APBN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Pada (29/04), Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo turut menghadiri High Level Meeting (HLM) Transformasi Ekonomi Menuju 8,1% yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala KPw Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Instansi Vertikal lingkup Kalimantan Selatan, Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Pimpinan BUMD di Kalimantan Selatan beserta jajaran.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. HLM ini utamanya membahas hilirisasi yang merupakan kunci utama transformasi ekonomi, khususnya pada komoditas batubara yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Selatan dan perlu terus didorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Dalam forum tersebut, turut hadir narasumber dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat yang menyampaikan kajian terkait potensi hilirisasi di Kalimantan Selatan agar tidak hanya berhenti pada komoditas mentah, melainkan mampu dikembangkan menjadi produk turunan yang bernilai ekonomi lebih besar, memperkuat struktur industri, dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun langkah-langkah strategis yang konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta implementasi kebijakan yang semakin tepat sasaran. Semoga sinergi yang terjalin dapat mendorong percepatan hilirisasi, sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan semakin kuat, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

APBN hadir sebagai instrumen nyata dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat, termasuk melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo beserta jajaran turut menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan dan Tantangan FLPP di Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen dalam memperkuat peran APBN bagi kesejahteraan masyarakat. (29/04)

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal ini turut menghadirkan Perbankan dan Pengembang di Kalimantan Selatan serta dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan. Program FLPP sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung target penyediaan 3 juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor.

Di Kalimantan Selatan, pelaksanaan FLPP menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas. Sinergi antara pemerintah dan perbankan sebagai penyalur menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, penguatan koordinasi, serta lahirnya rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung optimalisasi penyaluran FLPP. Semoga upaya bersama ini dapat terus mendorong peningkatan akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 Tahun 2026, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Jum’at (24/04) bersama Pemerintah Kota Banjarmasin terkhusus Kelurahan Antasan Besar, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah melaksanakan kegiatan Aksi Tanam 100 Pohon sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini menjadi semakin bermakna karena dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Bumi serta menjadi rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500. Sebuah pengingat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian penting dalam merawat kota yang kita cintai agar tetap lestari hingga generasi mendatang.

Sebanyak 100 bibit pohon, yang terdiri dari tanaman keras dan buah-buahan, diserahkan secara simbolis kepada Kelurahan Antasan Besar dan ditanam di dua titik lokasi, yaitu kawasan Jalan Meratus serta lingkungan SDN SN Antasan Besar 7 Banjarmasin.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Hj. Ananda selaku Wakil Wali Kota Banjarmasin, bersama para pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Tak hanya penanaman pohon, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi kerja bakti membersihkan lingkungan sebagai wujud nyata kepedulian bersama terhadap kebersihan dan keindahan kota.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan keberlanjutan lingkungan.

Mari terus menanam, merawat, dan menjaga bumi, karena dari langkah kecil hari ini, kita sedang menumbuhkan masa depan untuk Banjarmasin yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan

Sinergi antarinstansi menjadi fondasi penting dalam mengawal efektivitas kebijakan dan memperkuat perlindungan bagi pelaku UMKM. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah terus berperan aktif memastikan akuntabilitas program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pada Selasa (14/04), Kanwil DJPb Kalsel bersama Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion Permenko Nomor 1 Tahun 2026 dan Monev KUR bersama Bank Penyalur. Kegiatan ini berfokus pada Monitoring dan Evaluasi penyaluran KUR, sekaligus memastikan implementasi perlindungan jaminan sosial bagi debitur sesuai regulasi terbaru.

Diskusi berlangsung interaktif dengan pemaparan dari Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, serta Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Bapak Ady Hendratta, dan turut dihadiri oleh Bapak Donny Masriko Husen (RCEO BNI Kanwil Region 09 Kalimantan), perwakilan RCEO Bank Penyalur KUR, perwakilan Dinas Koperasi & UKM Kalsel, serta jajaran Pimpinan Cabang dan Manajer Bisnis Mikro Bank Penyalur se-Kalimantan Selatan. Dalam forum ini, Kanwil DJPb Kalsel juga mendorong perbankan untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga kualitas kredit, serta mengoptimalkan strategi suku bunga berjenjang guna mendorong debitur naik kelas menuju pembiayaan komersial.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kanwil DJPb Kalsel, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank Penyalur KUR sebagai wujud penguatan kolaborasi ke depan. Melalui sinergi yang berkelanjutan ini, diharapkan ekosistem UMKM di Kalimantan Selatan semakin inklusif, tangguh, dan berdaya saing, serta mampu memberikan rasa aman dan perlindungan optimal bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Stabilitas ekonomi daerah merupakan fondasi utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Kalimantan Selatan, upaya menjaga stabilitas tersebut menjadi fokus utama berbagai pemangku kepentingan, terutama saat menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriyah, tantangan inflasi menjadi perhatian serius yang menuntut kolaborasi lintas sektoral yang solid.

