Sinergi antarinstansi menjadi fondasi penting dalam mengawal efektivitas kebijakan dan memperkuat perlindungan bagi pelaku UMKM. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah terus berperan aktif memastikan akuntabilitas program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pada Selasa (14/04), Kanwil DJPb Kalsel bersama Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion Permenko Nomor 1 Tahun 2026 dan Monev KUR bersama Bank Penyalur. Kegiatan ini berfokus pada Monitoring dan Evaluasi penyaluran KUR, sekaligus memastikan implementasi perlindungan jaminan sosial bagi debitur sesuai regulasi terbaru.

Diskusi berlangsung interaktif dengan pemaparan dari Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, serta Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Bapak Ady Hendratta, dan turut dihadiri oleh Bapak Donny Masriko Husen (RCEO BNI Kanwil Region 09 Kalimantan), perwakilan RCEO Bank Penyalur KUR, perwakilan Dinas Koperasi & UKM Kalsel, serta jajaran Pimpinan Cabang dan Manajer Bisnis Mikro Bank Penyalur se-Kalimantan Selatan. Dalam forum ini, Kanwil DJPb Kalsel juga mendorong perbankan untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga kualitas kredit, serta mengoptimalkan strategi suku bunga berjenjang guna mendorong debitur naik kelas menuju pembiayaan komersial.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kanwil DJPb Kalsel, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank Penyalur KUR sebagai wujud penguatan kolaborasi ke depan. Melalui sinergi yang berkelanjutan ini, diharapkan ekosistem UMKM di Kalimantan Selatan semakin inklusif, tangguh, dan berdaya saing, serta mampu memberikan rasa aman dan perlindungan optimal bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.