Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menghadiri acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Kalimantan 2025 dengan tema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan” pada (25/09) di Banjarbaru.

Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Forkopimda, Kepala Daerah se-Kalimantan, Instansi Vertikal, Akademisi, Perbankan, BUMN, BUMD, dan berbagai stakeholder lainnya. Partisipasi aktif dari seluruh pihak menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi pangan merupakan agenda bersama yang memerlukan sinergi berkelanjutan.

Dalam forum ini, turut dibahas pentingnya dukungan terhadap sarana dan prasarana pertanian, serta perlunya memperkuat kerja sama antara petani dengan Bulog, BUMD pangan, distributor, hingga antar daerah di Kalimantan. Berbagai inovasi seperti Padi Apung dan Haruan Estate (Kampung Gabus) juga diangkat sebagai bentuk konkret diversifikasi pangan lokal yang potensial dikembangkan lebih luas.

Acara GNPIP juga dirangkai dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan harapan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus memperkuat akses terhadap pangan berkualitas di tengah dinamika harga yang terus berubah. Acara kemudian dilanjutkan dengan Rakor TPIP-TPID Wilayah Kalimantan yang membahas tentang tindak lanjut Rakor TPIP-TPID Wilayah Kalimantan 2024 dan strategi pengendalian inflasi 2025.

Diharapkan melalui GNPIP ini, seluruh pihak dapat terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan laju inflasi secara berkelanjutan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) bersama dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama pada Rabu (25/09). Kegiatan ToT menghadirkan narasumber KSAP, Rahadian Widagdo terkait materi PSAP 18 dan Didied Ary Setyanang untuk materi PSAP 19.

Training of Trainers PSAP 18 dan PSAP 19 ini diikuti oleh peserta yang berasal dari satuan kerja selaku UAPPA-W, BLU, BPKAD/BPKPAD, serta KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan lokasi luring bertempat di Aula S. Parman Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan ToT tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman penyusun laporan keuangan, baik pada instansi pusat maupun daerah, dalam implementasi PSAP 18 dan PSAP 19 yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Para peserta juga diuji pemahamannya mengenai materi yang telah diberikan dengan adanya sesi posttest.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan menjadi wadah transfer knowledge kepada penyusun laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo dan Tim serta Kepala KPPN Banjarmasin, melakukan audiensi dengan Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H. yang didampingi Kepala Bapenda dan BPKAD di Kantor Bupati Barito Kuala. Audiensi ini juga turut dihadiri oleh Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dan Kepala Cabang Bank Kalsel Marabahan. (16/09)

Dalam audiensi ini, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyoroti penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Barito Kuala. Dengan potensi SDA yang didominasi oleh sektor pertanian (80%) dan perkebunan kelapa sawit (20%), KDMP diharapkan mampu menjadi wadah kolektif bagi petani dan pelaku usaha desa dalam mengelola hasil produksi secara efisien, meningkatkan nilai tambah, serta memperluas akses pasar.

Pemerintah pusat melalui sinergi TKD dan Dana Desa, diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan KDMP, termasuk dukungan pembiayaan dengan pendekatan koperasi modern yang profesional, inklusif dan berbasis pada kekuatan lokal masyarakat Barito Kuala. Serta optimalisasi pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas layanan publik.

Keberadaan OJK dan Bank Kalsel dalam audiensi ini memperkaya perspektif dalam penguatan peran lembaga keuangan dan inklusi keuangan daerah. Keterlibatan sektor keuangan dinilai strategis dalam mengawal efektivitas belanja negara dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Harapannya, melalui pertemuan ini dapat tercipta sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor keuangan dalam pelaksanaan APBN di Kabupaten Barito Kuala. Diharapkan pula, seluruh komponen belanja negara yang disalurkan mampu mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola fiskal yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa (16/09) menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge dengan menghadirkan Local Expert Kemenkeu Kalimantan Selatan, Prof. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D., yang membahas topik seputar model ekonomi makro IS-LM. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Kalsel serta KPPN di wilayah kerja sebagai bentuk penguatan kapasitas dan pemahaman kebijakan fiskal serta moneter.

Model IS-LM menjadi dasar penting dalam memahami hubungan antara sektor riil dan sektor moneter, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter saling berinteraksi dalam memengaruhi output dan suku bunga. Materi yang disampaikan secara mendalam kemudian mendorong peserta untuk lebih kritis dan analitis dalam membaca kondisi ekonomi terkini. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang memperkaya wawasan serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan analisis yang kuat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan menjadi awal dari peningkatan literasi ekonomi yang berkelanjutan, sehingga seluruh pegawai mampu memberikan kontribusi yang lebih strategis dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif.

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Kanwil DJPb Kalsel, Kanwil DJBC Kalbagsel, Kanwil DJKN Kalselteng, dan Kanwil DJP Kalselteng bersama unit vertikal melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga pada Selasa (02/09).

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan KEK Setangga sebagai salah satu kawasan industri strategis yang berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. KEK ini diharapkan menjadi motor penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri berbasis sumber daya lokal. Kegiatan turut dihadiri oleh Direktur PT Dua Samudra Perkasa beserta jajaran, serta perwakilan dari PT Anugerah Barokah Energi Baru (ABEB) selaku pelaku usaha di kawasan tersebut. Keikutsertaan para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menjembatani komunikasi dalam pengembangan kawasan industri yang berdaya saing.

Pada kesempatan ini, perwakilan Kementerian Keuangan juga melakukan site visit ke lokasi-lokasi usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat langsung aktivitas produksi dan infrastruktur pendukung.

Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat guna mempercepat realisasi investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keunggulan wilayah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Kalsel pada (29/08). Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga serta Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah.” Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekda Prov Kalsel, Kepala BI Kalsel, Kepala BPS Kalsel, Sekda seluruh Kab/Kota di lingkup Kalsel, serta jajaran instansi vertikal dan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam TPID dan TP2DD se-Kalsel.

Dalam forum tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan perkembangan berbagai program strategis pemerintah, termasuk langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi kebijakan fiskal. Selain itu, disampaikan pula komitmen dukungan terhadap percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien.

Kondisi inflasi di Kalimantan Selatan saat ini berada dalam level yang terkendali, didukung oleh sinergi program seperti pemantauan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan produksi melalui program cetak sawah rakyat dan optimasi lahan pertanian.

Digitalisasi keuangan daerah di Kalsel terus diperkuat. Seluruh Pemda telah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan dan belanja, sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap teknologi. Diharapkan, sinergi antara TPID dan TP2DD mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menjaga stabilitas harga, serta mendorong transformasi ekonomi Kalimantan Selatan menuju arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.