Strategi Pengembangan Ekonomi Hijau di DKI Jakarta:
Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim
Jakarta, 4 September 2024 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah merilis hasil terbaru dari Kajian Fiskal Regional (KFR) untuk Triwulan II Tahun 2024. Sebuah kajian triwulanan yang menampilkan analisis ekonomi regional, analisis fiskal regional, pengembangan ekonomi daerah, dan analisis tematik tentang isu terkini masing-masing regional.
Perkembangan Ekonomi Regional
Sampai dengan triwulan II 2024, perekonomian Provinsi DKI Jakarta masih tumbuh 4,90%, kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan yang signifikan, ditunjukkan penurunan TPT sebesar 1,54% poin pada Februari 2024 (yoy), tingkat kemiskinan di DKI Jakarta turun menjadi 4,30%, yang merupakan 3 (tiga) provinsi terendah di Indonesia setelah Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan, dan gini ratio juga menunjukkan penurunan pada Maret 2024.
PDRB berdasarkan Lapangan Usaha tercatat sebesar Rp915,88 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB), sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi kontributor utama dengan porsi 17,95% dari total PDRB. Sedangkan PDRB berdasarkan pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi kontributor terbesar yaitu Rp578,76 triliun atau 63,19% dari total PDRB, naik dibandingkan triwulan I 2024. Kontribusi fiskal terhadap pembentukan PDRB melalui belanja pemerintah sebesar Rp495,52 triliun, naik 7,37% (yoy). Inflasi tetap terjaga meski harga naik karena aktivitas ekonomi yang meningkat, pada Juni 2024 terjadi inflasi 2,23% (yoy) naik 0,15 poin dari bulan Mei (2,08%) dengan IHK 105,10 dan inflasi 0,12% (m-to-m) serta inflasi 0,91% (ytd). IKK bulan Juni 2024 masih berada dalam zona optimis (>100) terjaga pada level 137,7, namun turun 4,97% (m-to-m) karena pelemahan nilai tukar rupiah.
Indikator Kesejahteraan dan Pembangunan membaik, diindikasikan dengan TPT periode Februari 2024 sebesar 6,03% atau sebanyak 327,59 ribu orang, turun 1,54% poin (yoy). Penduduk Jakarta yang bekerja sebanyak 5,11 juta orang, naik 249 ribu orang (yoy). Tingkat Kemiskinan Penduduk Jakarta per Maret 2024 mencapai 4,30% atau 464,93 ribu orang, berkurang 12,9 ribu orang atau turun 0,14 poin (yoy). Gini ratio atau tingkat ketimpangan mencapai 0,423 (kategori ketimpangan sedang, rentang 0,4-0,5), lebih tinggi dari rata-rata nasional (0,379), turun 0,008 poin (yoy). NTP dan NTN rata-rata masih di bawah target RKP.
Perkembangan Fiskal Regional
Kinerja fiskal regional surplus baik pada APBN maupun APBD dengan realisasi pendapatan masing-masing sebesar Rp849,1 triliun dan Rp28,12 triliun dengan pendapatan konsolidasian sebesar Rp868,95 triliun. Realisasi belanja APBN dan APBD masing-masing mencapai Rp785,93 triliun dan Rp24,59 triliun dengan belanja konsolidasian sebesar Rp802,27 triliun. Meskipun pendapatan APBN dan APBD mengalami kontraksi (yoy) dan masing-masing belanja tumbuh 10,07% untuk APBN dan 12,29% untuk APBD, anggaran konsolidasian tercatat surplus sebesar Rp66,68 triliun.
Kinerja APBN dari sisi belanja mencapai Rp785,93 triliun atau 45,51% dari pagu, mengalami peningkatan 10,07% (yoy), dan dari sisi pendapatan, sebesar Rp849,10 triliun atau 53,70% dari target Rp1.581,25 triliun, termoderasi sebesar 15,44% (yoy). Sedangkan kinerja APBD dari sisi pendapatan menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp28,12 triliun atau 38,81% dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 8,98% (yoy). PAD tetap menjadi kontributor utama dengan porsi sebesar 68,40%, mencerminkan kemandirian fiskal yang relatif tinggi. Sedangkan dari sisi belanja, realisasi Belanja Daerah meningkat signifikan sebesar 12,29% (yoy), meskipun proyeksi awal menunjukkan defisit APBD sebesar Rp154,61 miliar, pemerintah berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp3,53 triliun. Kinerja pelaksanaan anggaran konsolidasian positif dengan surplus sebesar Rp66,68 triliun, meskipun terjadi penurunan dalam realisasi pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan terdapat SiLPA sebesar Rp235,48 triliun.
Pengembangan Ekonomi Regional
Pada TA 2024 tidak terdapat alokasi DAK Fisik, tetapi s.d. TA 2023 terdapat alokasi DAK Fisik, dan pada TA 2024 terdapat pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp26 triliun. Telah dilaksanakan monev untuk mengetahui capaian kinerja, permasalahan, dan upaya untuk perbaikan harmonisasi di level perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya, dengan hasil pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik menunjukkan adanya kemajuan, walaupun masih ditemukan adanya beberapa output harmonis yang belum sepenuhnya tercapai. Realisasi anggaran pada beberapa sektor masih perlu ditingkatkan, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan air minum.
Beberapa permasalahan terkait harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan DAK Fisik antara lain permasalahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perubahan regulasi yang dalam pelaksanaannya menimbulkan perbedaan interpretasi, dan masih perlunya pengawasan dan kepatuhan yang kuat untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
Analisis Tematik
Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sektor pertanian mengalami penurunan hasil panen akibat cuaca ekstrem, yang mengakibatkan ketidakstabilan pasokan pangan dan kenaikan harga. Di sektor perikanan, perubahan pola cuaca mengganggu pola penangkapan ikan dan merusak ekosistem laut. Selain itu, peningkatan permukaan air laut mengancam infrastruktur pesisir, yang berpotensi mengurangi daya tarik pariwisata pantai.
Respon pemerintah atas dampak perubahan iklim dengan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal. Evaluasi kebijakan telah dilakukan untuk memitigasi dampak dari belanja perubahan iklim terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, masih perlu ditingkatkan.
Analisis selengkapnya dalam KFR Tahun 2023 dapat diunduh melalui link berikut.
