APBN menjadi fondasi penting dalam memperluas akses keuangan dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif. Kepala Kanwil DJPb Kalsel pada Senin (23/02) menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 dengan tema Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: “Langkah Nyata Sinergi TPAKD: Perkuat IKAD untuk Membangun Banua”. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan kebijakan fiskal dan program inklusi keuangan berjalan selaras dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Banua.

Rakorda TPAKD Tahun 2026 difokuskan pada evaluasi capaian serta penyelarasan arah kebijakan guna mendukung target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Melalui penyusunan program berbasis Roadmap TPAKD 2026–2030 dan penguatan sinergi antar-TPAKD, forum ini mendorong kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan untuk mempercepat akses layanan keuangan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam sesi diskusi, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menjadi penanggap atas paparan dari Bappenas terkait implementasi IKAD dalam mendukung pencapaian RPJPN dan penguatan potensi daerah, serta dari Kemendagri mengenai penyelarasan kebijakan inklusi keuangan dan IKAD terhadap Asta Cita pembangunan ekonomi daerah. Lebih lanjut, disampaikan bahwa ekosistem inklusi keuangan telah dibangun secara berjenjang, di antaranya melalui pembiayaan UMi, KUR, dan kredit komersial yang memiliki segmen, plafon, dan karakteristik berbeda, namun saling terhubung untuk mendorong pelaku usaha naik kelas secara berkelanjutan.

Dengan sinergi yang semakin kuat dan dukungan fiskal yang tepat sasaran, diharapkan akses keuangan semakin merata, UMKM semakin tangguh, dan Banua semakin sejahtera.