Surabaya — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Negara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Haji dan Umroh se-Jawa Timur secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (23/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh di Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’Adul Anam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dari DJPb Kanwil Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya penguatan aspek manajerial dan kepemimpinan dalam tata kelola keuangan negara, khususnya dalam menghadapi dinamika pelaksanaan anggaran. “Pengelolaan anggaran harus dijalankan dengan integritas dan komitmen agar memberikan manfaat optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kesiapan satuan kerja menghadapi pelaksanaan anggaran tahun 2026. 

Ia menjelaskan bahwa penerimaan DIPA yang bertepatan dengan puncak aktivitas penyelenggaraan ibadah haji menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja. Oleh karena itu, DJPb berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intensif. “Kami siap mendukung percepatan pelaksanaan anggaran sekaligus meminimalkan kendala administratif dan teknis di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara satuan kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong realisasi belanja yang efektif, efisien, dan akuntabel, terutama dalam mendukung penyelenggaraan layanan haji dan umroh.

Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi teknis terkait pengangkatan pejabat perbendaharaan, pengelolaan belanja pegawai dan mekanisme Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2026, serta pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu, dilakukan pula evaluasi pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test sebagai bagian dari penguatan kompetensi pengelola keuangan.

Melalui kegiatan ini, DJPb Kanwil Jawa Timur berharap seluruh satuan kerja dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara secara profesional dan akuntabel guna mendukung optimalisasi pelayanan publik.

Malang — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Triwulan I Tahun 2026 di Gedung Heritage RCE Center KPPN Malang pada Selasa (21/04). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus memperkuat mitigasi risiko di lingkungan DJPb Jawa Timur pada awal tahun anggaran.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, para Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), para Kepala Bidang, pejabat fungsional, serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Jawa Timur. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan bahwa DKRO merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi risiko, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian target organisasi tahun 2026.

Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, dalam arahannya menegaskan bahwa forum DKRO memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan kinerja organisasi. Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat dan perekonomian.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Mayoritas indikator kinerja utama (IKU) telah tercapai secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada kualitas layanan kepada stakeholder. Selain itu, terdapat penyesuaian pada indikator kinerja tahun 2026, di mana jumlah IKU menjadi lebih ringkas namun dengan komponen penilaian yang lebih komprehensif, sehingga menuntut strategi pencapaian yang lebih terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan nasional dan berlaku bagi seluruh kementerian/lembaga. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu disikapi secara adaptif dan profesional oleh seluruh satuan kerja.

“Seluruh satker menghadapi kondisi yang sama. Ini merupakan konsekuensi kebijakan nasional, sehingga harus kita jalankan bersama dengan tetap menjaga kualitas kinerja dan layanan.” tegasnya.

Selain evaluasi kinerja, kegiatan ini juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi risiko serta integritas dalam pelaporan kinerja. Seluruh pegawai diharapkan memastikan validitas data dan kelengkapan bukti dukung dalam setiap capaian yang dilaporkan, sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas organisasi.

Kanwil DJPb Jawa Timur juga menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional, termasuk pelaksanaan monitoring dan survei pada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Seluruh KPPN didorong untuk aktif berperan dalam pelaksanaan survei dan pengumpulan data di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap pendampingan Kementerian Haji dan Umrah yang saat ini masih dalam masa transisi. Kanwil DJPb Jawa Timur bersama KPPN di wilayahnya berupaya mengawal pengelolaan keuangan kementerian tersebut, termasuk memastikan kesiapan pelaksanaan anggaran dan mekanisme keuangan lainnya.

Melalui pelaksanaan DKRO Triwulan I Tahun 2026 ini, Kanwil DJPb Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang konkret dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi serta pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Surabaya, 31 Maret — Kanwil DJPb Jawa Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tidak Terpusat Tahun 2026 secara daring melalui Microsoft Teams pada 31 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari satuan kerja pengelola PNBP serta pejabat dan pegawai Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan dibuka secara resmi dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Jawa Timur, Wahidin. Dalam arahannya, Wahidin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola keuangan, khususnya pada satuan kerja yang memiliki pagu sumber dana PNBP, sekaligus sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pagu minus belanja PNBP.

Menurutnya, pengelolaan PNBP memiliki peran yang semakin strategis di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara dan tantangan penerimaan negara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, hasil monitoring dan evaluasi (monev) PNBP yang dipaparkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam mengelola PNBP secara lebih tertib, efektif, dan akuntabel sepanjang tahun 2026.

Sebelum sesi materi, panitia juga menyisipkan internalisasi penguatan integritas melalui penayangan video edukatif berjudul “Anak Jujur” sebagai pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pada sesi materi pertama, Kepala Seksi PPA I D, Nurul Hidayat, memaparkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi PNBP Triwulan IV Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum satuan kerja telah melaksanakan pemungutan dan penyetoran PNBP melalui SIMPONI secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dari sisi capaian, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp499,22 miliar, atau 100,07% dari target sebesar Rp498,89 miliar.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan PNBP, antara lain blokir anggaran, rendahnya minat masyarakat terhadap layanan tertentu, pemanfaatan aset yang belum optimal, gangguan sistem, serta dinamika regulasi. Untuk itu, disampaikan sejumlah rekomendasi seperti penguatan integrasi sistem pembayaran, optimalisasi aset, peningkatan koordinasi dengan unit eselon I, serta perbaikan perencanaan target dan pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, pada sesi kedua, Kepala Seksi PPA I C, Hanafi Firdaus, menjelaskan Kebijakan MP PNBP Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pengendalian belanja agar realisasi belanja tidak melebihi MP Riil. Selain itu, satuan kerja juga didorong untuk memanfaatkan skema pre-financing, khususnya bagi satker yang belum mengajukan MP PNBP Tahap I, agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

Melalui FGD ini, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berharap satuan kerja dapat semakin memahami tata kelola MP PNBP, meningkatkan kinerja belanja dan penerimaan PNBP, serta terus memperkuat koordinasi dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Surabaya, 31 Maret — Dalam rangka memperkuat budaya keamanan informasi di era transformasi digital, Kanwil DJPb Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Security Awareness dalam Mendukung Keamanan Informasi dan Perlindungan Data secara daring melalui Microsoft Teams, Selasa (31/3). Kegiatan ini diikuti oleh 434 peserta yang terdiri atas pejabat dan pegawai KPPN se-Jawa Timur, serta pejabat perbendaharaan satuan kerja mitra KPPN di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan dibuka oleh pewara dan diawali dengan injeksi nilai-nilai antikorupsi melalui pemutaran video edukasi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Alexander Budi Dayantoro, menegaskan bahwa keamanan informasi saat ini bukan lagi sekadar urusan unit teknologi informasi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengguna sistem.

“Di tengah transformasi digital Direktorat Jenderal Perbendaharaan, faktor manusia kerap menjadi titik paling rentan dalam keamanan data strategis negara. Karena itu, peningkatan security awareness menjadi sangat penting agar seluruh transaksi keuangan negara tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga aman dari potensi kebocoran data,” ujarnya.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Mukhammad Gufron Ikhsan, S.E., M.T., Pranata Komputer Muda pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai regulasi yang menjadi dasar penguatan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sekaligus memaparkan perkembangan ancaman siber yang semakin kompleks.

Berbagai bentuk ancaman digital yang dibahas antara lain phishing, fake BTS, stealer malware, penyalahgunaan browser extension, hingga deepfake yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meniru identitas seseorang. Peserta juga diingatkan agar tidak sembarangan menginstal aplikasi, selalu waspada terhadap email mencurigakan, serta menghindari penggunaan perangkat dan jaringan yang tidak terpercaya.

Selain itu, narasumber menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah dasar keamanan informasi, seperti penggunaan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, aktivasi multi-factor authentication (MFA), serta penggunaan software resmi atau berlisensi. Dalam sesi tanya jawab, peserta juga berdiskusi mengenai keamanan penggunaan Google Form untuk data sensitif, serangan email bombing, dasar hukum perlindungan data pribadi, hingga risiko penggunaan software bajakan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berharap seluruh pegawai dan mitra kerja semakin waspada, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data serta integritas sistem, sebagai bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang andal dan aman.

