Mataram, 31 Juli 2025

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Juni 2025

1. Catatan atas kinerja triwulan I, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Triwulan I 2025 menunjukkan dinamika yang kontras antara sektor tambang dan non-tambang. Secara keseluruhan (inklusi tambang), ekonomi NTB tercatat terkontraksi sebesar -1,47% (y-on-y) dan -2,32% (q-to-q). Namun, bila tidak memasukkan sektor tambang, NTB justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,57% (y-on-y) dan 0,95% (q-to-q), yang mencerminkan geliat ekonomi masyarakat di sektor-sektor produktif non-tambang. Nilai total produksi barang dan jasa di NTB selama Triwulan I 2025 mencapai Rp43,95 triliun jika dihitung berdasarkan harga saat ini, dan sebesar Rp26,11 triliun jika dihitung berdasarkan harga tetap (konstan).
2. Sektor perdagangan Provinsi NTB menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hingga bulan Juni 2025, neraca perdagangan mencatat surplus kumulatif sebesar US$16,64 juta, dengan surplus bulan Juni sendiri mencapai US$56,41 juta. Nilai ekspor NTB pada bulan Juni sebesar US$90,16 juta, jauh melampaui nilai impornya yang hanya US$33,75 juta. Hal ini menandakan kinerja ekspor yang kuat dan kontribusi positif sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
3. Dari sisi harga, inflasi di bulan Juni tetap terkendali pada tingkat yang moderat, yaitu 2,51% secara tahunan (y-on-y) dan 0,60% secara bulanan (m-to-m). Stabilitas harga ini mencerminkan kondisi pasar yang relatif aman dan daya beli masyarakat yang masih terjaga.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah juga terus mendorong daya saing sektor pertanian. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 124,13 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107,19, yang mengindikasikan posisi yang relatif menguntungkan bagi pelaku usaha tani dan nelayan. Upaya ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata di seluruh wilayah NTB.
5. Di tengah pelemahan ekonomi domestik global, pemerintah terus berupaya meredam gejolak agar tidak mengguncang perekonomian masyarakat di level daerah. Pemerintah melakukan berbagai manuver untuk mengupayakan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pada bulan Juni hingga Juli, digulirkan Lima paket stimulus ekonomi yang berisi lima kebijakan stimulan, antara lain penebalan bantuan sosial, diskon transportasi, pemberian bantuan subsidi upah, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan insenstif tol. Di samping itu, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pada bulan Juni dan Juli pemerintah menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan total penerima se NTB lebih dari 500 ribu KPM dengan total bantuan sebesar 10 ribu ton. Setiap KPM akan menerima total bantuan sebanyak 20 kg beras.

Perkembangan APBN sampai 30 Juni 2025

Kinerja fiskal regional NTB terus menunjukkan pemenuhan target. Sampai dengan bulan Juni berakhir, pendapatan pemerintah pusat yang dikumpulkan di Provinsi NTB mencapai 40,22% dari target, sementara belanja pemerintah pusat telah mencapai 44,56% dari total alokasi.

1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.730,64 miliar, atau 40,2% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak mencapai Rp1.280,19 miliar (36,03% dari target APBN) menunjukkan performa yang masih solid di tengah dinamika perekonomian nasional dan regional. Pencapaian ini tidak terlepas dari geliat aktivitas ekonomi daerah, terutama setelah percepatan belanja pemerintah, serta geliat pada sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan juga berdampak positif bagi penerimaan pajak. Kedua sektor ini menjadi bagian dari tulang punggung penerimaan pajak, baik dari sisi PPN, PPh badan, maupun PPh orang pribadi.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp55,45 miliar (42,89% dari target APBN). Realisasi Bea Masuk sebesar Rp28,05 miliar didorong masuknya komoditas impor terutama untuk memenuhi kebutuhan peralatan smelter. Sementara Bea Keluar tetap mencatatkan penerimaan sebesar Rp17,23 miliar (merupakan kekurangan Penerimaan Bea Keluar Desember 2024), meskipun target pada tahun 2025 nihil. Di sisi lain, pengenaan cukai pada beberapa komoditas, selain menjadi upaya pengendalian konsumsi, juga memberikan penerimaan bagi negara. Sampai dengan bulan Juni, cukai atas hasil tembakau menyumbang penerimaan negara sebesar Rp9,97 miliar.
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp395 miliar (63,66% target APBN). Selain melalui pajak, masyarakat turut berperan serta dalam pengumpulan pendapatan negara melalui pembayaran atas jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah. Melalui layanan pendapatan paspor, pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp16,59 miliar. Kemudian melalui layanan administrasi kendaraan (penerbitan STNK dan BPKB), pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp31,75 miliar. Di sektor pendidikan dan kesehatan, melalui pendapatan jasa pelayanan, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp177,35 miliar. Melalui pungutan resmi wisata alam, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp10,36 miliar. Pendapatan yang telah dikumpulkan ini akan dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui belanja negara yang dilakukan pemerintah di daerah.
4. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp12.249,88 miliar (44,56% dari pagu APBN). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp2.924,59 miliar (39,44% dari pagu), diarahkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat, dengan rincian di antaranya untuk sektor pendidikan (Rp904,28 miliar), sektor ekonomi (Rp368,16 miliar), sektor kesehatan (Rp105,02 miliar), dan sektor agama (Rp107,45 miliar).
5. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp9.325,29 miliar (46,45% dari pagu). Kinerja penyaluran transfer ke daerah lebih baik dari tahun sebelumnya seiring penambahan alokasi untuk Provinsi NTB serta perbaikan kinerja pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Melalui komponen Dana Bagi Hasil, pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam (Rp949,46 miliar) serta pemungutan pajak yang dilakukan di Provinsi NTB (Rp456,08 miliar). Di sisi lain, melalui komponen Dana Desa, pemerintah mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran dana desa sebesar Rp666,53 miliar dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa (Rp48,53 miliar), dukungan program ketahanan pangan (Rp158,5 miliar) dan ketahanan iklim tingkat desa (Rp26,93 miliar), hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa (Rp18,15 miliar)..
6. Hingga akhir Juni 2025, pemerintah pusat telah menggelontorkan belanja bantuan sosial di Provinsi NTB sebagai jaring pengaman sosial masyarakat rentan. Program-program seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya terus disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian regional. Penyaluran bansos yang telah dilakukan sampai dengan bulan Juni antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar Rp736,54 miliar untuk 1,37 juta keluarga penerima manfaat, Program Keluarga Harapan sebesar Rp389,44 miliar untuk 557,2 ribu keluarga penerima manfaat, Bansos Atensi YAPI sebesar Rp41,14 miliar untuk 70,6 ribu penerima manfaat, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp48,53 miliar untuk 21.030 KPM. Di sisi pendidikan, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Pendidikan Tinggi sebesar Rp11,36 miliar kepada mahasiswa yang membutuhkan pada UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram. Rehabilitasi sosial yang didanai oleh APBN juga telah difasilitasi kepada masyarakat untuk kelompok rentan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dengan total realisasi sebesar Rp2,40 miliar.
7. Penerimaan negara diperkirakan di wilayah NTB pada bulan Juli hingga September 2025 diproyeksikan akan mencapai Rp1,3 triliun. Estimasi ini dihitung dengan mempertimbangkan tren historis semester I, potensi penerimaan dari sektor perpajakan dan PNBP, serta realisasi belanja yang diprediksi terus meningkat pada triwulan III dan IV. Kinerja penerimaan yang kuat pada paruh kedua tahun ini juga menjadi penentu penting dalam upaya mencapai target tahunan secara keseluruhan. Optimisme terhadap proyeksi ini turut diperkuat oleh kondisi ekonomi Provinsi NTB yang menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan positif. Sektor perdagangan mencatat surplus neraca perdagangan yang konsisten, sementara sektor pertambangan dan pengolahan tetap menjadi penopang utama PDRB. Stabilnya tingkat inflasi, meningkatnya daya beli masyarakat—tercermin dari kenaikan UMP dan pertumbuhan konsumsi domestik—serta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) turut mendorong aktivitas ekonomi lokal yang berdampak langsung pada perluasan basis pajak. Selain itu, upaya reformasi tata kelola dan digitalisasi layanan perpajakan di tingkat regional memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dan efektivitas pemungutan penerimaan negara. Dengan kombinasi faktor tersebut, proyeksi penerimaan semester II 2025 mencerminkan prospek yang realistis terhadap penguatan fiskal daerah di NTB.
8. Belanja negara di Provinsi NTB untuk periode Juli hingga Desember 2025 diproyeksikan terus meningkat, dengan total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diperkirakan mencapai Rp3,86 triliun. Sementara itu, proyeksi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode yang sama diperkirakan sebesar Rp10,01 triliun. Angka ini mencerminkan dominasi belanja TKD sebagai instrumen utama pelaksanaan APBN di daerah, terutama dalam mendukung program-program prioritas melalui Dana Desa, DAK Fisik, serta intervensi sosial dan pembangunan infrastruktur yang bersifat mendesak dan strategis. Tingginya proyeksi belanja pada paruh kedua tahun ini menuntut koordinasi dan pengawalan ketat dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran. Pemerintah daerah, satuan kerja pusat, dan lembaga pelaksana perlu mempercepat proses administrasi, pengadaan, dan pelaporan agar dana yang tersedia dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, percepatan belanja juga diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan merata menjelang akhir tahun anggaran.
9. Sebagai kesimpulan, kinerja APBN di Provinsi NTB hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan peran strategis fiskal negara dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi pendapatan dan belanja negara yang progresif mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan APBN hadir di setiap lini kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga penguatan perlindungan sosial. Proyeksi yang positif untuk semester II 2025, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, menjadi sinyal optimisme terhadap pemulihan ekonomi NTB, yang ditopang oleh stabilitas harga, surplus perdagangan, dan penguatan sektor-sektor produktif non-tambang. Dengan didukung oleh kebijakan transfer ke daerah yang tepat sasaran, serta kolaborasi aktif antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, APBN terus menjadi instrumen utama dalam menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

***

Narahubung Media:

Unduh Keterangan Pers di sini: