APBN menjadi fondasi penting dalam memperluas akses keuangan dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif. Kepala Kanwil DJPb Kalsel pada Senin (23/02) menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 dengan tema Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: “Langkah Nyata Sinergi TPAKD: Perkuat IKAD untuk Membangun Banua”. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan kebijakan fiskal dan program inklusi keuangan berjalan selaras dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Banua.

Rakorda TPAKD Tahun 2026 difokuskan pada evaluasi capaian serta penyelarasan arah kebijakan guna mendukung target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Melalui penyusunan program berbasis Roadmap TPAKD 2026–2030 dan penguatan sinergi antar-TPAKD, forum ini mendorong kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan untuk mempercepat akses layanan keuangan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam sesi diskusi, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menjadi penanggap atas paparan dari Bappenas terkait implementasi IKAD dalam mendukung pencapaian RPJPN dan penguatan potensi daerah, serta dari Kemendagri mengenai penyelarasan kebijakan inklusi keuangan dan IKAD terhadap Asta Cita pembangunan ekonomi daerah. Lebih lanjut, disampaikan bahwa ekosistem inklusi keuangan telah dibangun secara berjenjang, di antaranya melalui pembiayaan UMi, KUR, dan kredit komersial yang memiliki segmen, plafon, dan karakteristik berbeda, namun saling terhubung untuk mendorong pelaku usaha naik kelas secara berkelanjutan.

Dengan sinergi yang semakin kuat dan dukungan fiskal yang tepat sasaran, diharapkan akses keuangan semakin merata, UMKM semakin tangguh, dan Banua semakin sejahtera.

Kanwil DJPb Kalsel berperan strategis sebagai representasi Kementerian Keuangan dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah. Melalui fungsi Treasury, Kanwil DJPb Kalsel memastikan APBN terlaksana optimal dan berdampak bagi perekonomian serta pembangunan di Kalsel, salah satunya dengan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, dan perbankan.

Dalam kerangka peran tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan, Penandatanganan Komitmen Bersama, dan Penganugerahan Penghargaan Kinerja TA 2025 di Mahligai Pancasila (12/02).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah percepatan realisasi anggaran dan optimalisasi sumber pendanaan APBN dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Rakor ini juga menjadi wadah evaluasi bersama atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, para Wali Kota/Bupati se-Kalimantan Selatan, jajaran SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan Perbankan. Penandatanganan Komitmen Bersama menjadi simbol penguatan koordinasi dan kesepahaman untuk mendorong percepatan pelaksanaan program serta peningkatan kualitas belanja pemerintah.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan Penganugerahan Penghargaan Kinerja TA 2025 kepada satuan kerja dan pemerintah daerah.

Melalui Rakor ini, diharapkan terbangun komitmen yang kuat untuk mempercepat pembangunan daerah dengan dukungan APBN yang optimal dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

APBN sebagai instrumen utama pembangunan terus dijaga kualitas implementasinya melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (12/02) menyelenggarakan High Level Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Digital Treasury, dan Stakeholder’s Day Tahun 2026 di Aula Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 serta memperkuat arah kebijakan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 di wilayah Kalimantan Selatan.

High Level Meeting ini menjadi ruang dialog tingkat pimpinan yang diikuti oleh pimpinan satuan kerja Kementerian/Lembaga, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, serta perbankan lingkup Kalimantan Selatan. Melalui forum ini, dibahas perkembangan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, penguatan implementasi Digital Treasury, serta langkah-langkah strategis untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kolaborasi yang telah terjalin, kegiatan ini juga diisi dengan prosesi penghargaan kepada stakeholders dengan kinerja terbaik. Selain itu, dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Pembangunan Island of Integrity bersama Forkopimda lingkup Kalimantan Selatan sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat integritas dan tata kelola yang bersih.

Melalui sinergi, apresiasi, dan komitmen bersama ini, diharapkan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan semakin berkualitas, responsif, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung penguatan literasi fiskal sebagai bagian dari upaya mengawal APBN agar dikelola secara transparan dan berdampak bagi pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peran Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, sebagai narasumber dalam Studium General UIN Antasari bertema “DJPb dan Fiskal Regional” pada Rabu (05/02).

Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin mengenai peran DJPb sebagai pengelola fiskal regional serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam konteks kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara di tingkat regional.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan materi mengenai perkembangan kinerja fiskal regional, peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, capaian output dan kinerja program strategis pemerintah di Kalimantan Selatan, serta peran Kementerian Keuangan dan DJPb dalam mengawal APBN.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari beserta jajaran, dosen, dan mahasiswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran fiskal negara serta tumbuhnya generasi muda yang peduli dan berkontribusi dalam pengelolaan keuangan negara untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka transparansi perkembangan fiskal regional Kalimantan Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media/pers, telah diselenggarakan Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi s.d 31 Desember 2025 bertempat di Aula Barito Lantai 8 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pada (22/01). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan beserta jajaran dan media/pers di Kalimantan Selatan.

Kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN hingga 31 Desember 2025 telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan daerah.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar. Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

SIARAN PERS

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Stakeholders Day serta seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, Kanwil DJPb Kalsel menyelenggarakan Workshop Penyusunan LK UAPPA-W & BLU Tahun 2025 (Unaudited) dengan melibatkan 34 UAPPA-W dan 5 BLU di wilayah Kalimantan Selatan, guna memastikan penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (20/01) di Aula Kanwil DJPb Kalsel ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman ketentuan penyusunan laporan keuangan, menegaskan kembali jadwal rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan, serta membahas penyelesaian transaksi Tahun 2025 yang berdampak pada penyajian laporan keuangan. Sebagai bagian dari penyebarluasan informasi statistik keuangan pemerintah, turut disampaikan pula publikasi Government Finance Statistics (GFS) Periode Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Wilayah Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, pemahaman dan kesadaran UAPPA-W dalam melakukan identifikasi serta tindak lanjut transaksi keuangan semakin ditingkatkan agar dapat disajikan dan diungkapkan secara akuntabel dalam laporan keuangan, dengan tetap memperhatikan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan laporan keuangan UAPPA-W yang andal dan berkualitas, sekaligus mendukung terjaganya capaian opini WTP pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mempererat koordinasi dan kerja sama antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, UAPPA-W, dan BLU sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.