Banjarmasin, Kalimantan Selatan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Langkah Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Rapat dipandu oleh Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si., dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd., Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Bank Kalsel. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi lintas instansi dalam mengevaluasi perkembangan inflasi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegrasi untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan perkembangan pelaksanaan APBN di daerah, khususnya realisasi belanja pemerintah yang berkontribusi terhadap pengendalian inflasi. Beberapa langkah yang disampaikan meliputi percepatan realisasi belanja barang, penyaluran belanja bantuan sosial, serta pelaksanaan belanja infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang dan menjaga ketersediaan pasokan di masyarakat.

Pada sesi pembahasan, disampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mencatat inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 4,47%, tertinggi di Pulau Kalimantan. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain emas perhiasan, beras, minyak goreng, dan bensin. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan penguatan koordinasi dalam menjaga kelancaran pasokan, distribusi barang, serta optimalisasi belanja pemerintah sebagai instrumen fiskal untuk mendukung stabilitas harga.

Forum juga menegaskan pentingnya penerapan Early Warning System (EWS) Inflasi yang dikembangkan oleh Bappenas sebagai instrumen untuk mengidentifikasi potensi tekanan inflasi secara lebih dini. Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas moneter dan sektor keuangan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi semakin kuat sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga, daya beli masyarakat tetap terpelihara, serta pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dapat berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Liputan:
Tim Kehumasan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan