“KINERJA FISKAL JAWA TIMUR TETAP SOLID MENOPANG STABILITAS EKONOMI”

Surabaya, 27 Juli 2026 - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur untuk periode realisasi s.d. 30 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Surabaya dan disiarkan secara daring melalui Microsoft Teams pada Senin, 27 Juli 2026 mulai pukul 14.00 WIB s.d. selesai. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local ExpertKementerian Keuangan Jawa Timur.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. Inflasi Jawa Timur pada Juni 2026 sebesar 0,30% (mtm) atau secara tahunan sebesar 3,36% (yoy). Besaran inflasi ini masih dalam rentang target 2,5% ±1 (yoy). Pendorong utama inflasi bulan Juni 2026 yakni kenaikan harga bahan bakar, mobilitas masyarakat saat masa libur sekolah, dan kenaikan harga beberapa komoditas bahan pangan diantaranya bawang merah, beras, bawang putih, dan daging sapi.
2. Secara kumulatif sampai dengan Juni 2026, Neraca Perdagangan Jatim mengalami defisit USD2,80 miliar. Nilai ekspor mencapai USD10,91 miliar dan impor mencapai USD13,70 miliar. TingginyaImpor didominasi oleh Bahan Baku (80,04%) yang secara langsung memicu kekuatan ekspor Industri Pengolahan.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur pada Juni 2026 mencapai 119,48. Kinerja NTP tercatat kuat sepanjang tahun 2026. Secara bulanan sedikit melemah 0,71%, dipengaruhi oleh penurunan indeks harga yang diterima petani subsektor hortikultura dan peternakan. Komoditas utama yang memiliki andil terbesar pada penurunan indeks yakni cabai rawit, buncis, ayam ras pedaging, dan telor ayam ras. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,98% (mtm) menjadi 100,51 disumbang oleh komoditas layang, teri, dan kembung.

B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara di Jawa Timur sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai Rp128,18 triliun atau 42,45% dari target APBN sebesar Rp301,96 triliun. Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp123,81 triliun atau 41,87% dari target dan PNBP sebesar Rp4,37 triliun atau 69,86% dari target. Penerimaan Perpajakan terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp57,20 triliun atau 39,58% dari target dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp66,61 triliun atau 44,06% dari target. Penerimaan Pajak tumbuh 17,38% (yoy), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh 0,41% (yoy), sedangkan PNBP tumbuh 7,23% (yoy).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai Rp59,88 triliun atau 52,36% dari pagu Belanja Negara sebesar Rp114,36 triliun. Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp25,11 triliun atau 49,93% dari pagu serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp34,77 triliun atau 54,27% dari pagu.

1. Penerimaan Negara

A. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak s.d. 30 Juni 2026 secara bruto mencapai Rp62,73 triliun, tumbuh 9,92% (yoy), sedangkan secara neto mencapai Rp57,20 triliun atau 39,58% dari target APBN, tumbuh 17,38% (yoy). Pertumbuhan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi regional yang masih terjaga.

Penerimaan pajak ditopang oleh meningkatnya penerimaan PPh Badan sebesar Rp8,30 triliun, tumbuh 16,34% (yoy) dan PPh Orang Pribadi & PPh Pasal 21 sebesar Rp5,65 triliun, tumbuh 1,55% (yoy), yang mengindikasikan peningkatan penghasilan Wajib Pajak.

Penerimaan pajak neto dari PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, dan PPh Final sebesar Rp3,03 triliun mengalami kontraksi 1,15% (yoy) akibat adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai tindak lanjut atas putusan banding Pengadilan Pajak. Namun demikian, secara bruto masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 12,13% (yoy).

Penerimaan Pajak dari empat sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan, pemerintahan, serta trasportasi dan pergudangan tumbuh baik secara bruto maupun neto.

B. Penerimaan Kepabenan dan Cukai

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 30 Juni 2026 mencapai Rp66,61 triliun, tumbuh 0,41% (yoy) terdiri dari:

Cukai terealisasi sebesar Rp63,11 triliun atau 43,59% dari target APBN, turun 0,06% (yoy) akibat menurunnya produksi hasil tembakau pada November–Desember 2025 dan Maret 2026;

Bea Masuk terealisasi sebesar Rp3,20 triliun atau 52,95% dari target APBN, tumbuh 11,30% (yoy) yang dipengaruhi peningkatan nilai dan volume impor serta penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah;

Bea Keluar terealisasi sebesar Rp300 miliar atau 79,95% dari target APBN, mengalami kontraksi 3,72% (yoy) akibat penurunan harga CPO dan volume produk turunannya.

Dalam bidang Kepabeanan dan Cukai telah dilakukan 1.667 penindakan dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp1,53 triliun. Dari jumlah tersebut, 1.064 penindakan merupakan penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 222,03 juta batang dengan nilai barang hasil penindakan sebesar Rp330,3 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp199,9 miliar.

C. PNBP

Realisasi PNBP sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp4,37 triliun tumbuh 7,23% (yoy). Kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi penerimaan BLU maupun PNBP Lainnya.

PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp2,38 triliun atau 92,29% dari target APBN dan tumbuh 15,43% (yoy).

PNBP BLU terealisasi sebesar Rp1,99 triliun atau 54,13% dari target APBN. Pendapatan BLU mengalami kontraksi 1,15% (yoy) yang terutama berasal dari penurunan pendapatan kerja sama dan penyewaan aset, bukan dari penurunan layanan utama BLU.

