Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mendukung penguatan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Satu di Kalimantan Selatan kembali menunjukkan peran strategisnya. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan Audiensi dengan Bupati Hulu Sungai Tengah pada Selasa kemarin. Kegiatan ini turut melibatkan KPPN Barabai sebagai bagian dari lingkup kerja di wilayah tersebut, dalam rangka memperkuat koordinasi serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (12/08)

Audiensi ini juga menjadi bagian dari implementasi peran Regional Chief Economist (RCE), yang diemban oleh Kanwil DJPb sebagai penggerak penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah. Melalui diskusi ini, Kementerian Keuangan menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan dana transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang menjadi instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

Dalam kesempatan ini, KPPN Barabai turut memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran TKD Tertinggi Periode Semester I 2025 Lingkup KPPN Barabai dan Pemerintah Daerah dengan Penyaluran DAK Fisik Tercepat Tahun 2025 di lingkup kerja KPPN Barabai . Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja baik Pemkab Hulu Sungai Tengah dalam penyerapan anggaran secara tepat waktu dan efektif, yang tentunya berdampak langsung pada percepatan pembangunan daerah.

Harapannya, melalui audiensi ini, terjalin komunikasi yang lebih erat dan sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah. Diharapkan pula Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui peran aktif seluruh unit vertikalnya di Daerah dalam Kemenkeu Satu.