Surabaya, 14 Juli — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Fiskal Regional (KFR) Semester I Tahun 2026 dengan mengundang perwakilan dari sembilan perguruan tinggi di Jawa Timur pada Selasa (14/7). Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam memperkuat analisis ekonomi serta menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih komprehensif dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa sebagai Regional Chief Economist (RCE), DJPb memiliki peran untuk menyajikan analisis perkembangan ekonomi dan fiskal daerah melalui Kajian Fiskal Regional. Kehadiran akademisi diharapkan dapat memperkaya kualitas analisis sekaligus menjadikan KFR sebagai referensi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan penelitian.
Pada kesempatan tersebut, dipaparkan perkembangan makroekonomi dan fiskal Jawa Timur Semester I Tahun 2026. Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 5,96% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%, serta memberikan kontribusi 14,4% terhadap perekonomian nasional. Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,79%, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,55%.
Di bidang fiskal, alokasi APBN di Jawa Timur tahun 2026 mencapai Rp114,36 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp50,29 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp64,07 triliun. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara yang dihimpun dari wilayah Jawa Timur mencapai Rp128,18 triliun, sedangkan belanja negara terus diakselerasi untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis. Kinerja tersebut turut menghasilkan surplus APBN regional sebesar Rp68,29 triliun.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari perwakilan perguruan tinggi. Sejumlah isu strategis yang dibahas antara lain efektivitas belanja pemerintah yang berorientasi pada hasil pembangunan (outcome oriented), pengendalian inflasi pangan, penguatan investasi dan sektor riil, keberlanjutan program prioritas nasional, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, hingga kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kanwil DJPb Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa isu yang menjadi perhatian, seperti implementasi Program Makan Bergizi Gratis, percepatan penyaluran Transfer ke Daerah, akses KUR bagi pelaku UMKM, hingga pengendalian inflasi pangan, akan terus dikawal melalui sinergi bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Selain itu, Kanwil DJPb Jawa Timur juga membuka akses yang lebih luas bagi kalangan akademisi untuk memanfaatkan data fiskal regional yang diperbarui secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyusunan berbagai penelitian ilmiah sekaligus memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan publik (evidence-based policy).
Melalui FGD ini, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mengawal pengelolaan fiskal yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan akademisi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang semakin berkualitas guna mendukung pembangunan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berdaya saing.
