Pada Jum’at (11/07), Rapat Koordinasi Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan resmi digelar dengan mengusung tema “Penguatan Proses Bisnis dan Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Kinerja dan Layanan yang Optimal.” Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Bapak Dwijo Muryono, dan diwarnai kolaborasi luar biasa antar Kanwil Kemenkeu se-Kalsel yang turut hadir sebagai narasumber di berbagai sesi diskusi.

Empat sesi diskusi digelar membahas isu-isu strategis, mulai dari dampak sistem Coretax terhadap tugas bendahara pengeluaran, penataan BMN pada level UAKPB, program-program prioritas serta isu strategis yang menjadi arahan langsung dari Dirjen Perbendaharaan, hingga program prioritas dan tantangan pelaksanaan tugas KPPN di daerah. Setiap sesi menjadi ruang refleksi sekaligus membahas solusi dan inovasi yang dapat diimplementasikan bersama serta sebagai sarana memperkuat sinergi dan integrasi layanan di ligkup Kanwil DJPb Kalsel.

Melalui Rakorwil ini, diharapkan dapat tercipta proses bisnis semakin kuat, dukungan manajemen makin solid, dan kinerja serta pelayanan publik terus melaju menuju arah yang lebih baik serta sebagai upaya membangun sinergi yang lebih luas mendukung pelaksanaan tugas antar unit eselon 1 lainnya di Kementerian Keuangan, khususnya di Kalsel.

Family Day tahun 2025 dengan tema “Memulai Integritas Dari Keluarga” menjadi momen istimewa bagi seluruh pejabat, pegawai, dan keluarga besar Kanwil DJPb Kalsel untuk saling mengenal lebih dekat dan memperkuat ikatan kebersamaan. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Lantai 2 Kanwil DJPb Kalsel pada (03/07).

Acara diawali dengan penyampaian materi oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, yang mengupas tentang organisasi Kemenkeu dan Ditjen Perbendaharaan, nilai-nilai dan budaya organisasi, serta pentingnya peran keluarga dalam menumbuhkan budaya integritas, menjadi support system yang membangun pribadi-pribadi berkomitmen dan berintegritas tinggi.

Para keluarga juga diajak mengenal ruang kerja dan anggota tim DJPb Kalsel secara langsung, sekaligus mengamati suasana kerja yang profesional namun hangat di setiap bagian/bidang.

Tak kalah seru, berbagai fun activity seperti games interaktif, kuis, dan kegiatan mewarnai turut memeriahkan suasana, menghadirkan tawa dan kebersamaan. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dukungan keluarga yang menjadi fondasi penting dalam pengabdian kami.

Family Day ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk memperkuat budaya organisasi yang inklusif, solid, dan penuh integritas terutama untuk setiap anggota Kanwil DJPb Kalsel.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, bersama Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Ibu Tetty Fajar Ruwandari melaksanakan Audiensi dengan Walikota Banjarmasin, Bapak H. Muhammad Yamin HR pada Senin (30/06).

Kegiatan audiensi ini merupakan wadah sinergi antara Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengawal progres pembangunan di Kota Banjarmasin melalui penyaluran dana transfer ke daerah, memastikan bahwa alokasi dana yang bersumber dari APBN tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam audiensi ini juga dibahas penguatan pengelolaan aset negara di Banjarmasin, yang menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berkelanjutan. Selanjutnya diskusi terbuka juga dilakukan untuk membahas berbagai kendala dan tantangan implementasi di lapangan demi mencari solusi bersama yang konstruktif.

Audiensi ini diharapkan tidak hanya mempererat kolaborasi antara Kanwil DJPb Kalsel dan Pemkot Banjarmasin, tetapi juga menghasilkan solusi nyata dan terukur dalam meningkatkan efektivitas belanja negara serta nilai manfaat aset pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo menghadiri FGD Tingkat Daerah dalam Rangka Perluasan/Scale Up Akses Keuangan Ekosistem Closed Loop pada Pengembangan Budi Daya Padi Apung di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan. (25/06)

Diskusi kali ini merupakan pendalaman mengenai pengembangan dan keberlanjutan budidaya padi apung seperti Pemahaman PED, dukungan pemerintah dan stakeholders utama di Daerah, serta Penentuan rekomendasi perluasan/scale up akses keuangan ekosistem closed loop atas di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri Koordinator TPAKD yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah dari beberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Perum Bulog, BPS, BPJS Ketenagakerjaan, Perbankan, PT PNM, serta CV Zero Farm Technology yang merupakan pengembang teknologi padi apung, penyedia sarana dan prasarana serta bimbingan kepada para petani juga turut hadir dalam kegiatan ini.

Diharapkan dari kegiatan FGD ini, Kanwil DJPb Kalsel sebagai Regional Chief Economist yang salah satunya berperan penting sebagai penyalur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Transfer ke Daerah (TKD) dapat terus bersinergi dan berkontribusi untuk mendukung program-program prioritas, termasuk ketahanan pangan. Di antaranya melalui peran sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melalui koordinasi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan dana publik.

Pada hari Rabu (18/06), Kanwil DJPb Kalsel yang diwakili oleh Plh. Kepala Bagian Umum Bapak Joko Pramono beserta seluruh Kanwil Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan bersinergi menyelenggarakan kegiatan Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) di Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.

LSHB merupakan model kolaborasi lelang lintas fungsi Kementerian Keuangan yang menggabungkan strategi penerimaan negara dan pemberdayaan UMKM dalam satu joint program.
Pendekatan kegiatan mengintegrasikan aspek edukatif, kolaboratif, dan partisipatif, dengan rangkaian acara mulai dari talkshow, edukasi UMKM, open house, hingga pelaksanaan live lelang yang dapat diakses masyarakat umum.

Pada kesempatan ini, terdapat sebanyak 7 pelaku UMKM dari Kalsel dan Kalteng yang berpartisipasi aktif dengan 24 lot produk yang berhasil dikurasi dan ditayangkan untuk dilelang secara sah. Kegiatan ini sebagai ajang untuk membuktikan bahwa mekanisme lelang negara kini terbuka, inklusif, dan mendukung ekonomi lokal secara konkret.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membuka peluang dan akses yang lebih luas bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang, serta menjadi kolaborasi nyata untuk ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kanwil DJPb Kalimantan Selatan bersama BPS, Bank Indonesia, dan Bappeda menggelar Konreg PDRB Kasulampua 2025 di Banjarmasin (12/06), melanjutkan inisiatif strategis 2024 guna memperkuat sinergi antarwilayah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi daerah.

Mengangkat tema transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, kegiatan ini diikuti 19 provinsi dan dibuka oleh Kepala Bappeda Kalsel, serta menghadirkan Wakil Kepala BPS RI sebagai keynote speaker.

Momen penting lainnya adalah launching Portal Satu Data (kasulampua.id) oleh Pj. Sekda Kalsel, Wakil Kepala BPS RI, DJPK Kemenkeu, Kepala Bappeda Kalsel, dan Perwakilan BI Kalsel.

Narasumber berasal dari lintas kementerian/lembaga, di antaranya Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kemenkeu, dan Kepala Divisi BI Sulsel.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan “Kesepakatan WASAKA” sebagai pedoman bersama transformasi ekonomi regional.