Banjarmasin, 30 Juli 2025 — Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan layanan publik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Digital Treasury, dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025. Acara ini digelar di Aula Politeknik Negeri Banjarmasin dengan tema “Sinergi untuk Efektivitas Pelaksanaan Anggaran: Menuju Tata Kelola Fiskal yang Efisien dan Berkelanjutan.”
Kegiatan ini menjadi ajang koordinasi antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Pimpinan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L), Pimpinan Perbankan, Instansi Vertikal, Akademisi, serta Tokoh Masyarakat di Kalimantan Selatan dalam rangka evaluasi belanja APBN serta layanan strategis yang dimiliki Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.
Realisasi dan Evaluasi Anggaran Tahun 2025
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, memaparkan bahwa hingga 28 Juli 2025, realisasi belanja kementerian/lembaga di wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp4,03 triliun atau 44,76% dari total pagu anggaran sebesar Rp9,96 triliun. Belanja terbesar berasal dari belanja pegawai yang sudah terealisasi 65,10%.
Selain realisasi anggaran, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga menunjukkan tren positif. Nilai IKPA Semester I 2025 sebesar 96,25, lebih tinggi dibanding semester sebelumnya dan juga di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kualitas tata kelola anggaran di daerah.
Inovasi Digital Treasury Dorong Transparansi
Kanwil DJPb juga menyoroti perkembangan positif dalam implementasi Digital Treasury, yaitu sistem pengelolaan keuangan berbasis non-tunai seperti Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS).
Sampai dengan Semester I 2025, Digipay telah mencatatkan 2.026 transaksi (naik 21,84% yoy), KKP tercatat 1.979 transaksi (naik 51,26%), hingga CMS juga mencatatkan 46.061 transaksi (naik 58,61%). Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya partisipasi satuan kerja dalam pemanfaatan sistem pembayaran digital yang lebih akuntabel dan efisien.
Forum Konsultasi Publik: Wadah Aspirasi Pengguna Layanan
Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan pada kesempatan ini juga telah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Dalam forum ini, disampaikan lima jenis layanan utama seperti pengesahan revisi DIPA dan persetujuan hibah, serta dibuka ruang diskusi bersama stakeholder, akademisi, dan masyarakat untuk memberikan saran perbaikan.
Penghargaan bagi Mitra Kerja Berprestasi
Untuk mengapresiasi kinerja satuan kerja mitra, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam tiga kategori, yaitu Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik, Laporan Keuangan (LK) UAPPA-W Terbaik Tahun 2024, dan Implementasi Digital Treasury Terbaik.
Kegiatan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Digital Treasury, dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 ini mencerminkan komitmen Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi yang dibangun antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan kualitas pelaksanaan anggaran di Kalimantan Selatan terus meningkat dan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.
