Dalam semangat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang mengusung tema nasional “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menggelar berbagai kegiatan penguatan integritas, antara lain:

1. Jum’at Berkah & Berbagi Stiker Hakordia
Kegiatan ini dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat, membagikan stiker Hakordia 2025 sebagai media kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam memerangi korupsi.

2. Sharing Session Hari Antikorupsi Sedunia
Menghadirkan narasumber Ibu Meika Ria, Anggota PAKSI–API Dana Rakca, dan diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil maupun KPPN lingkup DJPb Prov. Kalsel. Sesi ini memberikan wawasan mendalam tentang upaya pencegahan korupsi, pentingnya integritas pribadi, serta penguatan budaya organisasi yang bebas dari konflik kepentingan dan praktik gratifikasi.

3. Penyelenggaraan KUPAS (Kuis Pemahaman Anti Korupsi)
Melalui kegiatan edukatif dan interaktif ini, pegawai diajak menguji sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai antikorupsi, regulasi gratifikasi, dan peran setiap individu dalam menjaga tata kelola yang baik.

Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menjaga integritas, transparansi, dan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk penyimpangan. Momentum Hakordia bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama.

Harapannya, peringatan Hakordia ini dapat menjadi pemantik semangat bagi Kanwil DJPb Kalsel untuk terus menguatkan budaya integritas di lingkungan internal, sekaligus mendorong masyarakat, terutama di Kalimantan Selatan untuk semakin aktif menciptakan ekosistem sosial yang jujur, transparan, dan antikorupsi.
Mari kita terus membawa nilai integritas ini dalam setiap tugas, layanan, dan keputusan demi Indonesia yang semakin bersih.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan yang bertugas memastikan kualitas pelaksanaan APBN di daerah, Kanwil DJPb Kalsel juga memegang peran strategis melalui fungsi Regional Chief Economist (RCE) dalam menyediakan analisis ekonomi regional yang komprehensif, berbasis data fiskal dan nonfiskal. Dalam mendukung peran tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir pada “High Level Meeting Penyediaan Data Pertumbuhan Ekonomi Tata Kelola DTSEN” di Aula Meratus, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (08/12).

Diskusi ini dimoderatori oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H.M. Muslim, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, para Kepala Dinas lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, DPD REI Kalimantan Selatan, dan Perwakilan PLN Kalselteng.

High Level Meeting ini memiliki relevansi khusus dengan arahan Presiden RI pada 30 Oktober 2024 mengenai pentingnya pemadupadanan data oleh BPS untuk menghasilkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan bagian dari reformasi sistem data pemerintah yang menjadi sumber utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi, sehingga berbagai program dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel, sekaligus memperkuat integrasi data nasional.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel turut memberikan pandangan mengenai pentingnya sinergi data fiskal dan statistik dalam menguatkan perencanaan pembangunan daerah. Serta menegaskan urgensi penyelarasan data lintas instansi untuk memastikan kebijakan ekonomi daerah berbasis pada informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan ekosistem data yang terpadu, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, penggerak utama aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan daya saing daerah. Potensi besar ini hanya dapat tumbuh optimal ketika pelaku UMKM mendapatkan dukungan ekosistem yang memadai, mulai dari akses pasar, literasi digital, hingga penguatan kapasitas usaha. Sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb Kalsel berkomitmen mendorong pertumbuhan UMKM yang adaptif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion Strategi Peningkatan Omzet UMKM Tahun 2025, yang digelar pada Kamis (14/12) di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah UMKM binaan, yang menjadi mitra penting dalam merumuskan solusi konkret bagi penguatan ekonomi lokal.

FGD menghadirkan Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, SE, MM, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang memaparkan strategi peningkatan omzet melalui digitalisasi pemasaran, diversifikasi sumber pasokan, serta langkah taktis meningkatkan penjualan saat periode omzet rendah. Diskusi berjalan interaktif dan memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan tantangan langsung dari lapangan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Kalsel siap memperkuat kolaborasi dengan ULM melalui pelatihan rutin digital marketing, peningkatan kapasitas pelaporan keuangan, serta fasilitasi akses pasar bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan sinergi ini, diharapkan UMKM dapat semakin berkembang, naik kelas, dan menjadi pilar kuat bagi ekonomi Kalimantan Selatan.

Pada Selasa (02/12), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Asistensi dan Pembinaan BLUD Tahun 2025 dengan menghadirkan Biro Perekonomian Setda Prov. Kalimantan Selatan dan BPKAD Prov. Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi Kanwil DJPb Kalsel dalam memperkuat tata kelola keuangan dan kapasitas pengelolaan BLUD di Kalimantan Selatan. Melalui berbagai program asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, Kanwil DJPb Kalsel terus berupaya menghadirkan dukungan analitis dan strategis sejalan dengan perannya sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah.

Dalam rapat evaluasi ini, Kanwil DJPb Kalsel menggali informasi, mengidentifikasi tantangan, serta memetakan capaian pelaksanaan rencana aksi Asistensi dan Pembinaan BLUD. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan ke depan, agar semakin terarah, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan BLUD di daerah.

Langkah berkelanjutan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mendukung peningkatan layanan publik di Kalimantan Selatan.

Pada Jumat (28/11), Kepala Kanwil DJPb Kalsel menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar–pemangku kepentingan guna mendukung peran DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE). Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja perekonomian di Kalimantan Selatan, yang menjadi landasan utama dalam penyusunan rekomendasi fiskal dan kebijakan pengelolaan APBN di daerah.

PTBI 2025 yang mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” menghadirkan pemaparan terkait prospek perekonomian nasional dan regional, kondisi stabilitas sistem keuangan, berbagai langkah yang telah ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta outlook perekonomian ke depan yang diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Substansi ini menjadi rujukan penting dalam memperkuat kolaborasi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini turut dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, perbankan, pemerintah daerah, pelaku UMKM di Kalsel, serta berbagai mitra strategis lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui koordinasi yang solid, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global maupun nasional.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat, khususnya dalam mendukung optimalisasi peran fiskal di daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, tangguh, dan berdaya saing.

Kanwil DJPb Kalsel bersama Tim PUG Kementerian Keuangan dan World Bank telah menyelenggarakan Focus Group Discussion Anggaran Responsif Gender dalam Penguatan Kebijakan Daerah untuk Inklusi Sosial Berkelanjutan pada Kamis (27/11). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat penerapan perspektif gender dalam kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

FGD ini dihadiri oleh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan serta perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan. Acara turut menghadirkan narasumber Bapak Rachmad Arjianto dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, serta Ibu Romawaty Sinaga dari World Bank. Diskusi juga diperkaya oleh penanggap Bapak Prof. M. Handry Imansyah sebagai Local Expert Kalimantan Selatan.

Melalui dialog yang interaktif, kegiatan ini mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi Anggaran Responsif Gender. Para peserta mendapatkan ruang untuk bertukar pengalaman serta memperdalam pemahaman mengenai pentingnya kebijakan yang inklusif dan peka terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Diharapkan kegiatan FGD ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran di lingkup satker atau daerahnya. Semoga forum ini menjadi langkah nyata menuju kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.