Malang – Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur hadir sebagai narasumber dalam kegiatan KCOC Talk Show Treasury Insight yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Malang pada Kamis (5/3). Kegiatan ini mengangkat tema mengenai strategi menjaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tetap hijau sejak awal tahun serta mengupas secara mendalam pengelolaan dan revisi Halaman III DIPA.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menekankan bahwa pengelolaan APBN saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja negara. Pemerintah terus mendorong prinsip spending better dan value for money agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Beliau juga menjelaskan bahwa dinamika ekonomi global dapat memberikan dampak terhadap kondisi fiskal nasional. Sebagai contoh, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, namun pada saat yang sama juga dapat menambah belanja negara hingga sekitar Rp10,3 triliun, sehingga menimbulkan tekanan fiskal bersih sekitar Rp6,8 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan terukur.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran di daerah, capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini, nilai rata-rata IKPA Kanwil DJPb Jawa Timur mencapai 97,87, dengan cakupan pembinaan terhadap lebih dari 1.300 satuan kerja. Sementara itu, salah satu satuan kerja di wilayah pembinaan, yaitu KPPN Malang, berhasil mencatatkan nilai IKPA sebesar 98,74 dan menempati peringkat ke-4 secara nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, salah satunya adalah deviasi Halaman III DIPA. Deviasi antara rencana dan realisasi penarikan dana idealnya dijaga di bawah 5% agar perencanaan kas pemerintah dapat berjalan lebih akurat dan mendukung stabilitas pengelolaan kas negara.

Selain itu, satuan kerja juga diingatkan untuk memperhatikan pengelolaan revisi anggaran secara tertib. Saat ini terdapat 14 kode revisi pagu tetap yang hanya dapat digunakan dengan batasan tertentu, yaitu maksimal satu kali dalam satu triwulan atau dua kali dalam satu semester. Pengelolaan revisi yang tidak sesuai ketentuan dapat memengaruhi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola keuangan pada satuan kerja dapat semakin memahami pentingnya perencanaan anggaran yang baik, pengendalian pelaksanaan anggaran secara disiplin, serta pengelolaan revisi yang tepat. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan APBN dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian dan pelayanan publik.

Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur kembali digelar melalui kegiatan media briefing yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia, Surabaya, pada Senin (9/2). Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas otoritas dalam memperkuat sinergi menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, memaparkan perkembangan kondisi ekonomi global, nasional, hingga regional. Disampaikan bahwa perekonomian global masih berada dalam fase perlambatan, seiring tingginya ketidakpastian akibat dinamika geopolitik dan kebijakan moneter global. Namun demikian, perekonomian Indonesia, termasuk Jawa Timur, menunjukkan ketahanan yang relatif baik.

Ketahanan tersebut ditopang oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, realisasi investasi yang terjaga, serta belanja pemerintah yang berperan sebagai penyangga pertumbuhan. Di sisi lain, inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali, sehingga mendukung daya beli masyarakat.

Pada tingkat regional, kinerja perekonomian Jawa Timur tercatat solid dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Stabilitas harga yang terjaga serta intermediasi perbankan yang terus tumbuh dengan kualitas yang tetap baik menjadi indikator positif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Forum ini juga menyoroti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam. Pendapatan negara tercatat mencapai lebih dari Rp2.800 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebagai kontributor utama seiring meningkatnya kepatuhan dan perbaikan administrasi perpajakan. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai sekitar Rp3.300 triliun yang diarahkan pada sektor-sektor prioritas.

Belanja negara difokuskan pada perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif. Kebijakan tersebut berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi stabilitas sektor jasa keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan perlindungan konsumen terus diperkuat. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan menjaga kepercayaan masyarakat melalui penjaminan simpanan serta percepatan pembayaran klaim.

Sinergi dan koordinasi yang erat antaranggota KSSK menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di tingkat daerah. Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi lintas otoritas dapat terus diperkuat guna mendukung transformasi ekonomi Jawa Timur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2026 dan periode selanjutnya.

Arahan strategis Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menjadi penguat komitmen Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur dalam mengawal pelaksanaan APBN agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam ini menjadi ruang konsolidasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Dalam laporan kinerja yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 5,22%, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di bawah target tahunan. Capaian tersebut mencerminkan stabilitas ekonomi regional yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.

