APBN hadir tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam semangat tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerja Sama Pusat-Daerah dalam Kerangka Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Kamis (04/06) di Aula Bandarmasih Kanwil DJBC Kalbagsel. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi dalam memperkuat akses keuangan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, pimpinan instansi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta Mitra S-DNKI di lingkup Kalimantan Selatan. Rakor menghadirkan Bapak Erdiriyo selaku Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai moderator, dengan narasumber Ibu Caroline K. Mangowal, Direktur PT Riset Inovasi Edukasi (RISE) Indonesia, serta Bapak Wahyu Mushukal, Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Perbendaharaan Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb. Melalui paparan dan diskusi yang berlangsung, para peserta memperoleh pemahaman mengenai kondisi inklusi keuangan nasional, strategi percepatan akses keuangan daerah, serta informasi berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud sinergi dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Melalui TPAKD, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan formal, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, TPAKD diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat.

Pada Kamis (07/05), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sharing Session Rekonsiliasi Eksternal Tahun 2026 yang bertempat di Aula Lantai 2 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh UAPPA-W serta satker BLU lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga kualitas dan keandalan data Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2026 sekaligus memperkuat sinergi, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dengan UAPPA-W dan BLU di wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dalam kegiatan ini, satker diharapkan dapat memproses transaksi keuangan secara rutin serta melakukan monitoring TDK dan TDL pada aplikasi MyIntress setiap hari agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti secepat mungkin.

Pada kesempatan yang sama, turut dipublikasikan GFS Triwulan I Tahun 2026 wilayah Kalimantan Selatan yang memuat informasi Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LCPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah, meliputi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, serta posisi aset dan kewajiban pemerintah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat terus menjaga komitmen dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal, tepat waktu, dan akuntabel guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin baik.

APBN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Pada (29/04), Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo turut menghadiri High Level Meeting (HLM) Transformasi Ekonomi Menuju 8,1% yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala KPw Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Instansi Vertikal lingkup Kalimantan Selatan, Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Pimpinan BUMD di Kalimantan Selatan beserta jajaran.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. HLM ini utamanya membahas hilirisasi yang merupakan kunci utama transformasi ekonomi, khususnya pada komoditas batubara yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Selatan dan perlu terus didorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Dalam forum tersebut, turut hadir narasumber dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat yang menyampaikan kajian terkait potensi hilirisasi di Kalimantan Selatan agar tidak hanya berhenti pada komoditas mentah, melainkan mampu dikembangkan menjadi produk turunan yang bernilai ekonomi lebih besar, memperkuat struktur industri, dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun langkah-langkah strategis yang konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta implementasi kebijakan yang semakin tepat sasaran. Semoga sinergi yang terjalin dapat mendorong percepatan hilirisasi, sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan semakin kuat, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

APBN hadir sebagai instrumen nyata dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat, termasuk melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo beserta jajaran turut menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan dan Tantangan FLPP di Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen dalam memperkuat peran APBN bagi kesejahteraan masyarakat. (29/04)

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal ini turut menghadirkan Perbankan dan Pengembang di Kalimantan Selatan serta dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan. Program FLPP sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung target penyediaan 3 juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor.

Di Kalimantan Selatan, pelaksanaan FLPP menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas. Sinergi antara pemerintah dan perbankan sebagai penyalur menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, penguatan koordinasi, serta lahirnya rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung optimalisasi penyaluran FLPP. Semoga upaya bersama ini dapat terus mendorong peningkatan akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 Tahun 2026, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Jum’at (24/04) bersama Pemerintah Kota Banjarmasin terkhusus Kelurahan Antasan Besar, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah melaksanakan kegiatan Aksi Tanam 100 Pohon sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini menjadi semakin bermakna karena dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Bumi serta menjadi rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500. Sebuah pengingat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian penting dalam merawat kota yang kita cintai agar tetap lestari hingga generasi mendatang.

Sebanyak 100 bibit pohon, yang terdiri dari tanaman keras dan buah-buahan, diserahkan secara simbolis kepada Kelurahan Antasan Besar dan ditanam di dua titik lokasi, yaitu kawasan Jalan Meratus serta lingkungan SDN SN Antasan Besar 7 Banjarmasin.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Hj. Ananda selaku Wakil Wali Kota Banjarmasin, bersama para pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Tak hanya penanaman pohon, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi kerja bakti membersihkan lingkungan sebagai wujud nyata kepedulian bersama terhadap kebersihan dan keindahan kota.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan keberlanjutan lingkungan.

Mari terus menanam, merawat, dan menjaga bumi, karena dari langkah kecil hari ini, kita sedang menumbuhkan masa depan untuk Banjarmasin yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan