SP – 003/WPB.08/2024
Akselerasi Belanja K/L dan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Bantu Dorong Ekonomi Regional
Lampung, 30 Maret 2024 – Memasuki akhir Kuartal I tahun 2024, kondisi perekonomian regional masih menghadapi tantangan-tantangan akibat faktor ketidakpastian kondisi dunia antara lain konflik Geopolitik antar negara, krisis energi global, krisis iklim, penurunan supply-demand komoditas global, dan tren harga CPO (Crude Palm Oil) yang cenderung menurun. Di tengah tantangan tersebut, kinerja Belanja Negara wilayah Lampung sampai dengan 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp5.265,75 miliar atau telah terserap sebesar 16,64% dari pagu TA 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Belanja Negara Provinsi Lampung mengalami percepatan yang signifikan yakni sebesar 32,68% (yoy). Belanja Negara dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), telah tersalur sebesar Rp3.877,49 miliar atau 17,42% dari alokasi, tumbuh signifikan sebesar 21,31% (yoy).
Dengan outlook Ekonomi Lampung yang membaik, inflasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi Lampung. Ekonomi Lampung Tahun 2023 tumbuh positif 4,55% (ctc) dan triwulan IV 2023 tumbuh 5,40% (yoy). Namun secara quarter to quarter pada triwulan IV 20203, tumbuh negatif sebesar 3,99% (qtq). Sedangkan, Inflasi di Provinsi Lampung masih termasuk 10 besar nasional, Inflasi Februari tercatat 3,28% (yoy) dan 0,39% (mtm) di atas inflasi nasional sebesar 2,75% (yoy) dan sebesar 0,37% (mtm). Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 7,53% (yoy), dengan komoditas yang dominan memberikan porsi inflasi masih berasal dari beras sebesar 1,13% (yoy). Kenaikan harga beras dikarenakan produktivitas beras yang menurun sejak tahun 2023 akibat El Nino, dimana menyebabkan kemunduran musim tanam serta masa panen raya yang terlambat.
Hingga Februari 2024, Penerimaan Negara masih dibayangi ketidakpastian global. Realisasi Penerimaan Pajak s.d. Februari 2024 adalah sebesar Rp1.000,40 miliar, atau 11,32% dari target APBN tahun 2024, tumbuh negatif 6,12% (yoy). Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. Februari 2024 sebesar Rp112,13 miliar atau 8,47% dari target APBN tahun 2024 dengan kinerja yang tumbuh negatif sebesar 50,47% (yoy). Selanjutnya, realisasi PNBP s.d. Februari 2024 sebesar Rp177,5 miliar atau 17,48% dari target APBN Tahun 2024 dengan kinerja yang tumbuh positif sebesar 7,54% (yoy). Outlook Penerimaan Negara ini sebenarnya sudah membaik dibandingkan Januari 2024.
Dari sisi Belanja Negara, periode s.d. Februari 2024 menunjukkan akselerasi yang tinggi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung sebagai regional treasurer telah mencatat Belanja Negara sebesar Rp5.265,75 miliar, atau 6,64% dari pagu, dimana memperlihatkan peningkatan penyerapan sebesar 32,68% (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh solid dari belanja barang dan belanja fungsi pelayanan umum, utamanya guna mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024 serta peningkatan tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum. Kinerja 5 (lima) Kementerian/Lembaga dengan ketercapaian pagu terbesar adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan 62,33%, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan 40,62%, Kementerian Pertahanan dengan 15,06%, Kepolisian RI dengan 13,90%, dan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan 12,00% dari pagu.
Selanjutnya, penyaluran Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 29 Februari 2024 secara nominal tumbuh positif sebesar 21,31% (yoy), tersalur sebesar Rp3.877,49 M (17,42% dari pagu), capaian ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp3.196,32 M (14,80% dari pagu). Tumbuhnya penyaluran TKD terutama didorong oleh adanya percepatan kinerja realisasi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Desa.
Realisasi DAK Non Fisik hingga akhir Februari 2024 mencapai 19,55% dari pagu berupa penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler (7.141 sekolah), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD Reguler (5.530 sekolah), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Reguler (246 sekolah) Tahap I Gelombang 1 dan 2, serta telah terealisasinya Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahap I untuk 10 Pemda.
Sementara itu, hingga 29 Februari 2024, Dana Desa Earmarked Tahap I telah disalurkan untuk 471 Desa pada 4 kabupaten sebesar Rp112,01 M, dan Dana Desa Non Earmarked (Reguler) Tahap I untuk 591 Desa pada 6 kabupaten sebesar Rp140,67 M. Penyaluran Dana Desa mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan contoh sukses di Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan yang masuk nominasi 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dengan objek wisata antara lain Pantai Kunjir, Pantai Mahani, Air Terjun Way Tumbai, Sumber Panas Bumi, Taman Kebugaran, dan Taman Edukasi Bencana. Pada tahun 2023, Desa Kunjir mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp821,3 juta dan telah sepenuhnya disalurkan, yang dimanfaatkan untuk tidak hanya mendorong sektor pariwisata, tapi juga dimanfaatkan untuk penguatan ketahanan pangan desa serta dukungan pendidikan dan kesehatan.
