Bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi NTB, diadakan kegiatan FGD “Strategi Peningkatan Kualitas Data LKPD-GFS untuk penguatan RCE dan ALCo serta Publikasi GFS” yang diselenggarakan oleh Bidang PAPK DJPb NTB pada Selasa, 14 Maret 2023. Dalam kegiatan ini mengundang Perwakilan BPKAD Pemerintah Daerah lingkup Pulau Lombok yang meliputi Provinsi NTB, Pemkot Mataram, Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Utara, Pemkab Lombok Timur, dan Pemkab Lombok Tengah.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJPb NTB, Sudarmanto, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi proses penyusunan LKPK serta LSKP/GFS, diseminasi GFS, penyampaian Informasi Keuangan Daerah, serta penyesuaian kebijakan akuntansi atas penyaluran DBH/DAU melalui Rekening TDF-TKD sesuai Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret.

Setelah pemaparan dan pembahasan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang sangat menarik sekaligus penyampaian komitmen dari peserta untuk bersama mewujudkan peningkatan kualitas data LKPD-GFS sehingga dapat disusun LKPD-GFS yang berkualitas sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan di daerah.

Mataram, 7 Maret 2023. - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram mendapat kunjungan dari Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam kegiatan Treasury Goes To Campus. Acara dikemas dengan bentuk Forum Group Discussion (FGD) kepada seluruh civitas akademika STIKES Mataram. Kegiatan ini salah satu agenda penting yang diselenggarakan Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kementerian Keuangan RI dalam rangka public education khususnya kalangan akademis mengenai tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dan current issues pelaksanaan APBN. 

Kegiatan Treasury Goes To Campus dengan tema “Peran APBN Dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional ",  ini disambut dengan penuh antusias oleh Ketua STIKES Mataram Bapak Dr.Choirun Nasirin, M.Pd.MARS  maupun segenap civitas akademika, dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang dari kalangan mahasiswa dan dosen atau perwakilan dari STIKES Mataram. 

"Kami berterimakasih kepada Kepala Kanwil DJPb Bapak Darmanto dan sekaligus tersanjung atas terpilihnya STIKES Mataram dalam kegiatan Treasury Goes To Campus tahun 2023. Kegitan ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa dan para dosen kami, untuk mendapatkan  informasi tentang bagaimana mengenali, memahami, dan menjaga APBN ", ujar Bapak Dr.Choirun Nasirin, M.Pd.MARS  pada welcome speech.

Kegiatan Treasury Goes To Campus 2023 dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Bapak Sudarmanto.  Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa penting menyampaikan APBN kepada masyarakat secara luas karena semua pembangunan negara dibiayai oleh APBN dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.  Selanjutnya, beliau juga menyampaikan bahwa fungsi Pendidikan dan fungsi Kesehatan merupakan mandatory spending yang harus ada dalam APBN.

Bertindak sebaga narasumber pada acara inti dari Treasury Goes To Campus adalah Kepala Bidang SKKI, Bapak Sukemi Mumpuni yang menyampaikan terkait “Anti Korupsi” dan Kepala Bidang PPA I Bapak Izma Noer Choironi dengan materi “APBN 2023” 

Dalam materinya Kepala Bidang SKKI memaparkan mengenai pentingnya nilai-nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai ini diselaraskan dengan 7 nilai kementerian keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Selain itu, kepala bidang SKKI juga menyampaikan bahaya korupsi bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Kemudian kepala Bidang PPA I menyampaikan tentang peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam pengelolaan keuangan Negara terkait belanja Pemerintah Pusat, Dana Transfer, DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Selanjutnya beliau menyampaikan tentang kebijakan fiskal 2023 yang berisi tentang penguatan peran APBN dan melanjutkan konsolidasi fiskal berkualitas. APBN tahun 2023 dioptimalkan untuk menahan gejolak atau sebagai shock absorber. Kemudian beliau juga menyampaikan didalam APBN terdapat mandatory spending salah satunya fungsi Kesehatan. Alokasi belanja Kesehatan secara nasional sebesar Rp178,7T dan diarahkan untuk mendorong normalisasi kegiatan dalam pelayanan Kesehatan regular (noncovid) yang didalamnya berupa transformasi sistem Kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Sedangkan di NTB, alokasi fungsi kegiatan sebesar Rp276,75M yang realisasinya meningkan dari tahun ke tahun. Anggaran fungsi Kesehatan tersebut untuk Pelayanan publik, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dan masyarakat, prasarana dan sarana bidang kesehatan, pelatihan bidang kesehatan, pengawasan dan pengendalian layanan, bantuan Pendidikan tinggi, dll. Alokasi anggaran Kesehatan tersebut digunakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat NTB.

