Dalam rangka transparansi perkembangan fiskal regional Kalimantan Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media/pers, telah diselenggarakan Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi s.d 31 Desember 2025 bertempat di Aula Barito Lantai 8 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pada (22/01). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan beserta jajaran dan media/pers di Kalimantan Selatan.

Kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN hingga 31 Desember 2025 telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan daerah.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar. Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

SIARAN PERS

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Stakeholders Day serta seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, Kanwil DJPb Kalsel menyelenggarakan Workshop Penyusunan LK UAPPA-W & BLU Tahun 2025 (Unaudited) dengan melibatkan 34 UAPPA-W dan 5 BLU di wilayah Kalimantan Selatan, guna memastikan penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (20/01) di Aula Kanwil DJPb Kalsel ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman ketentuan penyusunan laporan keuangan, menegaskan kembali jadwal rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan, serta membahas penyelesaian transaksi Tahun 2025 yang berdampak pada penyajian laporan keuangan. Sebagai bagian dari penyebarluasan informasi statistik keuangan pemerintah, turut disampaikan pula publikasi Government Finance Statistics (GFS) Periode Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Wilayah Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, pemahaman dan kesadaran UAPPA-W dalam melakukan identifikasi serta tindak lanjut transaksi keuangan semakin ditingkatkan agar dapat disajikan dan diungkapkan secara akuntabel dalam laporan keuangan, dengan tetap memperhatikan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan laporan keuangan UAPPA-W yang andal dan berkualitas, sekaligus mendukung terjaganya capaian opini WTP pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mempererat koordinasi dan kerja sama antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, UAPPA-W, dan BLU sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Kanwil DJPb Kalsel pada Kamis (15/01) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN tingkat UAKPA/B dan UAPPA/B-W di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh para Operator GLP serta Operator Aset Tetap/Persediaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan akurasi pelaporan.

Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan konsolidasi untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta laporan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja. Diskusi dilakukan secara komprehensif guna menyamakan pemahaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat ini, hadir narasumber dari Kanwil DJPb Kalsel, yaitu perwakilan Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang menyampaikan materi terkait laporan keuangan, termasuk kebijakan, teknis penyusunan, serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaporan. Selain itu, perwakilan dari KPKNL Banjarmasin turut hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi terkait pengelolaan BMN, mulai dari penatausahaan hingga pengendalian aset.

Diharapkan melalui kegiatan ini, kualitas laporan keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan semakin meningkat serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam semangat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang mengusung tema nasional “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menggelar berbagai kegiatan penguatan integritas, antara lain:

1. Jum’at Berkah & Berbagi Stiker Hakordia
Kegiatan ini dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat, membagikan stiker Hakordia 2025 sebagai media kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam memerangi korupsi.

2. Sharing Session Hari Antikorupsi Sedunia
Menghadirkan narasumber Ibu Meika Ria, Anggota PAKSI–API Dana Rakca, dan diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil maupun KPPN lingkup DJPb Prov. Kalsel. Sesi ini memberikan wawasan mendalam tentang upaya pencegahan korupsi, pentingnya integritas pribadi, serta penguatan budaya organisasi yang bebas dari konflik kepentingan dan praktik gratifikasi.

3. Penyelenggaraan KUPAS (Kuis Pemahaman Anti Korupsi)
Melalui kegiatan edukatif dan interaktif ini, pegawai diajak menguji sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai antikorupsi, regulasi gratifikasi, dan peran setiap individu dalam menjaga tata kelola yang baik.

Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menjaga integritas, transparansi, dan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk penyimpangan. Momentum Hakordia bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama.

Harapannya, peringatan Hakordia ini dapat menjadi pemantik semangat bagi Kanwil DJPb Kalsel untuk terus menguatkan budaya integritas di lingkungan internal, sekaligus mendorong masyarakat, terutama di Kalimantan Selatan untuk semakin aktif menciptakan ekosistem sosial yang jujur, transparan, dan antikorupsi.
Mari kita terus membawa nilai integritas ini dalam setiap tugas, layanan, dan keputusan demi Indonesia yang semakin bersih.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan yang bertugas memastikan kualitas pelaksanaan APBN di daerah, Kanwil DJPb Kalsel juga memegang peran strategis melalui fungsi Regional Chief Economist (RCE) dalam menyediakan analisis ekonomi regional yang komprehensif, berbasis data fiskal dan nonfiskal. Dalam mendukung peran tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir pada “High Level Meeting Penyediaan Data Pertumbuhan Ekonomi Tata Kelola DTSEN” di Aula Meratus, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (08/12).

Diskusi ini dimoderatori oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H.M. Muslim, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, para Kepala Dinas lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, DPD REI Kalimantan Selatan, dan Perwakilan PLN Kalselteng.

High Level Meeting ini memiliki relevansi khusus dengan arahan Presiden RI pada 30 Oktober 2024 mengenai pentingnya pemadupadanan data oleh BPS untuk menghasilkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan bagian dari reformasi sistem data pemerintah yang menjadi sumber utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi, sehingga berbagai program dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel, sekaligus memperkuat integrasi data nasional.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel turut memberikan pandangan mengenai pentingnya sinergi data fiskal dan statistik dalam menguatkan perencanaan pembangunan daerah. Serta menegaskan urgensi penyelarasan data lintas instansi untuk memastikan kebijakan ekonomi daerah berbasis pada informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan ekosistem data yang terpadu, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, penggerak utama aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan daya saing daerah. Potensi besar ini hanya dapat tumbuh optimal ketika pelaku UMKM mendapatkan dukungan ekosistem yang memadai, mulai dari akses pasar, literasi digital, hingga penguatan kapasitas usaha. Sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb Kalsel berkomitmen mendorong pertumbuhan UMKM yang adaptif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion Strategi Peningkatan Omzet UMKM Tahun 2025, yang digelar pada Kamis (14/12) di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah UMKM binaan, yang menjadi mitra penting dalam merumuskan solusi konkret bagi penguatan ekonomi lokal.

FGD menghadirkan Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, SE, MM, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang memaparkan strategi peningkatan omzet melalui digitalisasi pemasaran, diversifikasi sumber pasokan, serta langkah taktis meningkatkan penjualan saat periode omzet rendah. Diskusi berjalan interaktif dan memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan tantangan langsung dari lapangan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Kalsel siap memperkuat kolaborasi dengan ULM melalui pelatihan rutin digital marketing, peningkatan kapasitas pelaporan keuangan, serta fasilitasi akses pasar bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan sinergi ini, diharapkan UMKM dapat semakin berkembang, naik kelas, dan menjadi pilar kuat bagi ekonomi Kalimantan Selatan.