Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo menjadi narasumber pada Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi narasumber pertama. (03/11)

Kegiatan ini dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah yang mana dalam hal ini mewakili Bupati Banjar dan dihadiri Inpektur Daerah Kabupaten Banjar, Akhmad Fydayeen. Pada kegiatan ini pula ada beberapa narasumber lainnya yang berkompeten dalam bidangnya yaitu, Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, dan Kejari Kabupaten Banjar.

Workshop ini diikuti oleh sekitar 250 peserta, yang terdiri dari para Camat dan 180 Kepala Desa di Kabupaten Banjar. Pada workshop ini dibahas terkait Alur Penyaluran Dana Desa, Ketentuan Penyaluran, Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa, hingga Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan.

Diharapkan dari kegiatan ini Penyaluran Dana Desa di tahun 2025 tidak hanya menekankan aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga mendorong akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi agar Dana Desa benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam rangka transparansi perkembangan fiskal regional Kalimantan Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media/pers, telah diselenggarakan Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi s.d 30 September 2025 bertempat di Aula Lantai 2 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada (30/10). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan beserta jajaran, Local Expert Kalimantan Selatan, dan media/pers di Kalimantan Selatan.

Hingga bulan September 2025, perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan yang tetap kuat dan stabil di tengah tantangan global. Sektor-sektor utama seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi penopang utama, sementara pengelolaan APBN dan APBD yang efektif turut menjaga keseimbangan fiskal serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah.

Melalui berbagai program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pemerintah terus memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro, termasuk pelaku usaha dan kelompok produktif. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

Dari sisi belanja pemerintah hingga 30 September 2025, di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja APBN masih terus dijaga agar terus memberi dampak positif bagi perekonomian Kalsel.

Bagaimana rincian perkembangan kinerja fiskal regional Kalimantan Selatan periode s.d. 30 September 2025? simak data lengkapnya pada Siaran Pers.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai dalam implementasi aplikasi Coretax, khususnya terkait proses registrasi akun, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penanganan berbagai permasalahan teknis yang kerap dihadapi, Kanwil DJPb Kalsel mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Coretax yang menghadirkan pemateri dari Tim Penyuluh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dipimpin oleh Bapak R. Ganung Harnawa selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan turut diikuti secara daring oleh pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb Kalsel, Senin 27 Oktober 2025.

Pemateri menjelaskan bahwa mulai tahun pajak 2025, pelaporan pajak akan sepenuhnya menggunakan sistem Coretax menggantikan DJPOnline, dengan ketentuan bahwa setiap wajib pajak harus memiliki akun aktif serta sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP sebagai dasar tanda tangan dokumen perpajakan.
Selanjutnya, pemateri membahas berbagai kendala umum yang dihadapi wajib pajak, seperti kesulitan penggabungan akun suami-istri dan masalah akses akun akibat perubahan email atau nomor telepon yang sudah tidak aktif.

Kegiatan bimtek dilanjutkan dengan praktik langsung pembuatan akun Coretax. Peserta dibimbing secara intensif oleh pendamping bimtek untuk melakukan pendaftaran akun hingga berhasil memiliki akun aktif lengkap dengan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP hingga simulasi Pelaporan SPT Tahunan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, para pegawai DJPb Kalsel dapat menjadi pionir dalam penerapan sistem Coretax di lingkup instansinya, serta mampu menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan kerja lainnya, sehingga implementasi sistem perpajakan digital dapat berjalan optimal dan mendukung peningkatan kepatuhan serta transparansi perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada Selasa (21/10), bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, telah diselenggarakan Rapat Komite Asset Liability Committee (ALCo) Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan secara rutin setiap bulannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pengelolaan fiskal dan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah stakeholder strategis, antara lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI). Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun kolaborasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran desa, optimalisasi aset negara dan daerah, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, berbagai isu strategis dibahas, termasuk optimalisasi dana transfer ke daerah dan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta strategi pemanfaatan aset negara untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, pembahasan mengenai pemanfaatan Coretax, serta potensi penerimaan asli daerah (PAD). Diskusi ini juga menyoroti pentingnya memperkuat peran data dan analisis ekonomi regional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terjalin koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan daerah dalam mendukung pembangunan Kalimantan Selatan yang merata dan berkelanjutan. Berkomitmen untuk terus mendorong sinergi pusat-daerah demi terciptanya kebijakan fiskal yang adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat desa sebagai garda terdepan pembangunan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir dalam audiensi bersama jajaran Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), serta Local Expert Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kanwil DJBC Kalbagsel. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk mendukung pelaksanaan APBN yang semakin transparan dan partisipatif. (15/10)

Audiensi ini membahas pembentukan Kemenkeu Center, keberlanjutan kerja sama Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan dengan perguruan tinggi, serta diskusi terbuka terkait penguatan peran civitas akademika dalam mendukung kebijakan fiskal di daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi keuangan negara dan mendorong pemanfaatan hasil riset dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya di Kalimantan Selatan.

Diharapkan dengan terselenggaranya forum ini dapat meningkatkan semangat kolaboratif dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan negara, serta mampu mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam mewujudkan APBN yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, bersama tim, serta Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Program Prioritas Nasional Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Selatan. Kunjungan ini berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin yang berlokasi di Banjarbaru, Senin (13/10),

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan SR, di antaranya Plh. Kepala BBPPKS Banjarmasin di Banjarbaru, Kepala SR dari BBPPKS, Kepala SR dari Sentra Budi Luhur, Kepala SR dari Balai Latihan Kerja (BLK), serta guru dan tenaga pendidik yang aktif mendampingi siswa dalam proses belajar.

Rangkaian kegiatan monitoring mencakup peninjauan aktivitas siswa Sekolah Rakyat, peninjauan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, serta diskusi langsung dengan para kepala sekolah. Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai hal penting seperti progres dan kendala penyelenggaraan, serta tantangan lapangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan di tiga lokasi: BBPPKS Banjarmasin, Sentra Budi Luhur Banjarbaru, dan BLK Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari hasil kunjungan ini, Tim Kanwil DJPb dan DJKN memberikan rekomendasi strategis dari sisi Kementerian Keuangan, guna mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama dalam aspek perencanaan, dan pemanfaatan aset negara.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan memberdayakan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Harapan ke depan, Sekolah Rakyat dapat terus tumbuh menjadi ruang belajar yang bermakna dan mampu mencetak generasi yang mandiri serta berdaya saing.