Tanjungpinang, 14/06/2023 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau melakukan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2023 dengan tema: “Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepri”.
Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan secara daring, melalui Zoom Meeting Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Tak hanya menyasar kepada para stakeholder (Pemda, BI, OJK, dan BPS), diseminasi ini juga disampaikan kepada para mahasiswa pada Universitas lingkup Kepulauan Riau.
Dihadiri oleh 138 peserta, terdapat 97 mahasiswa yang berasal dari Universitas Internasional Batam (UIB) dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Melalui diseminasi KFR ini, Kanwil DJPb bertujuan untuk mengedukasi teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan untuk dapat melek terhadap kondisi fiskal dan moneter di regional Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Bapak Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau) yang menyampaikan keynote speech serta gambaran umum mengenai kondisi APBN dan perekonomian Provinsi Kepri. Kemudian, kegiatan diisi oleh pemaparan materi oleh setiap narasumber dan dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab.
Pada kesempatan ini, Ibu Kartika Chandra (Kepala Bidang PPA-II) memaparkan informasi KFR yang berisikan ringkasan terkait perkembangan APBN, ekonomi makro, indikator kesejahteraan, serta analisis tematik terkait Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Program Ketahanan Pangan, dan Ekonomi berbasis Prioritas Nasional dan Program Strategis Nasional, serta Kinerja Program Pengelolaan Sampah, Air Bersih dan Sanitasi Layak di Regional Kepri sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.
Postur APBN s.d Triwulan I Tahun 2023 terdiri dari: Pendapatan sebesar Rp2.379,15 M; Belanja sebesar Rp2.824,92 M; dan Defisit sebesar Rp445,77 M. Penerimaan Perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara, dengan porsi 89,23% dan 10,77% dari PNBP. Penerimaan perpajakan meningkat sebesar Rp261,05 miliar atau tumbuh 14,02% (yoy). Pendapatan PNBP menurun yang disebabkan oleh Pendapatan BLU yang menurun drastis sebesar Rp74,57 miliar (-67,93%). Pendapatan BLU BP Batam tidak dapat segera dilaporkan melalui mekanisme pengesahan SP3B karena faktor internal BLU BP Batam. Aplikasi pencatatan (Finance Billing Management System, FBMS) yang digunakan oleh BLU BP Batam belum dapat terhubung secara langsung pada aplikasi SAKTI yang digunakan oleh KPPN.
Belanja negara yang tumbuh sebesar 10,66% (yoy) diantaranya diperuntukkan untuk program perlindungan sosial dan dana desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, bahkan terdapat pertumbuhan realisasi Dana Desa sebesar 26,97% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.
Kegiatan diseminasi berjalan dengan lancar, melalui antusiasme para peserta yang ikut dalam diskusi pembahasan KFR, diharapkan nantinya KFR dapat memberikan manfaat yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau.
