Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan bagi BLU/BLU dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 di Aula Mandalika KPPN Mataram Jl. Langko No. 40 Mataram. Menghadirkan narasumber PPK BLU Ditjen Perbendaharaan, Unggul Budi Susilo Kepala Seksi Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum II Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan mengundang peserta dari Satker BLU - BLUD lingkup Provinsi NTB.

Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB Bapak Fanny Fariyanto. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Ditjen Perbendaharaan mendapatkan Amanah sebagai Financial Advisory. Terkait dengan tugas baru tersebut DJPb mendapatkan Amanah untuk melakukan pendampingan dan pemberian saran terkait dengan pelaporan keuangan baik APBN maupun APBD, baik BLU/BLUD. Sekiranya pada kesempatan lain DJPB melakukan kunjungan maka tugas tersebut sebagai Financial Advisory.

Selanjutnya, Unggul Budi Susilo selaku Narasumber menyampaikan antara lain: 

1. BLU merupakan agen pemerintah untuk memberikan layanan yang available, affordable dan sustainable dalam rangka mendukung terwujudnya kecerdasan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 
2. Institusi Pemerinah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarkat antara lain: Satker, BLU dan BUMN. Ruang Lingkup yang dijalankan oleh satker dalam memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain lingkup Keamanan, Pertahanan, Kehakiman dan penyusunan Regulasi. Ruang lingkup yang dijalankan oleh BLU antara lain Rumah Sakit, Universitas, Pengelola Dana, Pengelola Kawasan dan Penyedia Barang Jasa Lainnya. Sedangkan ruang linkup yang dijalankan oleh BUMN antara lain Telekomunikasi, Infrastruktur, Listrik dan Transportasi. Disamping institusi pemerintah berperan memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor swasta juga berperan dalam hal penyediaan Manufaktur dan Jasa. 
3. Sesuai dengan Undang Undang nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasi. 
4. Pengelolaan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum. 
5. Laporan Keuangan dan Kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. 
6. Laporan Keuangan BLU disampaikan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 
7. Penggabungan Laporan Keuangan BLU pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 
8. Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
9. Penyusunan Laporan Keuangan BLU dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum sesuai dengan SAP berbasis akrual. 
10. Dalam rangka memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas Laporan Keuangan BLU yang disajikan oleh BLU selaku entitas pelaporan, dilakukan Reviu atas Laporan Keuangan BLU oleh SPI. 
11. Pelaksanaan Reviu oleh APIP dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil Reviu satuan pemeriksaan intern BLU. 
12. Laporan Keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah pemaparan materi, dilakukan diskusi bersama peserta yang beberapa menyanyakan sekilas tentang permasalahan yang dihadapi dalam operasional BLUD dan penyusunan laporan keuangan. 

Rabu 26 Juli 2023 bertempat di Aula Tambora Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilantik dua orang pejabat pengawas dan dua orang pejabat fungsional yang pada semester I tahun 2023 ini mengalami mutasi dan promosi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sudarmanto selaku pejabat yang melantik mengambil sumpah dan janji jabatan atas:

• Indra Wahyudi yang menempati jabatan sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B, 
• Arib Setiawan yang menempati jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram,
• Galih Rama Parasu yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong, dan
• Azzah Dinah Waskito yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram.

Bapak Sudarmanto memberikan pengarahan kepada para pejabat yang baru dilantik dan juga untuk seluruh pejabat dan pegawai yang hadir pada hari ini. Dalam arahannya beliau mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga teguh nilai-nilai kementerian keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan mengedepankan integritas dalam setiap perilaku. Selain itu disampaikan mengenai perubahan organisasi, strategi organisasi dimana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik terbukti dalam beberapa penghargaan dan pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun dan beberapa tahun ke belakang. Harapannya kepada para pejabat yang baru agar bisa menyesuaikan diri dengan suasana kerja dengan cepat dan memberikan kinerja yang terbaik dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tampil lebih baik lagi. 

Bapak Sudarmanto mengucapkan selamat bergabung dan menyampaikan bahwasannya mutasi bukanlah sebuah hukuman atau penghargaan tetapi bagaiman organisasi menempatkan orang yang tepat pada posisinya untuk kemajuan organisasi. Jangan kecewa dan jangan gundah gulana, tapi tunjukkan kualitas diri sebagai aktualisasi diri untuk memberikan kinerja terbaik untuk organisasi.

Sebagai penutup kegiatan dilaksanakan foto bersama yang dilanjutkan dengan perkenalan diri oleh para pejabat yang baru.

Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 pukul 10.00 sd 12.30 Wita, bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dilaksanakan Rapat Komite ALCo Regional secara daring dengan narasumber  : 

1. Sudarmanto - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB/Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB,   

1. Heru Budhi Kusumo Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mewakili Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara 

1. Agustyan Umardani - Kepala KPPBC Sumbawa mewakili Kepala Kanwil  DJBC Bali, NTB dan NTT,  

1. Dwi Wahyudi - Kepala Bidang Lelang mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara. 

Pada kesempatan pertama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB/Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB, Sudarmanto, menyampaikan perkembangan kinerja APBN sebagai  berikut : 

Realisasi APBN lingkup NTB 

Pada Rapat Komite ALCo Regional tersebut disampaikan perkembangan kinerja Belanja APBN sampai dengan 31 Mei 2023.   

Pada sisi Belanja Negara, telah terealisasi sebesar Rp9.268,67 miliar.  Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3.167,90 miliar  (37,49%) dan Transfer Ke Daerah (TKD)  sebesar Rp6.100,77 miliar (37,53%).  

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) s.d bulan Mei tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp248,08 miliar  atau 6,23% dibandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama (y-o-y) , Realisasi belanja K/L wilayah NTB ini lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp3.485,07 miliar) dan wilayah NTT (Rp3.454,51 miliar). 

Realisasi belanja Pegawai s.d bulan Mei 2023 sebesar Rp1.232,64 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21,47  miliar (1,02%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y)  atau sebesar 35,26 % dari pagu belanja sebesar Rp3.083,11 miliar. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, realisasi belanja pegawai NTB masih di bawah Bali (Rp1.670,42 miliar) dan NTT (Rp1.326,04 miliar). 

Secara umum, kontribusi terhadap kenaikan belanja pegawai s.d. bulan Mei  2023 disumbangkan dari Belanja Gaji/Tunjangan TNI/POLRI, Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, Belanja Pegawai Non PNS,  dan Belanja Tunjangan Kinerja (Tukin). Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pangkat, mutasi  pegawai, dan KGB. 

Realisasi belanja barang  s.d bulan Mei 2023 sebesar Rp1.068,95 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp268,26 miliar (25,10%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y)  atau sebesar 35,26 % dari pagu belanja sebesar Rp3.031,72 miliar. Realisasi belanja barang di wilayah NTB masih rendah dibandingkan daerah Bali (Rp1.414,73 miliar) dan NTT (Rp1.353,61 miliar). 

Peningkatan realisasi belanja barang terjadi di setiap jenis belaja barang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik untuk kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, pemeliharaan peralatan, gedung dan bangunan, perjalanan dinas dalam rangka monev, koordinasi dan pengawasan dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda. 

Realisasi Belanja Modal pada bulan  Mei 2023 sebesar Rp857,21 miliar atau sebesar 37,05% dari pagu sebesar Rp2.313,52 miliar. Realisasi tersebut  mengalami penurunan sebesar Rp-44,25 miliar atau  -5,16% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Realisasi belanja modal di wilayah NTB lebih tinggi dibandingkan wilayah Bali (Rp327,13 miliar) namun lebih rendah daripada wilayah NTT (Rp640,88). 

Kontribusi terhadap penurunan belanja modal s.d. bulan Mei 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dipengaruhi oleh 

• Adanya blokir pagu belanja modal  
• Terdapat belanja modal yang masih dalam proses koordinasi Unit Es I dan persetujuan lender 

• Adanya satker yang  baru melakukan pembayaran uang muka 
• Terdapat satker yang masih dalam proses lelang jasa konstruksi 

Realisasi Belanja Sosial pada bulan  Mei  2023 sebesar Rp.9,10 miliar atau sebesar 44,18% dari pagu sebesar Rp20,60 miliar.  Realisasi ini meningkat sebesar Rp2,60 miliar atau 40,07% dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Belanja Bansos wilayah NTB lebih baik dibandingkan wilayah Bali (Rp12,98 miliar) dan  wilayah NTT (Rp15,42 miliar).  

Kenaikan Belanja Bantuan Sosial s.d Bulan Mei 2023  berasal dari  Belanja bansos dalam bentuk bea siswa kepada mahasiswa pada satker UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja. 

Penyaluran TKD tahun 2023 

Sampai dengan 31 Mei 2023 realisasi TKD sebesar Rp6.100,77 miliar (37,53% dari pagu TKD).  Kinerja penyaluran TKD NTB sebesar 37,53% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu 34,51%, lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 35,02% dan rata-rata nasional 35,12% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi Bali 40,93%. Realisasi TKD mengalami pertumbuhan sebesar 5,09% dari periode yang sama di tahun yang lalu, disebabkan kenaikan realisasi DBH 197,47%, DAK Nonfisik 26,86% dan Hibah ke Daerah 100%. 

Penyaluran DBH terealisasi sebesar 583,7 miliar atau 31,99% dari pagu.   Kinerja penyaluran DBH sebesar 31,99% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (8,31%) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 16,94%, Provinsi NTT 16,91% dan dari kinerja rata-rata Nasional 27,93%. Realisasi DBH mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 197,47% dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kontribusi kenaikan signifikan Kab. Sumbawa 697,18% dan Kab. Sumbawa Barat 217,58%. 

Penyaluran DAU terealisasi sebesar 3.777,86 miliar atau 43,06% dari pagu.   Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 43,06% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (50%) dan juga lebih rendah dari Provinsi Bali 43,86%, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 40,76% dan kinerja rata–rata nasional 41,47%. Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi DAU mengalami penurunan sebesar 6,80% dari periode yang sama di tahun yang lalu. 

Realisasi DAK Fisik sebesar Rp118,90 miliar atau 7,49%. Terdapat 3 Kabupaten  yang belum ada realisasi yaitu Kab. Sumbawa Barat, Kab. Bima dan Kab. Dompu karena sedang dalam proses penyelesaian dokumen pelaksanaan DAK Fisik TAYL (Lap. Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output ), dalam porses pelelangan, Reviu APIP,  serta dalam proses penginputan daftar Kontrak Kegiatan. 

Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 7,49% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (5,86%) dan juga lebih tinggi dari dari kinerja rata-rata Nasional  4,80% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi NTT 7,68% dan  Bali 11,75%.  

Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi DAK Fisik mengalami penurunan sebesar 10,72% dari periode yang sama di tahun yang lalu. 

Penyaluran Insentif Fiskal sebesar 21,65 miliar atau 24,75% dengan rincian Kab. Lombok Utara 11,06 miliar (50%) dan Kota Bima 10,59 miliar (50%), sedangkan Kota Mataram belum ada rekomendasi  penyaluran insentif fiskal dari DJPK. 

Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp1.102,12 miliar atau 39,23% dari pagu.   Kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sebesar 39,23%  tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (32,49%) dan juga lebih tinggi dari Provinsi Bali 39,08%, Provinsi NTT 38,35% dan rata–rata nasional 38,36%. Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi DAK Nonfisik tumbuh sebesar 26,86% dari periode yang sama di tahun yang lalu. 

Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp493,42 miliar atau 45,13% dari pagu.   Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 45,13% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (43,63%) dan juga lebih tinggi dari Provinsi NTT 38,72% dan rata–rata nasional 38,94% namun lebih rendah dari  kinerja Prov. Bali 63,65%. 

Realisasi Hibah ke Daerah sebesar Rp 3,12 miliar atau 3,85%.  Kinerja penyaluran Hibah ke Daerah sebesar 3,85% lebih lebih rendah dari Prov NTT 20,67%  dan rata- rata Nasional 4,67%, sedangkan di Provinsi Bali belum ada realisasi penyaluran Hibah ke Daerah. 

Penyaluran Kredit Program 

Sampai dengan Mei 2023, 12 sektor sudah menerima penyaluran kredit program yang didominasi oleh Perdagangan dan Pertanian (83,26% dari total penyaluran) dengan jangkauan nasabah 32.592 (89,57 % dari total nasabah). 

Sektor Industri Pengolahan (penyerap Tenaga Kerja terbesar III), baru mendapatkan penyaluran Rp82,19 miliar untuk 1.402 nasabah. Sementara penyaluran pada bulan Mei saja sebesar Rp23,24 miliar. 

Kredit diterima UMKM yang tersebar pada 10 Kabupaten/Kota. Terbesar diterima UMKM di Loteng, Lotim, dan Sumbawa yang mengambil porsi 50,38% dari total penyaluran,  yang menjangkau 19.755 nasabah. Penyaluran terkecil pada UMKM di Kota Bima  yaitu Rp28,66 miliar atau 2,05 %, dengan 378 nasabah. Penyaluran  melibatkan 11 penyalur  (bank) dengan didominasi oleh BRI, BNI, dan Mandiri dengan total penyaluran Rp1.186,76 miliar (84,72%). 

Skema Mikro ( 10 juta s.d 100 juta) mengambil porsi penyaluran terbesar yaitu 55,44%. Penyaluran Skema UMi (untuk nasabah yang belum tersentuh perbankan) mencapai Rp35,55 miliar (2,54% dari total penyaluran) dengan jumlah nasabah 9.216. Angka penyaluran ini naik Rp19,89 miliar selama Mei 2023. Penyaluran kredit perlu lebih menyasar atau memberi kesempatan ke sektor tersebut (industri pengolahan) untuk membantu mengurangi pengangguran. 

Selanjutnya terkait kinerja penerimaan pajak, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Nusa Tenggara, Heru Budhi Kusumo menyampaikan : 

Kinerja penerimaan pajak sampai akhir Mei 2023 di Provinsi NTB terealisasi sebesar                          Rp 1.241,26 miliar atau 34,84% target Rp3.563,27 miliar. Penerimaan pajak di Provinsi NTB tumbuh positif sebesar 21,40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi capaian dan pertumbuhan, provinsi NTB lebih rendah dari Provinsi Bali (capaian 50,69%, pertumbuhan 43,31%), namun lebih tinggi jika dibandingkan dari Provinsi NTT (capaian 31,11%, pertumbuhan 19,98%).  

Untuk kinerja per bulan, pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Mei 2023 dibandingkan Mei 2022 tumbuh positif sebesar 12,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pajak nasional yaitu sebesar 7,06%. Pertumbuhan ini dipengaruhi antara lain : 

• Penyesuaian tarif PPN 11% mulai April 2022 
• Membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi. 
• Dampak PMK-59, pajak atas proyek pemerintah yang sebelumnya disetor atas nama rekanan mulai Mei 2022 disetor atas nama bendahara pemerintah. 

Dari  sisi jenis  pajak,  secara kumulatif mayoritas  jenis  pajak  utama  tumbuh  lebih  baik  dibandingkan  tahun  sebelumnya  dengan realisasi  sejumlah  jenis  pajak  dominan  menunjukkan  pertumbuhan  positif,  di  antaranya:  PPN  Dalam  Negeri (+31,65% yoy), PPh Pasal 21 (+18,69% yoy), dan PPh Pasal 22 (+24,21% yoy).   

• PPN DN meningkat sejalan dengan implementasi UU HPP yaitu penyesuaian tarif PPN menjadi 11%. 
• PPh 21 meningkat karena peningkatan setoran atas THR dan sertifikasi. 
• PPh 22 tumbuh seiring dengan peningkatan pemungutan dari sektor Administrasi Pemerintahan. 

Dari  sisi  sektoral,  mayoritas  sektor  usaha  dominan  tumbuh  lebih  baik dibandingkan  tahun  sebelumnya,  di  antaranya:  Administrasi  Pemerintahan  (+69,63%  yoy),  Jasa  Keuangan  & Asuransi (+16,25% yoy), Pertambangan (+60,32% yoy), dan persewaan ketenagakerjaan (+30,16% yoy), yang didorong antara lain dari: 

• Sektor Administrasi Pemerintah tumbuh signifikan karena adanya setoran PPN dari Belanja APBN/APBD T.A. 2022 yang di setor pada bulan Januari 2023 dan pergeseran setoran PPN dari sektor Konstruksi dampak PMK-59; 

• Sektor Keuangan dan Asuransi tumbuh positif karena peningkatan setoran PPh 21 pada subsektor Bank Pemerintah, Koperasi, dan jasa keuangan lainnya; 
• Sektor Pertambangan tumbuh positif karena peningkatan harga komoditas tambang. 
• Sektor Persewaan dan Ketenagakerjaan tumbuh karena peningkatan pada subsektor jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu. 

Terkait penerimaan Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar, Kepala KPPBC Sumbawa Agustyan Umardani menyampaikan : 

Realisasi penerimaan s.d. 31 Mei 2023 sebesar Rp272,68 miliar, terkontraksi Rp408,05 miliar (-59,94%) y-o-y seiring kinerja negatif sektor BK dan BM, namun sektor Cukai masih mampu menunjukan tren positif.. Realisasi penerimaan bea cukai wilayah NTB lebih rendah dibanding wilayah Bali (Rp343,83 miliar) dan  wilayah NTT (Rp23,52 miliar). 

Bea Masuk 

Realisasi Bea Masuk s.d. Mei  2023 sebesar Rp 44,99 miliar (44,36% dari target tahunan). Realisasi BM s.d. Mei 2023 terkontraksi Rp7,51 M (-14,31%) y-o-y, akibat menurunnya realisasi impor Raw Sugar sebesar 59.500 ton y-o-y.. 

Bea Keluar  

Realisasi BK s.d. Mei 2023 terkontraksi Rp402,39M (↓64,83%) y-o-y. Dikarenakan pada Q1-22 masih berlaku tarif BK sebesar 5%, dan tidak terealisasinya ekspor periode April-Mei 2023 akibat belum terbitnya Surat Persetujuan Ekspor periode 2023-2024 

Devisa Ekspor s.d. Mei 2023 tercatat USD593.58 Juta, terkontraksi USD590.68 Juta (49,88%) y-o-y. Didorong tidak terealisasinya ekspor konsentrat tembaga setelah Q1-23. 

Devisa Impor s.d. Mei 2023 tercatat USD126.08 Juta, tumbuh USD31.84 Juta (33,79%) y-o-y. Didorong tumbuhnya importasi komoditi ban (8,98% y-o-y), dan alat berat (465,57%) y-o-y. 

Neraca Perdagangan bulan Mei tercatat defisit USD28.99 Juta setelah surplus selama 26 bulan, dikarenakan kinerja ekspor yang menurun setelah Q1-23. Namun secara akumulatif s.d. Mei-23 neraca perdagangan tercatat surplus USD467.50 Juta. 

Cukai 

Realisasi Cukai s.d. Mei 2023 sebesar Rp9,40 miliar (54,36% dari target tahunan). Realisasi Cukai s.d. Mei 2023 tumbuh Rp1,85 miliar  (+24,45%) y-o-y. Didorong tumbuhnya produksi Barang Kena Cukai (BKC) HT berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 9,01  juta batang (y-o-y). 

Selanjutnya Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara - Dwi Wahyudi menyampaikan : 

Realisasi PNBP per Mei tahun 2023 sebesar Rp5,69 miliar. Dengan sumber utama dari hasil pelaksanaan Lelang dan Pengelolaan Kekayaan Negara.  Realisasi PNBPKekayaan Negara wilayah NTB lebih rendah  dibandingkan wilayah Bali (Rp13.85 miliar) dan lebih tinggi dibandingkan wilayah NTT (Rp5,71 miliar). Peningkatan PNBP diharapkan bersumber dari Pengelolaan BMN, yang menandakan kemampuan aset untuk menghasilkan, Sedangkan PNBP yang bersumber dari Biaya administrasi Penguruan Piutang Negara secara bertahap diharapkan akan menurun, yang berarti bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Negara telah meningkat. 

Per Bulan Mei 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan pengurusan piutang negara hingga mengurangi outstanding yang selama ini tidak tertagih sebesar Rp 1,260 miliar agar aset lebih lancar dan nilai totalnya dalam LKPP lebih akurat. 

PNBP pun dihasilkan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp 42,89 juta Pelaksanaan Crash Program Keringanan Utang masih akan terus diimplementasikan sampai Desember 2023, yang telah sangat membantu UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.  

Pada bulan Mei 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan Lelang yang menghasilkan Pokok Lelang Rp14,69 miliar. Sehingga sampai dengan Bulan Mei 2023 PNBP Bea Lelang sebesar 1,51 miliar dan Pokok Lelang mencapai Rp 39,078 miliar. 

Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 pukul 15.30 sd 17.15 Wita, bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dilaksanakan Rapat Komite ALCo Regional realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 secara daring dengan narasumber : 

1. Maryono – Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB,   

1. Heru Budhi Kusumo Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mewakili Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara 

1. Agustyan Umardani - Kepala KPPBC Sumbawa mewakili Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT,  

1. Dwi Wahyudi - Kepala Bidang Lelang mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara. 

Pada kesempatan pertama, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB, Maryono, menyampaikan perkembangan kinerja APBN sebagai berikut : 

Realisasi APBN lingkup NTB 

Pada Rapat Komite ALCo Regional tersebut disampaikan perkembangan kinerja Belanja APBN sampai dengan 30 Juni 2023.   

Pada sisi Belanja Negara, telah terealisasi sebesar Rp11.482,02 miliar.  Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp4.038,80 miliar (45,65%) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp7.443,22 miliar (45,78%).  

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) s.d bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp4.038,80 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 356,63 miliar atau 9,69% dibandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama (y-o-y). Realisasi belanja K/L wilayah NTB ini lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp4.620,53 miliar) dan wilayah NTT (Rp4.530,16 miliar). 

Realisasi belanja Pegawai s.d bulan Juni 2023 sebesar Rp1.605,82 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp161,26 miliar (11,16%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 52,05% dari pagu belanja sebesar Rp3.084,94 miliar. Secara umum, kontribusi terhadap kenaikan belanja pegawai s.d. bulan Juni 2023 disumbangkan dari Belanja Gaji/Tunj PNS, Belanja Gaji/Tunj TNI/POLRI, Belanja Gaji/Tunj Pejabat Negara, dan Belanja Tunjangan Kinerja (Tukin). Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembayaran gaji ke 13 di bulan Juni 2023. 

Realisasi belanja barang  s.d bulan Juni 2023 sebesar Rp1.339,04 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp289,96 miliar (27,64%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y)  atau sebesar 43,44% dari pagu belanja sebesar Rp3.082,42 miliar. Peningkatan realisasi belanja barang terjadi di setiap jenis belaja barang. Hal ini disebabkan antara lain pembayaran honor untuk pelaksanaan persiapan pemilu pada satker KPU dan Bawaslu, subsidi angkutan kapal perintis pada KSOP Bima, pemeliharaan peralatan, gedung dan bangunan, perjalanan dinas dalam rangka monev, koordinasi dan pengawasan pada satker BPS, BPKP, BPK, Bawaslu, Balmon serta Belanja barang pada satker BLU (UIN, Unram, Rumkit Bhayangkara). 

Realisasi Belanja Modal pada bulan Juni 2023 sebesar Rp1.084,77 miliar atau sebesar 40,80% dari pagu sebesar Rp2.659,00 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp-44,25 miliar atau -8,23% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Penurunan kinerja belanja modal s.d. bulan Juni 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 disebabkan  oleh : 

Adanya blokir pagu pada akun belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I; 

Adanya blokir pagu pada akun belanja modal Gedung dan bangunan pada satker LP Kelas IIA Lombok Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar dan Politeknik Pariwisata Lombok. 

Terdapat satker yang masih dalam proses lelang jasa konstruksi untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satker Bapelkes Mataram. 

Realisasi Belanja Sosial pada bulan Juni 2023 sebesar Rp.9,18 miliar atau sebesar 44,54% dari pagu sebesar Rp20,60 miliar.  Realisasi ini meningkat sebesar Rp2,68 miliar atau 41,21% dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Kenaikan Belanja Bantuan Sosial s.d Bulan Juni 2023 yang signifikan berasal dari Belanja bansos dalam bentuk bea siswa kepada mahasiswa pada satker UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja. Penurunan bansos untuk rehabilitasi sosial disebabkan kegiatan dihentikan sementara karena menunggu revisi dari Unit Eselon I. 

Penyaluran TKD tahun 2023 

Sampai dengan 30 Juni 2023 realisasi TKD sebesar Rp7.443,22 miliar (45,78% dari pagu TKD).  Kinerja penyaluran TKD NTB sebesar 45,78% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu 45,59%, lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 42,48% dan rata-rata nasional 43,6% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi Bali 50,23%. Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi TKD mengalami penurunan sebesar 2,94% dari periode yang sama di tahun yang lalu, disebabkan penurunan realisasi DAU 6,56%, DAK Fisik 43,27%, Insentif Fiskal 40,15%, DAK Nonfisik 4,68% dan Dana Desa 13,36% seiring dengan penurunan pagu TKD di tahun 2023 sebesar 3,34%. 

