Surabaya, 1 Juli 2025 – Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga dan mengawal stabilitas fiskal di tengah dinamika global, Kanwil DJPb Jawa Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) RCE Quarterly Report (Kajian Fiskal Regional) yang bertempat di Gedung Keuangan Negara I, Surabaya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam, Kepala Bidang PPA II Rabindhra Aldy, serta Prof. Dr. Rudi Purwono, Guru Besar FEB Universitas Airlangga yang juga merupakan local expert Kementerian Keuangan. FGD turut dihadiri perwakilan dari instansi strategis di Jawa Timur, antara lain Bank Indonesia, OJK, LPS, Bappeda, BPS, BPKAD, serta Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur.
Salah satu pembahasan penting dalam forum ini adalah dampak kebijakan proteksionisme Donald Trump, yang dinilai memberi tekanan terhadap komoditas unggulan ekspor Jawa Timur seperti tekstil, furniture, sepatu dan kaos kaki, serta minyak sawit. Prof. Rudi menyampaikan bahwa pandangan ultranasionalisme Trump telah memicu kebijakan tarif yang dapat menghambat perdagangan global, termasuk akses ekspor dari Indonesia ke pasar AS.
“Ketimpangan perdagangan antara Amerika dan negara-negara mitra, seperti China dan Indonesia, menjadi titik awal kebijakan proteksionis Trump. Imbasnya sangat terasa di Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu motor ekspor nasional,” terang Prof. Rudi.
Dalam paparannya, Rabindhra Aldy menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur hingga triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang cukup stabil dengan pertumbuhan sebesar 5,1%–5,41%, serta inflasi yang terkendali di angka 1,35% (yoy). Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan.
Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama pada indikator kesejahteraan petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus pada kelompok rentan, terutama di daerah pesisir dan wilayah ujung timur seperti Tapal Kuda dan Banyuwangi.
FGD ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Kepala Kanwil DJPb Saiful Islam menegaskan bahwa pemanfaatan data dan analisis lintas sektor, termasuk dari BI, BPS, OJK, dan Bappeda, menjadi kunci untuk menghasilkan kajian yang berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat.
"FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tapi juga bagian dari upaya konsolidasi data, penguatan analisis, dan respons strategis terhadap dinamika fiskal dan ekonomi global. Jawa Timur harus terus adaptif agar tetap resilient,” ungkap Saiful.
Dengan forum seperti ini, diharapkan sinergi antar instansi semakin solid dalam merumuskan strategi fiskal dan pembangunan daerah. Tantangan global tidak bisa dihindari, tetapi dengan kolaborasi dan pemahaman bersama, Jawa Timur siap menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata.
