Kanwil DJPb Kalsel melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan APBN di daerah.

Dilaksanakan di Aula Lantai II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (20/11), kegiatan ini diikuti oleh para pejabat dan pegawai yang bertindak sebagai pengelola keuangan satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Kalsel. Dengan diawali paparan oleh Kepala Bidang PPA I, Bapak Andi Permadi, kegiatan dilanjutkan dengan asistensi dan konsultasi langsung oleh Tim Bidang PPA I.

Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan mengenai capaian pelaksanaan anggaran hingga triwulan berjalan, termasuk identifikasi hambatan, langkah perbaikan, serta strategi percepatan realisasi pada sisa waktu tahun anggaran.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat menjaga kinerja pelaksanaan anggaran dengan baik hingga penutupan tahun anggaran.

Kanwil DJPb Kalsel pada Rabu (19/11) menyelenggarakan Diseminasi Kajian Ekonomi Regional wilayah Kalimantan Selatan sebagai upaya memperkuat pemahaman atas dinamika perekonomian daerah. Kajian ini menyajikan potret menyeluruh mengenai isu-isu strategis, tantangan utama, serta peluang pertumbuhan yang spesifik bagi wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini menjadi ruang berbagi perspektif berbasis data dan analisis mendalam, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengambilan kebijakan di tingkat regional dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kondisi ekonomi aktual.

Pada kesempatan ini, kegiatan turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Statistisi Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Perekonomian, Biro Kesejahteraan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan Local Expert Kalimantan Selatan.

Sinergi lintas lembaga ini menjadi fondasi penting untuk membangun arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah yang lebih kuat, responsif, dan berkelanjutan. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi Kalimantan Selatan dan mendorong kolaborasi yang semakin erat di masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pimpinan OPD terkait kebijakan Kementerian/Lembaga serta Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Level Eksekutif: Kebijakan Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah Tahun 2026 dalam Rangka Mendukung Program Asta Cita. (12/11)

Bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK, Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Kepala DPMPTSP Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terwujud pemahaman yang lebih selaras antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi daerah. Sinergi yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan Kanwil DJPb Prov Kalsel hadir menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Dana Desa Tahun 2025 di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rakor ini dihadiri oleh Kepala DPMD se- Kalimantan Selatan, untuk membahas progress penyaluran Dana Desa beserta dengan kendala/hambatan yang dihadapi oleh Desa maupun DPMD. (10/11)

Dalam kesempatan tersebut, Juanda, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Prov Kalsel yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan kebijakan penyaluran dan pertanggungjawaban realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2025, Pagu Dana Desa Tahun 2026, dan permasalahan umum yang terjadi sehubungan dengan penyaluran Dana Desa. Selain itu ada transfer knowledge dari Kepala DPMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kabupaten dengan persentase penyaluran tertinggi kepada kabupaten lainnya, dengan harapan dapat diterapkan di daerahnya masing-masing.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi seperti ini, diharapkan penyaluran Dana Desa dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Permasalahan atau kendala yang terjadi di daerah pun dapat terdeteksi lebih dini dan segera diselesaikan. Dengan demikian, desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat secara optimal, sehingga perekonomian desa semakin meningkat.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo menjadi narasumber pada Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi narasumber pertama. (03/11)

Kegiatan ini dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah yang mana dalam hal ini mewakili Bupati Banjar dan dihadiri Inpektur Daerah Kabupaten Banjar, Akhmad Fydayeen. Pada kegiatan ini pula ada beberapa narasumber lainnya yang berkompeten dalam bidangnya yaitu, Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, dan Kejari Kabupaten Banjar.

Workshop ini diikuti oleh sekitar 250 peserta, yang terdiri dari para Camat dan 180 Kepala Desa di Kabupaten Banjar. Pada workshop ini dibahas terkait Alur Penyaluran Dana Desa, Ketentuan Penyaluran, Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa, hingga Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan.

Diharapkan dari kegiatan ini Penyaluran Dana Desa di tahun 2025 tidak hanya menekankan aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga mendorong akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi agar Dana Desa benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam rangka transparansi perkembangan fiskal regional Kalimantan Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media/pers, telah diselenggarakan Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi s.d 30 September 2025 bertempat di Aula Lantai 2 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada (30/10). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan beserta jajaran, Local Expert Kalimantan Selatan, dan media/pers di Kalimantan Selatan.

Hingga bulan September 2025, perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan yang tetap kuat dan stabil di tengah tantangan global. Sektor-sektor utama seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi penopang utama, sementara pengelolaan APBN dan APBD yang efektif turut menjaga keseimbangan fiskal serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah.

Melalui berbagai program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pemerintah terus memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro, termasuk pelaku usaha dan kelompok produktif. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

Dari sisi belanja pemerintah hingga 30 September 2025, di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja APBN masih terus dijaga agar terus memberi dampak positif bagi perekonomian Kalsel.

Bagaimana rincian perkembangan kinerja fiskal regional Kalimantan Selatan periode s.d. 30 September 2025? simak data lengkapnya pada Siaran Pers.