Tanjungpinang – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Kementerian Keuangan sebagai Regional Chief Economist mengadakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2023. KFR merupakan kajian mengenai perkembangan ekonomi dan fiskal diregional yang disusun oleh Kanwil DJPb setiap triwulannya. Diseminasi triwulan I Tahun 2023 ini, mengangkat tema : "Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepri". Kegiatan diseminasi ini dibuka oleh Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri. Narasumber yang mengisi dalam kegiatan ini adalah Kartika Chandra, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kepri, Purwo Astono, Statistisi Ahli Madya – BPS Provinsi Kepri, Sudarta, Senior Economist - Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Roy Aditya Perangin-angin – Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri.
Materi pertama membahas mengenai Perkembangan Fiskal (APBN dan APBD) Triwulan I Tahun 2023 di Provinsi Kepri, materi tersebut dibawakan oleh Kartika Chandra, pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa pada triwulan I Tahun 2023, Pendapatan negara dan hibah terealisasi sebesar Rp2,38 triliun atau 20,14% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut tumbuh 11,66% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penerimaan negara dan hibah didominasi oleh Penerimaan perpajakan sebesar Rp2,12 triliun yang telah terealisasi sebesar 22,23% dari target yang ditetapkan.
Sehubungan dengan belanja negara pada triwulan I 2023, telah terealisasi sebesar Rp2,82 triliun atau 17,17% dari pagu yang ditetapkan. Belanja negara didominasi oleh Transfer ke daerah dan dana desa yang telah terealisasi sebesar Rp1,83 triliun atau 23,06% dari pagu. Sementara itu, belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp990,53 miliar atau 11,66% dari pagu.
Sementara itu terkait APBD Kepri, Pendapatan daerah telah terealisasi Rp2,73 triliun atau 19,84% dari pagu yang ditetapkan. Pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer yang telah terealisasi Rp1,77 triliun atau 18,79% dari Pagu. Belanja daerah telah terealisasi Rp1,73 triliun atau 12,02% dari pagu yang ditetapkan.
Selanjutnya Purwo Astono menyampaikan materi mengenai perkembangan perekonomian Kepri Triwulan I Tahun 2023. Ekonomi Kepri tumbuh 6,51% (yoy), namun terkontraksi -3,31% (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi 42,41%, diikuti sektor konstruksi (19,15%), dan Pertambangan dan Penggalian (10,38%). Apabila dilihat dari distribusi komponen PDRB Pengeluaran, komposisi terbesar ada pada komponen PMTB dengan komposisi sebesar (43,37%), diikuti komponen Konsumsi Rumah Tangga (41,17%), Net Ekspor (11,76%), Konsumsi Pemerintah (2,63%), dan Konsumsi LNPRT (0,23%).
PDRB Provinsi Kepri berkontribusi sebesar 7,38% di regional Sumatera atau peringkat 5 kontribusi PDRB terbesar di sumatera. Secara nasional, Kepri mendapatkan peringkat 4 untuk pertumbuhan ekonomi triwulan I – 2023 (yoy).
Sudarta sebagai narasumber dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat pada tahun 2023 namun menguat terbatas pada tahun 2024. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 dan 2024 adalah mobilitas yang membaik, penghapusan zero covid policy di Tiongkok, dan meningkatnya aktivitas berwisata. Disamping itu, penahan pertumbuhan ekonomi global 2023 adalah kebijakan moneter ketat di banyak negara dan ketidakpastian sektor keuangan, inflasi global yang masih tinggi, kebijakan moneter ketat di negara maju, dan permintaan global melemah terutama pada penjualan eceran. Kondisi Ekonomi Indonesia sendiri pada triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,03% (yoy), didorong oleh pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Selanjutnya, Perekonomian Prov. Kepri telah mengalami perbaikan di tahun 2021 setelah mengalami kontraksi di tahun 2020. Perekonomian Prov. Kepri terus tumbuh terakselerasi sejak triwulan I 2022 sejalan dengan perbaikan mobilitas dan konsumsi masyarakat didukung pembukaan sektor pariwisata serta meningkatnya investasi sejalan dengan pemulihan ekonomi. Perekonomian Prov. Kepri di tahun 2023 diperkirakan akan sedikit melambat sejalan dengan proyeksi perlambatan ekonomi global.
Sehubungan dengan perkembangan elektronifikasi daerah di Provinsi Kepri, Sudarta juga menyampaikan bahwa Pada tahun 2022, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah berkembang secara signifikan terlihat dari meningkatnya transaksi pendapatan yang dielektronifikasi, meningkatnya realisasi melalui kanal nontunai dan penggunaan sistem informasi digital. Hal ini berdampak pada peningkatan indeksi ETPD di seluruh wilayah Kepri dan penambahan jumlah daerah berstatus IETPD Digital dari 3 Pemda pada tahun 2021 menjadi 6 Pemda.
Sehubungan dengan perkembangan QRIS di Provinsi Kepri. Pada tahun 2022 Kepri memperoleh predikat sebagai Pemda dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Sumatera sejalan dengan capaian pertumbuhan QRIS untuk pengguna, transaksi dan merchant yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pada tahun 2023 (s.d Maret) terdapat penambahan jumlah user di Kepri sebesar 39.226 (25,79% dari target 2023 ) sehingga secara akumulasi tercatat sebesar 302.406 atau tumbuh 42,64% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu dari sisi volume transaksi, pada tahun 2023 (s.d Maret) tercatat sebesar 3,2 juta transaksi (45,76% dari target 2023) atau tumbuh sebesar 155,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun Nilai transaksi menggunakan QRIS di Kepri pada tahun 2023 (s.d Maret) tercatat sebesar 433,41 Milyar atau tumbuh sebesar 359,45% (yoy). Sementara itu untuk jumlah merchant di Kepri hingga Maret 2023 secara akumulatif tercatat sebesar 445.595, yang didominasi oleh merchant kategori Mikro (56,7%), diikuti Kecil (28,6%) dan Menengah (12,0%). Secara spasial, lokasi merchant masih terpusat di Kota Batam (85,79%), diikut Tanjung Pinang (7,97%) dan Karimun (3,43%).
Selanjutnya Roy Aditia Perangin-angin, narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri menyampaikan perkembangan perbankan Kepri. Share Aset Bank Umum/Bank Umum Syariah (BU/BUS) Kepri terhadap Nasional adalah 0,96%, share DPK BU/BUS Kepri terhadap Nasional adalah 0,95%, dan share kredit BU/BUS Kepri terhadap nasional adalah 0,72%. Sehubungan dengan perkembangan indikator utama perbankan provinsi Kepri, per April 2023 dari sisi aset telah terjadi pertumbuhan 16,35% (yoy), Kredit tumbuh 11,71% (yoy), dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,48% (yoy). Pertumbuhan indikator utama perbankan ini sejalan dengan pertumbuhan positif perekonomian Kepri secara year-on-year. NPL BU/BUS per April 2023 sebesar 2,14% angka NPL tersebut lebih rendah dibandingkan NPL April 2022 yang mencapai 2,88%.
Kegiatan Diseminasi KFR Triwulan I Tahun 2023 berjalan dengan lancar, diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.