Penyaluran DBH terealisasi sebesar 760,51 miliar atau 41,68% dari pagu.  Kinerja penyaluran DBH sebesar 41,68% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (14,05%) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 32,91%, Provinsi NTT 35,45% dan dari kinerja rata-rata Nasional 35,67%. Realisasi DBH mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 129,33% dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kontribusi kenaikan signifikan Kab. Sumbawa 419,74% dan Kab. Sumbawa Barat 212,74%. 

Penyaluran DAU terealisasi sebesar 4.418,996 miliar atau 50,36% dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 50,36% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (58,33%) dan juga lebih rendah dari Provinsi Bali 51,33%, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 47,42% dan kinerja rata–rata nasional 49,66%. Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi DAU mengalami penurunan sebesar 6,56% dari periode yang sama di tahun yang lalu. 

Realisasi DAK Fisik sebesar Rp207,64 miliar atau 13,07%. Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 13,07% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (16,12%) dan juga lebih tinggi dari kinerja rata-rata Nasional 10,38% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi NTT 13,81% dan Bali 16,97%. Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi DAK Fisik mengalami penurunan sebesar 43,27% dari periode yang sama di tahun yang lalu. 

Realisasi Insentif Fiskal sebesar 43,74 miliar atau 50%. Kinerja penyaluran Insentif Fiskal sebesar 50% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (34,18%), kinerja rata-rata Nasional 25% dan sama dengan kinerja Provinsi NTT 50% demikian juga Bali 50%. 

Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp1.426,63 miliar atau 50,78% dari pagu.   Kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sebesar 50,78% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (55,98%) namun lebih tinggi dari Provinsi Bali 50,50%, Provinsi NTT 47,27% dan rata–rata nasional 48,58%. Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi DAK Nonfisik turun sebesar 4,68% dari periode yang sama di tahun yang lalu. 

2023. 202

Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp582,61 miliar atau 53,29% dari pagu.  Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 53,29% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (56,30%) dan kinerja Prov. Bali 76,26%, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 48,03% dan rata–rata nasional 48,4%. 

Realisasi Hibah ke Daerah sebesar Rp 3,12 miliar atau 3,85%.  Kinerja penyaluran Hibah ke Daerah sebesar 3,85% lebih lebih rendah dari Prov NTT 20,67% dan rata- rata Nasional 4,67%, sedangkan di Provinsi Bali belum ada realisasi penyaluran Hibah ke Daerah. 

Penyaluran Kredit Program 

Sampai dengan Juni 2023, 12 sektor sudah menerima penyaluran kredit program yang didominasi oleh Perdagangan dan Pertanian (83,68% dari total penyaluran) dengan jangkauan nasabah 47.634 (90,35 % dari total nasabah). 

Sektor Industri Pengolahan (penyerap Tenaga Kerja terbesar III), baru mendapatkan penyaluran Rp108,41 miliar untuk 1.860 nasabah (penyaluran penyaluran pada bulan Juni saja sebesar Rp26,22 miliar). 

Kredit diterima UMKM yang tersebar pada 10 Kabupaten/Kota. Terbesar diterima UMKM di Loteng, Lotim, dan Sumbawa yang mengambil porsi 50,93% dari total penyaluran,  yang menjangkau 28.354 nasabah. Penyaluran terkecil pada UMKM di Kota Bima  yaitu Rp38,88 miliar atau 2,03 %, dengan 575 nasabah. 

Penyaluran  melibatkan 11 penyalur  (bank) dengan penguasaan oleh BRI, BNI, dan Mandiri dengan total penyaluran Rp1.614,43 miliar (84,28%). 

Skema Mikro ( 10 juta s.d 100 juta) mengambil porsi penyaluran terbesar yaitu 54,61%. 

Penyaluran Skema UMi (untuk nasabah yang belum tersentuh perbankan) mencapai Rp59,60 miliar (3,11% dari total penyaluran) dengan jumlah nasabah 15.574 (29,54% dari total nasabah). 

Penyaluran kredit perlu lebih menyasar atau memberi kesempatan ke sektor tersebut (industri pengolahan) untuk membantu mengurangi pengangguran. 

Selanjutnya terkait kinerja penerimaan pajak, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Nusa Tenggara, Heru Budhi Kusumo menyampaikan : 

Penerimaan Pajak di Prov. NTB bulan Januari-Mei 2023 tumbuh positif double digit didukung oleh tingginya baseline pertumbuhan pada bulan januari dan baiknya kegiatan ekonomi pada Triwulan I 2023. Kinerja Penerimaan pada bulan juni mengalami kontraksi yang cukup dalam di angka -27,82% dikarenakan kebijakan PPS yang tidak berulang. Secara Kumulatif penerimaan pajak Januari-Juni 2023 masih tumbuh positif 9,02% 

Sampai dengan Bulan Juni 2023, Penerimaan Pajak di Prov. NTB mencapai Rp1.491,23 M, tumbuh +9,02% (yoy) dan 41,85% dari target APBN 2023. Hal ini didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat dan implementasi UU HPP. Pertumbuhan Januari-Juni 2022 yang tinggi didukung oleh setoran dari kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir di Juni 2022. 

PPh Final, Penjualan Benda Meterai, dan PPh OP mengalami kontraksi. 

Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak tumbuh positif meskipun tidak sekuat tahun 2022.  

Dinamika pertumbuhan s.d. bulan Juni 2023 : 

• PPN DN meningkat sejalan dengan implementasi UU HPP yaitu penyesuaian tarif PPN menjadi 11%. 
• PPh 21 meningkat karena peningkatan setoran atas THR dan sertifikasi. 

• PPh Final terkontraksi karena kebijakan PPS yang tidak terulang. 
• PPh Badan tumbuh karena peningkatan pembayaran PPh Tahunan Badan terutama dari sektor perdagangan. 
• PPh 23 tumbuh didorong oleh pembayaran pajak atas jasa yang meningkat. 
• Penjualan Benda Meterai mengalami kontraksi karena peningkatan penggunaan meterai elektronik mengakibatkan penurunan penjualan meterai tempel. 
• PPh 22 tumbuh seiring dengan peningkatan pemungutan dari sektor Administrasi Pemerintahan. 

• PPh OP terkontraksi karena ada pembayaran Tagihan Pajak yang tidak terulang. 

Pertumbuhan s.d. bulan Juni 2023 dipengaruhi penerimaan PPN dan PPh Badan tahunan. 

Sektor utama tumbuh bervariasi pada s.d. bulan Juni 2023 dengan dinamika sebagai berikut: 

Sektor Administrasi Pemerintah tumbuh signifikan karena adanya setoran PPN dari Belanja APBN/APBD T.A. 2022 yang di setor pada bulan Januari 2023 dan pergeseran setoran PPN dari sektor Konstruksi dampak PMK-59; 

Sektor Perdagangan tumbuh negatif karena ada restitusi sebesar 7 Miliar pada subsektor perdagangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan kebijakan PPS yang tidak terulang.  

Sektor Keuangan dan Asuransi tumbuh positif karena peningkatan setoran PPh 21 pada subsektor Bank Pemerintah, Koperasi, dan jasa keuangan lainnya; 

Sektor Pertambangan tumbuh positif karena peningkatan harga komoditas tambang. 

Sektor Konstruksi tumbuh negatif karena pergeseran setoran PPN ke sektor Adm. Pemerintah dampak PMK-59 dan restitusi PPN sebesar 13 Miliar; 

Sektor Persewaan dan Ketenagakerjaan tumbuh karena peningkatan pada subsektor jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu. 

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan mencapai 87,9% dari target. 

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di Provinsi NTB telah mencapai 87,9% dari target 190.879 SPT. Total SPT Tahunan yang disampaikan sepanjang tahun 2022 adalah 193.414 SPT. Sehingga dalam sisa tahun 2023 ini diperkirakan masih akan ada sekitar 26 ribu SPT yang akan disampaikan oleh Wajib Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan akan dilakukan mekanisme teguran terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi administrasi. 

Penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik mencapai 94,86%. Jumlah ini meningkat dibandingkan catatan sepanjang tahun 2022 yang sebesar 93,84%. 

Terkait penerimaan Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar, Kepala KPPBC Sumbawa Agustyan Umardani menyampaikan : 

Realisasi Penerimaan DJBC masih on the track. Dipengaruhi oleh :  

• Tumbuhnya importasi komoditas Ban, Mesin, dan Parts Alat Berat; 
• Produksi Barang Kena Cukai (BKC) berupa HT dan MMEA dalam negeri menunjukkan tren kenaikan; dan 
• Menguatnya kurs USD. 

• Sektor BK masih menunggu perkembangan kebijakan dari Kementerian Perdagangan. 

Bea Masuk 

Realisasi BM terkontraksi Rp3,94 M (↓7,21%) YoY, dikarenakan penurunan tonase impor sebesar 45.305 Ton (YoY), serta penggunaan fasilitas masterlist untuk sebagian besar importasi di wilayah kerja KPPBC Sumbawa. 

Bea Keluar  

Realisasi BK terkontraksi  Rp521,97 M (↓70,49%) YoY, dikarenakan penurunan eksportasi konsentrat tembaga seiring belum terbitnya Surat Persetujuan Ekspor PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan pembatasan ekspor produk tambang mineral. 

Cukai 

Penerimaan Cukai tumbuh Rp2,43 M (↑27,33%) YoY, didorong peningkatan pembayaran Cukai HT seiring tumbuhnya produksi BKC berupa SKT sebesar 13,65 Juta Batang (YoY), dan TIS sebesar 33,48 Juta Gram (YoY). 

Deviasi Trajectory s.d. 30 Juni Understated 20,70% 

Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi DJBC regional NTB masih berada di atas target trajectory. Didorong masih terealisasinya ekspor konsentrat tembaga sepanjang Q1-23 sebesar 168.270 WMT, dan tumbuhnya penerimaan Cukai HT NTB 27,33% (YoY). 

KINERJA NERACA PERDAGANGAN NTB S.D. 30 JUNI 2023 

Devisa Impor s.d. Juni 2023 tercatat USD136.89 Juta, tumbuh USD28.63 Juta (↑26,44%) YoY. Didorong tumbuhnya importasi komoditi ban (↑8,06% YoY), parts alat berat (↑62,13% YoY) dan Mesin (↑2.209,22%). 

Devisa Ekspor s.d. Juni 2023 tercatat USD572.21 Juta, terkontraksi USD933.79 Juta (↓62,00%) YoY. Didorong tidak terealisasinya ekspor konsentrat tembaga setelah Q1-23. 

Neraca Perdagangan bulan Juni tercatat defisit USD38.25 Juta, dikarenakan kinerja ekspor yang menurun setelah Q1-23. Namun secara akumulatif s.d. Juni-23 neraca perdagangan tercatat surplus USD435.32 Juta. 

Selanjutnya Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara - Dwi Wahyudi menyampaikan : 

Realisasi PNBP per Juni untuk tahun 2023 sebesar Rp 7.116.494.605,00. Dengan sumber utama dari hasil pelaksanaan Lelang dan Pengelolaan Kekayaan Negara. Peningkatan PNBP diharapkan bersumber dari Pengelolaan BMN, yang menandakan kemampuan aset untuk menghasilkan, Sedangkan PNBP yang bersumber dari Biaya administrasi Penguruan Piutang Negara secara bertahap diharapkan akan menurun, yang berarti bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Negara telah meningkat. 

REALISASI Capaian Pengurusan Piutang Negara per Juni 2023 

Per Bulan Juni 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan pengurusan piutang negara hingga mengurangi outstanding yang selama ini tidak tertagih sebesar Rp 1.366.262.583, agar aset lebih lancar dan nilai totalnya dalam LKPP lebih akurat. 

PNBP pun dihasilkan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp 46.183.578 Pelaksanaan Crash Program Keringanan Hutang Jilid 2 yang masih akan terus diimplementasikan sampai Desember 2023, yang telah sangat membantu UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. 

REALISASI Pelayanan Lelang per Juni 2023 

Per Bulan Juni 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan Lelang yang menghasilkan PNBP Bea Lelang sebesar  1.993.814.029,- dan Pokok Lelang mencapai Rp73.818.864.643,-. 

Total Pokok Lelang  73 M tersebut sebagian besar berasal dari kredit macet perbankan, yang menunjukkan kontribusi industri lelang terhadap perekonomian NTB, dengan lunas/tertagihnya sebagian kredit macet perbankan, sehingga menjadi lancar dan pihak perbankan dapat menyalurkan kreditnya kembali. Barang jaminan utang yang dilelang pun berpindah tangan kepada investor yang lebih produktif dan potensial dalam perputaran ekonomi. 

Informasi lebih lanjut hubungi: 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Jl. Majapahit No. 10, Mataram 

Keseruan kegiatan Family Day tahun 2023 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung begitu meriah dan penuh semangat. Para pegawai hadir bersama keluarga, pasangan suami-istri dan anak-anak, meskipun banyak diantara para pejabat yang "bulok" atau bujang lokal dikarenakan tugas yang masih belum bisa membawa serta keluarga. Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk menyambut para anggota keluarga pegawai dan mengenalkan apa saja yang menjadi tugas pokok dan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai. 

Diawali dengan olahraga senam bersama, seluruh peserta Family Day bergerak mengikuti instruktur senam yang memaksa para peserta untuk berkeringat dengan beragam senam jantung sehat, aerobik dan yoga. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sudarmanto menyampaikan pemaparan terutama kepada para keluarga pegawai yang hadir mengenai visi misi Ditjen Perbendaharaan, tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan dan segala hal yang menjadi komitmen dan konsen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Serba-serbi kehidupan di kantor dan isu-isu terkini juga dipaparkannya.

Setelah itu para keluarga pegawai diajak "jelajah kantor" yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Fanny Fariyanto yang menerangkan tiap ruangan yang menjadi tempat kerja para pegawai. Terlihat para keluarga pegawai cukup antusias mengetahui suasana kantor tempat pasangan/ayah/ibu mereka bekerja menghabiskan waktu yang cukup lama setiap hari.

Untuk mengetahui kekompakan para pegawai dan pasangan, diselenggarakan beberapa fun game yang telah disediakan oleh panitia Family Day, sementara itu bagi anak-anak pegawai yang ikut hadir juga diberikan kegiatan game seru dan lomba mewarnai. 

Setelah semua rangkaian kegiatan selesai, Family Day tahun 2023 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditutup dengan berfoto bersama.

Pada tanggal 8 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat KPPN Sumbawa Besar, kegiatan FGD dan Diseminasi "Strategi Peningkatan Kualitas Data LKPD-GFS untuk Penguatan RCE dan ALCo serta Diseminasi Publikasi GFS Tingkat Kanwil DJPb Provinsi NTB" dilakukan secara luring yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah yang ada di Pulau Sumbawa, diantaranya Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Kota Bima.
Kegiatan FGD dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Sumbawa Besar, Aziz Muthohar dan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Kepala Seksi ASPLK, Galih Pratama Putra, yang memaparkan terkait Output GFS (Government Financial Analysis) yang terdiri atas dashboard, analisis rasio, dan analisis tematik. Juga disampaikan pentingnya kerjasama dan akurasi data dari Pemerintah Daerah untuk memperoleh analisis yang lebih akurat.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Seksi PSAPD, Faruq Al-Amin mengenai materi proses integrasi informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah melalui SIKRI. Disampaikan pula perlunya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kualitas data LKPD mencakup kevalidan dan kelengkapan data serta ketepatan waktu penyampaian LKPD.
Kegiatan kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.