Surabaya – Kanwil DJPb Jawa Timur menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada Senin (9/3). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara I Surabaya ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Syaiful Islam, dan dihadiri oleh para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJPb Jawa Timur. Sementara itu, rombongan BPS Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Ir. Herum Fajarwati, M.M., bersama tim teknis dan fungsional. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kolaboratif dengan semangat memperkuat koordinasi dalam penyediaan data ekonomi yang akurat.

Dalam kesempatan tersebut, BPS menyampaikan gambaran umum mengenai Sensus Ekonomi 2026, yang merupakan pendataan ekonomi terbesar dan paling komprehensif di Indonesia. Sensus ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Setelah terakhir dilaksanakan pada tahun 2016, SE2026 akan kembali mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar.

Melalui kegiatan ini, BPS bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap mengenai struktur perekonomian nasional, karakteristik usaha di berbagai sektor, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan. Data yang dihasilkan dari SE2026 diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada periode Mei hingga Juli 2026. Pengisian kuesioner secara daring untuk perusahaan besar akan dimulai pada 1 hingga 31 Mei 2026. Sementara itu, pendataan lapangan secara langsung akan dilakukan oleh petugas BPS pada 15 Mei hingga 31 Juli 2026 untuk menjangkau pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara mandiri.

Dalam audiensi tersebut, BPS juga menyampaikan harapan dukungan dari Kanwil DJPb Jawa Timur sebagai mitra strategis pemerintah pusat di daerah. Dukungan yang diharapkan antara lain melalui penyebarluasan informasi mengenai SE2026 kepada para pemangku kepentingan serta partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menyampaikan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kanwil DJPb Jawa Timur siap berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi serta mendorong partisipasi berbagai pihak guna mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat dan berkualitas.

Melalui sinergi antara BPS dan Kanwil DJPb Jawa Timur, diharapkan pelaksanaan SE2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi penting bagi penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang lebih efektif dan berbasis data.

Malang – Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur hadir sebagai narasumber dalam kegiatan KCOC Talk Show Treasury Insight yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Malang pada Kamis (5/3). Kegiatan ini mengangkat tema mengenai strategi menjaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tetap hijau sejak awal tahun serta mengupas secara mendalam pengelolaan dan revisi Halaman III DIPA.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menekankan bahwa pengelolaan APBN saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja negara. Pemerintah terus mendorong prinsip spending better dan value for money agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Beliau juga menjelaskan bahwa dinamika ekonomi global dapat memberikan dampak terhadap kondisi fiskal nasional. Sebagai contoh, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, namun pada saat yang sama juga dapat menambah belanja negara hingga sekitar Rp10,3 triliun, sehingga menimbulkan tekanan fiskal bersih sekitar Rp6,8 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan terukur.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran di daerah, capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini, nilai rata-rata IKPA Kanwil DJPb Jawa Timur mencapai 97,87, dengan cakupan pembinaan terhadap lebih dari 1.300 satuan kerja. Sementara itu, salah satu satuan kerja di wilayah pembinaan, yaitu KPPN Malang, berhasil mencatatkan nilai IKPA sebesar 98,74 dan menempati peringkat ke-4 secara nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, salah satunya adalah deviasi Halaman III DIPA. Deviasi antara rencana dan realisasi penarikan dana idealnya dijaga di bawah 5% agar perencanaan kas pemerintah dapat berjalan lebih akurat dan mendukung stabilitas pengelolaan kas negara.

Selain itu, satuan kerja juga diingatkan untuk memperhatikan pengelolaan revisi anggaran secara tertib. Saat ini terdapat 14 kode revisi pagu tetap yang hanya dapat digunakan dengan batasan tertentu, yaitu maksimal satu kali dalam satu triwulan atau dua kali dalam satu semester. Pengelolaan revisi yang tidak sesuai ketentuan dapat memengaruhi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola keuangan pada satuan kerja dapat semakin memahami pentingnya perencanaan anggaran yang baik, pengendalian pelaksanaan anggaran secara disiplin, serta pengelolaan revisi yang tepat. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan APBN dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian dan pelayanan publik.