Surabaya, 20 November 2025 – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Malang untuk meninjau langsung perkembangan kinerja, tata kelola anggaran, serta berbagai inovasi layanan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini menjadi forum pemaparan kinerja unit sekaligus penyampaian arahan strategis dari Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menyampaikan overview pelaksanaan tugas yang meliputi profil SDM, kondisi keuangan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Efisiensi anggaran terus dilakukan sejak awal tahun, termasuk pemblokiran Rp632 juta dan penghematan berbagai belanja operasional.

Dari sisi BMN, KPPN Malang mengelola delapan rumah dinas, empat mobil, dua motor, gedung kantor, serta Gedung RCE Center yang berstatus cagar budaya. Optimalisasi aset dilakukan melalui penetapan tarif sewa Gedung RCE sebesar Rp1.118.000 per hari mulai 2 Oktober 2025.

KPPN Malang juga menegaskan komitmennya sebagai kantor inklusif ramah kelompok rentan dengan menyediakan fasilitas aksesibilitas seperti ramp, guiding block, ruang tenang, ruang ibu dan anak, toilet disabilitas, dan loket prioritas. Dua Juru Bahasa Isyarat tersertifikasi serta kerja sama dengan Kemensos dan Omah Gembira memperkuat layanan bagi kelompok disabilitas. Hingga kini, sembilan inovasi layanan inklusif telah dijalankan.

Pada sesi teknis, setiap seksi memaparkan capaian masing-masing, termasuk penyaluran TKD dan Dana Desa, digitalisasi pembayaran, pembinaan pejabat perbendaharaan, serta penyaluran pembiayaan UMi yang telah mencapai Rp245,10 miliar kepada 45.243 debitur.

Mengakhiri kunjungan, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur memberikan arahan terkait peningkatan pengunjung Gedung RCE, penyempurnaan IKU agar lebih mencerminkan pekerjaan nyata, dan evaluasi desain Dana Desa agar lebih efektif menjawab tantangan di daerah.

Surabaya, 18 November 2025 – Media Briefing Bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV Tahun 2025 digelar pada Selasa, 18 November 2025 di Mahameru Restaurant, Surabaya. Empat otoritas keuangan—Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan—menyampaikan perkembangan ekonomi Jawa Timur, stabilitas sektor keuangan, pasar modal, hingga posisi APBN. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa Jawa Timur terus menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, dengan kinerja makro yang relatif kuat di tengah ketidakpastian global.

Ekonomi Jawa Timur Tetap Tangguh

Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menjelaskan bahwa ekonomi Jawa Timur berada dalam kondisi yang stabil. Inflasi tercatat 2,69%, lebih rendah dari inflasi nasional, sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan porsi lebih dari 60%. Penjualan ritel meningkat terutama pada produk rumah tangga, hobi, dan rekreasi.
Meski ekspor sedikit melambat, komoditas unggulan seperti minyak, kayu, produk kimia, tembakau, kakao, dan hasil laut tetap menunjukkan pertumbuhan positif. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2025 akan berada pada kisaran 4,7%–5,5%.

Pasar Modal dan Pembiayaan UMKM Menguat

Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyampaikan bahwa pasar modal Indonesia menunjukkan tren positif. Sebanyak 58 perusahaan melakukan IPO sepanjang 2025 dengan total dana Rp 15,15 triliun. Jumlah investor reksa dana tumbuh lebih dari 60%, menandakan semakin inklusifnya pasar keuangan. Selain itu, POJK 19/2025 memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM untuk memperkuat sektor usaha kecil di daerah.

Stabilitas Perbankan dan Tantangan Inklusi Keuangan

Kepala LPS Wilayah II, Bambang S. Hidayat, menegaskan komitmen LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pembayaran klaim penjaminan yang cepat. Total klaim penjaminan yang telah diselesaikan mencapai Rp327 miliar.
LPS juga menyoroti tantangan inklusi keuangan nasional, di mana sekitar 19,9% masyarakat belum memiliki rekening bank. LPS menargetkan peningkatan literasi keuangan di Ponorogo, Tulungagung, dan Pamekasan.

