Jambi, 26 Juli 2023 — Perekonomian global masih dihadapkan pada tantangan perlambatan yang ditunjukkan dengan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur global yang sedang terkontraksi. Di tengah tren perlambatan global tersebut, PMI Indonesia bertahan di zona ekspansi bahkan kembali menguat pada Juni 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien dengan catatan pertumbuhan yang kuat dan stabil didorong seluruh komponen PDB. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal II diperkirakan akan tetap kuat ditopang oleh positifnya kinerja Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) dan inflasi yang semakin terkendali, ujar Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Ririn Kadariyah, pada Press Conference APBN KiTa Regional Jambi edisi Juli 2023.
Dalam kegiatan yang diadakan di Aula KPPN Jambi tersebut, Ririn Kadariyah menambahkan bahwa Pendapatan dan Belanja Negara pada APBN tumbuh positif serta surplus APBN masih solid terjaga. Hal tersebut semakin menguatkan stabilitas ekonomi pada level nasional yang ditandai dengan neraca perdangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, serta inflasi yang terkendali.
Optimisme perekonomian nasional tersebut selaras dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk di Provinsi Jambi. Perekonomian Provinsi Jambi pada Triwulan I Tahun 2023 tumbuh menguat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Triwulan I Tahun 2023, distribusi terbesar pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kaper Kemenkeu) Jambi, Burhani AS, menambahkan, “Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (yoy) lebih tinggi. Perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,48% dari total perekonomian kawasan Sumatera yang sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi."
Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada periode Juni 2023 berada pada angka 0,08% (mtm) dan 1,96% (yoy) di bawah inflasi nasional sebesar 3,52% serta menjadi urutan pertama inflasi terendah se-Indonesia. Inflasi pada bulan Juni di Provinsi Jambi paling besar dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, angkutan udara, dan daging ayam ras.
“Akumulasi neraca perdagangan sampai dengan Juni 2023 masih menggambarkan angka surplus sebesar USD600,87 Juta. Kinerja ekspor sebesar USD634,59 Juta dimana sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan positif sebesar 35,16% (ytd). Sedangkan dari sisi impor sebesar USD33,72 Juta dimana sektor angkutan laut mengalami pertumbuhan impor tertinggi,” ungkap Kaper Kemenkeu Jambi
APBN Regional Jambi Tumbuh Positif
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp3.870,60 miliar atau mencapai 54,95% dari target pendapatan pada tahun 2023. Hingga bulan Juni, realisasi penerimaan perpajakan masih mendominasi dengan realisasi sebesar Rp3.454,35 miliar yang didukung oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Non Migas. Sektor unggulan penerimaan perpajakan di Provinsi Jambi terdiri dari Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertambangan.
Sementara itu, dari penerimaan perpajakan perpajakan internasional dalam bentuk Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) telah mencapai Rp113,95 miliar. BM terealisasi sebesar Rp5,00 miliar atau sebesar 62,45% dari target dan BK terealisasi sebesar Rp108,95 miliar atau sebesar 87,83%.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sampai dengan bulan juni telah mencapai Rp416,26 miliar terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp213,98 miliar dan PNBP BLU sebesar Rp202,28 miliar.
Capaian realisasi penerimaan yang baik juga didukung oleh pelaksanaan belanja yang semakin optimal. Realisasi belanja negara mencapai Rp9.250,37 miliar atau mencapai 41,81% dari target belanja pada tahun 2023 dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp3.013,37 miliar dan atau tumbuh 20,69% dari realisasi tahun 2022. Kinerja baik belanja ini didorong oleh percepatan realisasi dari seluruh sektor belanja dibandingkan dengan tahun 2022.
“Belanja tumbuh di antaranya disebabkan oleh adanya pembayaran gaji ketigabelas, bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya, pembebasan lahan kompleks Candi Muaro Jambi, dan belanja percepatan penyaluran bantuan sosial,” terang Kaper Kemenkeu Jambi.
Dalam mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa, Belanja APBN telah disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp6.237,00 miliar atau mencapi 44,80% dari target pada tahun 2023 dengan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp5.592,02 miliar dan realisasi Dana Desa sebesar Rp644,98 miliar. Transfer ke Daerah menjadi sumber pendapatan terbesar bagi APBD di Provinsi Jambi dengan porsi sebesar 76,42%. Hal tersebut menjadi sinyal bahwa kebijakan dan pengelolaan APBN dan APBD harus senantiasa diselaraskan.
Kinerja & Potensi Peningkatan Local Taxing Power pada Penerimaan Negara dan Daerah
Pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara yang terdapat pada APBN dan APBD. Pada postur APBN, pajak memegang kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Dari sisi APBD, penerimaan pajak daerah belum sedominan penerimaan pajak pada APBN. Oleh karena itu, pemerintah daerah dirasa perlu mendorong peningkatan penerimaan perpajakan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga mampu mengkaselerasi pembangunan daerah dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Perlu dilakukan optimalisasi penerimaan perpajakan serta penggalian potensi penerimaan yang baru sebagaimana tertuang pada UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, melalui penguatan Local Taxing Power sebagai penopang penerimaan perpajakan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ujar Burhani AS terkait potensi peningkatan penerimaan perpajakan.
Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pajak daerah diantaranya melalui peningkatan basis data perpajakan dengan melakukan pendataan wajib pajak serta objek pajak, memanfaatkan data pihak ketiga, dan pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Di samping itu, pemerintah daerah dapat melakukan penilaian dan penagihan melalui kerja sama dengan DJP dan DJKN Kementerian Keuangan, penambahan jumlah diklat untuk peningkatan kualitas SDM, penyesuaian dasar pengenaan pajak sesuai dengan kemampuan membayar pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam integrated database pelayanan perpajakan.
APBN dan Peran Strategis Menjaga Perekonomian
Sebagai kesimpulan, Direktur PPK-BLU mengungkapkan bahwa di tengah dinamika perekonomian global, banyak negara yang kondisi perekonomiannya terkoreksi cukup dalam, tetapi Indonesia masih berada dalam posisi yang cukup favorable. APBN tetap menjadi instrumen andalan untuk mengantisipasi dan memitigasi dinamika perekonomian global dalam upaya menjaga menjaga perekonomian negara dan melindungi masyarakat.
Kaper Kemenkeu Jambi menambahkan bahwa Belanja dan Penerimaan Negara yang tumbuh menandakan perekonomian regional Jambi yang semakin baik. Tugas Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus dilaksanakan dan diperkuat agar dampak pelaksanaan APBN semakin terasa bagi masyarakat Jambi.
“APBN menjadi instrumen yang krusial. Peningkatan harmonisasi kebijakan dengan APBD seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi akan terus dijalankan dengan tujuan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang semakin pruden dan akuntabel,” pungkas Kaper Kemenkeu Jambi.
