Perekonomian regional Jambi tetap resilien di tengah dinamika global. Hal tersebut dapat dilihat dari surplus neraca perdagangan bulan Mei sebesar US$101,01 juta dan semakin menguatkan surplus perdagangan sepanjang tahun 2023 di angka US$504,02 juta. Nilai ekspor bulan Mei sebesar US$21,62 juta (US$528,54 juta sepanjang 2023) paling besar dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, meningkatnya importasi pompa sentrifugal, kacang tanah, peralatan rumah tangga dari plastik, dan bagian dari mesin pulp kertas menyumbang kenaikan nilai impor yang signifikan sehingga nilai impor regional Jambi sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar US$24,52 juta. Capaian yang impresif tersebut tetap diwaspadai sehingga gejolak perekonomian global dapat diredam dengan cadangan devisa yang kuat.
Selaras dengan kondisi perekonomian nasional yang semakin menguat dan persisten dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam 6 kuartal terakhir, perekonomian regional Jambi tumbuh solid di angka 5% (yoy) pada kuartal I tahun 2023. Dengan upaya maksimal mewujudkan transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi regional Jambi diharapkan dapat konsisten terjaga pada kuartal II tahun 2023.
Tingkat inflasi yang relatif rendah (0,47% pada bulan Mei 2023; 3,44% yoy) menjadi sinyal terjaganya daya beli masyarakat Jambi. Mengutip Menteri Keuangan, pemerintah tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 di kisaran 3 persen ± 1 persen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan dengan memperkuat kolaborasi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong momentum kebangkitan ekonomi.
APBN terus Menguat, Mendukung Transformasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional
Realisasi pendapatan negara sampai dengan Bulan Mei tahun 2023 mencapai Rp3.255,99 miliar atau tumbuh 24,01% dari periode Bulan Mei tahun 2022 yang terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908,53 miliar atau tumbuh 23,62% serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp347,46 miliar atau tumbuh 27,33%.
Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebesar Rp1.438,19 miliar diikuti Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1.331,03 miliar. Penerimaan PPh Non-migas menjadi unsur penerimaan perpajakan dalam negeri di Jambi yang mampu mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, penerimaan perpajakan internasional dalam bentuk Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) juga memberikan catatan yang baik dengan realisasi BM sebesar Rp4,47 miliar atau sebesar 55,78% dari target serta BK sebesar Rp101,3 miliar atau sebesar 81,67%.
Penerimaan negara yang terus meningkat menandakan geliat perekonomian regional di Provinsi Jambi yang semakin aktif. Catatan perpajakan internasional membuktikan bahwa hasil produksi di Provinsi Jambi masih menjadi komoditas yang banyak dicari pasar internasional.
Belanja Negara yang tumbuh dibandingkan dengan periode tahun 2023 menjadi respon positif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membuktikan peran pemerintah dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui instrumen APBN, mengingat belanja yang berkualitas menjadi instrumen penting dalam mentransformasi ekonomi. Realisasi belanja negara regional Jambi yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat/KL serta Transfer ke Daerah mencapai total Rp7.361,00 miliar atau tumbuh sebesar 1,83% dibandingkan periode yang sama tahu sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional dengan realisasi Rp2.361,69 miliar tumbuh cukup signifkan pada seluruh komponen belanja. Hal ini salah satunya diakibatkan terdapat realisasi belanja dalam rangka rangka persiapan Pemilihan Umum tahun 2024 serta optimalisasi peran Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di Provinsi Jambi.
Selain itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa telah disalurkan sebesar Rp4.999,31 miliar (76,32% penerimaan pemerintah daerah) dengan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp4.477,98 miliar dan realisasi Dana Desa sebesar Rp521,33 miliar. Seluruh komponen TKDD mengalami pertumbuhan nilai penyaluran kecuali Dana Alokasi Umum (DAU) yang sedikit mengalami perlambatan penyaluran karena perubahan struktur dana tersebut yang dimaksudkan agar penyaluran DAU lebih tepat guna.
APBN sebagai Instrumen Utama
Kinerja APBN masih berada di level positif dengan konsolidasi yang sangat kuat, kredibel, dan solid. Namun demikian, risiko global yang masih cukup tinggi masih harus terus diwaspadai. Kinerja APBN yang baik menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Memanfaatkan momentum yang ada, pemerintah terus menjaga APBN tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia. Sinergitas dengan pemerintah daerah sebagai pengelola APBD terus ditingkatkan agar harmonisasi kebijakan pemerintah pusat-pemerintah daerah dapat semakin mengakselerasi tercapainya tujuan negara.
