Ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) menghadapi tantangan besar karena karakteristik wilayah yang terdiri dari 98% lautan dan hanya 2% daratan. Keterbatasan lahan pertanian, kualitas tanah yang kurang ideal, serta ketergantungan tinggi pada impor pangan menjadi isu utama yang menghambat kemandirian pangan di wilayah ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk Kanwil DJPb, Local Expert, Dinas Ketahanan Pangan, BPS, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk merencanakan anggaran, mengimplementasikan kebijakan pangan, dan memantau program berbasis data guna memperkuat ketahanan pangan.
Beberapa tantangan utama dalam memperkuat ketahanan pangan di Kepri antara lain adalah keterbatasan lahan pertanian, kualitas tanah yang kurang mendukung, ketergantungan pada impor pangan, serta infrastruktur yang belum memadai. Perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan pergeseran pola curah hujan pun semakin memperburuk kondisi pertanian dan perikanan. Selain itu, kurangnya tenaga kerja terampil di bidang pertanian serta bencana alam, seperti tanah longsor dan badai, juga menjadi hambatan besar dalam mencapai ketahanan pangan yang kuat di KEPRI.
Meskipun dihadapkan oleh berbagai tantangan, pertumbuhan ekonomi KEPRI yang mencapai 5,02% pada triwulan III 2024 memberi dampak positif terhadap ketahanan pangan. Peningkatan daya beli masyarakat serta potensi investasi di sektor pertanian memberikan peluang untuk mengembangkan produksi pangan lokal. Namun, risiko inflasi dan kenaikan harga pangan juga dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepri menunjukkan peningkatan dari 58% pada tahun 2022 menjadi 65% pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan produksi padi dan beras, perluasan lahan pertanian, serta peningkatan jumlah impor beras. Meskipun begitu, IKP tersebut masih termasuk dalam lima provinsi dengan IKP terendah di Indonesia dan Kepri masih bergantung pada impor pangan.
Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, Provinsi Kepri telah melakukan berbagai kebijakan seperti pengembangan pertanian berkelanjutan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan diversifikasi sumber pangan. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan pemerintah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta, KEPRI berpotensi meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakatnya di masa depan.
Untuk bacaan lebih lengkap dapat dilihat di sini.
