Surabaya, 24 Maret 2025 - Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Fiskal Regional (KFR) Jawa Timur Tahun 2024 secara daring melalui platform Zoom. Acara ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian regional serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Agung Yulianta, ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Jawa Timur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Kepala Kantor OJK Jawa Timur, Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur, dan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
“Disusunnya KFR menjadi porsi yang penting di Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah design fiscal policy sudah memberikan dampak kepada ekonomi Jawa Timur dan memberikan kesejahteraan ke masyarakat Jawa Timur,” papar Agung dalam sambutannya.
Dalam sesi pemaparan materi, Abdullah, Kepala Seksi PPA II C Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2024 mencapai 5,03%, didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Inflasi tercatat 1,51%, menunjukkan keberhasilan pengendalian harga.
Namun demikian, tantangan tetap ada dalam kesejahteraan petani dan nelayan yang masih tertinggal, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 111,96 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 96,92, di bawah rata-rata nasional. Pendapatan APBN Jawa Timur mencapai Rp270,37 triliun, tumbuh 7,22%, didominasi sektor cukai. Penerimaan pajak tertinggi berasal dari sektor jasa keuangan (32%) dan konsumsi (22,5%).
Prof. Dr. Rudi Purwono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, menyoroti manfaat KFR sebagai referensi bagi pemerintah dan akademisi. KFR diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan kebijakan fiskal, mengungkap potensi ekonomi, serta menjadi dasar pengembangan riset di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di Jawa Timur.
Beliau menambahkan bahwa program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menjadi arah kebijakan penting dalam swasembada pangan. Prioritas anggaran ketahanan pangan tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, perbaikan distribusi, dan penguatan cadangan pangan nasional.
