Jl. Sultan Muhammad Syah, Gedung Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Dompak

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Kanwil DJPb Kepri sebagai Regional Chief Economist melakukan pemantauan Kondisi Ekonomi, Keuangan, dan Masyarakat terkait Dampak Kebijakan BBM

Tanjungpinang – Pada bulan September 2022, Kanwil DJPb melakukan Pemantauan Kondisi Ekonomi, Keuangan, dan Masyarakat terkait dampak kebijakan BBM. Pemantauan tersebut dilakukan dalam beberapa kegiatan, yaitu (1) Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan Kondisi Ekonomi, Keuangan, dan Masyarakat terkait Dampak Kebijakan BBM (2)Observasi mandiri dan pemantauan lapangan terkait kondisi pergerakan harga, serta (3) berdiskusi dengan Regional Economist.

Pada kegiatan FGD, Kanwil DJPb Prov. Kepri mengundang Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, serta Dinas Sosial Provinsi Kepri. Bank Indonesia memaparkan perkembangan dan risiko inflasi, sinergi pengendalian inflasi, dan outlook perekonomian.  Selanjutnya BPS Kepri menyampaikan perkembangan inflasi Kepri, histori kenaikan BBM, serta fluktuasi komoditas yang memiliki andil dalam inflasi di Kepri.

Sehubungan dengan bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Kepri menyampaikan bahwa sampai dengan 19 September 2022, progres penyaluran BLT-BBM Kabupaten/Kota sudah mencapai 81,40%. Persentase tertinggi berada di Kabupaten Natuna (88,70%) sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Anambas (72,64%). Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 , Pemerintah Provinsi Kepri sudah membuat kebijakan untuk memberikan bantalan berupa bantuan langsung tunai (khusus dinas sosial) kepada 99.153 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diidentifikasi sebagai KPM yang berada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tetapi belum menerima bantuan baik dari APBN maupun APBD.

BPKAD Provinsi Kepri menyampaikan bahwa dengan proporsi 2% DTU untuk bantuan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepri memberikan BLT sebesar Rp300.000/kk. Pemerintah daerah memberikan BLT kepada penerima manfaat yang belum menerima bantuan dari pemerintah selain itu juga diberikan BLT kepada Nelayan.

Kegiatan observasi mandiri dan pemantauan lapangan terkait kondisi pergerakan harga

Pada tanggal 23 September 2022, tim Kanwil DJPb Kepri melakukan observasi dan pemantauan terkait kondisi pergerakan harga di pasar. Pemantuan tersebut dilakukan terhadap komoditas barang/jasa penyumbang utama inflasi di daerah, yaitu cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, beras, dan rokok kretek, serta tarif kapal penyeberangan Kota Tanjung Pinang  dan Kota Batam. Hasil pemantauan menunjukkan minyak goreng dan beras mengalami penurunan penjualan/permintaan dari konsumen serta menurunnya supply barang (stok kosong). Cabai rawit mengalami penurunan permintaan walaupun supply barang tetap sama dengan periode sebelum penyesuaian harga BBM, sedangkan komoditas cabai merah, bawang merah, dan rokok kretek tidak mengalami perubahan supply maupun demand.

 

Hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan perlindungan sosial, khususnya bantuan subsidi BBM, dapat disimpulkan bahwa bantuan tersebut dapat membantu masyarakat penerima untuk memenuhi kebutuhan namun dalam jangka pendek 2 s.d 3 bulan. Hal tersebut disebabkan karena bantuan yang diterima bersifat tidak rutin, hanya satu kali saat kebijakan penyesuaian harga BBM dilaksanakan sebesar Rp300.000 s.d 500.000.

Melalui mewawancara dengan pelaku UMKM, disimpulkan bahwa masyarakat tetap optimis dan percaya dengan pemerintah terkait kondisi ekonomi kedepan. Walaupun penjualan menurun sejak diterbitkannya kebijakan harga BBM namun masyarakat tetap percaya ekonomi akan berangsur pulih. Masyarakat juga menahan untuk konsumsi barang-barang tersier, masih melihat situasi perekonomian.

Diskusi dengan Regional Economist

Dalam upaya mempertajam analisis perkembangan ekonomi di Kepri pasca penyesuaian tarif BBM, Kanwil DJPb Kepri melakukan diskusi dengan Bapak Dr. Suyono Saputro, akademisi ekonomi dari Universitas Internasional Batam (UIB), selaku Regional Economist. Pada diskusi tersebut disampaikan bahwa, saat ini terjadi kenaikan beberapa kelompok bahan makanan. Kenaikan BBM pasti akan memicu inflasi, namun belum terlihat seberapa besar, namun beberapa sektor yang terdampak langsung seperti transportasi segera menyesuaikan harga. Penyesuaian tersebut otomatis membuat sektor lain yang bergantung dengan transportasi, juga akan menyesuaikan harga. Yang dikhawatirkan, jangan sampai bahan-bahan pokok yang termasuk volatile food yang mudah terpengaruh signifikan terhadap stabilitas harga di masyarakat. Kita berharap pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menahan laju inflasi yang tinggi.

Saat ini inflasi pada level 6%, jangan sampai diakhir tahun sampai 2 (dua) digit. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemda dan stakeholder terutama stabilitas harga dan kelancaran pasokan. Jika harga naik dan pasokan terbatas ini akan membuat permasalahan di masyarakat. Pemerintah diharapkan membuat program operasi pasar dan memastikan kelancaran pasokan bahan makanan. Mayoritas bahan pasokan berasal dari luar daerah Kepri, padahal seluruh daerah juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu potensi tingginya harga dan ketersediaan bahan pangan. Inflasi tidak dapat dihindari namun tetap perlu dijaga.

Berita Terbaru

video

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search