November telah berlalu. Penghujung Tahun Anggaran 2024 telah di depan mata. Artinya hanya kurang dari satu bulan waktu yang tersisa untuk merealisasikan alokasi APBN dan APBD 2024. Berdasarkan rilis Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, realisasi belanja negara di wilayah Kalsel hingga Oktober 2024 mencapai Rp32,67 triliun. Belanja negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Dibandingkan tahun lalu, angka belanja negara tersebut bertumbuh sebesar 21,65% year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini didominasi oleh TKD yang menyumbang 77,59% dari total belanja negara. TKD mencapai realisasi Rp25,34 triliun atau 86,44% dari pagu. Tren ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam penyaluran TKD mengingat peran penting dana transfer dalam menopang pembangunan di daerah.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 13,99% yoy dengan realisasi Rp7,32 triliun. Meski data realisasi TKD dan BPP tersebut mencerminkan pencapaian positif, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian lebih, baik dalam eksekusi maupun optimalisasi belanja di instansi vertikal dan penggunaan TKD oleh pemerintah daerah.

Kinerja Belanja

Belanja pegawai meningkat 15,13% yoy, didukung kenaikan gaji ke-13 dan THR, kenaikan gaji pokok pegawai dan peningkatan jumlah PPPK di Kalimantan Selatan. Pengeluaran ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara. Tentu saja, kenaikan gaji ini harus disertai produktivitas yang lebih tinggi untuk mencegah pemborosan anggaran. Realisasi belanja pegawai mencapai Rp3,4 triliun atau 88,41% dari pagu.

Belanja barang menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 18,15% yoy, dengan realisasi mencapai Rp4,7 triliun atau 66,47% dari pagu. Namun, jika dibandingkan dengan tahun lalu, persentase realisasi belanja barang terhadap pagu turun sebesar 2,42%. Hal ini disebabkan terutama oleh masih adanya tantangan realisasi belanja pada satker penerima hibah Pilkada.

Pada Juli 2024, realisasi anggaran untuk dukungan Pilkada mencapai Rp12,27 miliar, atau sekitar 2,05% dari total pagu. Angka ini terus meningkat setiap bulan. Pada Agustus, realisasi mencapai Rp33,86 miliar, naik menjadi 5,40%. Pada September, jumlahnya bertambah lagi menjadi Rp50,43 miliar, atau 7,94%.

Peningkatan signifikan terlihat pada Oktober, dengan realisasi mencapai Rp181,33 miliar atau 23,62%. Meskipun trennya positif, angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah untuk memastikan penggunaan anggaran dukungan Pilkada berjalan sesuai target hingga akhir tahun.

Agar target tercapai, satker penerima hibah Pilkada diharapkan segera menyelesaikan pengesahan belanja hibah tanpa menunggu akhir periode. Langkah ini penting untuk mengurangi beban kerja di akhir tahun sekaligus memastikan dana tersebut digunakan secara optimal sebelum tenggat waktu.

Sementara itu, belanja modal mengalami pertumbuhan melambat sebesar 3,90% yoy, karena pagu yang menurun dibandingkan tahun lalu. Namun dari sisi kinerja realisasi meningkat dari tahun 2023. Realisasi belanja modal sebesar Rp1,22 triliun atau 63,98% dari pagu menunjukkan masih ada ruang perbaikan dalam penyelesaian proyek-proyek pemerintah.

Hambatan utama sering kali terkait keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kontraktual. Untuk mengatasi masalah ini, satker perlu memastikan pelaksanan pekerjaan kontraktual dilakukan sejak awal tahun dan penyelesaiannya tepat waktu. Selain itu, proses pengajuan tagihan ke KPPN harus dipercepat agar pembayaran segera terealisasi.

Di Kalimantan Selatan, realisasi belanja APBN hingga Oktober 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Kinerja belanja pada bulan Januari hingga September lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Namun, pada bulan Maret dan Oktober 2024 terjadi penurunan signifikan akibat rendahnya realisasi DAK Non Fisik, DBH, dan DAU.

Fluktuasi ini menjadi perhatian, terutama dalam konteks kestabilan anggaran. Pemerintah perlu memastikan pencairan dana transfer lebih merata agar daerah tidak mengalami kekurangan anggaran pada bulan-bulan tertentu.

