Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, bersama tim melakukan kunjungan kerja ke KPPN Barabai sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan penguatan peran strategis KPPN di Daerah dan disambut baik oleh Kepala KPPN Barabai, Djoko Julianto. (12/08)

Kunjungan ini diawali dengan office tour untuk melihat langsung kondisi sarana prasarana serta suasana kerja di lingkungan KPPN Barabai. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang membahas penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah kerja KPPN Barabai, termasuk capaian dan tantangan yang dihadapi.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel turut memberikan arahan dan masukan untuk memperkuat peran KPPN Barabai, baik dari sisi internal dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan profesional, maupun dari sisi eksternal melalui peningkatan kualitas layanan serta kolaborasi dengan mitra kerja daerah. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPN Barabai, seperti edukasi keuangan kepada pemda, dukungan dalam percepatan penyaluran DAK Fisik, serta keterlibatan aktif dalam forum koordinasi daerah, turut menjadi bahan pembahasan.

Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan sesi bincang santai antara Kepala Kanwil DJPb Kalsel bersama seluruh pegawai KPPN Barabai. Dalam suasana yang hangat dan informal, sesi ini menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan pimpinan wilayah dengan jajaran pelaksana di lini terdepan, sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, motivasi, dan memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal pelaksanaan APBN di Daerah.

Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mendukung penguatan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Satu di Kalimantan Selatan kembali menunjukkan peran strategisnya. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan Audiensi dengan Bupati Hulu Sungai Tengah pada Selasa kemarin. Kegiatan ini turut melibatkan KPPN Barabai sebagai bagian dari lingkup kerja di wilayah tersebut, dalam rangka memperkuat koordinasi serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (12/08)

Audiensi ini juga menjadi bagian dari implementasi peran Regional Chief Economist (RCE), yang diemban oleh Kanwil DJPb sebagai penggerak penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah. Melalui diskusi ini, Kementerian Keuangan menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan dana transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang menjadi instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

Dalam kesempatan ini, KPPN Barabai turut memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran TKD Tertinggi Periode Semester I 2025 Lingkup KPPN Barabai dan Pemerintah Daerah dengan Penyaluran DAK Fisik Tercepat Tahun 2025 di lingkup kerja KPPN Barabai . Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja baik Pemkab Hulu Sungai Tengah dalam penyerapan anggaran secara tepat waktu dan efektif, yang tentunya berdampak langsung pada percepatan pembangunan daerah.

Harapannya, melalui audiensi ini, terjalin komunikasi yang lebih erat dan sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah. Diharapkan pula Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui peran aktif seluruh unit vertikalnya di Daerah dalam Kemenkeu Satu.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Catur Ariyanto Widodo, beserta tim pada Senin (11/08) melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan, Ibu Farah Adibah beserta jajaran.

Pada kesempatan ini, dibahas tugas dan fungsi serta peran BKKBN yang kini tidak hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan anggaran satker BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi anggaran telah berjalan baik, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala dan tantangan yang masih harus ditangani. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan penyerapan anggaran yang optimal dan tepat sasaran.

BKKBN turut memantau berbagai program strategis pemerintah, termasuk percepatan penurunan stunting, pelayanan keluarga berencana, serta program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Diharapkan, melalui kolaborasi yang erat dan sinergi yang berkesinambungan antara Kanwil DJPb Kalsel dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, pelaksanaan program-program pemerintah di Kalimantan Selatan dapat semakin efektif dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, menghadiri Pembukaan Kalsel Expo 2025 yang merupakan rangkaian Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. (10/08)

Kalsel Expo 2025 yang digabungkan dengan BUMDesa Expo 2025 dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, didampingi oleh Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung hingga 15 Agustus 2025, dengan mengusung tema “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, yang mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kalsel Expo 2025 menghadirkan sekitar 200 stan pameran, melibatkan SKPD, UMKM, instansi vertikal, BUMN/BUMD, hingga pelaku usaha swasta. BUMDesa Expo 2025 yang digelar secara bersamaan menampilkan produk unggulan dari BUMDes terbaik di 11 kabupaten di Kalsel.

Diharapkan dari kegiatan ini bahwa pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penguatan sektor UMKM dan BUMDes. Serta dapat menjadi wadah promosi produk lokal dan pemberdayaan ekonomi desa, sekaligus menunjukkan wajah Kalimantan Selatan sebagai daerah yang terbuka, kreatif, mandiri dan siap bersaing di pasar nasional hingga global.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (07/08) menjadi narasumber dalam Sosialisasi PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Tabalong dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong, Forkopimda lingkup Tabalong, perwakilan OJK Provinsi Kalsel, Kepala SKPD lingkup Kab. Tabalong, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta Perangkat Desa se-Kabupaten Tabalong.

PMK 49/2025 menjadi landasan penting dalam pengaturan mekanisme pinjaman bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan, memotong rantai distribusi, meningkatkan daya tawar petani, serta menyediakan modal yang lebih terjangkau bagi masyarakat desa melalui dukungan Dana Desa dan perbankan nasional.

Dalam sosialisasi ini, Kanwil DJPb Kalsel memaparkan secara rinci mekanisme pembiayaan, kriteria penerima pinjaman, hingga tata cara pengajuan dan pengembalian pinjaman. Penjelasan juga mencakup peran pemerintah pusat, daerah, dan perbankan, termasuk skema intercept Dana Desa atau DAU/DBH untuk menjamin keberlangsungan pembayaran pinjaman apabila terjadi gagal bayar.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemerintah daerah, perangkat desa, dan pengelola koperasi dalam mengakses fasilitas pembiayaan KDMP. Dengan demikian, proses pembentukan dan pengelolaan koperasi dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta akuntabel, demi mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat bersinergi dalam mengoptimalkan pemanfaatan PMK 49/2025. Sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian desa menuju Indonesia yang lebih maju.

Dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb sebagai Treasury, Regional Chief Economist, dan Financial Advisory (TREFA) serta memperkuat sinergi pelaksanaan APBN di daerah, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Bupati Tabalong dan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU). Kedua kabupaten ini merupakan wilayah kerja KPPN Tanjung. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala KPPN Tanjung beserta jajaran, serta perwakilan KP2KP di wilayah Tabalong dan HSU. (05-06/08)

Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Kalsel memperkenalkan tugas dan fungsi strategis DJPb sebagai Treasury, Regional Chief Economist, serta Financial Advisor. Diskusi audiensi juga membahas perkembangan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan dan kabupaten terkait, termasuk capaian penyaluran Transfer ke Daerah. Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk terus mendorong kinerja fiskal dan kualitas belanja daerah, agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Selain itu, turut dibahas penerapan program strategis pemerintah di tingkat kabupaten serta prioritas pembangunan yang tengah dijalankan oleh pemerintah daerah. Isu-isu strategis seperti tantangan percepatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, peningkatan layanan masyarakat, hingga penguatan infrastruktur menjadi perhatian bersama dalam audiensi ini.

Kegiatan kunjungan kerja ini juga diselingi dengan kunjungan Kepala Kanwil DJPb Kalsel ke KPPN Tanjung yang disambut hangat oleh jajaran pegawai. Momentum ini menjadi wadah untuk mempererat koordinasi internal, memperkuat sinergi, serta memastikan layanan perbendaharaan negara terus berjalan secara optimal di wilayah kerja.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil DJPb Kalsel dengan pemerintah daerah dapat semakin erat dalam mengawal pelaksanaan APBN yang kredibel, responsif, dan berdampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Banua tercinta.