Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Sejalan dengan target inklusi keuangan nasional dalam RPJPN sebesar 98% pada tahun 2045 serta RPJMN sebesar 93% pada tahun 2029, diperlukan inovasi yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan informasi keuangan. Menjawab kebutuhan tersebut, TPAKD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pembahasan lanjutan pengembangan Website TPAKD sebagai bagian dari implementasi Layanan Akses Keuangan Masyarakat Kepulauan Riau (Layar Kepri).
Layar Kepri dirancang sebagai platform digital terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan akses keuangan bagi masyarakat serta pemangku kepentingan. Dalam kegiatan pembahasan lanjutan ini, dipaparkan berbagai perkembangan yang telah dicapai sejak pertemuan sebelumnya, di antaranya penyusunan dashboard data keuangan, pengembangan media pelaporan, serta fitur penginputan data debitur. Platform ini diharapkan mampu menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung transparansi program-program TPAKD di daerah.
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau turut hadir dalam kegiatan Pembahasan Website Layar Kepri yang diselenggarakan secara hybrid yang terpusat di Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 2 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau aktif memberikan berbagai rekomendasi strategis untuk penyempurnaan pengembangan Layar Kepri. Dalam diskusi, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menekankan pentingnya penguatan tata kelola data, termasuk pengaturan mekanisme pembaruan data, metode injeksi data, serta perlunya dasar kerja sama formal melalui perjanjian atau nota kesepahaman. Selain itu, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian, khususnya terkait pengaturan persetujuan (consent) dalam penggunaan dan pembagian data.
Pembahasan juga menggarisbawahi perlunya penambahan konten berupa berita dan publikasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan dari masing-masing instansi anggota TPAKD, sehingga website tidak hanya bersifat informatif tetapi juga dinamis. Penyempurnaan tampilan halaman awal turut menjadi perhatian agar lebih menarik, informatif, dan tidak repetitif. Di sisi lain, potensi perbedaan data antar sumber menjadi isu penting yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi validitas informasi yang disajikan kepada publik.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam penyediaan data guna mendukung pengembangan Layar Kepri. Dukungan tersebut diberikan dengan catatan adanya prosedur yang jelas terkait validasi, pembaruan, dan pengelolaan data, sehingga informasi yang dihasilkan dapat bersifat akurat, komprehensif, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan inklusi keuangan di Provinsi Kepulauan Riau.
