Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Syarwan, hari Senin (18/2) membuka kegiatan Rakor Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB di Aula Tambora. Kegiatan yang dihadiri perwakilan BAPPEDA, BPAKD dan BPMPD se-Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dimaksudkan sebagai salah satu early warning untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pengurusan DAK Fisik dan Dana Desa agar bisa lebih cepat dan optimal memanfaatkan instrumen pembiayaan dari APBN ini. Dalam kesempatan memberikan sambutan, Syarwan mengingatkan kegiatan perencanaan agar dilaksanakan dengan baik sehingga realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 dapat dipercepat. Seperti diketahui realisasi APBN tahun 2018 tingkat wilayah Provinsi NTB hanya 93,44 persen dibawah realisasi APBN ditingkat nasional padahal pertumbuhan ekonomi NTB walaupun ada gempa masih di atas 5 persen dengan tambang dan diatas 3 persen tanpa tambang. Seharusnya realisasi APBN dapat lebih tinggi. Untuk itu, rencana penarikan dana dan perencanaan kebutuhan kegiatan agar dilaksanakan dengan lebih baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan inefisiensi serta tidak terserapnya dana karena telah dilaksanakan di tahun lalu namun direncanakan lagi ditahun berjalan. Terkait penyaluran Dana Desa tahun 2019 sampai dengan saat ini, data di OMSPAN telah menunjukkan tiga Kabupaten yang telah disalurkan Dana Desa Tahap I yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah Catur Wahyudi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Jakarta. Materi yang dibawakan terkait Latar Belakang, Dasar Hukum, serta Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Mekanisme Panyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019, Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 lingkup Provinsi NTB, dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sejalan dengan kebijakan DAK Fisik dan Dana Desa 2019.