Dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78 tahun 2024 mengambil tema “Tulus dalam Pelayanan, Transformasi Berkelanjutan”, Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan bersepeda (gowes) bersama perbankan, instansi vertikal, dan mitra strategis sekaligus melakukan Kick-Off HORI ke-78 lingkup Kalimantan Selatan yang berlangsung pada Sabtu, 21 September 2024.

Gowes Bersama dimulai dari Halaman Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Kalimantan Bagian Selatan pada pukul 07.00 WITA yang iikuti oleh ± 200 peserta gowes dan menempuh tiga rute pilihan diantaranya rute 15 km, rute 23 km, dan rute 40 km dengan total 78 km yang melambangkan sebuah perjalanan yang tidak hanya menantang fisik, namun juga mengingatkan akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan serta melambangkan HORI ke-78.

Ke depan, kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala. Selain untuk mempererat silahturahmi dengan mitra-mitra strategis, juga untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam kebersamaan mengelola dan menjaga keuangan negara demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif baik di tingkat regional dan juga nasional.

Dalam rangka mendorong akselerasi perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi menghadiri kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building dengan tema Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan 2024 bertempat Hotel Intercontinental Bali Sanur Resort yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Selasa (17/9)

Pada kesempatan terseut, Syafriadi turut menyampaikan informasi mengenai perkembangan implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasca Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait upaya penguatan Local Taxing Power.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi dalam transaksi, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi banua.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, bersama Tim Bidang PPA I dan PPA II melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. (13/9)

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi antara Kanwil DJPb Kalsel dengan Perwakilan BKKBN Kalsel untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran maupun kinerja DAK Fisik dan DAK Non Fisik terkait Keluarga Berencana dan Intervensi Stunting.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi serta penyampaian rekomendasi antara Kanwil DJPb Kalsel dengan Perwakilan BKKBN Kalsel dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan baik terkait pelaksanaan anggaran maupun TKD.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Kalsel dengan Perwakilan BKKBN Kalsel untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal.

Kanwil DJPb Kalsel berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyelenggarakan kegiatan Akselerasi Pembiayaan KUR dan UMi bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (11/9). Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Dirut PIP, Kepala Kanwil Kemenkeu Satu Kalsel, Pimpinan Perbankan, Pimpinan LKBB.

Pada acara tersebut terdapat rangkaian kegiatan diantaranya Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Kalsel dan PIP, Penandatanganan PKS antara BPD Kalsel dan Jamkrida Kalsel, Penandatanganan PKS antara Kanwil DJPb Kalsel dan Jamkrida Kalsel, Penetapan Koperasi Cipta Prima Sejahtera sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan UMKM Expo.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Kredit Program Pemerintah.

Dengan sinergi yang kuat antara Kanwil DJPb Kalsel dengan PIP dan Pemprov Kalsel, diharapkan potensi ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi menghadiri acara Sharing Session Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan melalui Optimalisasi Penerimaan Daerah yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Kalselteng bertempat di Rooftop Lantai 9 Kanwil DJP Kalselteng, Selasa (10/9). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar dan dihadiri oleh Kepala Bapenda Prov. Kalsel, Plt. Kepala BPKAD Prov. Kalsel, dan jajaran Kemenkeu Satu Kalsel.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai proses bisnis pengawasan formal dan material pajak daerah, skema pertumbuhan ekonomi Kalsel dari perspektif kekayaan negara (barang milik daerah), dan optimalisasi penerimaan daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kemenkeu Satu Kalsel dengan Pemerintah Daerah Prov. Kalsel untuk mewujudkan optimalisasi penerimaan daerah.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi menghadiri acara Green Seminar dengan tema “Empowering the Economy of Kalimantan Through Sustainable and Green Initiatives” yang diadakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, di Fugo Hotel Banjarmasin, Selasa (10/9)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi Kalimantan menuju pembangunan berbasis ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan green economy sekaligus mengidentifikasi potensi investasi sektor ekonomi hijau untuk dikembangkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru menuju the New Kalimantan.

Seminar Green Economy ini pun menghadirkan Prof. Kornelis Blok, anggota panel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menyampaikan keynote speech mengenai urgensi transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk menghadapi perubahan iklim global. Serta potensi besar Kalimantan dalam energi terbarukan memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi baru, mengingat kebijakan global yang mengharuskan pengurangan produksi batu bara.