Dalam konteks inilah, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan mengukuhkan perannya sebagai motor penggerak koordinasi fiskal dan ekonomi. Keterlibatan aktif Kanwil DJPb dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi manifestasi nyata dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan bahwa dinamika ekonomi di daerah tetap terkendali, inklusif, dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Kanwil DJPb Kalsel, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalsel, DPRD, instansi vertikal, perbankan, SKPD, dan BUMD bersinergi dalam High Level Meeting (HLM) TPID dengan fokus pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri 1447 di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (16/3). FGD dilaksanakan untuk koordinasi kebijakan, evaluasi data inflasi, dan implementasi langkah konkret seperti operasi pasar serta penguatan rantai pasok.

Urgensi Stabilitas Harga Menjelang Idul Fitri 1447 H

Bulan Ramadan dan Idul Fitri merupakan periode krusial dalam siklus ekonomi tahunan. Secara historis, pola konsumsi masyarakat akan meningkat drastis. Permintaan terhadap komoditas pokok—seperti beras, daging sapi, minyak goreng, gula, hingga cabai merah—mengalami lonjakan yang signifikan.

Jika peningkatan permintaan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai, maka hukum ekonomi akan berlaku: harga akan melonjak tajam. Di Kalimantan Selatan, tantangan ini semakin kompleks karena karakteristik geografis dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah untuk beberapa komoditas pangan tertentu. Oleh karena itu, High Level Meeting (HLM) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Pemprov Kalsel menjadi ajang krusial untuk menyelaraskan persepsi dan tindakan sebelum tekanan inflasi mencapai puncaknya.

Analisis Data Inflasi Daerah

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa inflasi di Kalimantan Selatan berada pada level yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional. Hal ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan intervensi yang presisi. Tingginya angka inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah, yang pada akhirnya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Peran Strategis Kanwil DJPb Kalsel dalam TPID

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil DJPb memiliki posisi unik. Peran DJPb tidak hanya terbatas pada pengelolaan APBN, tetapi juga sebagai Regional Chief Economist (RCE). Sebagai RCE, Kanwil DJPb bertanggung jawab melakukan analisis ekonomi makro, mengidentifikasi risiko fiskal, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

1. Penguatan Koordinasi Fiskal

Kehadiran Kepala Kanwil DJPb Kalsel dalam HLM TPID menunjukkan bahwa instrumen fiskal menjadi bagian integral dari strategi pengendalian inflasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non-Fisik, serta Dana Insentif Daerah (DID) yang dikelola pemerintah pusat, memiliki kaitan erat dengan penguatan infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Kanwil DJPb berperan memastikan bahwa penyaluran dana tersebut berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Fungsi Regional Chief Economist

Kanwil DJPb memberikan dukungan berupa data dan analisis mendalam mengenai arus kas daerah dan dampak ekonomi dari setiap kebijakan. Dengan basis data yang akurat, TPID dapat menentukan intervensi mana yang paling efektif, apakah melalui subsidi distribusi, penguatan cadangan pangan, atau fasilitasi perdagangan antar-daerah.

Sinergi Lintas Sektor: Langkah Konkret Menjaga Stabilitas

Keberhasilan dalam menekan inflasi sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga. HLM ini menjadi wadah di mana setiap instansi memaparkan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan kolektif:

• Pemerintah Provinsi & SKPD: Berfokus pada pemantauan harga di tingkat pasar tradisional dan ritel modern, serta pengawasan jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan logistik.
• Bank Indonesia (BI): Melakukan analisis komprehensif mengenai pergerakan harga dan memberikan rekomendasi kebijakan moneter serta makroprudensial yang mendukung stabilitas harga di tingkat lokal.
• DPRD: Memberikan dukungan kebijakan legislatif dan pengawasan anggaran agar program-program pengendalian inflasi berjalan sesuai rencana.
• Instansi Vertikal & BUMD: Memastikan ketersediaan stok pangan melalui peran Bulog dan perusahaan daerah yang bergerak di sektor pangan.

