Surabaya, 26 Juni — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan negara melalui sinergi lintas instansi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Operasional dan Kualitas Data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya pada 26–27 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan materi bertajuk "Penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) melalui Inklusi Keuangan dan Perlindungan Pekerja untuk Mendorong Keberlanjutan Usaha." Materi ini menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai fondasi dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bagi pelaku usaha.
Saiful menjelaskan bahwa keberhasilan penyaluran kredit program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya pembiayaan, tetapi juga oleh tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang memadai, serta kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap ketentuan yang berlaku. "Dengan tata kelola yang kuat, program pembiayaan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam paparannya, Saiful menguraikan bahwa aspek governance diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang memiliki peran serta tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program. Dari sisi risk management, berbagai instrumen mitigasi risiko diterapkan, mulai dari mekanisme penjaminan, penilaian kelayakan debitur, hingga pemantauan kualitas kredit secara berkala.
Sementara itu, pada aspek compliance, kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran kredit menjadi faktor penting dalam mendorong perluasan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut, Saiful menekankan bahwa program pembiayaan pemerintah juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, akses pembiayaan yang diiringi dengan perlindungan bagi tenaga kerja akan memperkuat keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur ini menjadi wadah berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, akurat, dan akuntabel. Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para peserta mengenai implementasi penguatan GRC serta pengelolaan kredit program.

Melalui kolaborasi ini, Kanwil DJPb Jawa Timur berharap sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung pengelolaan kredit program, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan perlindungan pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur.

Surabaya, 22 Juni — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Briefing Mini Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur yang mempertemukan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memberikan informasi ekonomi dan keuangan yang komprehensif kepada media.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa meskipun tantangan global masih membayangi perekonomian dunia, Jawa Timur tetap menunjukkan kinerja yang solid.

“Investor akan datang ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabilitas yang terjaga. Jawa Timur patut bersyukur karena memiliki keduanya," Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam.

Dari sisi perekonomian daerah, Jawa Timur mencatat pertumbuhan yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan yang terus tumbuh dan menjadi motor utama ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan juga menunjukkan daya tahan yang baik dengan tren pertumbuhan selama 72 bulan berturut-turut.

Selain itu, sektor pertanian turut berkontribusi positif melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur yang mencapai 103,3, menandakan daya beli petani yang masih terjaga.

Dari sisi fiskal, APBN terus diakselerasi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp32,27 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat layanan publik, mendukung sektor produktif, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemerintah juga terus mendorong kualitas belanja agar lebih efektif dan tepat sasaran. Peningkatan realisasi terutama terlihat pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang tumbuh secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Melalui forum tersebut, Kanwil DJPb Jawa Timur juga menegaskan pentingnya penyampaian informasi ekonomi yang utuh dan selaras. Kehadiran empat anggota KSSK dalam satu forum memungkinkan media memperoleh perspektif yang komprehensif, mulai dari kondisi fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, hingga perlindungan simpanan masyarakat.

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Melalui berbagai skema transfer, pemerintah pusat memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Hingga 31 Mei 2026, penyaluran TKD di Provinsi Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Dari total pagu TKD sebesar Rp63,93 triliun, telah tersalurkan Rp29,96 triliun atau 46,86% dari total alokasi. Capaian tersebut mencerminkan kinerja penyaluran yang relatif sejalan dengan posisi pertengahan tahun anggaran, sekaligus menjadi modal penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Struktur TKD Jawa Timur Didominasi DAU dan DAK Nonfisik

Komposisi TKD Jawa Timur pada tahun 2026 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu mencapai Rp38,43 triliun atau sekitar 60,12% dari total alokasi TKD. Posisi berikutnya ditempati oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp16,59 triliun atau hampir 25,96% dari total pagu. Besarnya porsi kedua jenis transfer tersebut menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung penyelenggaraan layanan dasar dan operasional pemerintahan daerah.

Dana Desa Menjadi Penopang Utama Kinerja Penyaluran

Di antara seluruh jenis transfer, Dana Desa mencatatkan kinerja penyaluran paling progresif. Hingga akhir Mei 2026, Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp1,69 triliun atau 64,57% dari total pagu sebesar Rp2,62 triliun. Capaian ini menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis transfer lainnya.

Tingginya realisasi Dana Desa menunjukkan kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan penyaluran, termasuk penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan serta penganggaran desa. Kinerja tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memastikan dana pembangunan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas di tingkat desa. Beberapa daerah bahkan telah mencapai penyaluran Dana Desa hingga 100%, antara lain Kota Batu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Kediri.

Selain mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, Dana Desa juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal karena mendorong perputaran dana secara langsung di tingkat akar rumput.

DAU dan DAK Nonfisik Berjalan Sesuai Ekspektasi

Dana Alokasi Umum (DAU) hingga akhir Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp18,74 triliun atau 48,75% dari pagu yang tersedia. Realisasi tersebut menjadikan DAU sebagai penyumbang nominal penyaluran terbesar dalam TKD Jawa Timur. Seluruh realisasi tersebut berasal dari komponen DAU Block Grant yang dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai kebutuhan layanan publik dan operasional pemerintahan.

Sementara itu, DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp7,72 triliun atau 46,57% dari pagu. Penyaluran DAK Nonfisik menunjukkan kinerja yang cukup stabil, terutama untuk mendukung sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Serapan tertinggi tercatat pada Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (BOP MTB) sebesar 50% dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar 49,32%, sementara berbagai program tunjangan guru juga menunjukkan tren positif dengan serapan 44,74%.

DAK Fisik Masih Memerlukan Percepatan

Berbeda dengan jenis transfer lainnya, DAK Fisik masih mencatatkan realisasi yang relatif rendah. Hingga 31 Mei 2026, realisasi DAK Fisik baru mencapai Rp17,48 miliar atau 2,79% dari total pagu sebesar Rp626,21 miliar.

Rendahnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh waktu penetapan regulasi teknis penyaluran yang baru diterbitkan pada akhir April 2026. Kondisi ini menyebabkan proses pemenuhan persyaratan penyaluran dan pelaksanaan kegiatan fisik di daerah baru dapat dimulai secara lebih intensif setelah regulasi tersedia.

Ke depan, percepatan proses pengadaan, perekaman kontrak, dan pemenuhan syarat salur menjadi faktor penting agar realisasi DAK Fisik dapat meningkat pada semester berikutnya sehingga pembangunan infrastruktur daerah dapat berjalan sesuai target.

Menjaga Momentum Penyaluran untuk Mendukung Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan, kinerja penyaluran TKD Jawa Timur hingga akhir Mei 2026 menunjukkan tren yang cukup baik dengan realisasi mencapai hampir setengah dari total pagu. Kinerja tersebut ditopang oleh penyaluran Dana Desa yang sangat progresif serta realisasi DAU dan DAK Nonfisik yang berjalan sesuai ekspektasi waktu.

Penyaluran TKD yang optimal tidak hanya mendukung keberlangsungan layanan publik, tetapi juga berperan sebagai stimulus ekonomi daerah. Dana yang mengalir ke pemerintah daerah dan desa akan mendorong pelaksanaan program pembangunan, memperkuat daya beli masyarakat, serta menciptakan efek berganda bagi aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Jawa Timur.

Dengan menjaga momentum penyaluran pada semester berikutnya, khususnya melalui percepatan DAK Fisik dan optimalisasi berbagai instrumen transfer lainnya, TKD diharapkan terus menjadi salah satu penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Timur.           

Dalam rangka peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menkeu Purbaya bersama Wamenkeu Juda Agung, didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

Jajaran Kemenkeu Satu Jawa Timur turut mendampingi kunjungan kerja Menteri Keuangan tersebut, termasuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran kementerian terkait serta pemerintah daerah. Kehadiran Menteri Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengawal program strategis nasional melalui optimalisasi pelaksanaan APBN di daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi rakyat mulai dari desa. Presiden menyampaikan optimisme bahwa KDKMP akan menjadi penggerak kemandirian ekonomi desa melalui penguatan koperasi, pengembangan potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Presiden juga menyoroti keterkaitan antara program KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendorong perputaran ekonomi di desa. Menurut Presiden, pelaksanaan program tersebut akan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, hingga produsen pangan lokal.

“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” ujar Presiden.

Selain penguatan ekonomi desa, Presiden turut menegaskan pentingnya tata kelola dan integritas dalam pelaksanaan program. Pemerintah, menurut Presiden, akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, jajaran Kemenkeu Satu Jatim terus mendorong sinergi pusat dan daerah agar belanja negara dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan pembangunan. Dengan operasionalisasi 1.061 KDKMP, pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi fondasi penguatan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Surabaya — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua II Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Tahun 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Musdalifah, Asrama Haji Embarkasi Surabaya, pada Jumat (17/4), sebagai bagian dari rangkaian persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, jajaran pejabat Kementerian Agama, pimpinan instansi terkait, serta stakeholder penyelenggaraan ibadah haji.

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pelantikan PPIH merupakan bagian penting dalam memastikan kesiapan layanan haji secara menyeluruh, khususnya di titik awal keberangkatan jemaah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan peneguhan amanah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji secara nyata,” ujarnya.

Penunjukan Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur sebagai Wakil Ketua II PPIH mencerminkan peran strategis Kanwil DJPb dalam mendukung tata kelola keuangan penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam struktur PPIH, peran ini diharapkan dapat memperkuat aspek pengelolaan anggaran serta memastikan efektivitas pelaksanaan layanan kepada jemaah.

Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga dirangkaikan dengan meal test sebagai bagian dari uji kesiapan layanan konsumsi bagi jemaah haji. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan telah memenuhi standar kelayakan, kebersihan, serta kecukupan gizi.

Pelantikan ini sekaligus menandai kesiapan Embarkasi Surabaya dalam menyambut musim haji 1447 hijriah. Dengan kolaborasi yang solid antarinstansi, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah.