Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menjadi narasumber pada acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024 dengan Tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Aula KH. DR Idham Chalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (31/7)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Hulu Sungai Utara, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Forkopimda, Camat, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, dan Kepala Desa.

Dalam paparannya, Syafriadi menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2024, peran belanja APBN di Kalsel dan HSU, arah kebijakan dana desa tahun 2024, mekanisme penyaluran dana desa, monitoring penyaluran dana desa, peran dana desa terkait pengendalian inflasi, pemantauan dan evaluasi dana desa, serta lesson learned dan tindak lanjut atas proses penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Dalam rangka menggali informasi dan melakukan mitigasi terkait kendala atau hambatan yang dihadapi satker dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2024, Selasa (30/7).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk One on One Meeting tersebut dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Kalsel Jalan S. Parman, Kota Banjarmasin dengan mengundang 25 satuan kerja dari 10 K/L pagu terbesar dan K/L yang memiliki RO harmonisasi.

One on one meeting dilaksanakan antara petugas pembina dengan masing-masing satker yang diampu dengan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, menggali permasalahan, dan memberikan usul penyelesaian masalah. Hal tersebut selaras dengan kebijakan di tingkat pusat bahwa kegiatan evaluasi dan pembinaan agar fokus dan mempertajam pada penyelesaian masalah (problem solving) atas permasalahan teknis operasional di tahapan eksekusi belanja sehingga dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka HUT BPJS Kesehatan ke-56, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menghadiri acara Dinamik (Direksi/Dewas Supervisi Mal Pelayanan Publik) dan BPJS Goes to Pesiar yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, RM. Wiwieng Handayaningsih ke kelurahan terpilih di kota Banjarmasin, Kamis (25/7)

Pesiar merupakan akronim dari petakan, sisir, advokasi, dan registrasi untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Di kota Banjarmasin, program Pesiar baru diluncurkan pada tahun ini dan dijalankan di tiga kelurahan percontohan, yaitu Pengambangan (Banjarmasin Timur), Sungai Miai (Banjarmasin Utara), dan Basirih (Banjarmasin Selatan).

Dengan adanya program Pesiar ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi menghadiri acara Opening Ceremony Pameran Perumahan bertajuk Real Estate Indonesia (REI) Kalsel Expo ke-18 tahun 2024 di Area Hall B lantai 1 Duta Mall, Banjarmasin, Rabu (24/7)

Pameran dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Sahbirin Noor, yang disaksikan seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan; Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur serta sejumlah pengembang dibawah naungan Asosiasi Pengembang REI Kasel dan perbankan penyalur KPR.

Pada kesempatan tersebut, diberikan beberapa penghargaan dari Kanwil DJPb Kalsel kepada Unit Pendukung Penyaluran Dana Program FLPP dengan Kinerja Terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan kategori sebagai berikut:

1. Terbaik 1-3 Akselerator penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Terbaik 1-3 Bank dengan penyaluran FLPP tertinggi
3. Terbaik 1-3 Pengembang perumahan dengan penyaluran FLPP tertinggi

Adanya pemeran ini sangat mendukung pembangunan ekonomi Kalsel di sektor properti. Industri properti seperti real estate dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi menghadiri Rapat Koordinasi antar Instansi di Kalimantan Selatan di Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (24/7)

Pada kegiatan kali ini membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 dengan topik “Peran Sektor Keuangan dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Dua Dekade Kedepan”.

Sektor Pertambangan Batubara yang masih menjadi sektor utama dan terbesar pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan serta industri pengolahan dan pertanian kelapa sawit yang mendominasi di seluruh wilayah Kalimantan membuat perlunya hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan ekonomi hijau. Hal ini menunjukkan perhatian besar pada perekonomian Indonesia, yang harus melakukan transformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara pengolahnya.

Diharapkan dari kegiatan ini bahwa Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan dapat dicapai dengan Penguatan Investasi di Daerah, Perkembangan Sentra Ekonomi Baru dan Kebijakan Transfer ke Daerah yang asimetris serta Penguatan kerjasama antar daerah pada keterlibatan daerah dalam Global Supply Chain.

Treasury goes to Campus merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan APBN serta peran dan fungsi Ditjen Perbendaharaan khususnya peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) kepada generasi muda. Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Ke-20 tahun 2024, Kanwil DJPb Kalsel menggelar kegiatan Treasury Goes To Campus (TGTC) di dua kampus perguruan tinggi yang berada di Kalimantan Selatan dengan tema “Treasury Hadir Memberi Peran, Kawal APBN Bangun Kalimantan Selatan”

Kegiatan pertama diselenggarakan di Studio Adijani al-Alabij Lantai 5 Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Kamis (18/7) yang diikuti oleh 100 Mahasiswa dan Akademisi UMB. Dalam kegiatan yang mengusung konsep talkshow tersebut diawali dengan paparan terkait siklus APBN yang disampaikan oleh Kepala Seksi PPA I-C, Mrajak, dan Government Finance Statistics (GFS) yang disampaikan oleh Kepala Bidang PAPK, Farilla Darmadi.

Kegiatan TGTC yang kedua dilaksanakan di Ruang Multimedia Lt. II Kantor Pusat Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), Rabu (24/7) yang diikuti oleh Mahasiswa dan Akademisi Poliban dengan materi terkait ekonomi regional yang disampaikan oleh Kepala Seksi PPA II-A, Arif Budi Rahman, dan Government Finance Statistics (GFS) yang disampaikan oleh Kepala Bidang PAPK, Farilla Darmadi.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman civitas akademika khususnya para mahasiswa secara optimal terhadap pengelolaan keuangan negara khususnya terkait pengelolaan APBN dan peran pentingnya terhadap pembangunan nasional dan regional Kalimantan Selatan.