Kanwil DJPb Kalsel menyelenggarakan Sharing Session Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Sekolah Rakyat pada Jumat (2/5) bersama Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel bertempat di Aula lt. 2 Kanwil DJPb Kalsel.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif Presiden dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dengan membentuk koperasi modern yang didukung fasilitas seperti gudang, cold storage, transportasi, hingga klinik desa, yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memutus mata rantai ketergantungan pada rentenir dan tengkulak. Sedangkan Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah berasrama. Ini adalah langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam paparannya, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel menyampaikan perkembangan mengenai kedua program tersebut di Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program supaya berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi pada Jum’at (2/5) menghadiri Rapat Monitoring Joint Program Penerimaan Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kemenkeu Kalimantan Selatan bertempat di Aula Kanwil DJP Kalselteng. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Anggito Abimanyu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Dwi Teguh Wibowo, dan seluruh Kakanwil Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan beserta jajaran.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalimantan Selatan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian progres pelaksanaan joint program penerimaan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Kalselteng dan Kanwil DJBC Kalbagsel. Selain hasil dari pelaksanaan joint program penerimaan, kendala maupun permasalahan yang dialami selama melaksanakan joint program turut diangkat menjadi bahan diskusi dalam rapat ini, yang kemudian menjadi bahasan utama bersama Wakil Menteri Keuangan RI dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan untuk mencari solusi terbaik dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang dikumpulkan.

Dengan terselenggaranya kegiatan rapat ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara serta menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan terutama di Kalimantan Selatan guna meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi pada Selasa (29/4) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan OJK Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara Monev KUR dan Sosialisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalsel yang dihadiri dan diikuti oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, lembaga penyalur KUR se-Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, serta instansi vertikal terkait lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyaluran KUR dan memperluas cakupan peserta program Jamsostek di seluruh Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini, disampaikan bahwa sesuai amanat Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, penerima KUR Kecil wajib ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, tingkat keikutsertaan Debitur KUR Kecil di Kalsel belum maksimal sehingga perlu didorong agar tingkat kepesertaan bisa mencakup seluruh debitur KUR Kecil. Diharapkan pemilik usaha baik debitur KUR dan non debitur KUR memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap risiko sosial-ekonomi, termasuk kecelakaan kerja, kematian, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan masa tua penerima manfaat, dengan secara aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pada acara ini, juga diserahkan santunan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin kepada Ahli waris Alm. Sabeli yang menjadi Debitur KUR Bank BRI Martapura. Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil DJPb Provinsi Kalsel dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan kepada bank penyalur KUR terbesar.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang membahas strategi percepatan penyaluran KUR, penjaringan debitur baru dan mendorong debitur naik kelas, serta optimalisasi keikutsertaan penerima KUR dalam program Jamsostek.

Melalui sinergi dan komitmen bersama seluruh pihak terkait, penyaluran KUR perlu diakselerasi agar UMKM terus tumbuh melalui penambahan debitur baru dan debitur naik kelas, serta terlindungi melalui keikutsertaan dalam program Jamsostek sehingga dapat terus kontinu berkontribusi dalam memperkokoh perekonomian daerah.

Dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan output Regional Chief Economist (RCE) kepada stakeholders, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan diundang oleh Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk mengisi kuliah tamu jurusan S-1 Ekonomi Pembangunan mata kuliah Perekonomian Indonesia (23/5). Berlokasi di Gedung Perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat, kegiatan tersebut dihadiri oleh local expert, civitas akademika, dan mahasiswa/i program studi Ekonomi Pembangunan FEB ULM.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan seputar kondisi perekonomian dan fiskal regional serta kontribusinya kepada perekonomian Indonesia. Selain itu, diperkenalkan juga kajian dan publikasi rutin yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Asset and Liability Committee (ALCo) Regional.

Dengan diselenggarakannya kuliah tamu ini, diharapkan para civitas akademika ULM dapat memperoleh insight terkait perekonomian dan kondisi fiskal regional Kalimantan Selatan serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat berbagai output RCE yang telah disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan memberikan wawasan serta meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep Ekonomi Makro juga contoh konkretnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, menjadi Praktisi Pengajar yang menyampaikan mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro kepada mahasiswa prodi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada (20/3). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lecture Theater Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat yang turut dihadiri oleh segenap civitas akademika FEB ULM.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel memaparkan materi mengenai Keterkaitan Makro - Fiskal, Dampak Fiskal terhadap Perekonomian dan Alokasi Belanja Fiskal yang merupakan ranah dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah. Dalam sesi materi, mahasiswa berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atas isu terkini pada perekonomian Kalimantan Selatan.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi mahasiswa terkait konsep ekonomi makro dan contohnya, terutama dari sudut pandang fiskal di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh OJK Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Rakorda ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala OJK Prov Kalsel, Kepala BI Kalsel, Kepala Perwakilan BEI Kalsel, dan Anggota TPAKD se-Kalimantan Selatan beserta jajaran. (6/3)

Acara ini dibuka oleh Kepala OJK Prov Kalsel yang kemudian dlianjutkan dengan arahan dari Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Materi pertama disampaikan oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan KOBM OJK Prov Kalsel yang menyampaikan paparan tentang Monitoring & Evaluasi TPAKD Untuk Penguatan Peran dan Fungsi TPAKD. Dalam mendukung percepatan akses keuangan daerah, Kepala Perwakilan BI Kalsel juga turut menyampaikan materi mengenai Arah Strategis Digitalisasi Keuangan untuk Mendukung Akses Keuangan Inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan materi tentang Perkembangan dan Arah Strategis dalam Peningkatan UMKM melalui Pembiayaan UMi Mendorong Akses Keuangan Inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan diselenggarakannya Rakorda ini, diharapkan komitmen dan kerja sama yang kuat pada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dapat menjadi motor penggerak inklusi keuangan yang berkelanjutan dan merata di Kalimantan Selatan.