APBN hadir sebagai instrumen nyata dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat, termasuk melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo beserta jajaran turut menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan dan Tantangan FLPP di Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen dalam memperkuat peran APBN bagi kesejahteraan masyarakat. (29/04)

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal ini turut menghadirkan Perbankan dan Pengembang di Kalimantan Selatan serta dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan. Program FLPP sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung target penyediaan 3 juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor.

Di Kalimantan Selatan, pelaksanaan FLPP menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas. Sinergi antara pemerintah dan perbankan sebagai penyalur menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, penguatan koordinasi, serta lahirnya rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung optimalisasi penyaluran FLPP. Semoga upaya bersama ini dapat terus mendorong peningkatan akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.