Jalan Sutoyo No. 01 Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara

Berita

Berita
Dilihat: 13

Penafian: Artikel merupakan hasil Telaahan Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara terhadap Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Periode Tahun 2025 Audited dengan penyuntingan seperlunya tanpa mengurangi substansi dan unsur relevan. Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 

A. Persoalan

Terdapat dinamika atas kualitas dan nilai telaah Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Utara. Pada periode pelaporan Tahun 2025 Audited, pengungkapan yang belum cukup memadai atas akun transaksi antarentitas dan akun koreksi masih banyak ditemukan sebagai ketidaksesuaian, meskipun beberapa UAPPA-W hanya salah dalam menyajikan nilai di penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dibandingkan dengan nilai pada face Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Selain itu, penurunan nilai aset juga mendominasi temuan dan menjadi salah satu komponen pengurang nilai laporan keuangan, meskipun sebenarnya bisa jadi merupakan hal yang wajar. Secara rata-rata, nilai telaah Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W periode Tahun 2025 Audited lebih rendah dibandingkan periode Semester I dan Triwulan III 2025.

Berita

SP-5/WPB.21/2026

 

Tanjung Selor, 29 Mei 2026 – Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Rapat ALCo Regional Tingkat Deputies dan dilanjutkan dengan Rapat ALCo Tingkat Pimpinan pada 18 dan 21 Mei 2026. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Deputies dan Pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Utara yang membahas isu strategis serta pelaksanaan anggaran di Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan April 2026 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp339,61 miliar atau mengalami kontraksi 56,45% (yoy) yang dipengaruhi oleh tingginya restitusi pajak, khususnya restitusi PPN dalam negeri. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp3,27 triliun atau 34,12% dari pagu dan tumbuh 3,51% (yoy), sehingga terjadi defisit sebesar Rp2,93 triliun.

Berita

Tanjung Selor – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Rapat Evaluasi Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Triwulan I Tahun 2026 di Lounge Lantai 3 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2026 sekaligus upaya memperkuat pembangunan budaya integritas di lingkungan Kanwil DJPb Kaltara.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Ika Hermini Novianti, dan diikuti oleh seluruh pejabat serta pegawai dari Bagian Umum dan seluruh bidang di lingkungan Kanwil DJPb Kaltara. Dalam keynote speech-nya, Kepala Kanwil menegaskan bahwa pengendalian gratifikasi merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan negara.
 

Disampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas saat ini tidak lagi berada pada tahap awal menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), melainkan telah memasuki tahap pembangunan menuju WBBM yang menuntut konsistensi integritas dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Seluruh jajaran diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga memastikan implementasi nyata pada seluruh area pengungkit pembangunan ZI.

Dalam rapat evaluasi tersebut, dilakukan pembahasan mengenai progres pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada masing-masing area pengungkit, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap unit diminta memastikan tindak lanjut pemenuhan eviden serta penguatan implementasi budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi anti gratifikasi juga menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap potensi risiko gratifikasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pegawai diingatkan untuk senantiasa menolak setiap pemberian yang bertentangan dengan ketentuan serta melaporkan gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara konsisten dan berkelanjutan.

 

 

Berita

Vol. III/Maret/2026 

 

Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara s.d. Maret 2026 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp85,82 miliar atau 2,52% dari target, mengalami kontraksi 80,67% yoy disebabkan restitusi PPN DN. Realisasi belanja sebesar Rp2,54 triliun atau 26,41% dari pagu. Realisasi belanja ini naik 1,3% yoy yang salah satunya disebabkan akselerasi belanja modal pada awal tahun. Realisasi ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp2,42 triliun.

Berita

SP-4/WPB.21/2026

 

Tanjung Selor, 5 Mei 2026 – Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Rapat ALCo Regional Tingkat Deputies dan dilanjutkan dengan Rapat ALCo Tingkat Pimpinan pada 17 dan 21 April 2026. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Deputies dan Pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Utara yang membahas isu strategis serta pelaksanaan anggaran di Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Maret 2026 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp85,82 miliar yang mengalami kontraksi 80,67% (yoy) yang dipengaruhi oleh tingginya restitusi pajak, khususnya restitusi PPN dalam negeri. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp2,54 triliun atau 26,41% dari pagu dan tumbuh 1,30% (yoy), sehingga terjadi defisit sebesar Rp2,45 triliun.

Berita
Dilihat: 322

Meskipun terjadi penurunan nilai rata-rata telaah atas Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) pada periode Tahun 2025 (Unaudited) dibandingkan periode Triwulan III Tahun 2025, penurunan tersebut terindikasi bukan disebabkan oleh penurunan kualitas laporan keuangan, melainkan lebih kepada kebijakan yang diterapkan pada periode penyusunan laporan keuangan Triwulan III 2025, di mana UAPPA-W tidak wajib menyampaikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W periode Tahun 2025 (Unaudited) juga tetap akurat berdasarkan Indeks Kualitas Analisis Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W.

Berita

SP-3/WPB.21/2026

 

Tanjung Selor, 27 Maret 2026 – Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Rapat ALCo Regional Tingkat Deputies dan dilanjutkan dengan Rapat ALCo Tingkat Pimpinan pada 13 dan 16 Maret 2026. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Deputies dan Pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Utara yang membahas isu strategis serta pelaksanaan anggaran di Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Februari 2026 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar negatif Rp70,62 miliar atau mengalami kontraksi 124,45% (yoy) yang dipengaruhi oleh tingginya restitusi pajak, khususnya restitusi PPN dalam negeri. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp1,63 triliun atau 17,02% dari pagu dan tumbuh 13,63% (yoy), sehingga terjadi defisit sebesar Rp1,7 triliun.

Berita

Vol. II/Februari/2026

 

Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara s.d. Februari 2026 mencatatkan total pendapatan sebesar negatif Rp70,62 miliar atau -2,08% dari target, mengalami kontraksi 124,45% yoy disebabkan restitusi PPN DN Realisasi belanja sebesar Rp1,63 triliun atau 17,02% dari pagu. Realisasi belanja ini naik 13,63% yoy yang salah satunya disebabkan akselerasi belanja modal pada awal tahun. Realisasi ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Berita
Dilihat: 231

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Ika Hermini Novianti, menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada dua satuan kerja mitra kerja yang bertindak selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) pada Jumat (27/2/2026). Kedua UAPPA-W tersebut adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, dan Bidkeu Polda Kalimantan Utara.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search