D. Realisasi PNBP Lelang dan Kekayaan Negara

Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. 30 Juni 2026 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

Realisasi pokok lelang mencapai Rp1,88 triliun atau 37,30% dari target sebesar Rp5,04 triliun;

Realisasi PNBP Lelang mencapai Rp49,05 miliar atau 35,64% dari target;

Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara mencapai Rp79,06 juta atau 21,55% dari target;

Realisasi PNBP Aset mencapai Rp85,86 miliar atau 47,96% dari target.

2. Belanja Negara

A. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp25,11 triliun (50,29% dari pagu), tumbuh 34,58% (yoy). Belanja K/L terdiri dari:

• Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp15,24 triliun atau 56,50% dari pagu dan tumbuh 17,61% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp875,31 miliar serta percepatan pembayaran Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non-PNS sebesar Rp1,11 triliun.
• Belanja Barang terealisasi sebesar Rp5,17 triliun atau 35,80% dari pagu dan tumbuh 20,57% (yoy). Peningkatan realisasi terutama didorong oleh belanja operasional Badan Layanan Umum (Rp965,07 miliar), belanja operasional perkantoran (Rp847,61 miliar), serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Rp251,6 miliar).
• Belanja Modal terealisasi sebesar Rp4,70 triliun atau 52,94% dari pagu dan tumbuh 249,52% (yoy). Percepatan realisasi terutama diarahkan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
• Sebagai wujud dukungan APBN terhadap pembangunan sumber daya manusia, hingga akhir Juni 2026 realisasi fungsi pendidikan telah mencapai Rp9,33 triliun, tumbuh 19,66% (yoy) dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dukungan tersebut diwujudkan antara lain melalui pemberian bantuan pendidikan tinggi kepada 149.263 mahasiswa, bantuan wajib belajar kepada 300.529 siswa, serta pembayaran tunjangan profesi bagi guru dan dosen non-ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan di Jawa Timur.
• APBN juga diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi melalui berbagai program kementerian/lembaga yang telah ditandai (tagging) sebagai belanja pengendalian inflasi. Hingga 30 Juni 2026, realisasi belanja tersebut mencapai Rp486,51 miliar atau 28,28% dari pagu sebesar Rp1,72 triliun. Belanja tersebut dimanfaatkan untuk mendukung keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi kebijakan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

B. Transfer Ke Daerah

Realisasi TKD sampai dengan 30 Juni 2026, telah mencapai Rp34,77 triliun atau 54,27% dari pagu TKD 2026 Rp64,07 triliun. Realisasi tertinggi secara persentase adalah Dana Desa (77,54%), diikuti oleh Dana Alokasi Umum (56,90%), dan DAK Non Fisik (51,72%).

• Penyaluran DAU diprioritaskan melalui skema DAU Specific Grant pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, khususnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu, DAK Nonfisik didominasi oleh penyaluran Tunjangan ASN Daerah, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
• Penyaluran Dana Desa mayoritas dimanfaatkan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana desa. Hingga akhir Juni 2026, terdapat 7 kabupaten yang telah menyalurkan Dana Desa 100%, yaitu Pacitan, Trenggalek, Kediri, Ponorogo, Madiun, Magetan, dan Kota Batu.
• Realisasi DAK Fisik telah mencapai Rp61,89 miliar atau 9,88% dari pagu. Pemanfaatannya mayoritas diarahkan pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan air minum, dengan persentase kontrak terhadap rencana kegiatan terbesar berada di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik.

Informasi Lainnya

Dukungan APBN untuk Program Prioritas Presiden

1. Sekolah Rakyat

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu Program Prioritas Presiden yang didukung melalui APBN. Sampai dengan 30 Juni 2026, realisasi anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur telah mencapai Rp2,84 triliun atau 90,45% dari pagu sebesar Rp3,14 triliun. Akselerasi pembangunan didorong oleh komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan, sekaligus memberikan dampak terhadap pembukaan lapangan kerja dengan menyerap 91.417 tenaga kerja di seluruh Indonesia. Kelancaran pembangunan juga didukung oleh keterlibatan 1.731 personel TNI dalam percepatan pelaksanaan di lapangan.

2. Revitalisasi Sekolah dan Madrasah

Program Revitalisasi Sekolah dan Madrasah di Jawa Timur telah terealisasi sebesar Rp116,23 miliar atau 45,58% dari pagu sebesar Rp254,99 miliar sampai dengan 30 Juni 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas infrastruktur pendidikan yang berkualitas. Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 122 institusi pendidikan di Jawa Timur telah direvitalisasi, didukung percepatan proses verifikasi serta pelaksanaan program di daerah

3. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur sampai dengan 30 Juni 2026 masih berada pada masa penyesuaian operasional. Hingga akhir Juni 2026, program telah didukung oleh 4.420 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terdiri atas 4.125 SPPG yang telah beroperasi dan 295 SPPG dalam tahap persiapan. Program telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat, terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non peserta didik. Selama Juni 2026 tidak terdapat perubahan indikator program karena adanya moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama libur sekolah, serta penguatan tata kelola melalui audit, standardisasi, dan penataan operasional. Perluasan implementasi diperkirakan kembali berlangsung pada tahun ajaran baru.

4. Perkembangan Realisasi Kredit Program

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembiayaan sektor produktif, pemerintah telah menyalurkan Kredit Program sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp28,45 triliun kepada 620.447 debitur di Jawa Timur. Distribusi kredit masih terkonsentrasi pada sektor-sektor produktif yang menjadi penopang utama perekonomian daerah, yaitu Perdagangan (36,87%), Pertanian (30,07%), Jasa Sewa (10,90%), Industri (7,84%), dan Jasa Hiburan (6,81%). Penyaluran Kredit Program terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp27,46 triliun kepada 442.285 debitur dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp990 miliar kepada 178.162 debitur. Penyaluran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 27 Juli 2026