Banjarmasin, 23 Mei 2023.   SIARAN PERS

Perkembangan perekonomian dunia tahun 2023 masih diwarnai dengan tantangan berat karena gejolak geopolitik dan krisis keuangan global. Beberapa indikator ekonomi menunjukan mulai adanya kontraksi. Salah satu ukuran yang digunakan adalah angka indeks PMI Manufaktur yang mengindikasikan adanya aktivitas manufaktur di negara-negara maju mengalami kontraksi. Sementara itu, negara Indonesia merupakan sebagian kecil negara yang mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang masih sangat baik. Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan angka yang mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 %. Kinerja tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara- negara di seluruh dunia.

Sampai dengan Triwulan I 2023, kinerja makro ekonomi di Kalimantan Selatan masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 5,12 % secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yaitu antara 4,40 % s.d. 5,20 %.

Sementara itu, inflasi di Kalimantan Selatan pada bulan April 2023 tercatat sebesar 0,11 % secara month to month. Beberapa jenis barang sebagai penyumbang inflasi terbesar antara lain, emas perhiasan, tomat, telur ayam ras,. Sedangkan beberapa jenis barang yang menahan laju inflasi bulanan antara lain : angkutan udara, daging ayam ras, cabai rawit, TV berwarna, ikan gabus, serta cabai merah. Jika dibandingkan dengan inflasi bulan Maret 2023 , maka ada penurunan tingkat inflasi bulanan karena pada bulan yang lalu tercatat inflasi sebesar 0,77 %.

Dari aspek neraca perdagangan, kinerja ekspor bulan April 2023 mengalami penurunan sebesar 7,77%. Sedangkan kinerja impor mengalami peningkatan sebesar 4,44% (mtm) karena permintaan dari dalam negeri meningkat. Namun demikian, kondisi tersebut masih membuat surplus neraca perdagangan Kalimantan Selatan pada bulan April 2023 sebesar US$1.420,86 Juta. (mtm). Nilai ekspor mengalami penurunan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas ekspor selama masa libur Idul Fitri 2023 dan penurunan harga komoditas seiring dengan perlambatan ekonomi global.

PENDAPATAN NEGARA

sampai dengan akhir April 2023 kinerja pendapatan negara mencapai Rp. 8.718,68 miliar atau 49,24% dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 65,91% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022, atau meningkat sebesar Rp.2.277,86 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir April 2023 telah mencapai Rp. 8.111,48 miliar atau 48,92% dari target APBN 2023 sebesar Rp. 16.582,57 miliar atau tumbuh sebesar 69,14% (y-o-y). Penerimaan Perpajakan sampai dengan April 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, didorong penerimaan PPN DN. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022. Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.272,42 miliar hingga 30 April 2023. Angka tersebut telah mencapai 54,70 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 498,50 miliar. Secara umum kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami penurunan terutama dari komponen Bea Keluar yang disebabkan oleh harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral, sedangkan komponen Bea Masuk dan Cukai mengalami kenaikan disebabkan adanya importasi alat berat yang bernilai besar oleh PT. Liebherr Indonesia Perkasa

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 607,20 miliar atau 54,04 % dari target. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 32,20% (yoy) dengan komponen terbesar berasal dari jasa transportasi.

 BELANJA NEGARA

Realisasi belanja negara sampai dengan 30 April 2023 mencapai Rp 10.458,47 miliar atau 33,32% dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 27,97% jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.2.200,61 miliar (27,02% pagu), atau naik sebesar 7,21% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp.2.052,67 miliar.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) di Kalimantan Selatan sampai dengan 3 0 Ap r i l 2023 tercatat sebesar Rp 8 . 25 7 , 85 milyar atau 35 , 53 % dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu, lebih tinggi sebesar 34,93%. Hal tersebut disebabkan oleh Pemda telah memenuhi dan mempercepat persyaratan penyaluran DAU. DBH SDA tahap I telah disalurkan pada tanggal 31 Januari 2023 bagi seluruh Pemda dan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 dan PMK nomor 127/PMK.07/2022 pada TA 2022.

 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai 30 April 2023 telah mencapai 19,43% atau Rp. 6.213,30 milyar dari total pagu Rp. 31.976,49 milyar. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 28,05% dari target sebesar Rp. 30.721, 17 milyar yaitu sebesar Rp. 8.616,51 milliar.

 REALISASI KUR DAN UMi

Sampai dengan bulan April 2023, jumlah penyaluran KUR di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp 1,06 trilliun untuk 17.439 debitur. Penyaluran KUR tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 25,98% sebesar 274,33 miliar. Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR di Kalimantan Selatan. Pedoman terkait penyaluran KUR di tahun 2023 diatur melalui Permenko bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023, yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2023.

Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan per 30 April 2023 sebesar Rp. 9,14 miliar yang diberikan kepada 2.349 debitur. Penyaluran UMi tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 21,97% atau sebesar 2 milliar kepada 509 debitur. Sampai dengan April 2023sudah mulai ada penyaluran UMi di Kab. Kotabaru dari yang sebelumnya nihil menjadi sebesar 0,09 milliar kepada 29 debitur. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran UMi di Kalimantan Selatan sebesar 77,75% atau mencapai Rp8,15 miliar. 

ISU STRATEGIS REGIONAL 

1. Telah dilakukan reviu strategi penguatan local taxing power sesuai implementasi UU HKPD untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dari hasil review tersebut diperoleh gambaran bahwa Jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi utama bagi pendapatan APBD Pemprov Kalsel adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Untuk Jenis retribusi daerah yang memiliki kontribusi utama bagi pendapatan APBD Pemprov Kalsel adalah Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan menunjukkan tren realisasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan kontribusi dan tren realisasi jenis pajak dan retribusi daerah, yang berpotensi meningkatkan PAD Pemerintah Provinsi adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Selain itu, jenis penerimaan tersebut dapat menyumbangkan penerimaan secara berkelanjutan.
2. Di Bidang Perpajakan, isu strategisnya adalah terkait dengan upaya pemerintah untuk memberi insentif perpajakan dalam mendorong produksi mobil atau kendaraan listrik. PPN yang ditanggung oleh pemerintah (DTP) akan mengurangi harga jual kepada konsumen yang diharapkan dapat menarik pembeli mobil PPN yang mendapatkan DTP adalah penyerahan kepada pembeli untuk dilakukan registrasi sebagai kendaraan bermotor baru.Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Di Bidang Bea Cukai, adanya Perluasan Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) dari 14 pelabuhan menjadi 36 pelabuhan Lautd an 6 Bandar Udara. Di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin menjadi salah satu Pelabuhan dalam perluasan Tim NLE BC Kalbagsel masih dalam tahap penyamaan presepsi probis dan sistem NLE pada klaster yang sudah lebih dulu mengimplementasikan NLE.
4. Di bidang Kekayaan Negara, pemerintah menyampaikan Program Keringanan Utang Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 13/PMK.06/2023. Dalam program ini, Pemerintah memberikan kesempatan kembali kepada para debitur kecil untuk mengajukan keringanan utang. Crash Program dalam bentuk Keringanan Utang di tahun 2023, tidak hanya diberikan kepada debitur Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Prioritas Debitur yang berhak mendapatkan keringanan utang antara lain adalah UMKM dan pasien rumah sakit. Pemerintah berharap Program Keringanan Utang dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

 Narahubung:

Humas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan (0511) 3354224