Pada Jumat (28/11), Kepala Kanwil DJPb Kalsel menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar–pemangku kepentingan guna mendukung peran DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE). Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja perekonomian di Kalimantan Selatan, yang menjadi landasan utama dalam penyusunan rekomendasi fiskal dan kebijakan pengelolaan APBN di daerah.

PTBI 2025 yang mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” menghadirkan pemaparan terkait prospek perekonomian nasional dan regional, kondisi stabilitas sistem keuangan, berbagai langkah yang telah ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta outlook perekonomian ke depan yang diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Substansi ini menjadi rujukan penting dalam memperkuat kolaborasi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini turut dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, perbankan, pemerintah daerah, pelaku UMKM di Kalsel, serta berbagai mitra strategis lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui koordinasi yang solid, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global maupun nasional.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat, khususnya dalam mendukung optimalisasi peran fiskal di daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, tangguh, dan berdaya saing.

Kanwil DJPb Kalsel bersama Tim PUG Kementerian Keuangan dan World Bank telah menyelenggarakan Focus Group Discussion Anggaran Responsif Gender dalam Penguatan Kebijakan Daerah untuk Inklusi Sosial Berkelanjutan pada Kamis (27/11). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat penerapan perspektif gender dalam kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

FGD ini dihadiri oleh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan serta perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan. Acara turut menghadirkan narasumber Bapak Rachmad Arjianto dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, serta Ibu Romawaty Sinaga dari World Bank. Diskusi juga diperkaya oleh penanggap Bapak Prof. M. Handry Imansyah sebagai Local Expert Kalimantan Selatan.

Melalui dialog yang interaktif, kegiatan ini mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi Anggaran Responsif Gender. Para peserta mendapatkan ruang untuk bertukar pengalaman serta memperdalam pemahaman mengenai pentingnya kebijakan yang inklusif dan peka terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Diharapkan kegiatan FGD ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran di lingkup satker atau daerahnya. Semoga forum ini menjadi langkah nyata menuju kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (20/11) menyelenggarakan kegiatan Crash Program Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025. Diselenggarakan di Aula KPPN Banjarmasin, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan Crash Program ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan untuk memperkuat edukasi kepada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan keuangan negara, serta untuk mendukung peningkatan kualitas belanja daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ditjen Perbendaharaan, melalui peran strategis sebagai financial advisor, terus berupaya mendorong sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga pengelolaan fiskal dapat berjalan dengan lebih optimal.

Melalui Crash Program ini, Pemerintah Daerah diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat yang mana pengelolaannya ini dapat menjadi benchmarking oleh Pemerintah Daerah sehingga pengelolaan keuangan negara di daerah dapat semakin optimal.

Kanwil DJPb Kalsel melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan APBN di daerah.

Dilaksanakan di Aula Lantai II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (20/11), kegiatan ini diikuti oleh para pejabat dan pegawai yang bertindak sebagai pengelola keuangan satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Kalsel. Dengan diawali paparan oleh Kepala Bidang PPA I, Bapak Andi Permadi, kegiatan dilanjutkan dengan asistensi dan konsultasi langsung oleh Tim Bidang PPA I.

Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan mengenai capaian pelaksanaan anggaran hingga triwulan berjalan, termasuk identifikasi hambatan, langkah perbaikan, serta strategi percepatan realisasi pada sisa waktu tahun anggaran.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat menjaga kinerja pelaksanaan anggaran dengan baik hingga penutupan tahun anggaran.

Kanwil DJPb Kalsel pada Rabu (19/11) menyelenggarakan Diseminasi Kajian Ekonomi Regional wilayah Kalimantan Selatan sebagai upaya memperkuat pemahaman atas dinamika perekonomian daerah. Kajian ini menyajikan potret menyeluruh mengenai isu-isu strategis, tantangan utama, serta peluang pertumbuhan yang spesifik bagi wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini menjadi ruang berbagi perspektif berbasis data dan analisis mendalam, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengambilan kebijakan di tingkat regional dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kondisi ekonomi aktual.

Pada kesempatan ini, kegiatan turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Statistisi Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Perekonomian, Biro Kesejahteraan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan Local Expert Kalimantan Selatan.

Sinergi lintas lembaga ini menjadi fondasi penting untuk membangun arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah yang lebih kuat, responsif, dan berkelanjutan. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi Kalimantan Selatan dan mendorong kolaborasi yang semakin erat di masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pimpinan OPD terkait kebijakan Kementerian/Lembaga serta Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Level Eksekutif: Kebijakan Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah Tahun 2026 dalam Rangka Mendukung Program Asta Cita. (12/11)

Bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK, Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Kepala DPMPTSP Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terwujud pemahaman yang lebih selaras antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi daerah. Sinergi yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.