Surabaya — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Negara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Haji dan Umroh se-Jawa Timur secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (23/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh di Jawa Timur.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’Adul Anam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dari DJPb Kanwil Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya penguatan aspek manajerial dan kepemimpinan dalam tata kelola keuangan negara, khususnya dalam menghadapi dinamika pelaksanaan anggaran. “Pengelolaan anggaran harus dijalankan dengan integritas dan komitmen agar memberikan manfaat optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kesiapan satuan kerja menghadapi pelaksanaan anggaran tahun 2026.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan DIPA yang bertepatan dengan puncak aktivitas penyelenggaraan ibadah haji menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja. Oleh karena itu, DJPb berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intensif. “Kami siap mendukung percepatan pelaksanaan anggaran sekaligus meminimalkan kendala administratif dan teknis di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara satuan kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong realisasi belanja yang efektif, efisien, dan akuntabel, terutama dalam mendukung penyelenggaraan layanan haji dan umroh.
Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi teknis terkait pengangkatan pejabat perbendaharaan, pengelolaan belanja pegawai dan mekanisme Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2026, serta pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu, dilakukan pula evaluasi pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test sebagai bagian dari penguatan kompetensi pengelola keuangan.
Melalui kegiatan ini, DJPb Kanwil Jawa Timur berharap seluruh satuan kerja dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara secara profesional dan akuntabel guna mendukung optimalisasi pelayanan publik.