Kanwil DJPb Jawa Timur juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini, telah tersebar Sekolah Rakyat di 19 lokasi, penyaluran Makan Bergizi Gratis kepada 7,2 juta penerima manfaat, Cek Kesehatan Gratis kepada 13,2 juta peserta, serta legalitas 100% Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti Giant Sea Wall di kawasan pesisir Jawa Timur juga terus menjadi perhatian dalam mendukung ketahanan wilayah.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya transparansi dan fokus pada output belanja pemerintah. Belanja Kementerian/Lembaga tidak hanya dituntut terserap secara optimal, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian, khususnya dalam mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan pengelolaan kas negara serta dukungan terhadap UMKM turut menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas peran APBN.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kanwil DJPb Jawa Timur menegaskan strategi daerah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah yang ditempuh antara lain melalui akselerasi belanja, pendampingan intensif kepada Kementerian/Lembaga dengan pagu besar dan belanja prioritas, pembinaan UMKM, serta mendorong masuknya investasi langsung ke daerah.

Diskusi dan sesi tanya jawab bersama para pimpinan KPPN di wilayah Jawa Timur turut memperkaya pembahasan. Berbagai isu strategis diangkat, mulai dari pemanfaatan aset negara, dukungan fiskal terhadap iklim investasi, hingga penguatan peran DJPb dalam membaca dinamika ekonomi daerah. 

Melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Berbagai perspektif mengenai pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan pada Jumat (30/1) di KPP Pratama Tulungagung. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Diskusi dipandu oleh Rabindhra Aldy, Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Jawa Timur, Universitas Airlangga, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini juga diwarnai dengan diskusi interaktif bersama para kepala desa yang menyampaikan pengalaman dan tantangan di lapangan.

Dalam paparannya, Ipung Heswara (Auditor Madya BPKP Jawa Timur) menegaskan bahwa pembangunan desa perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain dominasi penganggaran yang bersifat earmark, rendahnya realisasi infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta belum optimalnya peran pendamping dan Supra Desa dalam mendukung desa mengidentifikasi dan mengelola potensinya.

Dari sisi akademisi, Ilmiawan Auwalin (Ketua Program Studi FEB Universitas Airlangga) menyampaikan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal desa. Namun demikian, desa masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya di sektor pertanian serta dalam aspek perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, Yudi Irwanto (Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung) menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran di daerah, serta pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyampaikan bahwa sejumlah BUMDes telah mulai memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Melalui diskusi ini, disimpulkan bahwa penguatan pembinaan, pendampingan, transparansi, serta sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan Dana Desa dikelola secara optimal. Dengan tata kelola yang baik, Dana Desa diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, penguatan BUMDes, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan pegawai keuangan negara di daerah. Kanwil DJPb Jawa Timur menggelar kegiatan Penyampaian Laporan Spending Review Tingkat Wilayah Periode Triwulan IV Tahun 2025 pada Kamis (18/12/2025). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams ini dihadiri oleh 30 satuan kerja (satker) lingkup Kanwil DJPb Jawa Timur dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Wahidin.

Dalam sambutannya, Bapak Wahidin menekankan bahwa spending review bukan sekadar ritual administratif akhir tahun, melainkan sebuah instrumen vital untuk memastikan "kesehatan" belanja pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 yang telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024, fokus pelaksanaan anggaran kini telah bergeser dari sekadar penyerapan menjadi kualitas belanja (quality of spending). "Kita tidak hanya mengejar angka realisasi, tetapi memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan outcome yang nyata bagi masyarakat Jawa Timur," ujar beliau dalam pembukaannya.

Laporan Spending Review Triwulan IV 2025 ini menyoroti empat fokus utama: identifikasi inefisiensi akun, evaluasi realisasi rendah, analisis belanja perjalanan dinas, serta efektivitas Program Strategis Pemerintah. Berdasarkan data yang diolah dari aplikasi Sintesa dan OMSPAN, Kanwil DJPb Jawa Timur menemukan sejumlah catatan kritis yang perlu menjadi perhatian para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di tahun mendatang.

Salah satu sorota utama dalam laporan ini adalah penggunaan akun belanja barang non-operasional lainnya (521119). Hasil telaah menunjukkan adanya indikasi penggunaan akun ini sebagai "kantong penampungan". Penggunaan akun ini memberikan sinyal perlunya penguatan detail dalam penyusunan anggaran. Penyesuaian proporsi realisasi akun 521119 yang lebih proporsional terhadap total belanja barang akan mencerminkan kematangan perencanaan Satker, sehingga dukungan anggaran terhadap tugas dan fungsi menjadi lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Sebagai contoh kasus inefisiensi, laporan mencatat adanya penurunan efisiensi yang signifikan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Salah satunya terlihat pada Kementerian Transmigrasi, di mana akun 5215 teridentifikasi sebagai akun yang paling tidak efisien dengan realisasi hanya mencapai 9,98% (yoy). Temuan serupa juga didapati pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami penurunan efisiensi drastis pada akun 5331, dengan realisasi hanya 3,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 88,11%. Data ini juga menjadi sinyal peringatan agar perencanaan belanja operasional di masa depan lebih detail dan tidak lagi mengandalkan akun-akun "sapu jagat". 

Selain inefisiensi, spending review kali ini juga membedah akun-akun dengan realisasi sangat rendah yang berpotensi menjadi idle money. Temuan spesifik menunjukkan bahwa akun Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan (533118) hanya terealisasi sebesar 9%, dan Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah (531114) hanya mencapai 14%. Bahkan, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, akun Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah (531115) hanya menyentuh 5%.

Rendahnya penyerapan pada akun-akun modal ini mengindikasikan adanya kendala eksekusi di lapangan atau perencanaan yang tidak matang. Dana yang tertahan di akun-akun ini sejatinya bisa dialihkan (revisi) untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak jika teridentifikasi lebih awal, sehingga manfaat APBN bisa lebih optimal dirasakan masyarakat.

Isu klasik mengenai belanja perjalanan dinas juga menjadi bahasan hangat dalam diskusi daring tersebut. Analisis dilakukan terhadap 5 K/L dengan realisasi perjalanan dinas terendah. Secara statistik, penyerapan yang rendah (berkisar 9-20%) bisa dimaknai sebagai efisiensi. Namun, pola realisasinya menunjukkan anomali. 

Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Badan Pangan Nasional, misalnya, tidak terdapat realisasi belanja perjalanan dinas sama sekali pada semester pertama (Januari-Juni/Agustus). Realisasi justru menumpuk di triwulan terakhir. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ini murni penghematan, atau justru indikasi kegiatan yang tertunda dan dipaksakan berjalan di akhir tahun? Pola penumpukan di akhir tahun berisiko menurunkan kualitas output kegiatan karena dilaksanakan dalam waktu yang sempit.

Dalam konteks regional, spending review juga memotret capaian tujuh isu strategis di Jawa Timur. Kabar baik datang dari Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun yang mencatatkan realisasi optimal sebesar 92%, menandakan perencanaan yang matang. Sebalinya, Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Prasarana Strategis masih mencatatkan realisasi yang sangat minim, masing-masing 5% dan 10%. Ketimpangan ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan program prioritas nasional benar-benar berjalan di daerah.

Menutup kegiatan, Wahidin dan tim penyusun laporan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Satuan kerja didorong untuk lebih memanfaatkan teknologi digital, seperti pertemuan daring, sebagai langkah konkret efisiensi anggaran. Selain itu, perbaikan pola penyusunan anggaran harus lebih mengedepankan kebutuhan riil (based on actual need) dan menghindari copy-paste anggaran tahun sebelumnya. Diharapkan, hasil spending review ini menjadi cerminan bagi seluruh pengelola keuangan di Jawa Timur untuk menyongsong Tahun Anggaran 2026 dengan tata kelola yang lebih akuntabel, efisien, dan berdampak.

Surabaya, 26 November 2025 — Dalam upaya mendukung percepatan akses pembiayaan dan mendorong pencapaian program prioritas nasional di sektor perumahan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan rapat koordinasi mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan pembahasan Proposal Kredit KDMP Jawa Timur pada Selasa (2/12) dan dihadiri oleh perwakilan bank penyalur serta mitra terkait. 