APBN Jawa Timur Surplus, Program Prioritas Berjalan Baik

Kemenkeu Satu Jatim memaparkan perkembangan APBN Jawa Timur hingga Triwulan III 2025. Pendapatan negara mencapai Rp 180,63 triliun, sementara belanja negara Rp92,09 triliun, menghasilkan surplus Rp88,54 triliun. Meski demikian, beberapa jenis pajak mengalami kontraksi akibat pemusatan pembayaran pajak, transisi Coretax, dan penurunan produksi rokok.

Kanwil DJPb Jawa Timur menambahkan bahwa sejumlah program prioritas menunjukkan capaian kuat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 5,26 juta penerima manfaat. Program Koperasi Merah Putih telah membina 3.661 gerai koperasi melalui pendanaan bank-bank Himbara dan BSI. Sementara itu, Sekolah Rakyat telah berkembang hingga 26 sekolah dari target 45.

Jember, 5 November 2025 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jember. Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Bidang PPA I, Wahidin, dan Kepala KPPN Jember, Teguh Irwanto. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil DJPb Jawa Timur dalam memperkuat peran sebagai TREFA yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan negara, tetapi juga pada dampak sosial dari kebijakan fiskal, khususnya di bidang pendidikan.

Sekolah Rakyat Jember merupakan lembaga pendidikan berasrama bagi sekitar 100 siswa tingkat SD dan SMP yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Sebagian besar siswa merupakan anak putus sekolah, penerima bantuan sosial, atau berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rentan. Dengan semangat inklusif, sekolah ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pembentukan karakter dalam lingkungan yang positif. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kanwil DJPb Jawa Timur berdialog dengan para pengajar, di antaranya Andika, Dimas, dan Livia, untuk mendengarkan langsung berbagai tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan operasional dan keuangan. Beberapa isu yang disampaikan mencakup keterlambatan pencairan anggaran dari pusat, keterbatasan fasilitas sekolah dan asrama, serta kebutuhan pendampingan psikologis bagi siswa yang memiliki latar belakang sosial kompleks.

Kunjungan ini juga menjadi sarana bagi DJPb untuk memahami lebih dalam pelaksanaan program nasional pemerintah di tingkat akar rumput, terutama dalam memastikan bahwa penyaluran APBN berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui koordinasi antara Kanwil DJPb, KPPN Jember, dan instansi terkait, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berlangsung lebih lancar. Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru dan pengelola Sekolah Rakyat Jember yang tetap berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di tengah keterbatasan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya berdampak pada efisiensi fiskal, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen DJPb Jawa Timur dalam memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan negara dan pembangunan sosial, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Surabaya, 20 Oktober 2025 – Perekonomian Jawa Timur menunjukkan kinerja yang solid pada Triwulan II tahun 2025 dengan pertumbuhan mencapai 5,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,12%. Capaian ini menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Surabaya, yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, serta Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN (KPTIK).

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim menjelaskan, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga (RT) dengan kontribusi sekitar 60,98%, menandakan daya beli masyarakat tetap kuat dan resilien di tengah tekanan inflasi.

Sementara itu, inflasi Jawa Timur per September 2025 tercatat sebesar 2,53% (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga-harga di Jawa Timur relatif lebih terkendali dibandingkan rata-rata nasional. “Inflasi di Jawa Timur terutama disumbang oleh komponen pangan seperti makanan, minuman, dan tembakau, sementara komponen lainnya relatif stabil,” jelasnya.

Dari sisi perdagangan, Jawa Timur mencatat surplus perdagangan sebesar USD 0,42 miliar hingga Agustus 2025. Nilai ekspor mencapai USD 19,58 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh lonjakan ekspor komoditas nonmigas seperti perhiasan/permata dan produk kimia yang naik hingga 54,39%.

Sementara itu, nilai impor tercatat menurun dari USD 20,02 miliar menjadi USD 19,16 miliar. “Selama empat bulan terakhir, neraca perdagangan Jawa Timur secara konsisten mencatat surplus,” ungkap Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur.

Dari sisi fiskal, kinerja penerimaan pajak bruto di Jawa Timur hingga September 2025 tercatat sebesar Rp84,28 triliun, dengan rata-rata penerimaan bulanan (Juli–September) sebesar Rp9,21 triliun. Kondisi ini menunjukkan stabilitas dan daya tahan ekonomi daerah di tengah penyesuaian kebijakan nasional dan dinamika industri.

