Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi risiko bencana melalui implementasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi yang pertama kali disusun pada tahun 2018 ini menjadi kerangka komprehensif dalam mengelola risiko bencana melalui bauran instrumen pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan rentan terhadap risiko hidrometeorologi serta perubahan iklim, penguatan strategi ini menjadi semakin penting guna menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, telah dilaksanakan kegiatan High Level Meeting pada 11 Februari 2026 yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau turut mendukung penyelenggaraan kegiatan yang diinisiasi oleh DJSEF dan BPDLH ini sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal di daerah. Kegiatan dibuka oleh Budiman selaku fasilitator yang menyampaikan gambaran kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau serta potensi risiko bencana yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Dalam sesi pemaparan, DJSEF menyampaikan materi terkait Pooling Fund Bencana (PFB) dan Strategi PARB. Menurut World Bank, Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko bencana tinggi dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp20–50 triliun per tahun. Strategi PARB hadir melalui pendekatan layering risiko, yaitu optimalisasi APBN/APBD untuk bencana yang sering terjadi serta transfer risiko melalui asuransi untuk bencana besar. Pembentukan PFB sebagai instrumen utama menjadi langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pendanaan yang cepat dan terukur, dengan target kemandirian pendanaan kebencanaan pada tahun 2032.
Selanjutnya, BPDLH memaparkan mekanisme penyaluran PFB yang mencakup dukungan untuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, termasuk skema transfer risiko melalui asuransi BMN. Sementara itu, Local Expert mitra Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyoroti kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang tetap tumbuh kuat sepanjang tahun 2025, didukung sektor industri, maritim, pariwisata, serta kawasan industri strategis. Namun demikian, risiko bencana tetap menjadi tantangan nyata. Simulasi menunjukkan bahwa gangguan akibat banjir di Batam selama satu hari saja dapat berdampak signifikan terhadap produksi dan ekspor daerah.
Diskusi yang berlangsung menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam skema pembiayaan penanggulangan bencana, termasuk mekanisme pemanfaatan PFB tahun 2026, serta pengelolaan investasi dan pencairan klaim asuransi BMN. Melalui forum ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih solid antar stakeholder serta tersusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat implementasi Strategi PARB. Dukungan Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong ketahanan fiskal daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah risiko bencana yang semakin kompleks.
