Pada Rabu (27/08), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2025 yang bertempat di Lecture Theatre Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari peran Kanwil DJPb Kalsel selaku Regional Chief Economist (RCE) dalam menyediakan kajian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Acara dihadiri oleh Wakil Dekan FEB ULM, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, serta 150 mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan. Narasumber dari Kanwil DJPb Kalsel, yaitu Kepala Bidang PPA II, Bapak Juanda, dan Kepala Seksi PPA II A, Bapak Arif, memaparkan materi terkait analisis ekonomi regional, analisis fiskal regional, serta analisis tematik mengenai pengaruh BUMDes, KUD, dan Pasar Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Kalimantan Selatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, para mahasiswa tampak sangat antusias sehingga diskusi berlangsung dengan aktif dan interaktif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil kajian yang diseminasi dapat memberikan nilai tambah, memperluas wawasan akademik, serta memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb dengan dunia pendidikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (19/08). Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel dan dihadiri oleh Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Dinas, serta Pimpinan Badan dan Lembaga di lingkup Kalimantan Selatan.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dalam rapat dibahas berbagai hal strategis, termasuk target pertumbuhan ekonomi Kalsel dan proyeksi capaian tahun 2025, serta langkah-langkah konkret yang perlu ditempuh secara kolaboratif.

Diskusi terbuka antar peserta menjadi momen penting untuk menyelaraskan pandangan, menjajaki potensi sinergi lintas sektor, dan merumuskan solusi atas tantangan yang ada. Salah satu poin utama yang dibahas adalah usulan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai wadah koordinatif dan eksekutif dalam mendorong agenda pertumbuhan ekonomi yang lebih terarah dan terukur.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan langkah-langkah yang dihasilkan dari rapat ini dapat memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Selatan, sekaligus menjadi akselerator pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (18/08) telah melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang turut dihadiri oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, pimpinan perbankan, instansi vertikal, serta kepala SKPD di lingkup Kalimantan Selatan.

Audiensi ini menjadi momen perkenalan resmi Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, sekaligus sarana mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan akuntabel di Bumi Lambung Mangkurat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan perkembangan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan, termasuk tantangan serta strategi percepatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu Kanwil DJPb kalsel perlu menjalin kolaborasi, sinergi, dan dukungan dari Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan.

Diharapkan melalui kolaborasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Pada Minggu (17/08), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan. Upacara khidmat ini dilaksanakan di halaman Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan.

Pada kesempatan istimewa ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mendapat kehormatan sebagai inspektur upacara yang memimpin seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Momentum ini menjadi wujud nyata komitmen insan Kemenkeu untuk terus mengabdi bagi negeri.

Upacara ini juga menjadi ajang mempererat sinergi antarunit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan. Semangat persatuan, kerja sama, dan dedikasi tinggi yang ditunjukkan seluruh peserta menjadi refleksi nilai-nilai kementerian dalam mendukung pembangunan nasional.

Selepas mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh pejabat, pegawai, beserta keluarga besar lingkup Kanwil DJPb Kalsel dan  KPPN  Banjarmasin bergabung dalam berbagai perlombaan penuh keceriaan dan semangat kebersamaan.

Semarak perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia menggema di Aula Kanwil DJPb Kalsel. Melalui rangkaian lomba yang meriah, tersirat makna perjuangan, sportivitas, dan kekompakan yang menjadi cerminan nilai-nilai kemerdekaan. Dari anak-anak hingga orang tua, semua berpartisipasi dengan antusias, menjadikan momentum ini bukan sekadar perlombaan, melainkan ajang mempererat tali silaturahmi. Dengan semangat “Laga Kemerdekaan”, keluarga besar DJPb Kalsel terus kobarkan jiwa juang dalam bekerja, berkarya, dan berkontribusi nyata bagi negeri.

Mari terus kobarkan semangat kemerdekaan melalui kontribusi nyata dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-80!

Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Wilayah Triwulan III Tahun 2025 pada Rabu (13/08).

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk One on One Meeting dengan mengundang pengelola keuangan Satuan Kerja terpilih di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan ini membahas mengenai evaluasi kinerja belanja Triwulan II 2025 dan kesiapan pelaksanaan belanja K/L Triwulan III 2025, serta pengawalan pada pelaksanaan program unggulan pemerintah.

Sebelum memasuki  agenda asistensi pelaksanaan belanja K/L melalui one on one meeting, kegiatan ini diawali paparan kinerja fiskal oleh Kepala Bidang PPA I, Andi Permadi. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula publikasi Government Finance Statistics (GFS) Triwulan II Tahun 2025 oleh Kepala Bidang PAPK, Farilla Darmadi. Kinerja fiskal disampaikan berdasarkan data cut off 8 Agustus 2025 bertujuan untuk memperlihatkan kondisi perkembangan belanja per jenis belanja dan per komponen TKD serta melihat isu belanja APBN dan Kinerja belanja per K/L. Sementara publikasi GFS Triwulan II Tahun 2025 bertujuan untuk memperluas informasi statistik keuangan pemerintah kepada stakeholders yang mencakup siklus APBN, latar belakang dan pengertian GFS, serta flash report GFS Triwulan II Tahun 2025.

Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran, memperkuat sinergi, dan memastikan target belanja Triwulan III 2025 dalam rangka menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Dalam upaya optimalisasi peran Kementerian Keuangan di Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tapin. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Tapin beserta Wakil Bupati, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam membangun komunikasi aktif dan kolaboratif dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan. (13/08)

Kegiatan audiensi ini menjadi wadah diskusi strategis yang membahas sejumlah isu penting, khususnya terkait peran Kanwil DJPb Kalsel sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam peran ini, DJPb turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui analisis kebijakan fiskal dan penyediaan data ekonomi regional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tapin.

Topik lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat melalui DJPb memastikan bahwa kekurangan pembayaran DBH akan disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku, dan DJPb siap mendampingi pemerintah daerah dalam proses administrasi dan realisasinya agar tidak menghambat kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini, KPPN Barabai turut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran TKD Tahun 2024 Tertinggi di Lingkup KPPN Barabai. Penghargaan ini menjadi cerminan keberhasilan Pemda Tapin dalam mengelola dan merealisasikan dana pusat secara efektif, tepat waktu, serta mendukung pencapaian output pembangunan di daerah.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kanwil DJPb Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tapin. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif menjadi modal penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik, transparan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.