Halo, SemetonKeu!
Kajian Fiskal Regional Provinsi NTB Triwulan I Tahun 2025 telah terbit!
Pada Triwulan I-2025, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kontraksi sebesar -1,47% (y-on-y), terutama akibat penurunan tajam sektor pertambangan dan ekspor seiring penghentian ekspor konsentrat tembaga. Namun, jika sektor tambang dikecualikan, ekonomi NTB justru tumbuh positif 5,57%, menunjukkan ketahanan sektor non-tambang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa pemerintahan. Struktur PDRB juga menunjukkan pergeseran menuju sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan, seperti pertanian yang kini menjadi kontributor utama sebesar 23,24%.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,18%, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga. Sebaliknya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa masih mengalami kontraksi tajam, masing-masing -1,67% dan -41,05%, yang menunjukkan lemahnya investasi dan tekanan eksternal. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran konsumsi pemerintah berperan sebagai stabilisator, berkontribusi positif terhadap PDRB dan menjaga agregat permintaan domestik. Namun efektivitas fiskal masih menghadapi tantangan dalam percepatan belanja awal tahun dan sinkronisasi perencanaan pusat-daerah.
Sementara itu, indikator kesejahteraan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,10 pada 2024, dan angka kemiskinan menurun ke 11,91% dengan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 2,04%. Namun, ketimpangan wilayah, pengangguran terfokus pada lulusan SMK, serta rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) menandakan masih adanya tantangan struktural. Ke depan, arah kebijakan perlu difokuskan pada hilirisasi sektor unggulan, penguatan permintaan domestik, revitalisasi koperasi dan UMKM, serta integrasi program perlindungan sosial dan peningkatan kualitas SDM secara merata di seluruh wilayah NTB.
Pada Triwulan I 2025, kondisi fiskal Provinsi NTB menunjukkan tekanan yang cukup besar di sisi pendapatan, terutama dari komponen penerimaan perpajakan dan kepabeanan. Pendapatan negara dan hibah turun drastis sebesar 59,58% secara tahunan, akibat ketiadaan ekspor konsentrat tembaga serta implementasi sistem core tax dan PMK 81 Tahun 2024 yang masih dalam masa transisi. Meskipun PNBP dan penerimaan dari BLU relatif stabil, struktur pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan yang saat ini mengalami kontraksi. Tax ratio NTB pun turun menjadi 1,23%, masih jauh dari target minimal 3% sebagaimana amanat UU HKPD.
Di sisi lain, belanja negara tumbuh moderat sebesar 7,82% terutama ditopang oleh meningkatnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29,46%. Komponen Dana Bagi Hasil dan Dana Desa mencatat pertumbuhan signifikan masing-masing sebesar 233,79% dan 48,05%, sementara belanja pusat mengalami kontraksi tajam pada belanja barang dan belanja modal akibat kebijakan efisiensi belanja sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025. Belanja daerah juga mencatatkan kenaikan signifikan, dengan pertumbuhan belanja modal sebesar 164,40% yang menunjukkan adanya akselerasi pembangunan fisik di awal tahun, meskipun porsi belanja pegawai masih mendominasi sebagian besar struktur APBD kabupaten/kota.
Secara keseluruhan, kemampuan fiskal daerah mengalami perbaikan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 68,04% yang didorong oleh optimalisasi pajak daerah dan retribusi, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih rendah. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) menunjukkan beberapa daerah mulai mengarah pada kemandirian fiskal, seperti Kota Mataram dan KSB. Namun, ketergantungan terhadap TKD dan realisasi belanja yang masih terpusat di akhir tahun menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan fiskal daerah agar lebih efektif, mandiri, dan berkelanjutan.
Untuk membaca KFR lebih lengkap, SemetonKeu dapat mengakses KFR melalui Situs Resmi Kanwil DJPb Provinsi NTB atau melalui tautan berikut https://s.kemenkeu.go.id/KFRDJPBNTB
