Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Wilayah Triwulan III Tahun 2025 pada Rabu (13/08).

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk One on One Meeting dengan mengundang pengelola keuangan Satuan Kerja terpilih di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan ini membahas mengenai evaluasi kinerja belanja Triwulan II 2025 dan kesiapan pelaksanaan belanja K/L Triwulan III 2025, serta pengawalan pada pelaksanaan program unggulan pemerintah.

Sebelum memasuki  agenda asistensi pelaksanaan belanja K/L melalui one on one meeting, kegiatan ini diawali paparan kinerja fiskal oleh Kepala Bidang PPA I, Andi Permadi. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula publikasi Government Finance Statistics (GFS) Triwulan II Tahun 2025 oleh Kepala Bidang PAPK, Farilla Darmadi. Kinerja fiskal disampaikan berdasarkan data cut off 8 Agustus 2025 bertujuan untuk memperlihatkan kondisi perkembangan belanja per jenis belanja dan per komponen TKD serta melihat isu belanja APBN dan Kinerja belanja per K/L. Sementara publikasi GFS Triwulan II Tahun 2025 bertujuan untuk memperluas informasi statistik keuangan pemerintah kepada stakeholders yang mencakup siklus APBN, latar belakang dan pengertian GFS, serta flash report GFS Triwulan II Tahun 2025.

Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran, memperkuat sinergi, dan memastikan target belanja Triwulan III 2025 dalam rangka menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Dalam upaya optimalisasi peran Kementerian Keuangan di Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tapin. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Tapin beserta Wakil Bupati, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam membangun komunikasi aktif dan kolaboratif dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan. (13/08)

Kegiatan audiensi ini menjadi wadah diskusi strategis yang membahas sejumlah isu penting, khususnya terkait peran Kanwil DJPb Kalsel sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam peran ini, DJPb turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui analisis kebijakan fiskal dan penyediaan data ekonomi regional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tapin.

Topik lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat melalui DJPb memastikan bahwa kekurangan pembayaran DBH akan disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku, dan DJPb siap mendampingi pemerintah daerah dalam proses administrasi dan realisasinya agar tidak menghambat kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini, KPPN Barabai turut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran TKD Tahun 2024 Tertinggi di Lingkup KPPN Barabai. Penghargaan ini menjadi cerminan keberhasilan Pemda Tapin dalam mengelola dan merealisasikan dana pusat secara efektif, tepat waktu, serta mendukung pencapaian output pembangunan di daerah.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kanwil DJPb Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tapin. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif menjadi modal penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik, transparan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Kemenkeu Satu Kalsel yang dalam hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah melakukan audiensi dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan yang juga turut dihadiri Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai ini bertujuan untuk mempererat koordinasi dan komunikasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Daerah. (13/08)

Audiensi ini membahas sejumlah topik strategis, terutama terkait kinerja dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam diskusi tersebut turut dibahas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta pemanfaatan Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang mana pentingnya percepatan dan akurasi dalam penyaluran dana demi mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, KPPN Barabai memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pemerintah Daerah dengan penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2025 Tercepat di lingkup KPPN Barabai. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat Pemda dalam mengelola Dana Desa secara tepat waktu dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan di tingkat desa.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin solid antara Kanwil DJPb Kalsel serta Kemenkeu Satu Kalsel dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ke depan, diharapkan koordinasi yang baik ini dapat terus ditingkatkan guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh khususnya untuk Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, bersama tim melakukan kunjungan kerja ke KPPN Barabai sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan penguatan peran strategis KPPN di Daerah dan disambut baik oleh Kepala KPPN Barabai, Djoko Julianto. (12/08)

Kunjungan ini diawali dengan office tour untuk melihat langsung kondisi sarana prasarana serta suasana kerja di lingkungan KPPN Barabai. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang membahas penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah kerja KPPN Barabai, termasuk capaian dan tantangan yang dihadapi.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel turut memberikan arahan dan masukan untuk memperkuat peran KPPN Barabai, baik dari sisi internal dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan profesional, maupun dari sisi eksternal melalui peningkatan kualitas layanan serta kolaborasi dengan mitra kerja daerah. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPN Barabai, seperti edukasi keuangan kepada pemda, dukungan dalam percepatan penyaluran DAK Fisik, serta keterlibatan aktif dalam forum koordinasi daerah, turut menjadi bahan pembahasan.

Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan sesi bincang santai antara Kepala Kanwil DJPb Kalsel bersama seluruh pegawai KPPN Barabai. Dalam suasana yang hangat dan informal, sesi ini menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan pimpinan wilayah dengan jajaran pelaksana di lini terdepan, sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, motivasi, dan memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal pelaksanaan APBN di Daerah.

Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mendukung penguatan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Satu di Kalimantan Selatan kembali menunjukkan peran strategisnya. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan Audiensi dengan Bupati Hulu Sungai Tengah pada Selasa kemarin. Kegiatan ini turut melibatkan KPPN Barabai sebagai bagian dari lingkup kerja di wilayah tersebut, dalam rangka memperkuat koordinasi serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (12/08)

Audiensi ini juga menjadi bagian dari implementasi peran Regional Chief Economist (RCE), yang diemban oleh Kanwil DJPb sebagai penggerak penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah. Melalui diskusi ini, Kementerian Keuangan menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan dana transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang menjadi instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

Dalam kesempatan ini, KPPN Barabai turut memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran TKD Tertinggi Periode Semester I 2025 Lingkup KPPN Barabai dan Pemerintah Daerah dengan Penyaluran DAK Fisik Tercepat Tahun 2025 di lingkup kerja KPPN Barabai . Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja baik Pemkab Hulu Sungai Tengah dalam penyerapan anggaran secara tepat waktu dan efektif, yang tentunya berdampak langsung pada percepatan pembangunan daerah.

Harapannya, melalui audiensi ini, terjalin komunikasi yang lebih erat dan sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah. Diharapkan pula Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui peran aktif seluruh unit vertikalnya di Daerah dalam Kemenkeu Satu.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Catur Ariyanto Widodo, beserta tim pada Senin (11/08) melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan, Ibu Farah Adibah beserta jajaran.

Pada kesempatan ini, dibahas tugas dan fungsi serta peran BKKBN yang kini tidak hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan anggaran satker BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi anggaran telah berjalan baik, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala dan tantangan yang masih harus ditangani. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan penyerapan anggaran yang optimal dan tepat sasaran.

BKKBN turut memantau berbagai program strategis pemerintah, termasuk percepatan penurunan stunting, pelayanan keluarga berencana, serta program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Diharapkan, melalui kolaborasi yang erat dan sinergi yang berkesinambungan antara Kanwil DJPb Kalsel dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, pelaksanaan program-program pemerintah di Kalimantan Selatan dapat semakin efektif dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.