Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo menghadiri FGD Tingkat Daerah dalam Rangka Perluasan/Scale Up Akses Keuangan Ekosistem Closed Loop pada Pengembangan Budi Daya Padi Apung di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan. (25/06)

Diskusi kali ini merupakan pendalaman mengenai pengembangan dan keberlanjutan budidaya padi apung seperti Pemahaman PED, dukungan pemerintah dan stakeholders utama di Daerah, serta Penentuan rekomendasi perluasan/scale up akses keuangan ekosistem closed loop atas di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri Koordinator TPAKD yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah dari beberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Perum Bulog, BPS, BPJS Ketenagakerjaan, Perbankan, PT PNM, serta CV Zero Farm Technology yang merupakan pengembang teknologi padi apung, penyedia sarana dan prasarana serta bimbingan kepada para petani juga turut hadir dalam kegiatan ini.

Diharapkan dari kegiatan FGD ini, Kanwil DJPb Kalsel sebagai Regional Chief Economist yang salah satunya berperan penting sebagai penyalur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Transfer ke Daerah (TKD) dapat terus bersinergi dan berkontribusi untuk mendukung program-program prioritas, termasuk ketahanan pangan. Di antaranya melalui peran sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melalui koordinasi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan dana publik.

Pada hari Rabu (18/06), Kanwil DJPb Kalsel yang diwakili oleh Plh. Kepala Bagian Umum Bapak Joko Pramono beserta seluruh Kanwil Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan bersinergi menyelenggarakan kegiatan Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) di Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.

LSHB merupakan model kolaborasi lelang lintas fungsi Kementerian Keuangan yang menggabungkan strategi penerimaan negara dan pemberdayaan UMKM dalam satu joint program.
Pendekatan kegiatan mengintegrasikan aspek edukatif, kolaboratif, dan partisipatif, dengan rangkaian acara mulai dari talkshow, edukasi UMKM, open house, hingga pelaksanaan live lelang yang dapat diakses masyarakat umum.

Pada kesempatan ini, terdapat sebanyak 7 pelaku UMKM dari Kalsel dan Kalteng yang berpartisipasi aktif dengan 24 lot produk yang berhasil dikurasi dan ditayangkan untuk dilelang secara sah. Kegiatan ini sebagai ajang untuk membuktikan bahwa mekanisme lelang negara kini terbuka, inklusif, dan mendukung ekonomi lokal secara konkret.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membuka peluang dan akses yang lebih luas bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang, serta menjadi kolaborasi nyata untuk ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kanwil DJPb Kalimantan Selatan bersama BPS, Bank Indonesia, dan Bappeda menggelar Konreg PDRB Kasulampua 2025 di Banjarmasin (12/06), melanjutkan inisiatif strategis 2024 guna memperkuat sinergi antarwilayah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi daerah.

Mengangkat tema transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, kegiatan ini diikuti 19 provinsi dan dibuka oleh Kepala Bappeda Kalsel, serta menghadirkan Wakil Kepala BPS RI sebagai keynote speaker.

Momen penting lainnya adalah launching Portal Satu Data (kasulampua.id) oleh Pj. Sekda Kalsel, Wakil Kepala BPS RI, DJPK Kemenkeu, Kepala Bappeda Kalsel, dan Perwakilan BI Kalsel.

Narasumber berasal dari lintas kementerian/lembaga, di antaranya Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kemenkeu, dan Kepala Divisi BI Sulsel.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan “Kesepakatan WASAKA” sebagai pedoman bersama transformasi ekonomi regional.

Pada hari Rabu (04/06), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyelenggaraan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan dan berlangsung di Kota Banjarmasin.

FGD ini merupakan tindak lanjut atas amanat Permenko Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa debitur KUR wajib memiliki keikutsertaan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat penyaluran KUR Kecil. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, perwakilan dari OJK Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran perbankan yang memiliki peran sentral dalam penyaluran KUR di wilayah Kalimantan Selatan.

Diskusi dalam FGD ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk perkembangan implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh perbankan dan debitur. Dibahas pula usulan dan strategi peningkatan partisipasi pelaku KUR Mikro dan KUR Super Mikro, yang sering kali menjadi kelompok paling rentan namun sangat potensial dalam penggerak ekonomi lokal.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antarinstansi untuk bersinergi dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kalsel, Syafriadi, beserta jajaran menerima kunjungan kehormatan pada Rabu (04/06) dari Bupati Tapin, H. Yamani, dan Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, beserta sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain Kepala BKAD, Kepala Bapenda, dan Kepala Inspektorat.

Kunjungan sekaligus koordinasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat koordinasi dalam rangka penyaluran dan percepatan pemanfaatan TKD. Langkah ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb Kalsel memaparkan berbagai informasi strategis, termasuk peran dan fungsi DJPb di daerah, data terkini kinerja penyaluran TKD, hingga hasil monitoring pelaksanaan APBD baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup langkah-langkah penguatan program cetak sawah serta optimalisasi lahan rawa, yang menjadi salah satu potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian di Tapin. Pihak Pemerintah Kabupaten Tapin turut menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi, termasuk dalam hal pengajuan insentif fiskal tahun berjalan serta kendala dalam proses penyaluran TKD.

Koordinasi juga mencakup pembahasan program-program pemerintah seperti implementasi Makanan Bergizi Gratis, pengembangan Skema Subsidi Resi Gudang, Creative Financing serta upaya peningkatan PAD dengan pemanfaatan inovasi pupuk batubara sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin solid antara Kanwil DJPb Kalsel dan Pemkab Tapin. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran TKD dan pelaksanaan APBD secara tepat sasaran dan efisien, serta memberikan dampak nyata dalam mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tapin ke arah yang lebih baik.

Provinsi Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam tiga besar provinsi tercepat secara nasional dalam melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP). Keberhasilan ini tercatat dalam data portal resmi https://kopdesmerahputih.kop.id per tanggal 29 Mei 2025.

Prestasi ini sekaligus menjawab target ambisius yang ditetapkan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, saat peluncuran program di GOR Babussalam, Rabu (21/05/2025). Ia menargetkan semua desa dan kelurahan di Kalsel sudah melaksanakan musyawarah pembentukan koperasi paling lambat 31 Mei 2025, akan tetapi target itu berhasil dicapai lebih cepat, yaitu dua hari lebih awal pada 29 Mei 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini, ia jugamenyebutkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari arahan dan semangat kerja bersama yang diusung Gubernur. 

“Ini semua berkat dukungan dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, dan kepala desa di seluruh Kalsel. Seperti slogan Pak Gubernur, ‘Bekerja Bersama Merangkul Semua’,” ujarnya pada Jum’at (30/5/2025)

Faried juga mengapresiasi peran aktif seluruh pihak, termasuk OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan musyawarah khusus ini. Dengan kolaborasi tersebut, semua desa dan kelurahan di Kalsel sebanyak 2.015 titik telah melaksanakan musyawarah dan resmi membentuk Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan data terbaru dari dashboard aplikasi Kopdes MP Provinsi Kalsel pada 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, seluruh desa dan kelurahan yang berjumlah 2.015 telah berhasil menyelesaikan proses sosialisasi dan pembentukan koperasi. Hal ini menunjukkan capaian 100 persen dan membuktikan bahwa Kalsel serius dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi berbasis desa.