Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo pada Sabtu (04/10), menghadiri Pembukaan Banua QRIStival yang diawali dengan kegiatan Fun Bike yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan.

Banua QRIStival merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Festival Antasari 2025 dan merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah, khususnya melalui perluasan akseptasi dan penggunaan QRIS yang dikemas dalam bentuk aktivitas olahraga, berbagai kompetisi, kuliner, edukasi digital dan hiburan lainnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, Sekda Kalsel, Forkopimda, dan para Kepala Instansi Vertikal di Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan kali ini, H. Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Kalsel karena kegiatan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar semakin melek digital yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Banua semakin maju.

Diharapkan dari kegiatan ini adalah kolaborasi antara Kanwil DJPb Kalsel, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Pelaku Usaha dapat meningkatkan ekonomi digital di Banua tumbuh lebih inklusi dan berkelanjutan dengan memperluas penggunaan transaksi non-tunai berbasis QRIS di Kalimantan Selatan.

Kamis (02/10), Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, para Walikota dan Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD/BPKPAD se-Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari Bank Kalsel.

Dalam forum strategis ini, Kepala Kanwil DJPb Kalsel memaparkan arah kebijakan fiskal nasional tahun 2026, termasuk kebijakan terkait Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, beliau juga menyampaikan update kinerja APBN dan APBD di Kalimantan Selatan, serta potensi dampak penurunan TKD terhadap fiskal daerah. Sebagai bentuk respons terhadap potensi tersebut, disampaikan pula berbagai langkah mitigasi dan strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Di antaranya adalah penguatan belanja yang berkualitas dan optimalisasi pembiayaan inovatif.

FGD ini juga menghadirkan Kepala Kanwil DJP Kalselteng sebagai narasumber yang memaparkan kinerja penerimaan pajak terkini di Kalimantan Selatan serta memberikan strategi konkret yang dapat dilakukan pemda dalam menggali potensi pajak daerah, mendorong kepatuhan, dan memperkuat basis penerimaan negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah serta mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menghadiri Rapat Koordinasi Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi program nasional KDMP/KKMP sebagai strategi pemberdayaan ekonomi desa dan kelurahan yang inklusif serta berkelanjutan. (26/09)

Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, para Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan selaku satuan tugas pelaksana program di tingkat daerah, perwakilan dari Kanwil Hukum Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari Bank-bank BUMN sebagai mitra pendanaan dan fasilitator pembiayaan koperasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), regulasi ini memberikan dasar hukum sekaligus mendorong percepatan pembentukan dan operasionalisasi koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana pinjaman bergulir yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas permodalan koperasi, meningkatkan produktivitas usaha anggota, serta mendukung integrasi ekonomi desa secara menyeluruh.

Dalam hal ini, Kanwil DJPb Kalsel berperan aktif sebagai fasilitator koordinasi fiskal di daerah, serta melalui KPPN, siap memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan dana pinjaman baik itu kepada Pemerintah Daerah maupun Bank. Sinergi antara instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan koperasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional yang berkeadilan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menghadiri acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Kalimantan 2025 dengan tema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan” pada (25/09) di Banjarbaru.

Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Forkopimda, Kepala Daerah se-Kalimantan, Instansi Vertikal, Akademisi, Perbankan, BUMN, BUMD, dan berbagai stakeholder lainnya. Partisipasi aktif dari seluruh pihak menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi pangan merupakan agenda bersama yang memerlukan sinergi berkelanjutan.

Dalam forum ini, turut dibahas pentingnya dukungan terhadap sarana dan prasarana pertanian, serta perlunya memperkuat kerja sama antara petani dengan Bulog, BUMD pangan, distributor, hingga antar daerah di Kalimantan. Berbagai inovasi seperti Padi Apung dan Haruan Estate (Kampung Gabus) juga diangkat sebagai bentuk konkret diversifikasi pangan lokal yang potensial dikembangkan lebih luas.

Acara GNPIP juga dirangkai dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan harapan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus memperkuat akses terhadap pangan berkualitas di tengah dinamika harga yang terus berubah. Acara kemudian dilanjutkan dengan Rakor TPIP-TPID Wilayah Kalimantan yang membahas tentang tindak lanjut Rakor TPIP-TPID Wilayah Kalimantan 2024 dan strategi pengendalian inflasi 2025.

Diharapkan melalui GNPIP ini, seluruh pihak dapat terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan laju inflasi secara berkelanjutan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) bersama dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama pada Rabu (25/09). Kegiatan ToT menghadirkan narasumber KSAP, Rahadian Widagdo terkait materi PSAP 18 dan Didied Ary Setyanang untuk materi PSAP 19.

Training of Trainers PSAP 18 dan PSAP 19 ini diikuti oleh peserta yang berasal dari satuan kerja selaku UAPPA-W, BLU, BPKAD/BPKPAD, serta KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan lokasi luring bertempat di Aula S. Parman Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan ToT tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman penyusun laporan keuangan, baik pada instansi pusat maupun daerah, dalam implementasi PSAP 18 dan PSAP 19 yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Para peserta juga diuji pemahamannya mengenai materi yang telah diberikan dengan adanya sesi posttest.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan menjadi wadah transfer knowledge kepada penyusun laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo dan Tim serta Kepala KPPN Banjarmasin, melakukan audiensi dengan Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H. yang didampingi Kepala Bapenda dan BPKAD di Kantor Bupati Barito Kuala. Audiensi ini juga turut dihadiri oleh Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dan Kepala Cabang Bank Kalsel Marabahan. (16/09)

Dalam audiensi ini, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyoroti penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Barito Kuala. Dengan potensi SDA yang didominasi oleh sektor pertanian (80%) dan perkebunan kelapa sawit (20%), KDMP diharapkan mampu menjadi wadah kolektif bagi petani dan pelaku usaha desa dalam mengelola hasil produksi secara efisien, meningkatkan nilai tambah, serta memperluas akses pasar.

Pemerintah pusat melalui sinergi TKD dan Dana Desa, diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan KDMP, termasuk dukungan pembiayaan dengan pendekatan koperasi modern yang profesional, inklusif dan berbasis pada kekuatan lokal masyarakat Barito Kuala. Serta optimalisasi pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas layanan publik.

Keberadaan OJK dan Bank Kalsel dalam audiensi ini memperkaya perspektif dalam penguatan peran lembaga keuangan dan inklusi keuangan daerah. Keterlibatan sektor keuangan dinilai strategis dalam mengawal efektivitas belanja negara dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Harapannya, melalui pertemuan ini dapat tercipta sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor keuangan dalam pelaksanaan APBN di Kabupaten Barito Kuala. Diharapkan pula, seluruh komponen belanja negara yang disalurkan mampu mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola fiskal yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.