Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Kanwil DJPb Kalsel, Kanwil DJBC Kalbagsel, Kanwil DJKN Kalselteng, dan Kanwil DJP Kalselteng bersama unit vertikal melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga pada Selasa (02/09).

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan KEK Setangga sebagai salah satu kawasan industri strategis yang berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. KEK ini diharapkan menjadi motor penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri berbasis sumber daya lokal. Kegiatan turut dihadiri oleh Direktur PT Dua Samudra Perkasa beserta jajaran, serta perwakilan dari PT Anugerah Barokah Energi Baru (ABEB) selaku pelaku usaha di kawasan tersebut. Keikutsertaan para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menjembatani komunikasi dalam pengembangan kawasan industri yang berdaya saing.

Pada kesempatan ini, perwakilan Kementerian Keuangan juga melakukan site visit ke lokasi-lokasi usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat langsung aktivitas produksi dan infrastruktur pendukung.

Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat guna mempercepat realisasi investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keunggulan wilayah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Kalsel pada (29/08). Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga serta Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah.” Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekda Prov Kalsel, Kepala BI Kalsel, Kepala BPS Kalsel, Sekda seluruh Kab/Kota di lingkup Kalsel, serta jajaran instansi vertikal dan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam TPID dan TP2DD se-Kalsel.

Dalam forum tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan perkembangan berbagai program strategis pemerintah, termasuk langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi kebijakan fiskal. Selain itu, disampaikan pula komitmen dukungan terhadap percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien.

Kondisi inflasi di Kalimantan Selatan saat ini berada dalam level yang terkendali, didukung oleh sinergi program seperti pemantauan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan produksi melalui program cetak sawah rakyat dan optimasi lahan pertanian.

Digitalisasi keuangan daerah di Kalsel terus diperkuat. Seluruh Pemda telah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan dan belanja, sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap teknologi. Diharapkan, sinergi antara TPID dan TP2DD mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menjaga stabilitas harga, serta mendorong transformasi ekonomi Kalimantan Selatan menuju arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, bersama Kanwil DJKN Kalselteng serta KPPN Pelaihari, melakukan audiensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Rabu (27/08). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara instansi vertikal Kemenkeu Satu Kalsel dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

Audiensi ini disambut baik oleh Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli, serta didampingi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Rudi Ismanto dan dihadiri oleh para SKPD lingkup Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengapresiasi peran aktif Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Kalsel dan unit vertikal lainnya dalam mendukung pengelolaan fiskal yang transparan dan bertanggung jawab.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menjelaskan peran strategis DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE), yaitu sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan ekonomi berdasarkan data keuangan negara yang dikelola. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain terkait pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), pemanfaatan Dana Desa, serta mekanisme pemberian Insentif Fiskal dari pemerintah pusat.

Melalui peran DJPb sebagai RCE, diharapkan data dan analisis yang dimiliki dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan dan kebijakan ekonomi di daerah. Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antara instansi pusat dan daerah, serta menjadi langkah awal bagi sinergi yang berkelanjutan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Rabu (27/08), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2025 yang bertempat di Lecture Theatre Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari peran Kanwil DJPb Kalsel selaku Regional Chief Economist (RCE) dalam menyediakan kajian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Acara dihadiri oleh Wakil Dekan FEB ULM, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, serta 150 mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan. Narasumber dari Kanwil DJPb Kalsel, yaitu Kepala Bidang PPA II, Bapak Juanda, dan Kepala Seksi PPA II A, Bapak Arif, memaparkan materi terkait analisis ekonomi regional, analisis fiskal regional, serta analisis tematik mengenai pengaruh BUMDes, KUD, dan Pasar Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Kalimantan Selatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, para mahasiswa tampak sangat antusias sehingga diskusi berlangsung dengan aktif dan interaktif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil kajian yang diseminasi dapat memberikan nilai tambah, memperluas wawasan akademik, serta memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb dengan dunia pendidikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (19/08). Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel dan dihadiri oleh Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Dinas, serta Pimpinan Badan dan Lembaga di lingkup Kalimantan Selatan.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dalam rapat dibahas berbagai hal strategis, termasuk target pertumbuhan ekonomi Kalsel dan proyeksi capaian tahun 2025, serta langkah-langkah konkret yang perlu ditempuh secara kolaboratif.

Diskusi terbuka antar peserta menjadi momen penting untuk menyelaraskan pandangan, menjajaki potensi sinergi lintas sektor, dan merumuskan solusi atas tantangan yang ada. Salah satu poin utama yang dibahas adalah usulan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai wadah koordinatif dan eksekutif dalam mendorong agenda pertumbuhan ekonomi yang lebih terarah dan terukur.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan langkah-langkah yang dihasilkan dari rapat ini dapat memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Selatan, sekaligus menjadi akselerator pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (18/08) telah melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang turut dihadiri oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, pimpinan perbankan, instansi vertikal, serta kepala SKPD di lingkup Kalimantan Selatan.

Audiensi ini menjadi momen perkenalan resmi Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Catur Ariyanto Widodo, sekaligus sarana mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan akuntabel di Bumi Lambung Mangkurat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan perkembangan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan, termasuk tantangan serta strategi percepatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu Kanwil DJPb kalsel perlu menjalin kolaborasi, sinergi, dan dukungan dari Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan.

Diharapkan melalui kolaborasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.