Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Townhall Meeting Implementasi Digital Treasury (KKP, CMS, dan Digipay) Tahun 2024 di Aula S. Parman Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (5/9)

Kegiatan ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran antara lain Kepala BPK Perwakilan, Kepala BPS Propinsi Kalsel, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Sekretaris Bawaslu Propinsi Kalsel. Selain itu, turut hadir pula para Pengelola Keuangan Satuan Kerja di lingkungan kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalsel dengan total 26 Satker, pihak Perbankan, serta 9 vendor Digipay.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Eko Sulistijo dan Djamaluddin dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan serta Mrajak dari Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Mrajak.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan evaluasi implementasi Digital Treasury (KKP, CMS, dan Digipay) tahun 2024 dan diskusi terkait kendala/permasalahan untuk selanjutnya dirumuskan solusi terbaik, monitoring dan evaluasi, serta perumusan strategi untuk mengakselerasi implementasi transaksi digital pemerintah di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi bersama Tim Bidang PPA I melakukan kunjungan kerja ke LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan, Kamis (5/9). Kunjungan kali ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran khususnya satker LLDIKTi seperti perkembangan dari realisasi anggaran, tren realisasi belanja serta capaian IKPA.

Selain itu, Syafriadi juga memberikan penghargaan kepada LLDIKTi terkait capaian IKPA tertinggi Semester I Tahun 2024 lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kalimantan Selatan dan penghargaan terkait Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Semester I Tahun 2024.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan optimalisasi implementasi digital treasury (KKP, Digipay, CMS).

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah dengan Pimpinan Instansi Vertikal serta mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, Para Kepala Kanwil Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel yang dikemas dalam bentuk Koordinasi Pimpinan dan Diskusi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Selasa (3/9)

Sampai dengan Agustus 2024, tren realisasi belanja secara akumulasi untuk satker Kejaksaan lingkup Kalsel sebagian besar sudah di atas rata-rata K/L di Kalsel dan realisasi anggaran Kejati Kalsel berada di posisi kedua dalam Regional Kalimantan.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol kerja sama dan sinergi yang kuat antara Kemenkeu Satu Kalsel dan Kejati Kalsel. Diharapkan pertemuan ini menjadi pemicu dari keberhasilan pelaksanaan anggaran Tahun 2024 yang lebih baik dan lebih optimal.

Dalam rangka mendukung transformasi PT SMI sebagai Lembaga Pembiayaan Pembangunan Nasional yang dapat bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi didampingi Local Expert Kalimantan Selatan, Prof. Dr. M. Handry Imansyah menghadiri FGD Kajian Regional Diagnostic yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan selatan, Senin (2/9)

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif terkait aspek-aspek yang menjadi komponen analisis dari regional diagnostic secara langsung kepada stakeholders terkait di daerah. Informasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penelitian dalam rangka mengkaji secara mendalam kondisi ekonomi daerah sebagai bahan untuk penyusunan Kerangka Kerjasama Regional untuk Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait strategi pinjaman publik ke daerah.

Jumat, 30 Agustus 2024, Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan menyelenggarakan Kick Off Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78 secara hybrid (daring dan luring) di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. S.Parman Banjarmasin.

Peringatan HORI ke-78 mengambil tema “Tulus dalam Pelayanan, Transformasi Berkelanjutan”, diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melibatkan kantor pusat/wilayah/satuan kerja vertikal Kementerian Keuangan.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk senam bersama untuk meningkatkan kebugaran pegawai dan menyaksikan secara virtual arahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada acara Kick Off HORI ke-78 yang diselenggarakan di Lapangan Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pelayanan yang tulus dan ikhlas serta kemampuan untuk terus bertransformasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan global yang terus berubah.

Dalam rangka penguatan peran dan fungsi Kanwil DJPb Kalsel sebagai Regional Chief Economist (RCE) Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi melakukan Audiensi ke Politeknik Negeri Tanah Laut bersama Tim Bidang PPA I dan PPA II serta KPPN Pelaihari serta keikutsertaan sebagai anggota dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan dan Evaluasi Pelaksaan Anggaran satker pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Kegiatan kali ini dirangkai dengan peninjauan Mesin Olahan Pelet Pakan Ternak tipe horizontal (apung) dan Cold Storage yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Tanah Laut.

Diharapkan adanya Cold Storage dapat diterapkan di tiap-tiap Pemerintah Daerah guna pengendalian pasokan komoditas untuk pengendalian inflasi di daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.