Mataram, 7 Maret 2023. - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram mendapat kunjungan dari Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam kegiatan Treasury Goes To Campus. Acara dikemas dengan bentuk Forum Group Discussion (FGD) kepada seluruh civitas akademika STIKES Mataram. Kegiatan ini salah satu agenda penting yang diselenggarakan Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kementerian Keuangan RI dalam rangka public education khususnya kalangan akademis mengenai tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dan current issues pelaksanaan APBN.
Kegiatan Treasury Goes To Campus dengan tema “Peran APBN Dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional ", ini disambut dengan penuh antusias oleh Ketua STIKES Mataram Bapak Dr.Choirun Nasirin, M.Pd.MARS maupun segenap civitas akademika, dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang dari kalangan mahasiswa dan dosen atau perwakilan dari STIKES Mataram.
"Kami berterimakasih kepada Kepala Kanwil DJPb Bapak Darmanto dan sekaligus tersanjung atas terpilihnya STIKES Mataram dalam kegiatan Treasury Goes To Campus tahun 2023. Kegitan ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa dan para dosen kami, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mengenali, memahami, dan menjaga APBN ", ujar Bapak Dr.Choirun Nasirin, M.Pd.MARS pada welcome speech.
Kegiatan Treasury Goes To Campus 2023 dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Bapak Sudarmanto. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa penting menyampaikan APBN kepada masyarakat secara luas karena semua pembangunan negara dibiayai oleh APBN dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, beliau juga menyampaikan bahwa fungsi Pendidikan dan fungsi Kesehatan merupakan mandatory spending yang harus ada dalam APBN.
Bertindak sebaga narasumber pada acara inti dari Treasury Goes To Campus adalah Kepala Bidang SKKI, Bapak Sukemi Mumpuni yang menyampaikan terkait “Anti Korupsi” dan Kepala Bidang PPA I Bapak Izma Noer Choironi dengan materi “APBN 2023”
Dalam materinya Kepala Bidang SKKI memaparkan mengenai pentingnya nilai-nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai ini diselaraskan dengan 7 nilai kementerian keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Selain itu, kepala bidang SKKI juga menyampaikan bahaya korupsi bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Kemudian kepala Bidang PPA I menyampaikan tentang peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam pengelolaan keuangan Negara terkait belanja Pemerintah Pusat, Dana Transfer, DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Selanjutnya beliau menyampaikan tentang kebijakan fiskal 2023 yang berisi tentang penguatan peran APBN dan melanjutkan konsolidasi fiskal berkualitas. APBN tahun 2023 dioptimalkan untuk menahan gejolak atau sebagai shock absorber. Kemudian beliau juga menyampaikan didalam APBN terdapat mandatory spending salah satunya fungsi Kesehatan. Alokasi belanja Kesehatan secara nasional sebesar Rp178,7T dan diarahkan untuk mendorong normalisasi kegiatan dalam pelayanan Kesehatan regular (noncovid) yang didalamnya berupa transformasi sistem Kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Sedangkan di NTB, alokasi fungsi kegiatan sebesar Rp276,75M yang realisasinya meningkan dari tahun ke tahun. Anggaran fungsi Kesehatan tersebut untuk Pelayanan publik, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dan masyarakat, prasarana dan sarana bidang kesehatan, pelatihan bidang kesehatan, pengawasan dan pengendalian layanan, bantuan Pendidikan tinggi, dll. Alokasi anggaran Kesehatan tersebut digunakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat NTB.
Pada akhir sesi acara, Ketua STIKES Mataram mengharapkan kegiatan edukasi mengenai APBN ini dapat berlanjut di waktu-waktu mendatang.