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta memastikan efektivitas pelaksanaan dua program pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi daerah. KUR Perumahan merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan dukungan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses rumah layak huni dengan skema kredit terjangkau. Sementara itu, skema Kredit Dana Manfaat Pemerintah (KDMP) dirancang untuk memperluas akses pembiayaan melalui pendekatan kolaboratif yang berbasis kebutuhan daerah.

Dalam agenda pertama, peserta rapat membahas perkembangan penyaluran KUR Perumahan di Jawa Timur. Masing-masing bank penyalur menyampaikan capaian realisasi, kendala lapangan, serta strategi percepatan yang telah ditempuh. Diskusi menyoroti pentingnya penyederhanaan proses, perluasan outreach kepada masyarakat, serta penguatan sosialisasi manfaat KUR Perumahan di daerah-daerah dengan permintaan tinggi.

Agenda kedua memfokuskan pembahasan pada Progress Proposal Kredit KDMP Jawa Timur, termasuk kesiapan teknis, proses asesmen, dan potensi sektor yang dapat didukung melalui skema pembiayaan ini. Melalui paparan dan diskusi, diperoleh sejumlah rekomendasi tindak lanjut untuk memperkuat efektivitas implementasi serta memastikan bahwa setiap proposal yang diajukan memiliki dampak nyata terhadap penguatan perekonomian daerah.

Rapat ini juga menjadi forum bagi bank-bank penyalur untuk menyampaikan kontribusi dan realisasi masing-masing, sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan yang dapat ditempuh secara bersama. Melalui pendekatan koordinatif, diharapkan pelaksanaan KUR Perumahan dan Kredit KDMP dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menegaskan bahwa keberhasilan dua program pembiayaan ini bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, komunikasi intensif, serta komitmen untuk menjaga kualitas penyaluran pembiayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Surabaya, 26 November 2025 — Kondisi fiskal Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III 2025 menunjukkan tren yang kuat dan berada dalam zona aman. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur mencatat bahwa stabilitas fiskal di wilayah tersebut masih terjaga dengan baik dan bahkan berada di atas rata-rata capaian nasional.

Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, dalam agenda ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur, Rabu (26/11), menyampaikan bahwa sejumlah indikator utama fiskal memperlihatkan performa positif, mulai dari penerimaan negara, kualitas belanja pemerintah, hingga stabilitas ekonomi daerah. “Jika melihat indikator yang ada, posisi fiskal Jawa Timur berada di atas rerata nasional,” ujarnya.

Saiful menambahkan, ketahanan fiskal tersebut ditopang oleh pergerakan ekonomi daerah yang tetap dinamis, aktivitas masyarakat yang tinggi, serta peran sektor-sektor strategis yang terus mendorong pertumbuhan.

Menjelang akhir tahun, Kanwil DJPb Jawa Timur bersama Kemenkeu Satu Jawa Timur serta Pemerintah Daerah terus memantau potensi tekanan harga yang biasanya meningkat menjelang masa liburan dan perayaan hari besar. Upaya pengendalian inflasi menjadi prioritas, salah satunya melalui akselerasi realisasi belanja pemerintah.

Pemerintah, lanjut Saiful, mendorong satuan kerja untuk segera mengoptimalkan penggunaan anggaran. “Salah satu langkah pengendalian inflasi adalah percepatan realisasi belanja, khususnya belanja pemerintah. Target kami, realisasi anggaran minimal mencapai 98% pada akhir tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, percepatan belanja berperan sebagai instrumen yang efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Belanja yang terserap dengan optimal dapat memperluas konsumsi masyarakat, mendorong aktivitas sektor riil, serta menahan dampak inflasi melalui peningkatan output ekonomi.

“Dengan belanja yang dipercepat, kita berharap ada dorongan positif terhadap pertumbuhan. Seandainya terjadi tekanan inflasi, dampaknya dapat terimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat,” jelas Saiful.

Pertemuan ALCo APBN KiTA Regional Jawa Timur Triwulan III 2025 ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi regional sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal di Jawa Timur.

Saiful menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia memastikan bahwa kinerja fiskal yang solid akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi Jawa Timur dalam menghadapi dinamika nasional dan global di penghujung 2025.