Program Intervensi yang Ditekankan

Untuk memastikan stabilitas harga, terdapat empat pilar aksi yang disepakati:

1. Operasi Pasar Murah: Menjamin masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tepat di pusat-pusat konsumsi.
2. Penguatan Rantai Pasok: Memotong jalur distribusi yang terlalu panjang agar margin keuntungan lebih adil bagi petani dan konsumen.
3. Optimalisasi Produksi Lokal: Mendorong produktivitas sektor pertanian dalam daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar.
4. Koordinasi Lintas Sektor: Memastikan tidak ada ego sektoral dan mempercepat aliran informasi jika ditemukan potensi kelangkaan komoditas di wilayah tertentu.

Menghadapi Tantangan Ekonomi ke Depan

Perjalanan menuju Idul Fitri 1447 H bukan tanpa tantangan. Faktor cuaca, gangguan logistik, hingga sentimen global seringkali menjadi variabel tak terduga yang memengaruhi harga pangan.

Dalam paparannya, para pimpinan instansi menekankan pentingnya respons yang cepat (agile). Jika terjadi lonjakan harga di satu kabupaten, TPID harus mampu melakukan operasi pasar segera atau memfasilitasi pengiriman stok dari wilayah lain yang surplus. Sinergi ini memastikan bahwa sistem peringatan dini ( early warning system) terhadap kenaikan harga berfungsi dengan optimal.

Menjaga Daya Beli Masyarakat

Di luar angka inflasi, fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali akan menciptakan iklim kondusif bagi UMKM untuk beroperasi, bagi perbankan untuk menyalurkan kredit, dan bagi rumah tangga untuk berbelanja dengan tenang. Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan tidak boleh ternoda oleh beban biaya hidup yang tidak terkendali.

Kesimpulan

Sinergi antara Kanwil DJPb Kalsel, Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam TPID merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Melalui HLM yang digelar pada 16 Maret 2026 ini, telah terbangun kerangka kerja yang solid untuk memitigasi risiko inflasi menjelang Idul Fitri 1447 H.

Keterlibatan aktif Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan ekonomi yang kuat dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal pusat. Dengan komitmen yang telah ditunjukkan, diharapkan Kalimantan Selatan mampu melewati periode HBKN dengan inflasi yang terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan khidmat, aman, dan sejahtera.

Stabilitas ekonomi adalah kerja bersama. Sinergi yang terjalin saat ini menjadi bukti bahwa dengan koordinasi yang intensif, tantangan ekonomi seberat apa pun dapat dikelola untuk kepentingan rakyat banyak. Langkah ini bukan hanya tentang menekan angka inflasi, tetapi tentang menjaga denyut nadi ekonomi Kalimantan Selatan tetap kuat di masa depan.

Kanwil DJPb Kalsel telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) sebagai bentuk komitmen menghadirkan analisis komprehensif atas pelaksanaan APBN di daerah, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan regional berkelanjutan. Sebagai bagian dari diseminasi hasil kajian tersebut, pada Senin (23/02) telah diselenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahunan Tahun 2025 di Universitas Lambung Mangkurat.

Kegiatan ini membahas secara komprehensif kinerja APBN Tahun 2025 dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain itu, diangkat pula isu tematik revitalisasi sekolah sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat sektor pendidikan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing generasi mendatang.

Diseminasi ini dihadiri oleh civitas academica yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pembahasan kebijakan fiskal dan perannya dalam pembangunan berkelanjutan. Diskusi berlangsung interaktif, menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah dan akademisi dalam memperkaya perspektif kebijakan publik serta memperkuat sinergi pusat dan daerah. Mahasiswa turut berpartisipasi aktif melalui penyampaian pandangan, kritik, dan masukan yang konstruktif terkait pengelolaan APBN dan pembangunan sektor pendidikan.

Keterlibatan generasi muda ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman bersama tentang pentingnya kebijakan fiskal yang tepat sasaran, dengan harapan kolaborasi yang terjalin mampu mendorong pembangunan daerah dan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.