Pada akhir sesi acara, Ketua STIKES Mataram mengharapkan kegiatan edukasi mengenai APBN ini dapat berlanjut di waktu-waktu mendatang.

1 Maret 2023, bertempat di Aula Tambora Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri secara secara langsung oleh 30 satuan kerja.

Untuk mengoptimalkan diskusi evaluasi pelaksanaan anggaran, Satuan kerja yang hadir dibagi menjadi dua sesi yaitu pukul 09.00 dan 13.30.

Bersama dengan KPPN Mataram, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan diskusi bersama satuan kerja dengan sistem berkelompok. Satuan kerja diwakili oleh para Kuasa Pengguna Anggaran atau yang mewakili sementara pada Kanwil diwakili oleh para Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan staf yang bertugas dalam melakukan reviu atas pelaksanaan anggaran.

Tujuan dari kegiatan FGD adalah untuk melakukan mitigasi atas berbagai potensi permasalahan yang mungkin akan timbul di tahun 2023, spesifik pada tiap-tiap K/L dan beberapa tematik umum pengelolaaan keuangan. Mitigasi dilakukan sebagai early warning Semester 1 Tahun 2023 untuk mencegah adanya pengulangan kembali bottleneck yang telah terjadi di TA 2022.

Ditengah cuaca cerah pada  hari Jumat 10 Maret 2023, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB  berkolaborasi dengan unit eselon I Kementerian Keuangan lainya  alhamdulillah  sukses menggelar acara pekan umkm tahun 2023 .  Seperti yang disampaikan oleh Bpk Sudarmanto Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB pada saat pembukaan,  kegiatan umkm week 2023 dilaksanakan serentak di seluruh provinsi sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti Perbendaharaan ke 19.  Dengan mengambil tema peringatan " Kemenkeu hadir untuk  umkm di daerah" , pekan  umkm  di awal tahun 2023 diharapkan dapat membantu upaya  pemberdayaan UMKM di daerah.  Pekan UMKM di Provinsi NTB diisi dengan kegiatan bazar produk UMKM, sosialisasi perpajakan, pembiayaan, lelang, dan peluang ekspor bagi UMKM, serta informasi beasiswa LPDP. Untuk mendorong animo masyarakat selain bazar produk UMKM dan pusat informasi, dalam pekan UMKM 2023 juga disediakan pasar murah bekerja sama dengan Bulog Regional NTB.

Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh  perwakilan pegawai  Kementerian Keuangan dan dibuka oleh Asisten II Kota Mataram. Dalam sambutanya Asisten II Kota Mataram menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mataram sangat mendukung kegiatan ini, bahwa  upaya pemberdayaan UMKM merupakan upaya bersama antara pemerintah daerah  dan pusat, dan diperlukan sinergi dalam mengembangkan UMKM . 

Pada sesi pagi setelah acara pembukaan, dilakukan kegiatan lelang UMKM. Lelang dilakukan terhadap produk-produk non kuliner dan tercatat seluruh barang yang dilelang berhasil terjual. Berikutnya disampaikan sosialisasi bentuk bentuk pembiayaan bagi UMKM, berikut syarat dan skema pembiayaannya. Sosialisasi akses pembiayaan bagi UMKM berupa KUR skema supermikro, mikro, dan kecil  disampaikan oleh BSI Cabang Mataram.

Bazaar UMKM kali ini  diikuti oleh  31 UMKM binaan Kementerian Keuangan  yang menampilkan berbagai produk kuliner, kerajinan , flora, pakaian, dan perhiasan. Selain produk-produk UMKM dalam bazar kali ini juga disediakan pusat informasi perpajakan, ekspor impor, pembiayaan  UMKM, beasiswa LPDP ,dan lelang.  Terlihat di seluruh booth UMKM masyarakat cukup antusias mengikuti dan berbelanja, bahkan beberapa produk kuliner telah habis terjual sebelum acara penutupan. 

Secara umum kegiatan pemberdayaan UMKM di Kementerian Keuangan meliputi kegiatan perluasan akses pembiayaan, bantuan pemasaran, dan peningkatan kualitas produk. Perluasan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM dilakukan melalui sosialisasi  bekerjasama dengan Penyalur KUR dan Umi. Bantuan pemasaran dilakukan melalui kegiatan bazar, pelatihan pemasaran online, dan mendorong UMKM untuk masuk dalam ekosistem digipay, sebuah platform pengadaan barang dan jasa  online menggunakan uang persediaan satuan kerja pemerintah. Sementara peningkatan kualitas produk UMKM dilakukan melalui  pelatihan benchmarking produk sejenis di pasaran yang sudah eksis pemasaranya. Harapannya dengan UMKM mendapat akses pembiayaan yang murah, peningkatan skala pemasaran, dan kualitas produk dapat membantu UMKM meningkat omsetnya sebagai sumbangsih konkrit Kementerian Keuangan bagi perkembangan UMKM di daerah.

Bertempat di Aula Tambora Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilaksanakan Kegiatan FGD Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilu pada tanggal 27 Februari 2023, Kegiatan iini dilaksanakan secara hyvrid yang dihadiri secara luring sebanyak 7 satker dan secara daring sebanyak 6 satker KPU lingkup provinsi Nusa Tenggaa Barat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan dari masing-masing KPPN di lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Moch. Izma Nur Choironi dan sekaligus dilanjutkan dengan sedikit pemaparan materi terkait PMK-181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilu.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi (tanya jawab) terkait kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala dalam proses pembukaan rekening, pembayaran honor, pemotongan/pembayaran pajak dan lain sebagainya.

Hari ini tanggal 31 Januari 2023 bertempat di Aula Tambora Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan penetapan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPN, Sasaran Kinerja Pegawai dan Penandatanganan Pakta Integritas - Ikrar Netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggaa Barat Tahun 2023.

Diawali dengan pembukaan oleh MC, kegiatan sesuai rundown dimulai dengan pembacaan Ikrar Netralitas ASN Kementerian Keuangan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dan diikuti oleh seluruh peserta. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Ikrar Netralitas oleh seluruh pejabat/ pegawai bersama atasan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi SATU Kemenkeu secara bergilir.

Berlanjut ke agenda kedua yaitu penetapan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB bersama pejabat penilai dalam hal ini oleh Kepala Kantor Wilayah. Dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-performance, para kepala KPPN secara bergilir melakukan penandatanganan DS.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai para pejabat administrasi dan fungsional bersama atasan langsungnya secara bergilir. 

Arahan oleh kepala kantor wilayah dengan menyampaikan paparan terkait visi dan misi Ditjen Perbendaharaan beserta implementasinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit. Kepala Kanwil mengajak semua pejabat dan pegawai untuk selalu berpegang teguh pada integritas dalam pelaksanaan pekerjaan pencapaian kinerja. Menjaga netralitas sebagai ASN kementerian keuangan pada perhelatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan datang dengan tetap menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang baik. Perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama pihak eksternal, stakeholder/ rekanan penyedia barang dan jasa sebagai bentuk kampanye anti korupsi dan deklarasi bahwa segala bentuk layanan dan proses pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Kepala Kantor Wilayah mengingatkan kembali kepada para pejabat/ pegawai bahwa semua target kinerja yang telah ditetapkan harus diperhatikan dengan baik oleh masing-masing pegawai, bekerja dengan semangat dan bahagia dan memberikan hasil yang terbaik. Sebagai ASN Kementerian Keuangan telah mendapatkan hak gaji dan tunjangan kinerja yang cukup besar, untuk itu seharusnya setiap pegawai memiliki kesadaran untuk memberikan hasil kerja yang terbaik dan tidak bekerja hanya sekedarnya saja/

Setelah semua rangkaian agenda dilewati, kegiatan ditutup dengan berfoto bersama oleh seluruh peserta.