Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 10.00 sd 12.00 Wita, bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dilaksanakan Rapat Komite ALCo Regional secara daring dengan narasumber:
- Maryono - Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB,
- Heru Budhi Kusumo Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mewakili Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara
- Susila Brata - Kepala Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT,
- Kurniawan Catur Andrianto - Kepala KPKNL Mataram mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara.
Pada kesempatan pertama, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi
NTB, Maryono, menyampaikan perkembangan kinerja APBN sebagai berikut :
Realisasi APBN lingkup NTB
Pada Rapat Komite ALCo Regional tersebut disampaikan perkembangan kinerja Belanja
APBN sampai dengan 31 Juli 2023.
Pada sisi Belanja Negara, telah terealisasi sebesar Rp13.208,55 miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp4.651,77 miliar (48,42%) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 8.556,78 miliar (52,63%).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) s.d bulan Juli tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp281,2 miliar (6,43%) dibandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama (y-o-y) , Realisasi belanja K/L wilayah NTB ini lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp5.516,99 miliar) dan wilayah NTT (Rp5.471,24 miliar).
Realisasi belanja Pegawai s.d bulan Juli 2023 sebesar Rp1.838,46 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24,73 miliar (1,36 %) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 60,62% dari pagu belanja sebesar Rp3.032,71 miliar. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, realisasi belanja pegawai NTB masih di bawah Bali (Rp 2.496,51 miliar) dan NTT (Rp1.984,41 miliar).
Secara umum, kontribusi terhadap kenaikan belanja pegawai s.d. bulan Juli 2023 disumbangkan dari Belanja Gaji/Tunjangan TNI/POLRI, Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, Belanja Pegawai Non PNS, dan Belanja Tunjangan Kinerja (Tukin). Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pangkat, mutasi pegawai, dan KGB.
Realisasi belanja barang s.d bulan Juli 2023 sebesar Rp1.587,04 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp324,76 miliar (20,46%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 46,24% dari pagu belanja sebesar Rp3.432,28 miliar. Realisasi belanja barang di wilayah NTB masih rendah dibandingkan daerah Bali (Rp2.496,51 miliar) dan NTT (Rp2.226,43 miliar).
Peningkatan realisasi belanja barang terjadi di setiap jenis belaja barang kecuali belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik untuk kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, pemeliharaan peralatan, gedung dan bangunan,
perjalanan dinas dalam rangka monev, koordinasi dan pengawasan dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda.
Realisasi Belanja Modal pada bulan Juli 2023 sebesar Rp1.215,30 miliar atau sebesar 38,93% dari pagu sebesar Rp3.121,59 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp70,88 miliar atau -5,51% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o- y). Realisasi belanja modal di wilayah NTB lebih tinggi dibandingkan wilayah Bali (Rp 805,13 miliar) namun lebih rendah daripada wilayah NTT (Rp1.241,46).
Kontribusi terhadap penurunan belanja modal s.d. bulan Juli 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dipengaruhi oleh
- Adanya blokir pagu belanja modal
- Terdapat belanja modal yang masih dalam proses koordinasi Unit Es I dan persetujuan lender
- Adanya satker yang baru melakukan pembayaran uang muka
- Terdapat satker yang masih dalam proses lelang jasa konstruksi
Realisasi Belanja Sosial pada bulan Juli 2023 sebesar Rp. 10,97miliar atau sebesar 53,27% dari pagu sebesar Rp20,60 miliar. Realisasi ini meningkat sebesar Rp2,59 miliar atau 30,91% dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Belanja Bansos wilayah NTB lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp22,78 miliar) dan wilayah NTT (Rp18,93 miliar).
Kenaikan Belanja Bantuan Sosial s.d Bulan Juli 2023 yang signifikan berasal dari Belanja bansos dalam bentuk bea siswa kepada mahasiswa pada satker UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja.
Penyaluran TKD tahun 2023
Sampai dengan 31 Juli 2023 realisasi TKD sebesar Rp8.556,77 miliar (52,63% dari pagu TKD). Kinerja penyaluran TKD NTB sebesar 52,63% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu 50,98%, lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 51,95% dan rata-rata nasional 51,62% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi Bali 56,19%. Realisasi TKD mengalami pertumbuhan sebesar 1,65% dari periode yang sama di tahun yang lalu, disebabkan kenaikan realisasi DBH
35,92%, DAK Fisik 1,26%, Insentif Fiskal 13,21%, dan DAK Nonfisik 11,64%.
Sampai dengan 31 Juli 2023 penyaluran DBH terealisasi sebesar 911,72 miliar atau 49,97% dari pagu. Kinerja penyaluran DBH sebesar 49,97 % tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (14,05%) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 33,52%, Provinsi NTT 36,11% dan dari kinerja rata-rata Nasional 43,46%. Realisasi DBH mengalami lonjakanpertumbuhan sebesar 174,93% dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kontribusi kenaikan signifikan Kab. Sumbawa Barat 438,55% dan Kab. Sumbawa 419,74%.
Penyaluran DAU terealisasi sebesar 4.521,02 miliar atau 51,53% dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 51,53% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (64,04%) dan juga lebih rendah dari Provinsi Bali 59,33% dan kinerja Provinsi NTT 57,48% dan kinerja rata–rata nasional 57,98%. Sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi DAU mengalami penurunan sebesar 12,92% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Realisasi DAK Fisik sebesar Rp438,61 miliar atau 27,62%. Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 7,49% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (5,86%) dan juga lebih tinggi dari dari kinerja rata-rata Nasional 4,80% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi
NTT 7,68% dan Bali 11,75% inerja penyaluran DAK Fisik sebesar 27,62% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (26,36%) dan juga lebih tinggi dari dari kinerja rata-rata Nasional 25,47% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi NTT 28,13% dan lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 24,61%. Sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi DAK Fisik mengalami penurunan sebesar 26,74% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Pada tahun 2023 hanya 3 pemda yang mendapat alokasi insentif fiskal yaitu Kota Mataram Rp44,18 miliar, Kab. Lombok Utara Rp22,13 miliar dan Kota Bima Rp21,17 miliar. Sampai dengan 31 Juli 2023 realisasi Insentif Fiskal sebesar 43,74 miliar atau 50%. Kinerja penyaluran Insentif Fiskal sebesar 50% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (36,79%) dan kinerja rata-rata Nasional 38,72% dan sama dengan kinerja Provinsi Bali 50% ddan lebih rendah dari Provinsi NTT 57,56%.
Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp1.942,81 miliar atau 69,16% dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sebesar 69,16% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (57,52%) namun lebih tinggi dari Provinsi Bali 50,15%, Provinsi NTT 49,71% dan rata–rata nasional 51,02%. Sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi DAK Nonfisik naik sebesar 26,33% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp695,77 miliar atau 63,64% dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 63,64% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (69,98%) dan kinerja Prov. Bali 86,80%, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 58,94% dan rata–rata nasional 57,98%.
Realisasi Hibah Ke Daerah di Provinsi NTB tahun 2023 sebesar Rp80,91 miliar sedang pada tahun 2022 tidak terdapat Hibah ke Daerah. Sampai dengan 31 Juli 2023 realisasi Hibah ke Daerah sebesar Rp 3,12 miliar atau 3,85%. Kinerja penyaluran Hibah ke Daerah sebesar
3,85% lebih lebih rendah dari Prov NTT 34,01% dan rata- rata Nasional 5,46%, sedangkan di
Provinsi Bali belum ada realisasi penyaluran Hibah ke Daerah
Penyaluran Kredit Program
Sampai dengan Juli 2023, nasabah yang tersebar pada 12 sektor sudah menerima penyaluran kredit program yang didominasi oleh Perdagangan dan Pertanian (84,11% dari total penyaluran) dengan 68.501 nasabah (91,77 % dari total nasabah).
Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, baru menerima penyaluran Rp130,40 miliar untuk 2.220 nasabah.
Kredit diterima oleh pelaku UMKM yang tersebar pada 10 Kabupaten/Kota. Penyaluran kredit terbesar diterima UMKM di Kab Loteng, Lotim, dan Sumbawa yang mengambil porsi 51,19% dari total penyaluran dengan manfaat yang diterima oleh 39.887 nasabah. Sementara itu, penyaluran terkecil pada UMKM di Kota Bima yaitu Rp48,48 miliar atau 2,03 %, dengan 828 nasabah.
Skema Mikro (10 juta s.d 100 juta) mengambil porsi penyaluran terbesar yaitu 51,60% dari total penyaluran. Penyaluran Skema UMi (untuk nasabah yang belum tersentuh perbankan) mencapai Rp121,22 miliar (5,1% dari total penyaluran) dengan jumlah nasabah 29.671 (39,75% dari total nasabah). Penyaluran kredit perlu lebih menyasar atau memberi kesempatan ke sektor tersebut (industri pengolahan) untuk membantu mengurangi pengangguran.
Selanjutnya terkait kinerja penerimaan pajak, Kepala Bidang Data dan Pengawasan
Potensi Perpajakan Kanwil DJP Nusa Tenggara, Heru Budhi Kusumo menyampaikan :
Kinerja penerimaan pajak sampai akhir Juli 2023 di Provinsi NTB terealisasi sebesar Rp1.775,85 miliar atau 49,84% target Rp3.563,27 miliar. Penerimaan pajak di Provinsi NTB tumbuh positif sebesar 10,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi capaian dan pertumbuhan, provinsi NTB lebih rendah dari Provinsi Bali (capaian 72,42%, pertumbuhan 32,35%), namun lebih tinggi jika dibandingkan dari Provinsi NTT (capaian
46,88%, pertumbuhan 3,64%).
Untuk kinerja per bulan, pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Juli 2023 dibandingkan
Juli 2022 tumbuh positif sebesar 10,94%. Pertumbuhan ini dipengaruhi antara lain :
- Penyesuaian tarif PPN 11% mulai April 2022
- Membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi.
- Dampak PMK-59, pajak atas proyek pemerintah yang sebelumnya disetor atas nama rekanan mulai Mei 2022 disetor atas nama bendahara pemerintah.
Dari sisi jenis pajak, secara kumulatif mayoritas jenis pajak utama tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sejumlah jenis pajak dominan menunjukkan pertumbuhan positif, di antaranya: PPN Dalam Negeri (+25,05% yoy), PPh Pasal 21 (+21,45% yoy), dan PPh Badan (+29,62% yoy).
▪ PPN DN meningkat sejalan dengan implementasi UU HPP yaitu penyesuaian tarif PPN
menjadi 11%.
▪ PPh 21 meningkat karena peningkatan setoran atas THR dan sertifikasi.
▪ PPh Badan tumbuh karena peningkatan pembayaran PPh Tahunan Badan terutama dari sektor perdagangan.
Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya: Administrasi Pemerintahan (+37,07% yoy), Jasa Keuangan & Asuransi (+15,90% yoy), Pertambangan (+46,83% yoy), dan persewaan ketenagakerjaan (+38,87% yoy), yang didorong antara lain dari:
▪ Sektor Administrasi Pemerintah tumbuh signifikan karena adanya setoran PPN dari Belanja APBN/APBD T.A. 2022 yang di setor pada bulan Januari 2023 dan pergeseran setoran PPN dari sektor Konstruksi dampak PMK-59;
▪ Sektor Keuangan dan Asuransi tumbuh positif karena peningkatan setoran PPh 21 pada subsektor Bank Pemerintah, Koperasi, dan jasa keuangan lainnya;
▪ Sektor Pertambangan tumbuh positif karena peningkatan harga komoditas tambang.
▪ Sektor Persewaan dan Ketenagakerjaan tumbuh karena peningkatan pada subsektor jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu.
Terkait penerimaan Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar, Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, Susila Brata menyampaikan :
Realisasi penerimaan s.d. 31 Juli 2023 sebesar Rp413,65 miliar, terkontraksi Rp534,03 miliar y-o-y seiring kinerja negatif sektor BK dan BM, namun sektor Cukai masih mampu menunjukan tren positif. Realisasi penerimaan bea cukai wilayah NTB lebih rendah dibanding wilayah Bali (Rp554,77 miliar) dan namun lebih tinggi dari wilayah NTT (Rp28,72 miliar)
Bea Masuk
Realisasi Bea Masuk s.d. Juli 2023 sebesar Rp58,25 miliar (57,43% dari target tahunan). Realisasi BM s.d. Juli 2023 terkontraksi Rp2,69 M (-4,41%) y-o-y, dikarenakan penurunan volume impor s.d. 31 Juli 2023.
Bea Keluar
Realisasi BK s.d. Juli 2023 terkontraksi Rp534,19M (↓60,97%) y-o-y. dikarenakan ekspor konsentrat tembaga sempat terhenti selama 3 bulan. Namun kedepan diproyeksikan akan meningkat dengan diijinkannya kembali ekspor konsentrat tembaga namun dengan tarif baru
10%.
Devisa Ekspor s.d. Juli 2023 tercatat USD653.63 Juta, terkontraksi USD1.21 M (↓65,00%) YoY. Dikarenakan tidak terealisasinya ekspor konsentrat tembaga pada Q2-23.
Devisa Impor s.d. Juli 2023 tercatat USD229.53 Juta, tumbuh USD108.54 Juta (↑89,71%)
YoY. Didorong adanya importasi komoditi Turbin sebesar USD36.09 Juta dan komoditi Tungku dan Oven USD12.79 Juta serta tumbuhnya importasi komoditi Alat listrik non Rumah Tangga
(↑19.154,06% YoY) dan komoditi Mesin (↑2.605,44%).
Neraca Perdagangan bulan Juli tercatat defisit USD11.22 Juta, dikarenakan kinerja ekspor yang menurun pada Q2-23. Namun secara akumulatif s.d. Juli-23 neraca perdagangan tercatat surplus USD418.03 Juta.
Cukai
Realisasi Cukai s.d. Juli 2023 sebesar Rp13,47 miliar (77,88% dari target tahunan). Realisasi Cukai s.d. Juli 2023 tumbuh Rp2,85 miliar (+26,84%) y-o-y. didorong peningkatan pembayaran Cukai Hasil Tembakau seiring tumbuhnya produksi BKC berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Selanjutnya Kepala KPKNL Mataram - Kurniawan Catur Andrianto menyampaikan:
Realisasi PNBP per Juli tahun 2023 sebesar Rp8,83 miliar. Dengan sumber utama dari hasil pelaksanaan Lelang dan Pengelolaan Kekayaan Negara. Peningkatan PNBP diharapkan bersumber dari Pengelolaan BMN, yang menandakan kemampuan aset untuk menghasilkan, Sedangkan PNBP yang bersumber dari Biaya administrasi Penguruan Piutang Negara secara bertahap diharapkan akan menurun, yang berarti bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Negara telah meningkat.
Per Bulan Juli 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan pengurusan piutang negara hingga mengurangi outstanding yang selama ini tidak tertagih sebesar Rp
1,454 miliar agar aset lebih lancar dan nilai totalnya dalam LKPP lebih akurat.
PNBP pun dihasilkan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp48,374 juta Pelaksanaan Crash Program Keringanan Utang masih akan terus diimplementasikan sampai Desember 2023, yang telah sangat membantu UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pada bulan Juli 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan Lelang yang menghasilkan Pokok Lelang Rp90,471 miliar. Sehingga sampai dengan Bulan Juli 2023 PNBP Bea Lelang sebesar Rp2,352 miliar.