Surabaya, 7 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat ekosistem riset dan meningkatkan literasi keuangan negara di tingkat regional, Kementerian Keuangan Jawa Timur bersama Universitas Airlangga (UNAIR) merumuskan pembentukan Pusat Kajian Keuangan Negara. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (7/7) di Gedung Kantor Manajemen Kampus MERR C UNAIR ini menjadi langkah awal untuk mengonsolidasikan kepakaran akademik dan kekayaan data empiris dari Kementerian Keuangan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, perwakilan dari unit vertikal Kementerian Keuangan, Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Madyan, serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR.
Dalam sambutannya, Rektor UNAIR menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan instansi pemerintah dalam menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks. “Kolaborasi antara kepakaran akademik dengan pengalaman serta data empiris Kementerian Keuangan akan menghasilkan beragam rekomendasi kebijakan dan penguatan kapasitas SDM yang relevan dan berdampak langsung,” ujar Prof. Madyan.
Saiful Islam menyambut baik gagasan ini dan menyatakan kesiapan Kementerian Keuangan untuk menyediakan berbagai basis data yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan kajian dan riset.
“Kementerian Keuangan memiliki sumber daya data yang sangat kaya. Namun, untuk membaginya ke publik tentu diperlukan pengolahan dan pertimbangan yang matang. Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memperluas literasi dan keterlibatan masyarakat dalam memahami keuangan negara,” tegasnya.
Diskusi turut menghadirkan berbagai pandangan strategis dari perwakilan Kementerian Keuangan Satu Jawa Timur lainnya. Misalnya, isu mengenai industri tembakau, tarif cukai, dan fenomena rokok ilegal menjadi salah satu topik yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam kajian akademik ke depan.
“Isu keuangan negara tidak hanya tentang penerimaan dan belanja, tapi juga strategi menjaga keseimbangan fiskal secara adil dan berkelanjutan. Kami punya forum seperti East Java Economic Forum, namun dengan pusat kajian ini kami berharap dapat memperluas perspektif dan jangkauan analisis,” ujar Dudung Rudi Hendratna Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur.
Seluruh pihak sepakat bahwa Pusat Kajian Keuangan Negara ini akan menjadi ruang strategis untuk memperkuat data-driven policy, memperkaya wacana publik, serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam memahami mekanisme dan kebijakan fiskal negara.
Langkah selanjutnya adalah merancang ruang fisik pusat kajian, menyusun program kerja awal, serta membentuk tim kolaboratif antara UNAIR dan Kementerian Keuangan. Harapannya, pusat ini akan menjadi model sinergi akademik dan birokrasi yang bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
