Jambi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menyerahkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi satuan kerja selaku UAPPA-W dalam melakukan penyusunan laporan keuangan terbaik tahun 2018.
Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar pada saat yang brsamaan dengan acara penyerahan DIPA Tahun 2018 pada Senin (17/12) di Rumah Jabatan Gubernur Jambi. pemberian ini dilakukan sebagai wujud apresiasi kepada satuan kerja yang telah melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W). Dalam rangka pemberian penghargaan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi telah melakukan penilaian atas laporan keuangan tingkat UAPPA-W tahun 2018 terhadap 27 UAPPA-W yang ada di Provinsi Jambi.
Penilaian atas laporan keuangan ini dilakukan atas kualitas laporan, ketepatan waktu penyampaian, kelengkapan laporan, dan beban kerja. Selanjutnya terhadap 27 UAPPA-W, dilakukan pembagian menjadi dua kategori UAPPA-W, yaitu kategori UAPPA-W besar dengan jumlah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di atas 10 satker dan kategori UAPPA-W Kecil dengan UAKPA di bawah 10 satker.
Setelah dilakukan penilaian atas kedua kategori UAPPA-W tersebut, keluar sebagai peringkat pertama adalah Kepolisian Daerah Jambi sebagai peringkat pertama untuk kategori UAPPA-W Besar, disusul oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi dan Pengadial Tinggi Jambi sebagai peringkat kedua dan ketiga. Sementara itu, untuk kategori UAPPA-W Kecil, peringkat pertama diraih oleh Pelaksana Jalan Nasional IV Jambi, peringkat kedua diraih Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Talang Duku, dan Stasiun Meteorologi Sulthan Thaha Jambi sebagai peringkat ketiga.
Dengan diberikannya penghargaan ini, diharapkan kualitas laporan keuangan tingkat Kementerian/Lembaga tetap terjaga dan memberikan informasi yang andal dan akurat dalam rangka pengambilan keputusan. Selain itu dengan adanya kualitas laporan keuangan yang baik, diharapkan pula Pemerintah Pusat dapat mempertahankan capaian opini laporan keuangan terbaik yang diberikan oleh BPK, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diterima dua tahun berturut-turut mulai dari tahun 2016. [sol]
