Dalam upaya optimalisasi peran Kementerian Keuangan di Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tapin. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Tapin beserta Wakil Bupati, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam membangun komunikasi aktif dan kolaboratif dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan. (13/08)

Kegiatan audiensi ini menjadi wadah diskusi strategis yang membahas sejumlah isu penting, khususnya terkait peran Kanwil DJPb Kalsel sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam peran ini, DJPb turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui analisis kebijakan fiskal dan penyediaan data ekonomi regional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tapin.

Topik lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat melalui DJPb memastikan bahwa kekurangan pembayaran DBH akan disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku, dan DJPb siap mendampingi pemerintah daerah dalam proses administrasi dan realisasinya agar tidak menghambat kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini, KPPN Barabai turut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran TKD Tahun 2024 Tertinggi di Lingkup KPPN Barabai. Penghargaan ini menjadi cerminan keberhasilan Pemda Tapin dalam mengelola dan merealisasikan dana pusat secara efektif, tepat waktu, serta mendukung pencapaian output pembangunan di daerah.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kanwil DJPb Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tapin. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif menjadi modal penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik, transparan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.