Pada Selasa (21/10), bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, telah diselenggarakan Rapat Komite Asset Liability Committee (ALCo) Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan secara rutin setiap bulannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pengelolaan fiskal dan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah stakeholder strategis, antara lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI). Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun kolaborasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran desa, optimalisasi aset negara dan daerah, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, berbagai isu strategis dibahas, termasuk optimalisasi dana transfer ke daerah dan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta strategi pemanfaatan aset negara untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, pembahasan mengenai pemanfaatan Coretax, serta potensi penerimaan asli daerah (PAD). Diskusi ini juga menyoroti pentingnya memperkuat peran data dan analisis ekonomi regional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terjalin koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan daerah dalam mendukung pembangunan Kalimantan Selatan yang merata dan berkelanjutan. Berkomitmen untuk terus mendorong sinergi pusat-daerah demi terciptanya kebijakan fiskal yang adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat desa sebagai garda terdepan pembangunan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir dalam audiensi bersama jajaran Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), serta Local Expert Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kanwil DJBC Kalbagsel. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk mendukung pelaksanaan APBN yang semakin transparan dan partisipatif. (15/10)

Audiensi ini membahas pembentukan Kemenkeu Center, keberlanjutan kerja sama Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan dengan perguruan tinggi, serta diskusi terbuka terkait penguatan peran civitas akademika dalam mendukung kebijakan fiskal di daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi keuangan negara dan mendorong pemanfaatan hasil riset dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya di Kalimantan Selatan.

Diharapkan dengan terselenggaranya forum ini dapat meningkatkan semangat kolaboratif dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan negara, serta mampu mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam mewujudkan APBN yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, bersama tim, serta Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Program Prioritas Nasional Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Selatan. Kunjungan ini berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin yang berlokasi di Banjarbaru, Senin (13/10),

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan SR, di antaranya Plh. Kepala BBPPKS Banjarmasin di Banjarbaru, Kepala SR dari BBPPKS, Kepala SR dari Sentra Budi Luhur, Kepala SR dari Balai Latihan Kerja (BLK), serta guru dan tenaga pendidik yang aktif mendampingi siswa dalam proses belajar.

Rangkaian kegiatan monitoring mencakup peninjauan aktivitas siswa Sekolah Rakyat, peninjauan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, serta diskusi langsung dengan para kepala sekolah. Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai hal penting seperti progres dan kendala penyelenggaraan, serta tantangan lapangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan di tiga lokasi: BBPPKS Banjarmasin, Sentra Budi Luhur Banjarbaru, dan BLK Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari hasil kunjungan ini, Tim Kanwil DJPb dan DJKN memberikan rekomendasi strategis dari sisi Kementerian Keuangan, guna mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama dalam aspek perencanaan, dan pemanfaatan aset negara.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan memberdayakan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Harapan ke depan, Sekolah Rakyat dapat terus tumbuh menjadi ruang belajar yang bermakna dan mampu mencetak generasi yang mandiri serta berdaya saing.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, turut berpartisipasi dalam acara Puncak Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) 10.10 yang digelar secara hybrid di Kanwil DJKN Kalselteng, Jum’at (10/10),. Acara ini menjadi momentum penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan aset negara dan pemberdayaan ekonomi daerah melalui mekanisme lelang yang terbuka, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai jenis lelang yang sarat makna sosial dan ekonomi, mulai dari Lelang Aset Desa, lelang Kain Sasirangan hasil karya Anak Down Syndrome Kalimantan Selatan, produk-produk UMKM unggulan, hingga lelang barang sitaan pajak dan barang eks bea cukai. Lelang ini tidak hanya menjadi sarana pengelolaan barang negara, tetapi juga medium untuk mengangkat potensi lokal dan mendukung pelaku usaha kecil.

Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Tabalong dan jajaran, para Kepala Kanwil lingkup Kemenkeu Satu Kalsel, APDESI lingkup Kalsel, serta unsur pemerintah daerah dan instansi vertikal se-Kalimantan Selatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola aset serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Diharapkan, melalui kegiatan LSHB ini, semangat transparansi, pemberdayaan, dan kolaborasi lintas sektor dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Lelang tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat pemersatu dan penggerak kesejahteraan bagi masyarakat terutama di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo pada Sabtu (04/10), menghadiri Pembukaan Banua QRIStival yang diawali dengan kegiatan Fun Bike yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan.

Banua QRIStival merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Festival Antasari 2025 dan merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah, khususnya melalui perluasan akseptasi dan penggunaan QRIS yang dikemas dalam bentuk aktivitas olahraga, berbagai kompetisi, kuliner, edukasi digital dan hiburan lainnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, Sekda Kalsel, Forkopimda, dan para Kepala Instansi Vertikal di Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan kali ini, H. Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Kalsel karena kegiatan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar semakin melek digital yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Banua semakin maju.

Diharapkan dari kegiatan ini adalah kolaborasi antara Kanwil DJPb Kalsel, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Pelaku Usaha dapat meningkatkan ekonomi digital di Banua tumbuh lebih inklusi dan berkelanjutan dengan memperluas penggunaan transaksi non-tunai berbasis QRIS di Kalimantan Selatan.

Kamis (02/10), Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, para Walikota dan Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD/BPKPAD se-Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari Bank Kalsel.

Dalam forum strategis ini, Kepala Kanwil DJPb Kalsel memaparkan arah kebijakan fiskal nasional tahun 2026, termasuk kebijakan terkait Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, beliau juga menyampaikan update kinerja APBN dan APBD di Kalimantan Selatan, serta potensi dampak penurunan TKD terhadap fiskal daerah. Sebagai bentuk respons terhadap potensi tersebut, disampaikan pula berbagai langkah mitigasi dan strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Di antaranya adalah penguatan belanja yang berkualitas dan optimalisasi pembiayaan inovatif.

FGD ini juga menghadirkan Kepala Kanwil DJP Kalselteng sebagai narasumber yang memaparkan kinerja penerimaan pajak terkini di Kalimantan Selatan serta memberikan strategi konkret yang dapat dilakukan pemda dalam menggali potensi pajak daerah, mendorong kepatuhan, dan memperkuat basis penerimaan negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah serta mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.