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga September 2025 mencapai Rp100,5 triliun, atau 67,55% dari target APBN, tumbuh 4,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan bea keluar dan cukai, terutama dari komoditas ekspor yang menunjukkan kinerja positif.

Dalam sesi doorstop, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menambahkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Triwulan III 2025 telah mencapai sekitar 70 persen dari pagu APBN. “Realisasi ini menunjukkan tren positif dan relatif stabil dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh positif secara tahunan (yoy), didorong oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 24,30%, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

Surabaya, 15 Oktober 2025 — Sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintah kembali diperkuat melalui kegiatan Kuliah Umum yang menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan di Universitas Airlangga. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan keuangan negara serta peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Prof. Dr. Rudi Purwono, SE., M.SE, yang menegaskan bahwa kerja sama antara Universitas Airlangga dan Kementerian Keuangan telah terjalin dengan baik selama ini. Berbagai program kolaboratif, terutama dalam bidang riset fiskal dan kebijakan publik, terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendorong mahasiswa untuk lebih mudah mengakses data dan melakukan penelitian yang relevan dengan isu fiskal terkini,” ujar Prof. Rudi. Ia menambahkan, program magang sebanyak 28 mahasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Transfer ke Daerah, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR).

Dalam sesi utama, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam memaparkan teori dasar keuangan negara dengan menelusuri landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1-3) dan Pasal 33 ayat (1-3) UUD 1945. Melalui penjabaran pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saiful menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam Asta Cita Presiden saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan demi terwujudnya visi Indonesia Maju. Arah kebijakan prioritas meliputi:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
   
   
2. Memperkuat ekonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.
   
   
3. Menguatkan anggaran pertahanan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional di tengah dinamika global.

Menilik data terkini, realisasi APBN untuk Jawa Timur hingga September 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Penerimaan negara di provinsi ini mampu melampaui belanja, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu dari sedikit provinsi yang mencatat surplus anggaran.

Beberapa sektor menjadi perhatian utama, antara lain pendidikan, kesehatan, serta program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus RAPBN 2026 diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

Kuliah umum ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memperkuat hubungan antara Kementerian Keuangan dan Universitas Airlangga. Melalui riset bersama, magang mahasiswa, serta kegiatan diseminasi fiskal, sinergi ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang paham kebijakan publik dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Surabaya, 3 Oktober 2025 — Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kinerja Regional Office (DKRO) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara unit vertikal DJPb di seluruh Jawa Timur untuk memastikan pengelolaan fiskal daerah berjalan optimal dan adaptif terhadap dinamika ekonomi terkini.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, para Kepala KPPN, dan pejabat fungsional ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja organisasi, sekaligus menyusun langkah taktis menuju akhir tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menekankan pentingnya menjaga momentum positif kinerja fiskal melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas data keuangan negara.

“Seluruh unit kerja harus memastikan realisasi anggaran tetap produktif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Peran DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) perlu terus dioptimalkan untuk memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Evaluasi dan Capaian Kinerja

Dalam sesi paparan DKRO, disampaikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di Jawa Timur hingga triwulan III 2025 menunjukkan kinerja positif. Pendapatan negara tumbuh stabil didukung penerimaan pajak yang kuat, sementara belanja negara tetap terjaga efektivitasnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta pemberdayaan UMKM.

Kinerja pelaksanaan anggaran juga tercermin dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menunjukkan tren membaik di sebagian besar satuan kerja. Beberapa KPPN berhasil mempertahankan nilai IKPA di atas 95, mencerminkan komitmen terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Sinergi dan Transformasi Digital

Rakorwil Triwulan III menjadi momentum konsolidasi antar-KPPN untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di lapangan. Salah satu fokus utama adalah akselerasi transformasi digital, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi Sakti, SPAN, dan berbagai inovasi layanan berbasis data. Kanwil DJPb Jawa Timur juga mendorong percepatan implementasi layanan paperless di lingkungan KPPN sebagai bagian dari komitmen menuju Green Treasury.

Selain itu, peran DJPb sebagai RCE dan FA juga dibahas secara mendalam. KPPN diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana teknis perbendaharaan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan fiskal, pengelolaan kas, dan analisis ekonomi regional.

Penguatan Kolaborasi dan Penutup

Menutup kegiatan, dilakukan sesi diskusi interaktif untuk merumuskan rekomendasi strategis menjelang akhir tahun 2025. Beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain peningkatan komunikasi lintas KPPN, pemanfaatan data keuangan untuk analisis fiskal daerah, serta penguatan peran KPPN dalam mendukung program prioritas nasional di wilayah kerja masing-masing.

Kegiatan DKRO dan Rakorwil Triwulan III 2025 diharapkan menjadi katalis bagi penguatan sinergi organisasi DJPb di Jawa Timur. Melalui kolaborasi yang solid, inovasi berkelanjutan, dan tata kelola yang akuntabel, Kanwil DJPb Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal kinerja APBN yang sehat, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Surabaya, 26 September 2025 – Ekonomi Jawa Timur mencatat pertumbuhan positif pada triwulan II 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 5,23% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding nasional yang berada di angka 5,12%.

Data tersebut dipaparkan dalam Diseminasi Regional Chief Economist (RCE) Quarterly Report yang digear Kanwil DJPb Jawa Timur, Jumat (26/9) di Surabaya.

Realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga Juni 2025 sebesar Rp118,42 triliun atau 41,90% dari target APBN. Penerimaan ini didominasi oleh cukai dengan kontribusi 53,3%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh dengan realisasi Rp2,06 triliun, terutama dari layanan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, belanja negara tercatat Rp60,09 triliun atau 47,28% dari pagu. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp18,39 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp41,71 triliun. Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih rendah akibat kendala regulasi.

Tantangan: Kemiskinan dan Konsumsi

Meski tumbuh cukup solid, Jawa Timur masih menghadapi tantangan. Tingkat kemiskinan tercatat 9,50%, sementara konsumsi rumah tangga cenderung melambat. Nilai Tukar Petani (NTP) juga sempat turun, meskipun diharapkan pulih dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Menuju Ekonomi Hijau

Dalam forum ini juga dipaparkan hasil kajian Indeks Green Economy di 13 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan potensi besar pada energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Namun, kesiapan infrastruktur ramah lingkungan dan kesadaran masyarakat masih bervariasi.

Langkah ke Depan

Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan koperasi Merah Putih juga disebut akan memberi efek positif pada ekonomi daerah.

Dengan capaian ini, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Surabaya, 23 Agustus 2025 - Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menghadiri undangan dari DPR RI Komisi II terkait Pengelolaan dan Pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur pada Jumat (22/8).  

Kegiatan dibuka dengan penyampaian realisasi Dana Transfer ke Daerah untuk Jawa Timur tahun anggaran 2025 oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dengan total nilai pagu Rp83,47 triliun, realisasi hingga 27 April 2025 mencapai Rp24,28 triliun atau 29,09%. Berikut rinciannya:

• Dana Bagi Hasil (DBH): Rp1,95 triliun dari pagu Rp12,82 triliun (15,27%).
• Dana Alokasi Umum (DAU): Rp12,98 triliun dari pagu Rp43,08 triliun (30,14%).
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp4,7 miliar dari pagu Rp2,09 triliun (0,23%).
• DAK Non Fisik: Rp5,40 triliun dari pagu Rp16,89 triliun (31,98%).
• Dana Desa: Rp3,83 triliun dari pagu Rp8,03 triliun (47,80%).
• Insentif Fiskal: Rp93,7 miliar dari pagu Rp531 miliar (17,66%).

Dalam hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa pengelolaan dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur perlu mendapatkan pengawasan yang ketat.

Pasalnya hingga Agustus 2025, realisasi TKD di provinsi ini sudah melampaui 60%, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, masih ada catatan penting, seperti realisasi DAK Fisik yang baru mencapai sekitar 7%.

Menjawab tantangan terkait potensi pengurangan alokasi TKD hingga 25%, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menjawab mekanisme baru penanganan TKD oleh pusat pada 2026 diharapkan meringankan beban OPD dan memperkuat dukungan program di tingkat daerah.

Dengan komitmen pengawasan yang berkelanjutan, Dana Transfer ke Daerah diharapkan tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Timur.