Pada bulan Oktober, realisasi belanja satker K/L mencapai 8,50% dari pagu, lebih rendah dari tahun lalu yang nilainya sebesar 9,08%. Namun, secara nominal meningkat yang dipengaruhi adanya peningkatan alokasi pagu pada tahun 2024.

Tantangan

Pertumbuhan belanja yang signifikan, terutama pada sektor TKD dan belanja barang, memberikan peluang besar untuk percepatan pembangunan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, efisiensi belanja. Tingginya belanja pegawai dan barang harus diiringi dengan peningkatan output, terutama di bidang pelayanan publik. Khusus untuk belanja terkait logistik Pilkada, risiko penyimpangan anggaran harus diminimalisir melalui pengawasan ketat dan sistem pelaporan yang transparan.

Kedua, optimalisasi belanja modal. Meskipun kinerja realisasi belanja modal meningkat, tetapi masih terdapat ruang agar lebih optimal. Langkah cepat dalam menyelesaikan hambatan administratif dan teknis diperlukan agar belanja modal lebih maksimal.

Ketiga, optimalisasi TKD. Meskipun TKD sudah terealisasi 86,44%, efektivitas penggunaan dana ini di daerah masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Apakah dana ini bisa segera terserap ataukah justru menjadi idle cash? Selain itu, dana ini harus benar-benar digunakan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan hanya untuk belanja rutin.

Rekomendasi

Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Selain itu, terdapat beberapa strategi dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja kedepan.

Pertama, mempercepat pengesahan belanja barang. Satker-satker terutama penerima hibah Pilkada, perlu segera menyelesaikan proses pengesahan belanja tanpa menunggu akhir tahun. Langkah ini tidak hanya akan mempercepat realisasi belanja, tetapi juga memastikan penggunaan dana sesuai jadwal kegiatan yang direncanakan.

Kedua, percepatan pelaksanaan proyek belanja modal. Percepatan proses tender dan pengawasan yang lebih ketat menjadi kunci untuk mengurangi keterlambatan proyek. Penyelesaian pekerjaan kontraktual harus dipastikan selesai tepat waktu. Selain itu, proses pengajuan tagihan ke KPPN harus menjadi prioritas, agar pencairan dana lebih cepat dilakukan. Dalam konteks pelaksanaan belanja modal, pemerintah dapat menerapkan sistem penghargaan bagi satker yang mampu melaksanakan tender dini dan mencapai target belanja secara efisien. Sebaliknya, sanksi administratif dapat diberikan kepada pihak yang gagal merealisasikan anggaran sesuai jadwal.

Ketiga, penguatan monitoring TKD. Pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan TKD. Selain itu, untuk mendorong percepatan penyerapan TKD, peran pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkeu, dapat mendorong pemda untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi yang telah dijalankan pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan kinerja anggaran, seperti: IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran - yaitu sebuah tools untuk mengukur kualitas dan kinerja satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan APBN) implementasi KKP (Kartu Kredit Pemerintah); Treasury Notional Pooling (TNP); sertifikasi pejabat perbendaharaan; simplifikasi proses bisnis melalui pemanfaatan TI; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan Spending Review, dalam pelaksanaan anggaran daerah di SKPD. Proses adaptasi atau benchmarking atas inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan Kanwil DJPb dan KPPN selaku financial advisor.

Keempat, pelibatan masyarakat dalam evaluasi anggaran. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi penggunaan anggaran di daerah dapat menjadi solusi untuk memastikan transparansi. Setiap bulan Kanwil DJPb dan KPPN melakukan kegiatan press rilis terkait kinerja anggaran. Melalui pemberitaan pada media massa, diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan turut memantau kinerja pemerintah.

Kinerja belanja negara hingga Oktober 2024 mencerminkan pertumbuhan yang positif. Namun, sejumlah tantangan seperti efisiensi, akselerasi, optimalisasi belanja modal, dan pengelolaan TKD memerlukan perhatian serius. Dengan strategi yang lebih terarah, kita dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah, sehingga memberikan dampak lebih optimal bagi masyarakat. Mari kita akhiri 2024 dengan kinerja yang lebih gemilang. Selamat datang Desember.

Penulis: Syafriadi, SE., M.Ec., Ph.D (Kepala Kanwil DJPb Kalsel)

Artikel ini telah dimuat Radar Banjarmasin tanggal 4 Desember 2024