untuk periode 2023-2026, mengantisipasi masa transisi setelah pergantian kepala daerah pada tahun 2022. Fokus utama pembangunan Jakarta adalah pemulihan dan transformasi digital untuk menjadi Global City, dengan empat tujuan utama: regenerasi kota yang berkelanjutan, perekonomian inklusif dan berdaya saing, pembangunan manusia madani yang berkesetaraan, serta transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintah yang berintegritas. DKI Jakarta dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, termasuk dampak ekonomi dan sosial pandemi serta resesi global, urbanisasi yang meningkat, pembangunan pendidikan dan kesehatan, kemiskinan perkotaan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak, serta masalah perumahan dan permukiman.
Analisis Ekonomi Regional
Perekonomian Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan global, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV sebesar 4,85% (y-on-y) dan pertumbuhan tahunan sebesar 4,96% (c-to-c). Konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara sektor informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan mencatat pertumbuhan tertinggi. PDRB DKI Jakarta mencapai Rp3.442,98 triliun (ADHB) dan Rp2.050,47 (ADHK) dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 16,77%, menunjukkan dominasi ekonomi yang kuat.
Meskipun inflasi DKI Jakarta stabil pada 2,28% (y-on-y) dan indeks keyakinan konsumen mencerminkan tingkat optimisme yang tinggi, ketimpangan ekonomi tetap ada, berupa peningkatan Gini Ratio menjadi 0,431. Adapun tingkat kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 4,44% dan tingkat pengangguran terbuka tercapai 6,53%.
Analisis Fiskal Regional
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 tercapai surplus. Realisasi pendapatan dan hibah hingga Triwulan IV 2023 mencapai Rp1.779,42 triliun atau 122,42% dari target, menandakan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara di tengah situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu. Meskipun belanja negara terealisasi sebesar Rp666,17 triliun atau 91,68% dari pagu, menurun 3,83% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Sejumlah sektor, seperti perdagangan dan industri pengolahan menjadi kontributor utama Pendapatan APBN di DKI Jakarta, dan fungsi pertahanan menjadi realisasi dengan kontribusi terbesar Belanja APBN. Sementara dana kelolaan aset satuan kerja BLU Pusat juga mengalami peningkatan signifikan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencatatkan surplus meskipun terjadi penurunan dalam target pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp71,04 triliun atau 100,53% dari target, dengan pertumbuhan 5,57% dibandingkan tahun sebelumnya, disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Penerimaan Pajak Daerah tercatat Rp43,52 triliun dengan rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB sebesar 1,26%, sementara Retribusi Daerah tumbuh 20,44%. Meskipun Belanja Daerah terealisasi 92,54% dari pagu, dengan pertumbuhan 2,93%, pembiayaan daerah mengalami penurunan signifikan. Jumlah BLUD DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 100 BLUD pada tahun 2021 menjadi 103 BLUD pada tahun 2022 dan 104 BLUD pada tahun 2023. Layanan kesehatan mendominasi BLUD DKI Jakarta pada tahun 2023, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan warga DKI Jakarta.
Harmonisasi Belanja K/L Dan Dak Fisik di Tingkat Wilayah
Anggaran harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk wilayah Bidang Pertanian di DKI Jakarta pada tahun 2023 mencatatkan tingkat realisasi terendah, hanya mencapai Rp856,26 miliar atau 39,23% dari alokasi yang telah dialokasikan. Penurunan kinerja ini utamanya disebabkan oleh kinerja satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mengelola RO Sarana Pengembangan Kawasan (RAI), dengan realisasi anggaran hanya 3,69% dan capaian output hanya 0,14%. Sementara itu, DAK Fisik tahun 2023 yang disalurkan untuk Bidang Kesehatan dan KB di DKI Jakarta menunjukkan realisasi yang lebih baik, terutama pada alokasi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang telah terealisasi 99,55%. Meskipun demikian, realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Provinsi DKI Jakarta masih mencapai 73,86% dari total alokasi yang dialokasikan.
Analisis selengkapnya dalam KFR Tahun 2023 dapat diunduh melalui link berikut