Surabaya, 26 Juni — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan negara melalui sinergi lintas instansi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Operasional dan Kualitas Data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya pada 26–27 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan materi bertajuk "Penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) melalui Inklusi Keuangan dan Perlindungan Pekerja untuk Mendorong Keberlanjutan Usaha." Materi ini menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai fondasi dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bagi pelaku usaha.
Saiful menjelaskan bahwa keberhasilan penyaluran kredit program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya pembiayaan, tetapi juga oleh tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang memadai, serta kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap ketentuan yang berlaku. "Dengan tata kelola yang kuat, program pembiayaan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam paparannya, Saiful menguraikan bahwa aspek governance diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang memiliki peran serta tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program. Dari sisi risk management, berbagai instrumen mitigasi risiko diterapkan, mulai dari mekanisme penjaminan, penilaian kelayakan debitur, hingga pemantauan kualitas kredit secara berkala.
Sementara itu, pada aspek compliance, kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran kredit menjadi faktor penting dalam mendorong perluasan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
Lebih lanjut, Saiful menekankan bahwa program pembiayaan pemerintah juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, akses pembiayaan yang diiringi dengan perlindungan bagi tenaga kerja akan memperkuat keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur ini menjadi wadah berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, akurat, dan akuntabel. Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para peserta mengenai implementasi penguatan GRC serta pengelolaan kredit program.
Melalui kolaborasi ini, Kanwil DJPb Jawa Timur berharap sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung pengelolaan kredit program, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan perlindungan pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur.
