Pada hari Rabu (04/06), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyelenggaraan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan dan berlangsung di Kota Banjarmasin.

FGD ini merupakan tindak lanjut atas amanat Permenko Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa debitur KUR wajib memiliki keikutsertaan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat penyaluran KUR Kecil. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, perwakilan dari OJK Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran perbankan yang memiliki peran sentral dalam penyaluran KUR di wilayah Kalimantan Selatan.

Diskusi dalam FGD ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk perkembangan implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh perbankan dan debitur. Dibahas pula usulan dan strategi peningkatan partisipasi pelaku KUR Mikro dan KUR Super Mikro, yang sering kali menjadi kelompok paling rentan namun sangat potensial dalam penggerak ekonomi lokal.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antarinstansi untuk bersinergi dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kalsel, Syafriadi, beserta jajaran menerima kunjungan kehormatan pada Rabu (04/06) dari Bupati Tapin, H. Yamani, dan Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, beserta sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain Kepala BKAD, Kepala Bapenda, dan Kepala Inspektorat.

Kunjungan sekaligus koordinasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat koordinasi dalam rangka penyaluran dan percepatan pemanfaatan TKD. Langkah ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb Kalsel memaparkan berbagai informasi strategis, termasuk peran dan fungsi DJPb di daerah, data terkini kinerja penyaluran TKD, hingga hasil monitoring pelaksanaan APBD baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup langkah-langkah penguatan program cetak sawah serta optimalisasi lahan rawa, yang menjadi salah satu potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian di Tapin. Pihak Pemerintah Kabupaten Tapin turut menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi, termasuk dalam hal pengajuan insentif fiskal tahun berjalan serta kendala dalam proses penyaluran TKD.

Koordinasi juga mencakup pembahasan program-program pemerintah seperti implementasi Makanan Bergizi Gratis, pengembangan Skema Subsidi Resi Gudang, Creative Financing serta upaya peningkatan PAD dengan pemanfaatan inovasi pupuk batubara sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin solid antara Kanwil DJPb Kalsel dan Pemkab Tapin. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran TKD dan pelaksanaan APBD secara tepat sasaran dan efisien, serta memberikan dampak nyata dalam mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tapin ke arah yang lebih baik.

Provinsi Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam tiga besar provinsi tercepat secara nasional dalam melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP). Keberhasilan ini tercatat dalam data portal resmi https://kopdesmerahputih.kop.id per tanggal 29 Mei 2025.

Prestasi ini sekaligus menjawab target ambisius yang ditetapkan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, saat peluncuran program di GOR Babussalam, Rabu (21/05/2025). Ia menargetkan semua desa dan kelurahan di Kalsel sudah melaksanakan musyawarah pembentukan koperasi paling lambat 31 Mei 2025, akan tetapi target itu berhasil dicapai lebih cepat, yaitu dua hari lebih awal pada 29 Mei 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini, ia jugamenyebutkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari arahan dan semangat kerja bersama yang diusung Gubernur. 

“Ini semua berkat dukungan dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, dan kepala desa di seluruh Kalsel. Seperti slogan Pak Gubernur, ‘Bekerja Bersama Merangkul Semua’,” ujarnya pada Jum’at (30/5/2025)

Faried juga mengapresiasi peran aktif seluruh pihak, termasuk OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan musyawarah khusus ini. Dengan kolaborasi tersebut, semua desa dan kelurahan di Kalsel sebanyak 2.015 titik telah melaksanakan musyawarah dan resmi membentuk Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan data terbaru dari dashboard aplikasi Kopdes MP Provinsi Kalsel pada 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, seluruh desa dan kelurahan yang berjumlah 2.015 telah berhasil menyelesaikan proses sosialisasi dan pembentukan koperasi. Hal ini menunjukkan capaian 100 persen dan membuktikan bahwa Kalsel serius dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi berbasis desa.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Rencana 2025-2029 di Banjarbaru. (5/5)

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman.

Musrenbang kali ini dihadiri para Walikota/Bupati Provinsi Kalimantan Selatan, Tenaga Ahli Gubernur, para Asisten Setdaprov, Forkopimda Kalsel dan Instansi Vertikal, Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Pimpinan Perguruan Tinggi, serta Kepala BUMD.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik juga turut menyampaikan paparannya. Selain itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sudijanto dan Direktur Regional II Kementerian Bappenas Mohammad Roudo serta Ketua DPRD Kalsel H Supian HK juga memberikan materi pada kegiatan musrenbang ini.

Diharapkan dari musrenbang ini Pemerintah di Kalimantan Selatan terus dapat berkomitmen untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengedepankan pembangunan berkelanjutan dapat mensejahterahkan masyarakat khususnya Kalimantan Selatan.

Kanwil DJPb Kalsel menyelenggarakan Sharing Session Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Sekolah Rakyat pada Jumat (2/5) bersama Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel bertempat di Aula lt. 2 Kanwil DJPb Kalsel.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif Presiden dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dengan membentuk koperasi modern yang didukung fasilitas seperti gudang, cold storage, transportasi, hingga klinik desa, yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memutus mata rantai ketergantungan pada rentenir dan tengkulak. Sedangkan Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah berasrama. Ini adalah langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam paparannya, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel menyampaikan perkembangan mengenai kedua program tersebut di Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program supaya berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi pada Jum’at (2/5) menghadiri Rapat Monitoring Joint Program Penerimaan Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kemenkeu Kalimantan Selatan bertempat di Aula Kanwil DJP Kalselteng. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Anggito Abimanyu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Dwi Teguh Wibowo, dan seluruh Kakanwil Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan beserta jajaran.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalimantan Selatan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian progres pelaksanaan joint program penerimaan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Kalselteng dan Kanwil DJBC Kalbagsel. Selain hasil dari pelaksanaan joint program penerimaan, kendala maupun permasalahan yang dialami selama melaksanakan joint program turut diangkat menjadi bahan diskusi dalam rapat ini, yang kemudian menjadi bahasan utama bersama Wakil Menteri Keuangan RI dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan untuk mencari solusi terbaik dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang dikumpulkan.

Dengan terselenggaranya kegiatan rapat ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara serta menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan terutama di Kalimantan Selatan guna meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat