Pada Kamis (24/07), Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Catur Ariyanto Widodo, menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Webinar “Lelang Tuntas, Layanan Berintegritas” yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Acara ini digelar secara hybrid dari Aula Kanwil DJPb Kalsel serta disiarkan melalui Microsoft Teams.

Forum ini merupakan bentuk nyata sinergi antarinstansi dalam mewujudkan layanan lelang yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Melalui diskusi yang konstruktif dan pemaparan dari berbagai narasumber — termasuk Direktur Lelang DJKN, Wakil Walikota Banjarmasin, Kanwil BPN Kalsel, serta Direktorat Hukum dan Humas DJKN — kegiatan ini membahas tuntas tiga aspek utama: transparansi, kepastian hukum, dan integritas dalam proses lelang.

Diharapkan melalui forum ini, masyarakat semakin memahami proses dan regulasi lelang negara serta terbangun kepercayaan publik terhadap layanan lelang yang terus berbenah menjadi semakin profesional, terpercaya, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pada Kamis (24/07), Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, turut berpartisipasi dalam kegiatan OPSI (Obrolan Pagi Seputar Inflasi) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis, seperti KPw Bank Indonesia Prov Kalsel, BPS Kalsel, Perwakilan BPKP Kalsel, Satgas Pangan, perangkat daerah Pemprov Kalsel, serta BUMN, BUMD, dan instansi terkait lainnya, sebagai bentuk sinergi dalam pengendalian inflasi di daerah.

Pada kesempatan ini, Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan sejumlah informasi penting terkait kebijakan fiskal daerah, khususnya mengenai penerapan budget tagging pengendalian inflasi, peran bantuan sosial dan dana desa dalam menjaga daya beli masyarakat, serta dukungan terhadap program cetak sawah dan optimalisasi lahan sebagai langkah strategis ketahanan pangan. Selain itu, turut dibahas perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan sebagai program strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat terus dilanjutkan guna menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, menghadiri Acara Puncak Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Banua Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. (22/07)

Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Banua 2025 dengan tema ”Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Regional” merupakan program kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang bekerja sama dengan stakeholders di daerah, terutama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi. Dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Thambrin, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu kegiatan ini dirangkai dengan wakaf berjamaah yang dananya disalurkan untuk Wakaf Produktif berupa Produksi Daging Olahan Untuk Kemandirian Pesantren dan Kandang Ayam Untuk Pemberdayaan Masyarakat, serta Wakaf Sosial berupa Wakaf Abadi Pendidikan, yang sudah ter-digitalisasi menggunakan sistem pembayaran e-banking yang mana dapat memudahkan para Wakif untuk bisa melakukan dimana saja dan kapan saja.

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah dan sekaligus sebagai momentum strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, merata dan syariah serta memperkuat ekosistem halal yang mana “gaya hidup halal bukan sekedar tren melainkan kekuatan ekonomi masa depan”.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, bersama tim melakukan audiensi dengan Wali Kota Banjarbaru pada Senin (21/07) dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara komprehensif mengenai kinerja penyaluran TKD di Kota Banjarbaru. Selain itu, disampaikan pula informasi terkait pemberian insentif fiskal, yang menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah pusat dalam mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyalurkan TKD secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel, yang turut berkontribusi terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan layanan publik di tingkat kota.

Diharapkan melalui sinergi yang kuat dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan anggaran negara dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pada Senin (21/07), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menghadiri kegiatan peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banjar, yang juga diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Acara di Kabupaten Banjar ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Forkopimda, perwakilan Kementerian/Lembaga, serta instansi vertikal lainnya. Kegiatan diawali dengan kunjungan pada Koperasi Desa Merah Putih yang terletah di Desa Indrasari, Kabupaten Banjar dan dilanjutkan dengan menyaksikan bersama siaran langsung peluncuran KDMP oleh Presiden RI, yang menandai komitmen nasional terhadap penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dan penggerak kemandirian desa.

Peluncuran KDMP merupakan bagian dari upaya strategis dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal melalui pengelolaan potensi desa, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta menjadi lokomotif kemajuan dan kemandirian desa di Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia.

Pada Kamis (17/07), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W & BLU Semester I Tahun 2025 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh tim Bidang PAPK selaku pembina UAPPA-W dan BLU, serta para operator/penyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W & BLU lingkup Kalimantan Selatan.

Workshop ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas, sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan sharing knowledge dan bimbingan teknis. Dengan pembekalan yang tepat, diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kanwil DJPb Kalsel, UAPPA-W, dan BLU, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara.