Surabaya, 20 Agustus — Kualitas pelayanan publik tidak hanya dibangun melalui pemenuhan standar layanan, tetapi juga melalui kesediaan untuk mendengar, berdialog, dan terus melakukan perbaikan. Semangat tersebut menjadi landasan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur bersama KPPN Surabaya I pada Kamis (20/8).

Forum ini menjadi wadah komunikasi interaktif antara penyelenggara pelayanan publik dengan pengguna layanan dan masyarakat untuk menjaring aspirasi, masukan, serta umpan balik atas penyelenggaraan layanan. Melalui FKP, Kanwil DJPb Jawa Timur dan KPPN Surabaya I berupaya memperkuat kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sekaligus membangun kepercayaan publik.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 26 instansi dan lembaga yang merepresentasikan beragam unsur, mulai dari

Mojokerto, 17 Juli — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang diikuti oleh 15 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Jumat (17/7). 

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pengawalan Program Strategis Nasional (PSN).

Dalam keynote speech, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menekankan pentingnya membangun budaya belajar organisasi (Learning Organization) sebagai salah satu faktor kunci

Surabaya, 14 Juli — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Fiskal Regional (KFR) Semester I Tahun 2026 dengan mengundang perwakilan dari sembilan perguruan tinggi di Jawa Timur pada Selasa (14/7). Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam memperkuat analisis ekonomi serta menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih komprehensif dan berbasis data.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa sebagai Regional Chief Economist (RCE), DJPb memiliki peran untuk menyajikan analisis perkembangan ekonomi dan fiskal daerah melalui Kajian Fiskal Regional. Kehadiran akademisi diharapkan dapat memperkaya kualitas analisis sekaligus menjadikan KFR sebagai referensi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan penelitian.

Pada kesempatan tersebut, dipaparkan perkembangan makroekonomi dan fiskal Jawa Timur Semester I Tahun 2026. Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh

Surabaya, 30 Juni 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2026 sekaligus penyampaian hasil analisis mengenai dampak Dana Desa terhadap penurunan konflik lokal di Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Selasa (30/6), ini menjadi ruang diskusi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam membahas perkembangan ekonomi dan fiskal daerah serta rekomendasi kebijakan berbasis data.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa Kajian Fiskal Regional merupakan media untuk menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah sekaligus menjadi forum diskusi yang menghimpun berbagai perspektif guna memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan.

"KFR tidak hanya menyajikan data dan analisis, tetapi juga