Dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan output Regional Chief Economist (RCE) kepada stakeholders, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan diundang oleh Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk mengisi kuliah tamu jurusan S-1 Ekonomi Pembangunan mata kuliah Perekonomian Indonesia (23/5). Berlokasi di Gedung Perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat, kegiatan tersebut dihadiri oleh local expert, civitas akademika, dan mahasiswa/i program studi Ekonomi Pembangunan FEB ULM.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan seputar kondisi perekonomian dan fiskal regional serta kontribusinya kepada perekonomian Indonesia. Selain itu, diperkenalkan juga kajian dan publikasi rutin yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Asset and Liability Committee (ALCo) Regional.

Dengan diselenggarakannya kuliah tamu ini, diharapkan para civitas akademika ULM dapat memperoleh insight terkait perekonomian dan kondisi fiskal regional Kalimantan Selatan serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat berbagai output RCE yang telah disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan memberikan wawasan serta meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep Ekonomi Makro juga contoh konkretnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, menjadi Praktisi Pengajar yang menyampaikan mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro kepada mahasiswa prodi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada (20/3). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lecture Theater Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat yang turut dihadiri oleh segenap civitas akademika FEB ULM.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel memaparkan materi mengenai Keterkaitan Makro - Fiskal, Dampak Fiskal terhadap Perekonomian dan Alokasi Belanja Fiskal yang merupakan ranah dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah. Dalam sesi materi, mahasiswa berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atas isu terkini pada perekonomian Kalimantan Selatan.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi mahasiswa terkait konsep ekonomi makro dan contohnya, terutama dari sudut pandang fiskal di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh OJK Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Rakorda ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala OJK Prov Kalsel, Kepala BI Kalsel, Kepala Perwakilan BEI Kalsel, dan Anggota TPAKD se-Kalimantan Selatan beserta jajaran. (6/3)

Acara ini dibuka oleh Kepala OJK Prov Kalsel yang kemudian dlianjutkan dengan arahan dari Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Materi pertama disampaikan oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan KOBM OJK Prov Kalsel yang menyampaikan paparan tentang Monitoring & Evaluasi TPAKD Untuk Penguatan Peran dan Fungsi TPAKD. Dalam mendukung percepatan akses keuangan daerah, Kepala Perwakilan BI Kalsel juga turut menyampaikan materi mengenai Arah Strategis Digitalisasi Keuangan untuk Mendukung Akses Keuangan Inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan materi tentang Perkembangan dan Arah Strategis dalam Peningkatan UMKM melalui Pembiayaan UMi Mendorong Akses Keuangan Inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan diselenggarakannya Rakorda ini, diharapkan komitmen dan kerja sama yang kuat pada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dapat menjadi motor penggerak inklusi keuangan yang berkelanjutan dan merata di Kalimantan Selatan.

Dalam rangka Diseminasi KFR Triwulan II 2024, Kanwil DJPb Kalsel berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan "Diseminasi LPP x KFR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024" dengan mengangkat tema "Empowering Kalimantan's Economy Through Initiatives: Combating Climate Change and Its Impact" yang mana merupakan bentuk output dari peran Kanwil DJPb Kalsel sebagai Regional Chief Economist (RCE). (11/10)

Kegiatan ini diselenggarakan di Kalimantan Ballroom, Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Kalsel, Bapak Fadjar Majardi dan Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Syafriadi.

Kegiatan Diseminasi ini juga mendatangkan penanggap dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Meina Wulansari Yusniar yang memberikan beberapa insight terkait langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kalimantan Selatan.

Melalui penyelenggaraan diseminasi bersama ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi yang telah terjalin antara kedua belah pihak serta dapat mendorong awareness para stakeholders terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan UAPPAW dan BLU Triwulan III Tahun 2024 dan Publikasi GFS Audited Tahun 2023 pada Kamis (10/10). Bertempat di Aula Lantai II Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti oleh tim Bidang PAPK selaku Pembina UAPPAW dan BLU, operator/penyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W dan BLU, serta Tim Seksi Vera/VeraKI KPPN lingkup Kalimantan Selatan.

Workshop dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan melalui sharing knowledge dan bimbingan teknis. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Kanwil DJPb Kalsel, KPPN, dan UAPPA-W serta BLU untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sebagai bentuk penyebarluasan informasi keuangan statistik pemerintah, disampaikan juga publikasi Government Finance Statistics (GFS) Periode Audited Tahun 2023 Tingkat Wilayah Kalimantan Selatan.

Akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah (pemda) yang meliputi pelaksanaan anggaran yang berkualitas, serta pelaporan keuangan pemda yang akurat melalui aplikasi SIPD RI dan terkoneksi dengan aplikasi SIKD pada DJPK akan memberikan data dan informasi yang tepat sebagai bahan kajian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi regional. Melihat urgensi dimaksud, serta dalam rangka meningkatkan peran sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel)  menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, Selasa (8/10).

FGD Pengelolaan Anggaran Pemda menghadirkan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Agung Widiadi dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dian Nur. Dimoderatori oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, FGD ini membahas topik terkini terkait pengelolaan anggaran Pemda, seperti pelaksanaan anggaran yang berkualitas, serta pelaporan keuangan Pemda yang dilakukan melalui aplikasi SIPD RI dan dikoneksikan dengan aplikasi SIKD pada DJPK. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalsel, Kepala Bapenda Prov. Kalsel, dan Kepala BPKAD/BPKPAD Prov/Kab/Kota lingkup Kalimantan Selatan.

Mengawali FGD, Syafriadi menyampaikan kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan, kinerja Transfer ke Daerah (TKD), dan overview Government Finance Statistics (GFS) yang merangkum aktivitas ekonomi regional. Sampai dengan 31 Agustus 2024 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp26,52 triliun atau sekitar 66,16% dari target dan meningkat sebesar 36,33% yoy. Sedangkan dari sisi belanja, telah mencapai Rp21,51 triliun (48,74%) tumbuh 33,03% yoy.

Selanjutnya terkait kinerja TKD, sampai dengan 31 Agustus 2024 telah disalurkan sebesar Rp19,12 triliun atau sebesar 65,69%, meningkat sebesar 34,96% yoy. Rincian kinerja TKD adalah sebagai berikut: Realisasi DBH sebesar Rp9,57 triliun (61,76%), Realisasi DAU sebesar Rp6,05 triliun (71,00%), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp379,42 miliar (35,59%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp1,69 triliun (70,75%), Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp105,20 miliar (64,19%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp1,32 triliun (90,37%).

Sesi berikutnya, Agung Widiadi menyampaikan materi terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang merupakan platform digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa besaran dana APBN yang dialokasikan untuk belanja Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah khususnya TKD semakin meningkat, sehingga dibutuhkan suatu tools untuk menjaga akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana TKD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat dalam UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk membangun sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital dan terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional. Sebagai bagian dari sistem informasi tersebut, SIKD diharapkan membantu pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemda.

Setelah sesi paparan dan diskusi, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyerahkan buku GFS Tahun 2023 Audited kepada pemerintah daerah, dan dilanjutkan penyerahkan Insentif Fiskal kepada seluruh pemerintah daerah lingkup Kalimantan Selatan yang secara simbolis disampaikan oleh Direktur SIPT, DJPK. Kegiatan diakhiri dengan closing remark oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalsel.