Mataram, 24 Juni 2025

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Mei 2025

1. Kondisi perekonomian NTB pada Mei 2025 tetap resilien dan adaptif di tengah dinamika harga dan tekanan global. Tingkat inflasi tahunan tercatat sebesar 1,63% (yoy), berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional 2±1%, menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan TPID. Sementara pada basis bulanan, NTB mengalami deflasi sebesar 0,58% (m-to-m). Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencatat deflasi terdalam sebesar 1,77%, dengan andil sebesar 0,65% , utamanya dipengaruhi oleh koreksi harga cabai, bawang merah, dan beras, yang mengalami penurunan seiring masuknya masa panen dan kelancaran distribusi. Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi secara tahunan, menunjukkan adanya peningkatan permintaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB pada Februari 2025 tercatat sebesar 3,22%, lebih rendah dari rata-rata nasional (4,76%). Selanjutnya, daya beli petani NTB tetap terjaga, tercermin pada NTP Mei 2025 yang mencapai 122,87, walaupun NTP mengalami koreksi selama dua bulan terakhir, seluruh subsektor pertanian tetap memberikan nilai tambah positif bagi petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian NTB tetap menjadi penyangga utama kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami kenaikan tipis namun konsisten, mengindikasikan peningkatan pendapatan nelayan seiring dengan stabilnya harga hasil laut dan cuaca yang mendukung aktivitas nelayan. Peningkatan NTN ini juga menjadi cerminan dari upaya pemberdayaan sektor kelautan melalui distribusi bantuan alat tangkap, pembenahan TPI, dan perluasan akses pasar.
2. Di tengah pelemahan ekonomi domestik global, pemerintah terus berupaya meredam gejolak agar tidak mengguncang perekonomian masyarakat di level daerah. Pemerintah melakukan berbagai manuver untuk mengupayakan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pada bulan Juni hingga Juli, akan digulirkan Lima paket stimulus ekonomi yang berisi lima kebijakan stimulan, antara lain penebalan bantuan sosial, diskon transportasi, pemberian bantuan subsidi upah, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan insenstif tol. Setidaknya empat dari lima insentif tersebut akan dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di Provinsi NTB. Penebalan bansos akan memperkuat jaring pengaman sosial di kabupaten/kota, BSU akan menyasar pekerja formal di sektor-sektor padat karya, diskon iuran JKK meningkatkan ruang fiskal pelaku usaha, serta diskon transportasi sangat relevan dalam konteks wilayah kepulauan seperti NTB.

Perkembangan APBN sampai 31 Mei 2025

Kinerja fiskal regional NTB terus menunjukkan pemenuhan target. Sampai dengan bulan Mei berakhir, pendapatan pemerintah pusat yang dikumpulkan di Provinsi NTB mencapai 32,65% dari target, sementara belanja pemerintah pusat telah mencapai 36,10% dari total alokasi.

1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.404,88 miliar, atau 32,65% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak mencapai Rp1.024,69 miliar (28,84% dari target APBN) menunjukkan performa yang masih solid di tengah dinamika perekonomian nasional dan regional. Pencapaian ini tidak terlepas dari geliat aktivitas ekonomi daerah, khususnya di sektor perdagangan besar dan eceran yang terus pulih seiring membaiknya daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan juga berdampak positif bagi penerimaan pajak. Kedua sektor ini menjadi bagian dari tulang punggung penerimaan pajak, baik dari sisi PPN, PPh badan, maupun PPh orang pribadi.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp48,47 miliar (37,5% dari target APBN). Realisasi Bea Masuk didorong masuknya komoditas impor terutama untuk memenuhi kebutuhan peralatan smelter, sementara Bea Keluar tetap mencatatkan penerimaan (kekurangan Penerimaan Bea Keluar Desember 2024), meskipun target pada tahun 2025 nihil. Di sisi lain, pengenaan cukai pada beberapa komoditas, selain menjadi upaya pengendalian konsumsi, juga memberikan penerimaan bagi negara. Sampai dengan bulan Mei, cukai atas hasil tembakau menyumbang penerimaan negara sebesar Rp8,02 miliar.
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp331,71 miliar (53,46% target APBN). Selain melalui pajak, masyarakat turut berperan serta dalam pengumpulan pendapatan negara melalui pembayaran atas jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah. Melalui layanan pendapatan paspor, pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp13,51 miliar. Kemudian melalui layanan administrasi kendaraan (penerbitan STNK dan BPKB), pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp25,93 miliar. Di sektor pendidikan dan kesehatan, melalui pendapatan jasa pelayanan, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp150,15 miliar. Pendapatan yang telah dikumpulkan ini akan dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui belanja negara yang dilakukan pemerintah di daerah.
4. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp9.923,24 miliar (36,10% dari pagu APBN). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp2.225,54 miliar (30,01% dari pagu), diarahkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat, dengan rincian di antaranya untuk sektor pendidikan (Rp699,43 miliar), sektor ekonomi (Rp247,11 miliar), sektor kesehatan (Rp79,67 miliar), dan sektor agama (Rp80,95 miliar).
5. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp7.697,7 miliar (38,35% dari pagu). Kinerja penyaluran transfer ke daerah lebih baik dari tahun sebelumnya seiring penambahan alokasi untuk Provinsi NTB serta perbaikan kinerja pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Melalui komponen Dana Bagi Hasil, pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam (Rp949,46 miliar) serta pemungutan pajak yang dilakukan di Provinsi NTB (Rp285,05 miliar). Di sisi lain, melalui komponen Dana Desa, pemerintah mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran dana desa sebesar Rp597,76 miliar dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, dukungan program ketahanan pangan dan ketahanan iklim tingkat desa, hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa.
6. Hingga akhir Mei 2025, pemerintah pusat telah menggelontorkan belanja bantuan sosial di Provinsi NTB sebagai jaring pengaman sosial masyarakat rentan. Program-program seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya terus disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian regional. Penyaluran bansos yang telah dilakukan sampai dengan bulan Mei antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar Rp301,88 miliar untuk 503 ribu keluarga penerima manfaat, Program Keluarga Harapan sebesar Rp222,43 miliar untuk 316 ribu keluarga penerima manfaat, Bansos Atensi YAPI sebesar Rp37,53 miliar untuk 66 ribu penerima manfaat, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp46,86 miliar. Di sisi pendidikan, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Pendidikan Tinggi sebesar Rp11,36 miliar kepada mahasiswa yang membutuhkan pada UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram. Rehabilitasi sosial yang didanai oleh APBN juga telah difasilitasi kepada masyarakat untuk kelompok rentan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dengan total realisasi sebesar Rp2,27 miliar.
7. Sebagai kesimpulan, APBN terus dikelola secara efektif dan efisien untuk menjawab tantangan ekonomi sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui instrumen belanja negara, transfer ke daerah, serta berbagai insentif fiskal yang responsif, APBN hadir nyata di tengah masyarakat dan dunia usaha. Di Provinsi NTB, peran APBN tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari hadirnya jaring pengaman sosial, dukungan bagi sektor produktif, dan penguatan layanan publik. Seluruh upaya ini secara langsung memperkuat fondasi ekonomi regional, menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta membuka ruang pertumbuhan di sektor-sektor prioritas. Sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan APBN sebagai motor utama pemulihan dan transformasi ekonomi daerah.

***

Narahubung Media:

Unduh Keterangan Pers di sini: