APBN hadir tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam semangat tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerja Sama Pusat-Daerah dalam Kerangka Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Kamis (04/06) di Aula Bandarmasih Kanwil DJBC Kalbagsel. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi dalam memperkuat akses keuangan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, pimpinan instansi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta Mitra S-DNKI di lingkup Kalimantan Selatan. Rakor menghadirkan Bapak Erdiriyo selaku Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai moderator, dengan narasumber Ibu Caroline K. Mangowal, Direktur PT Riset Inovasi Edukasi (RISE) Indonesia, serta Bapak Wahyu Mushukal, Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Perbendaharaan Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb. Melalui paparan dan diskusi yang berlangsung, para peserta memperoleh pemahaman mengenai kondisi inklusi keuangan nasional, strategi percepatan akses keuangan daerah, serta informasi berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud sinergi dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Melalui TPAKD, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan formal, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, TPAKD diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat.